REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) PT RANS Entertainment Indonesia Tbk telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan menyusul sorotan publik terkait porsi saham yang dilepas kepada masyarakat sekitar 20 persen dari modal setelah IPO.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan proses evaluasi IPO RANS mengacu pada ketentuan yang berlaku saat dokumen permohonan pencatatan saham diterima Bursa.

"Dokumen permohonan pencatatan saham perseroan telah diterima Bursa sebelum berlakunya Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 pada 31 Maret 2026. Oleh karena itu, proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima," ujar Nyoman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Nyoman menjelaskan, selain saham yang ditawarkan kepada publik melalui IPO sebesar 20,02 persen, RANS juga memiliki pemegang saham eksisting yang memenuhi kriteria saham beredar di publik atau free float.

"Dengan demikian, berdasarkan struktur kepemilikan saham setelah IPO, porsi free float perseroan diperkirakan mencapai sekitar 28,85 persen. Oleh karena itu, struktur kepemilikan saham perseroan setelah IPO telah memenuhi ketentuan free float yang berlaku," jelas Nyoman.

Sebelumnya, IPO RANS menjadi perbincangan di media sosial setelah muncul pertanyaan mengenai kesesuaian porsi saham publik yang ditawarkan dengan ketentuan Bursa. Berdasarkan prospektus awal, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,53 miliar saham baru atau setara 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Dengan kisaran harga penawaran Rp 135 hingga Rp 170 per saham, RANS berpotensi menghimpun dana segar sekitar Rp 340,88 miliar hingga Rp 429,25 miliar.

Jika menggunakan harga penawaran terendah, kapitalisasi pasar perseroan setelah IPO diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,70 triliun. Sementara itu, pada harga tertinggi, nilai kapitalisasi pasar RANS berpotensi mencapai sekitar Rp 2,14 triliun.

Masa penawaran awal atau book building berlangsung pada 23-25 Juni 2026. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi korporasi tersebut.

RANS Entertainment bergerak di sektor barang konsumen nonprimer dengan fokus pada bisnis media dan hiburan, pengelolaan kekayaan intelektual (intellectual property/IP), penyelenggaraan acara, serta investasi pada sejumlah entitas usaha pendukung.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan dalam waktu dekat ada 15 perusahaan yang akan melantai di bursa saham (Initial Public Offering/ IPO). Paling lambat di Agustus 2026 semuanya sudah masuk.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan nantinya perusahaan tersebut masuk mulai bulan depan dan secara bertahap selesai pada Agustus.

"Jadi kalau dari sisi laporan keuangannya itu bervariasi. Ada yang Juni, ada yang di Agustus. Jadi yang 15 itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat berpotensi untuk tercatat sampai dengan Agustus," ujar Nyoman ditemui di Gedung BEI, Selasa (19/5).

Kendati, Nyoman belum mau mengungkap apa saja perusahaan yang bakal mencatatkan saham tersebut. Ia hanya memberi bocoran sektornya mulai dari cyclical hingga infrastruktur.

"15 ini kalau kita lihat sektornya yang paling banyak itu ada di consumer cyclical, terus kemudian yang berikutnya di consumer noncyclical, kemudian ada infrastructure, kemudian ada teknologi healthcare Ini kan menarik juga ya," katanya.

Dari 15 perusahaan, 11 adalah perusahaan besar dan empatnya menengah. Salah satu yang potensinya besar memberikan dana segar jumbo adalah sektor entertainment sekaligus kebun binatang.

"Bukan Production House tapi itu terkait dengan secara riil dapat kita nikmati entertainmentnya. Artinya kalau dari sisi, apa namanya, kalau anak-anak ingin kita educate ada kebun binatangnya. Itu kan relatif secara real bisa kita lihat," pungkasnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini jumlah investor ritel baru bertambah 7 juta (year to date/ytd). Dengan demikian, maka total investor di bursa saham menjadi 27 juta orang.

"Terus kemudian dari sisi kualitas atau performance perusahaan tercatat kita yang ditunjukkan oleh financial performance relatif meningkat," pungkas Nyoman.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (19/5). Ia datang bersama Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Kedatangannya disambut oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna.

Dalam kunjungan ini, Dasco mengatakan telah berdiskusi banyak untuk memperkuat posisi bursa saham dalam negeri di tengah berbagai gejolak politik global.

"Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sekarang di bursa," kata Dasco dalam konferensi pers usai pertemuan.

Tak hanya memperkuat investor global, Dasco mengatakan diskusi tersebut juga untuk meningkatkan partisipasi investor ritel.

"Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang," imbuhnya.

Menurut Dasco, ia sudah mendengarkan paparan dari pihak BEI terkait dengan kondisi pasar modal saat ini, termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan bursa untuk terus memperkuat pasar saham dalam negeri. Oleh sebab itu, ia yakin BEI akan semakin kuat ke depannya meski saat ini tengah dalam tekanan.

"Tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (19/5). Ia datang bersama Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Kedatangannya disambut oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna.

Dalam kunjungan ini, Dasco mengatakan telah berdiskusi banyak untuk memperkuat posisi bursa saham dalam negeri di tengah berbagai gejolak politik global.

"Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sekarang di bursa," kata Dasco dalam konferensi pers usai pertemuan.

Tak hanya memperkuat investor global, Dasco mengatakan diskusi tersebut juga untuk meningkatkan partisipasi investor ritel.

"Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang," imbuhnya.

Menurut Dasco, ia sudah mendengarkan paparan dari pihak BEI terkait dengan kondisi pasar modal saat ini, termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan bursa untuk terus memperkuat pasar saham dalam negeri. Oleh sebab itu, ia yakin BEI akan semakin kuat ke depannya meski saat ini tengah dalam tekanan.

"Tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat," pungkasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons temuan Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana 'goreng' saham yang menyeret PT Multi Makmur Lemindo (MML) Tbk (PIPA).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI akan memperketat dengan peningkatan syarat Initial Public Offering (IPO) menyusul dugaan praktik goreng saham tersebut.

Nyoman menjelaskan peningkatan syarat IPO telah masuk ke dalam draf perubahan peraturan bursa yang sedang disosialisasikan sebagai upaya meningkatkan kualitas perusahaan tercatat di pasar modal.

"Kami menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas. Apa yang akan dilihat teman-teman, kalau dilihat dari draft peraturan? Yang pertama mengenai persyaratan untuk bisa masuk," ujar Nyoman di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (4/2).

Ia menjelaskan perubahan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu keuangan, tata kelola, bisnis, dan peluang pertumbuhan.

"Apa yang kita tingkatkan? Financial test, persyaratan keuangannya. Terus kemudian kedua governance-nya, terus kemudian ketiga bisnisnya, terus keempat growth opportunity-nya. Itu kita perhatikan banget di draft kita," jelasnya.

Nyoman pun menegaskan standar persyaratan akan ditingkatkan pada papan akselerasi setara papan pengembangan saat ini. Begitu pula syarat masuk papan pengembangan ditingkatkan setara dengan utama.

Ia pun menyampaikan proses hukum selanjutnya merupakan kewenangan Bareskrim Polri dan ia menyampaikan pihaknya akan mencermati pola transaksi emiten PIPA.

"Ya kami di bursa tentu mendukung, men-support aparat pemerintah hukum dalam menjalankan tugasnya," kata Nyoman.

"Kan ada informasi atas perusahaan tercatat kita yang diproses di aparat penegak hukum, tentu itu kewenangan dari mereka. Jadi, kita akan melihat dari sisi pola transaksi, terus kemudian kita lihat disclosure informasi. Jadi, tetap kita memastikan mekanisme pasar kita dulu, sesuai dengan ketentuan kita," tambahnya.

Sementara itu, Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi menyampaikan pihaknya masih mengumpulkan data hasil pengawas untuk melakukan pemanggilan emiten terkait.

Ia pun menegaskan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri bukan kasus baru.

"Kami sedang melakukan pengumpulan data hasil pengawasan yang kami lakukan sebelumnya dan jika diperlukan nanti kami akan sampaikan sebagai bagian keterbukaan informasi hasil pengawasan dimaksud," ujar Hasan.

Hasan mengatakan OJK mendukung penuh setiap proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Ia menilai penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari delapan rencana kerja otoritas pasar modal dalam mendorong reformasi.

"Ini tentu kami konfirmasi sejalan langkah ini dengan upaya kita bersama untuk melakukan percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Penegakan hukum, kalau teman-teman menyimak kemarin waktu kami sosialisasikan delapan rencana aksi kami, juga sudah menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal," tambahnya.

Bareskrim Polri sebelumnya menggeledah kantor Sekuritas Shinhan terkait kasus saham gorengan di Gedung Equity Tower, kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa (3/2).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut penggeledahan itu merupakan pengembangan dari kasus pidana saham gorengan yang telah diputus pengadilan.

"Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti," ujarnya dalam konferensi pers di lokasi.

"PT Shinhan sekuritas Indonesia selaku Perusahaan penjamin emisi efek telah berperan sebagai Perusahaan sekuritas penjamin atas proses IPO dari PT MML," imbuhnya.

Dalam kasus ini, Ade Safri mengatakan ada dua pelaku yang telah divonis yakni MBP selaku mantan Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2, Divisi PP1 PT BEI serta J selaku Direktur PT MML.

Ia menjelaskan terpidana J melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Dengan modus PT MML menggunakan jasa advisory PT MBP yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu Terpidana MBP," jelasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkap 267 emiten terancam didepak dari pasar modal (delisting) apabila tak memenuhi ketentuan free float baru yang semula 7,5 persen menjadi 15 persen.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebut 49 di antaranya tercatat mempunyai kapitalisasi pasar besar yang berasal dari berbagai sektor.

"Kalau kita zooming lagi nih 267 itu, ada 49 di dalamnya yang sudah memberikan kontribusi 90% dari total market cap. Jadi, kita coba sasar dulu nih yang 49 ini walaupun seluruhnya 267 harus memenuhi gitu kan ya," ujar Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (4/2).

Karenanya, BEI mendorong 49 emiten tersebut sebagai proyek percontohan (pilot project).

"Kami di Bursa (BEI) dan OJK, tadi Pak Hasan (Pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK) juga menyampaikan men-support rencana-rencana mereka dan kita akan upayakan yang terbaik termasuk mapping tindakan korporasi apa yang mereka dapat lakukan," jelasnya.

Nyoman mengatakan emiten-emiten yang belum memenuhi free float 15 persen di kemudian hari berpeluang dikenakan sanksi delisting atau penghapusan pencatatan saham.

Hal ini pun juga disebut telah masuk dalam draft perubahan aturan BEI, yang mengatur sanksi dari denda, suspensi, hingga delisting.

Terkait periode suspensi, Nyoman menerangkan BEI menetapkan batas waktunya adalah selama 24 bulan. Apabila ditemukan tak ada perbaikan di kemudian hari, BEI bakal melakukan delisting dan mewajibkan emiten terkait untuk buyback saham.

"Kita kasih waktu 24 bulan. Kalau memang tidak juga melakukan hal-hal yang mesti direspon, kan udah cukup tuh periodenya, dikenain sanksi dan lain-lain. Terus disuspensi. Nah pada saat itulah kita meminta mereka melakukan delisting dengan tetap menjaga proteksi kepada investor," ujar Nyoman.

REPUBLIKA.CO.ID, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah menjalin sinergi dengan Danantara Indonesia, sebagai upaya untuk mendorong lighthouse company (perusahaan mercusuar) BUMN menggelar Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia.

“Jadi harapan kita, harapan bursa, ada lighthouse-lighthouse yang nanti berasal dari State Owned Enterprise (BUMN),” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna dalam wawancara cegat, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Namun demikian, Nyoman mengungkapkan sampai saat ini belum ada perusahaan-perusahaan BUMN yang berada dalam pipeline (antrean) untuk menggelar IPO di pasar modal Indonesia.

“Saat ini, kalau teman-teman bertanya, belum ada,” ujar Nyoman.

Ke depan, pihaknya optimistis kontribusi dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat membantu pendalaman pasar di pasar modal Indonesia.

“Kami yakin ke depan kontribusi dari State Owned Enterprise akan dapat membantu market deepening dari pasar modal Indonesia," ujar Nyoman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyiapkan penyesuaian kebijakan free float (saham yang diperdagangkan ke publik) terhadap perusahaan yang melangsungkan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal Indonesia. Penyesuaian tersebut didasarkan klasifikasi size berdasarkan kapitalisasi pasar (market cap).

Kebijakan BEI dalam menentukan minimum free float saat perusahaan melangsungkan IPO berbeda dengan sebelumnya dalam klasifikasi size berdasarkan ekuitas. "Detail penyesuaian klasifikasi size berdasarkan kapitalisasi pasar dalam menentukan minimum free float saat pencatatan perdana akan kami sampaikan kemudian kepada seluruh stakeholder untuk dimintakan pendapat terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses persetujuan," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Nyoman menjelaskan, aturan free float yang berlaku saat ini yaitu calon perusahaan tercatat harus memenuhi minimum free float dengan mengklasifikasikan size perusahaan. Hal itu berdasarkan nilai ekuitas sebelum penawaran umum, dengan tiering sebagai berikut: