Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp17.881 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (30/6/2026). Pelemahan mata uang Garuda terjadi di tengah sikap wait and see investor yang menanti serangkaian data ekonomi penting dari Indonesia dan AS yang diperkirakan akan menjadi penentu arah pergerakan pasar pekan ini.

Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures pada Pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka melemah sebesar 0,17% ke level Rp17.881.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS juga diikuti oleh sejumlah mata uang di kawasan Asia lainnya. Pelemahan terbesar terhadap dolar AS dipimpin oleh won Korea yang melemah sebesar 0,49%, diikuti oleh peso Filipina yang terdepresiasi sebesar 0,21%.

Disusul berikutnya rupee India terhadap dolar AS yang turun sebesar 0,15%, yen Jepang yang melemah sebesar 0,15% dolar Taiwan melemah sebesar 0,14%, dolar Singapura juga turun 0,07%.

Selanjutnya dolar Hong Kong melemah 0,03%, dan baht Thailand turun sebesar 0,01%.

Sebaliknya mata uang ringgit Malaysia justru mampu menguat terhadap dolar AS sebesar 0,33%, dan yuan China terhadap dolar AS menguat 0,03%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak terbatas dengan kecenderungan melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (30/6/2026).

Pelaku pasar memilih bersikap wait and see menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting dari Indonesia dan AS pada pekan ini.

Rupiah masih berpotensi bergerak dalam pola range bound di tengah minimnya katalis baru yang dapat mengubah arah pasar.

"Rupiah diperkirakan akan range bound terhadap dolar AS dengan potensi melemah terbatas. Investor cenderung wait and see serentetan data ekonomi penting baik dari domestik maupun AS pekan ini," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Selain menanti data ekonomi, menurut Lukman, pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang terus berubah.

Kondisi tersebut membuat investor cenderung berhati-hati dalam mengambil posisi di pasar keuangan.

"Perkembangan geopolitik yang berubah-ubah di Timur Tengah juga membuat investor berhati-hati," katanya.

Dia memperkirakan rupiah akan bergerak pada kisaran Rp17.800-Rp17.900 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini.

Dari dalam negeri, perhatian investor akan tertuju pada rilis sejumlah indikator ekonomi pada Rabu (1/7/2026), yakni data aktivitas manufaktur, neraca perdagangan, dan inflasi.

Ketiga data tersebut dinilai akan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi domestik sekaligus menjadi pertimbangan pasar terhadap prospek kebijakan moneter ke depan.

Sementara itu, dari Amerika Serikat, pasar akan mencermati data aktivitas manufaktur yang juga dijadwalkan terbit pada Rabu. Setelah itu, fokus akan beralih pada laporan ketenagakerjaan Non-Farm Payrolls (NFP) yang dirilis Kamis (2/7/2026).

Data NFP menjadi salah satu indikator utama yang dipantau investor global karena dapat memengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve.

Jika data tenaga kerja lebih kuat dari perkiraan, dolar AS berpotensi menguat sehingga dapat memberikan tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, tidak sedikit masyarakat yang bertanya: Apakah setelah didata akan mendapat bantuan? Mengapa pendataan terus dilakukan, sementara manfaatnya belum selalu terasa secara langsung? Apakah pendataan ini berkaitan dengan pajak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula harapan agar tujuan dan manfaat pendataan dapat dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami.

Pertama, Sensus Ekonomi bukan pendataan pajak. Di Indonesia, sensus ini dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sebagai amanat Undang-Undang Statistik. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu. Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda. Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan program akan jauh lebih sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh data yang memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk. Ada yang mengelola warung, bengkel, usaha makanan rumahan, toko kecil, jasa perbaikan, usaha berbasis digital, hingga berbagai pekerjaan mandiri lainnya. Sebagian besar mungkin tidak pernah muncul dalam pemberitaan atau laporan ekonomi besar, tetapi justru dari aktivitas itulah jutaan keluarga memperoleh penghasilan dan menggerakkan perekonomian daerah. Masalahnya, sesuatu yang tidak terlihat akan sulit diperhitungkan.

