Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan melakukan evaluasi terkait dengan papan pemantauan khusus saham dengan metode Full Call Auction (FCA). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya mendesak OJK untuk menghapus kebijakan papan FCA.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan peruntukan awal papan pemantauan khusus dengan FCA menurutnya sangat baik.

“Kami ingin memberikan kesempatan pada seluruh investor untuk membangkitkan atau mengaktifkan kembali saham-saham yang masuk dalam kriteria, termasuk saham yang sebenarnya tidak aktif,” kata Hasan ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Hasan, OJK bersama BEI akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap papan pemantauan khusus FCA. Dia menuturkan OJK bersama SRO akan sangat terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk yang datang dari parlemen.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan investor sebelumnya meminta transparansi mengenai FCA dalam konteks pembentukan harga, yang saat ini menggunakan periodic call auction.

Mekanisme ini memungkinkan penawaran jual dan beli dikumpulkan terlebih dahulu, sebelum dilakukan proses pencocokan transaksi secara berkala.

“Jadi kalau dilakukan continuous, tentu tidak tercipta tuh kekuatan beli dan jual yang cukup, karena ada penundaan untuk proses melakukan matching-nya secara periodik,” ujar Hasan.

Hasan juga menuturkan apabila papan FCA dihadirkan dalam bentuk transparansi tertentu, misalnya dengan indikatif best bid atau best offer, nantinya hal itu akan menjadi evaluasi OJK bersama SRO ke depannya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal yang masih menerapkan papan pemantauan khusus.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Meskipun demikian, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Misbakhun juga memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan kebijakan Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) menimbulkan pro dan kontra hingga menjadi perhatian DPR RI. Papan ini adalah sebuah sistem yang memasukkan saham-saham berdasarkan sejumlah kriteria yang kemudian diperdagangkan secara khusus.

Diluncurkan sejak 2021, sistem papan pemantauan khusus mengalami beberapa penyesuaian hingga pada 2024 dimulai mekanisme full periodic call auction (PPK FCA). Dalam perdagangan di PPK FCA, tidak ada informasi mengenai bid dan ask. Karena hal tersebut, investor hanya dapat memperhatikan data Indicative Equilibrium Price (IEP) atau estimasi harga dan Indicative Equilibrium Volume (IEV) atau estimasi jumlah lot saham.

Di papan FCA, investor juga tidak dapat melakukan jual beli saham secara real-time seperti di papan reguler.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai kebijakan ini punya dua sisi, yaitu positifnya bisa melindungi investor, namun di sisi lain bisa menjadi jebakan saham tidur alias saham yang tak bergerak karena likuiditasnya dangkal.

"Bagi investor yang nyangkut untuk keluar ketika saham terkena FCA itu sulit. Tapi bagi yang belum jadi investor di saham itu, itu sebenarnya sebagai bentuk perlindungan," ujar Nafan kepada Bisnis, dikutip Kamis (12/3/2026).

Adapun, kriteria saham yang dapat masuk ke papan FCA ini antara lain adalah harga rata-rata saham di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp51 dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5 juta serta volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir. Saham yang dikenakan suspensi perdagangan selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan juga menjadi kriteria papan FCA.

Selain itu, dari sisi fundamental, emiten tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan kuangan terbaru dibandingkan laporan periode terakhir yang disampaikan. Kriteria lainnya, emiten memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir, emiten tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit atau pembatalan perdamaian (restrukturisasi).

Nafan mengatakan bahwa dari segi perlindungan investor, pelaku pasar bisa mengetahui adanya indikasi likuditas rendah sampai persoalan fundamental yang sedang dialami oleh emiten.

Sementara dari perspektif yang kontra, menurutnya otoritas bursa dapat melakukan sejumlah langkah evaluasi implementasi. Misalnya, dari aspek transparansi bertahap dengan melakukan pembukaan data di orderbook.

"Jadi nanti diharap investor yang nyangkut bisa keluar, bisa cut loss. Kalau jika sahamnya [secara teknikal] jenis candle berupa satu tick saja tanpa perubahan likuiditas berarti akan susah keluar, akan susah cut loss," jelas Nafan.

Nafan juga menyarankan otoritas bursa melakukan review kriteria saham di papan FCA lebih fleksibel, sehingga jangan sampai emiten yang memiliki masalah likuiditas di pergerakan harga sahamnya, tetapi sifatnya hanya sementara, perlakuannya sama dengan emiten dengan ekuitas negatif, atau yang gagal bayar utang atau pailit.

Nafan melihat regulator perlu melakukan sosialisasi mengenai IEP dan IEV agar investor ritel mengetahui mekanisme perdagangan khusus di papan FCA ini sehingga tak terjebak di saham tidur.

Secara teori, daftar saham di papan FCA otomatis mengumpulkan saham dari emiten-emiten yang secara fundamental sedang terpuruk, seperti ekuitasnya yang negatif hingga tak mampu mencatatkan pendapatan. Dengan kata lain, daftar ini menciptakan supply calon perusahaan cangkang yang bisa memicu terjadinya backdoor listing.

Backdoor listing merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tertutup untuk masuk BEI dengan cara mengambil alih atau akuisisi perusahaan publik yang sudah tercatat atau emiten. Setelah akuisisi, emiten biasanya melakukan perubahan manajemen, bidang usaha, hingga mengganti nama perusahaan. Dengan begini, perusahaan tertutup tadi bertransformasi menjadi perusahaan terbuka secara tidak langsung tanpa melalui mekanisme initial public offering (IPO).

Menanggapi itu, Nafan mengaitkan fenomena tersebut dengan minat IPO yang sepi awal tahun ini, ditambah beragam dinamika pasar modal seperti pengumuman MSCI sampai reformasi pasar modal yang membuat persyaratan IPO semakin ketat.

"Fenomena backdoor listing itu pasti juga memicu. Ini juga bikin minat IPO meredup apalagi ada dinamika MSCI interim freeze sebelumnya. Jadi memang akan terjadi fenomena backdoor listing, IPO kan lesu. Sekarang OJK dan BEI juga lebih ketat seleksi mana perusahaan yang cocok untuk IPO atau tidak," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal yang masih menerapkan papan pemantauan khusus.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Misbakhun juga memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Skema papan pemantauan khusus yang menyulitkan investor bertransaksi real time mendapat sorotan khusus dari DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kemarin (10/3) mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal masih menerapkan papan pemantauan khusus itu.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal. Saya waktu itu [menanyakan], pemantauan ini apa maksudnya? Itu dibangun siapa? Regulator. Bursa cuma menjalankan perintah regulator," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Papan Pemantauan Khusus adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Kriteria tersebut antara lain adalah rata-rata saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, sampai kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," katanya lebih lanjut.

Melansir penjelasan di laman Stockbit Sekuritas, saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus diperdagangkan dengan metode khusus yang disebut periodic call auction atau pelelangan saham secara berkala. Dalam sistem ini, harga saham ditentukan berdasarkan volume terbesar pada jam-jam tertentu. Saham yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dapat dianggap sebagai tanda peringatan.

Di sisi lain, Misbakhun memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Meski begitu, dia berharap Papan Pemantauan Khusus tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Melansir laman Stockbit Sekuritas, Papan Pemantauan Khusus memiliki beberapa manfaat bagi investor, yaitu antara lain meningkatkan likuiditas saham yang masuk ke dalam daftar Papan Pemantauan Khusus agar lebih mudah diperjualbelikan, memberikan informasi tambahan tentang risiko investasi, terutama bagi investor pemula, serta memisahkan saham dengan kriteria khusus untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan.

Dalam catatan Bisnis, saat mengumumkan hasil evaluasi Papan Pemantauan Khusus dengan mekanisme full periodic call auction (PPK FCA) pada 2024.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan syarat agar suatu saham dapat keluar dari kriteria nomor 1 Papan Pemantauan Khusus, saham tersebut harus memiliki harga rata-rata dan kondisi likuiditas di atas ketentuan atau membagikan dividen tunai yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan catatan harga saham tersebut paling kurang Rp50 kecuali untuk saham pada Papan Akselerasi.

Lainnya, suatu saham masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus apabila tidak memenuhi kriteria tetap tercatat pada Peraturan I-A dan I-V (Saham Free Float) kecuali ketentuan terkait Free Float.

"Untuk saham yang tercatat di Papan Utama serta Papan Pengembangan masuk dalam Papan Pemantauan Khusus apabila jumlah saham Free Float kurang dari 50.000.000 lembar saham dan kurang dari atau sama dengan 5% dari jumlah saham tercatat," tambah kala itu Kautsar.