Jika suatu kelompok usaha tidak tercatat, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi akan lebih sulit dikenali. Jika kebutuhan tersebut tidak terbaca, kebijakan yang disusun berisiko tidak menjawab kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Karena itu, sensus pada dasarnya adalah upaya memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam proses perencanaan pembangunan. Data hasil sensus membantu memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi yang dimiliki setiap daerah. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih utuh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan usaha, maupun peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi pada kondisi yang benar-benar terjadi.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena cara masyarakat berusaha terus berubah. Usaha berbasis digital berkembang pesat. Transaksi daring semakin umum. Banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial. Di saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Semua perubahan tersebut perlu tercermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya. Jika data tidak lengkap, sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan. Jika data tidak akurat, kebutuhan yang sebenarnya dapat terbaca keliru. Karena itu, ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner. Data tersebut adalah cara agar usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak hilang dari peta pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) sempat menjadi perbincangan hangat publik usai merilis data-data pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu yang dinilai janggal, terutama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025. Tuduhan adanya intervensi dari Pemerintah tak ayal menghampiri BPS, di tengah ambisiusnya Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, BPS menegaskan independensinya.

Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan menyatakan komitmen BPS dalam menyediakan statistik resmi yang berkualitas. Ia menyebut, data BPS memenuhi prinsip dasar statistik resmi PBB (UN Fundamental Priciples of Official Statistics), menggunakan metodologi berstandar internasional, serta dihasilkan melalui Sistem Statistik Nasional dan diverifikasi oleh kantor statistik negara.

Dengan landasan-landasan tersebut, Puji memastikan data yang BPS rilis mengenai pertumbuhan ekonomi, maupun data-data lainnya, dipastikan menghasilkan data yang valid, tanpa diutak-atik oleh pihak yang tidak semestinya.

“Tentang banyaknya sorotan kepada BPS soal data pertumbuhan ekonomi pada 2025, terutama kuartal II 2025, BPS menyajikan beberapa data untuk mengitung PDB (Produk Domestik Bruto). Kalau misal di luar (publik yang meragukan data BPS) menghitung atau mengestimasi, pasti variabelnya tidak sebanyak yang digunakan oleh BPS,” kata Puji dalam acara Workshop Pemanfaatan Data Strategis di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan workshop tersebut, Puji mengungkapkan beberapa pendekatan dalam penghitungan PDB atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tiap pendekatan meliputi banyak variabel.

Misalnya pendekatan produksi atau lapangan usaha (LU), meliputi 17 variabel. Yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Lalu kontruksi, perdagangan besar dan kecil; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, juga informasi dan komunikasi. Kemudian, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sosial pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pendekatan lainnya, yakni pendekatan pengeluaran. Itu meliputi enam variabel, yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), pengeluaran konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Perubahan Inventori, serta ekspor & impor barang-jasa.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia masih kuat. Kondisi tersebut dinilai jauh dari gambaran “morat-marit” yang kerap muncul di berbagai komentar publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian berlangsung pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

“Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit kata ekonom-ekonom di luar itu Pak, di TikTok banyak yang ngomong gitu,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan kinerja. Salah satu indikator tersebut adalah Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Indonesia.

PMI manufaktur pada Februari tercatat di level 53,8. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Nilai PMI di atas 50 menandakan aktivitas industri manufaktur berada pada fase ekspansi. Aktivitas produksi dan permintaan industri tercatat meningkat.

“Jadi ini bukan data dari BPS tapi dari pihak lain yang mengonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh,” ujar dia.

Kekuatan ekonomi juga terlihat dari aktivitas konsumsi masyarakat. Indikator tersebut tercermin pada Mandiri Spending Index.

Indeks tersebut berada di level 360,7. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja masyarakat tetap tinggi.

Penjualan kendaraan juga mencatat peningkatan. Penjualan mobil pada Februari naik 12,2 persen.

Kenaikan tersebut memberi dorongan bagi industri otomotif. Penjualan ritel juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi.

Data menunjukkan penjualan ritel tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kondisi tersebut membuat Purbaya menilai narasi resesi tidak sesuai dengan data ekonomi yang ada.

“Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi, tinggal hancurnya,” kata Purbaya.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahannya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Gejolak geopolitik global memang memengaruhi pergerakan berbagai mata uang. Rupiah juga ikut terdampak oleh kondisi tersebut.

Namun pelemahan rupiah dinilai relatif terbatas. Depresiasi rupiah sejak konflik geopolitik meningkat tercatat sekitar 0,3 persen.

“Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, Pak, itu sejak perang, rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3 persen,” ujar Purbaya.

Menurut dia, pelemahan yang relatif kecil menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia masih cukup baik.

Purbaya juga menyinggung pandangan sejumlah pelaku pasar terhadap kondisi rupiah.

“Tapi yang enggak punya duit jelek-jelekin, Pak,” ujarnya.

Indikator risiko kredit Indonesia juga dinilai stabil. Indikator tersebut tercermin pada premi Credit Default Swap atau CDS tenor lima tahun.

Selisih imbal hasil Surat Berharga Negara atau SBN terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury juga relatif stabil.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai melantik para eselon II di Kementerian Keuangan, Selasa (10/3/2026).

Spread imbal hasil pada Januari hanya naik sekitar 3 basis poin. Angka tersebut berada di level 243 basis poin.

“Artinya asing masih percaya ke kita, yang domestik aja yang nggak percaya, Pak,” tutur Purbaya.

Purbaya juga menjelaskan soal inflasi yang tercatat 4,64 persen pada Februari. Angka tersebut terlihat tinggi karena adanya perbedaan kebijakan subsidi listrik dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah memberikan subsidi listrik sementara pada Januari hingga Februari 2025. Kebijakan tersebut tidak diterapkan pada periode yang sama tahun ini.

Perbedaan kebijakan tersebut memengaruhi perbandingan inflasi tahunan. Jika komponen subsidi listrik pada awal 2025 dikeluarkan dari perhitungan, inflasi nasional diperkirakan sekitar 2,59 persen.

“Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya enggak kepanasan. Jadi yang lain-lain enggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sempat melemah mendekati level Rp 17.000.

Perdagangan Jumat mencatat rupiah turun 65 poin atau 0,38 persen. Posisi rupiah berada di level Rp 16.958 per dollar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah membuka perdagangan awal pekan dengan penguatan tipis terhadap dolar AS pada Senin (24/11/2025), di tengah sentimen pasar yang bercampur antara perkembangan geopolitik global dan rilis data ekonomi domestik yang solid.

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.16 WIB, rupiah dibuka menguat 0,05% atau 8 poin ke level Rp16.708 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS juga tercatat naik tipis 0,06% ke posisi 100,23.

Untuk mata uang Asia Tenggara lainnya, baht Thailand dibuka melemah 0,25%, sedangkan ringgit Malaysia menguat 0,09%. Peso Filipina terkoreksi 0,13%, sementara dolar Singapura bergerak menguat 0,02% terhadap dolar AS.

Sebelumnya, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah akan bergerak fluktuatif sepanjang hari, namun cenderung ditutup melemah di kisaran Rp16.710–Rp16.740 per dolar AS.

Ibrahim menyebut sejumlah sentimen global dan domestik ikut memengaruhi pergerakan rupiah. Dari eksternal, pasar merespons perkembangan positif terkait konflik Rusia–Ukraina. Menurutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy telah menerima rencana perdamaian 28 poin yang disusun Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

"Namun, sanksi AS terhadap perusahaan minyak besar asal Rusia, Rosneft dan Lukoil resmi mulai berlaku pada Jumat malam waktu setempat. Sanksi yang diumumkan awal tahun ini sudah terasa dampaknya karena pembeli utama di India dan China telah menarik diri dari pembelian kargo," ujar Ibrahim, Jumat (21/11/2025).

Dari dalam negeri, sentimen membaik seiring laporan ekonomi terbaru. Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi berjalan Indonesia surplus US$4,0 miliar atau 1,1% dari PDB pada kuartal III/2025. Ibrahim menilai ini menjadi surplus pertama setelah 10 kuartal berturut-turut mencatat defisit.

"Posisi transaksi berjalan ini juga berbalik dibandingkan dengan defisit US$2,7 miliar atau 0,8% dari PDB pada kuartal II tahun ini. Selain itu, neraca pendapatan primer mencatat defisit yang lebih rendah disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil investasi asing seiring dengan telah berlalunya periode pembayaran dividen dan bunga/kupon," ujarnya.

Meski demikian, BI masih mencatat defisit neraca perdagangan migas, yang melebar sejalan dengan kenaikan harga minyak global.