Sementara untuk saham yang tercatat di Papan Akselerasi akan masuk Papan Pemantauan Khusus apabila Saham Free Float kurang dari atau sama dengan 5% dari jumlah saham tercatat. Suatu saham dapat keluar dari kriteria nomor 6 Papan Pemantauan Khusus apabila sudah memenuhi ketentuan Saham Free Float tersebut atau masuk dalam Daftar Efek Liquidity Provider Saham dan memiliki Liquidity Provider Saham.

Suatu saham juga masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus jika memiliki likuiditas rendah dengan nilai transaksi rata-rata harian kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 lembar selama 3 bulan terakhir.

Untuk dapat keluar dari papan ini, Kautsar melanjutkan, selain sudah memiliki kondisi likuiditas di atas kriteria tersebut, Perusahaan Tercatat juga membagikan dividen tunai yang diputuskan melalui RUPS, atau masuk ke dalam Daftar Efek Liquidity Provider Saham dan memiliki Liquidity Provider Saham.

Kriteria Emitem Masuk FCA

Rekening Khusus IPO

Sementara itu, untuk meningkatkan ketertiban penggunaan dana dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), BEI akan mewajibkan penggunaan rekening khusus yang bakal efektif berlaku Juni 2026. Rekening yang menyimpan dana hasil IPO ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Mekanisme tersebut diatur di dalam POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang efektif berlaku enam bulan sejak peraturan ini diundangkan pada 22 Desember 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo menjelaskan bahwa aturan ini mengatur agar dana yang diperoleh emiten dari proses IPO wajib ditempatkan dalam satu rekening khusus. Tujuannya agar dapat dimonitor secara lebih transparan oleh regulator.

Eddy juga bilang, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah penguatan tata kelola di pasar modal.

"Jadi, apabila ada IPO, itu dana hasil IPO harus ditaruh dalam satu rekening khusus. Sehingga kita bisa monitor lah penggunaannya, itu salah satunya,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Dalam upaya OJK menjalankan reformasi pasar modal Tanah Air, ke depan otoritas juga akan menerbitkan sejumlah ketentuan tambahan yang bertujuan memperkuat industri pasar modal secara menyeluruh.

"Ke depan, kita akan mengeluarkan beberapa ketentuan yang sifatnya penguatan. Seperti penguatan terhadap perusahaan efek, penguatan terhadap Manajer Investasi (MI) dan lain sebagainya,” ujarnya.

Berbagai langkah penguatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program regulator, dan dinamika pasar modal yang terjadi sejak awal 2026 membuat OJK mempercepat implementasi tersebut.

Melansir Pasal 21 POJK 40/2025, mengatur bahwa emiten wajib melampirkan mutasi atas rekening khusus bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana (LRPD) kepada OJK. Rekening penampungan dana hasil IPO wajib ditempatkan pada rekening khusus atas nama emiten di bank umum atau bank umum syariah yang diawasi oleh OJK. Di sini, rekening khusus ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Sementara itu, dalam Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila dana hasil IPO belum direalisasikan, emiten hanya dapat menempatkan dana atas nama emiten dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya juga harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana IPO.

Aturan main lainnya, dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan dilarang dijadikan emiten sebagai jaminan utang dan/atau sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal menerapkan papan pemantauan khusus, sambil memaklumi urgensi regulator meluncurkan papan pencatatan tersebut.

Papan Pemantauan Khusus adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Kriteria tersebut antara lain adalah rata-rata saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, sampai kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melansir penjelasan di laman Stockbit Sekuritas, saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus diperdagangkan dengan metode khusus yang disebut periodic call auction atau pelelangan saham secara berkala. Dalam sistem ini, harga saham ditentukan berdasarkan volume terbesar pada jam-jam tertentu. Saham yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dapat dianggap sebagai tanda peringatan.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal. Saya waktu itu [menanyakan], pemantauan ini apa maksudnya? Itu dibangun siapa? Regulator. Bursa cuma menjalankan perintah regulator," jelasnya.

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Di sisi lain, Misbakhun memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Melansir laman Stockbit Sekuritas, Papan Pemantauan Khusus memiliki beberapa manfaat bagi investor, yaitu antara lain meningkatkan likuiditas saham yang masuk ke dalam daftar Papan Pemantauan Khusus agar lebih mudah diperjualbelikan, memberikan informasi tambahan tentang risiko investasi, terutama bagi investor pemula, serta memisahkan saham dengan kriteria khusus untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.