Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang melanjutkan percepatan relokasi korban banjir besar Sumatra dari lokasi pengungsian ke hunian sementara (huntara).

Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, M. Farij, mengatakan lebih dari 90% pengungsi telah direlokasi ke huntara.

"Kalau di wilayah perkotaan, memang sudah tidak ada lagi masyarakat yang di tenda. Untuk yang di daerah pedesaan, menunggu kesiapan dari huntara," ujar Farij, dikutip Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data Pemkab Aceh Tamiang per Kamis (2/4/2026), sebanyak 2.597 unit huntara telah dibangun dari target 4.089 unit. Dari jumlah tersebut, 2.272 unit telah ditempati oleh warga terdampak bencana.

Pemkab juga mencatat masih terdapat sekitar 2.033 pengungsi yang bukan penerima dana tunggu hunian (DTH).

Farij menjelaskan, warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir memiliki dua opsi, yakni menempati huntara atau menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

"Jadi, memang ada masyarakat yang memilih menunggu dibangun hunian tetap. Mereka ini yang menerima DTH," ujarnya.

Menurut Farij, Pemkab terus mengupayakan agar Aceh Tamiang dapat mencapai nol pengungsi dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi melalui surat edaran tertanggal 1 April 2026 menginstruksikan seluruh datok penghulu untuk mendata kembali rumah rusak terdampak bencana yang belum masuk dalam surat keputusan stimulan tahap I dan II.

Langkah itu dilakukan untuk mendukung pemulihan pascabencana serta memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah dan pihak-pihak yang mendukung pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang. Tapi kami juga berharap agar pembangunan huntara segera diselesaikan dan penyaluran bantuan dipercepat untuk menyokong masyarakat," tandasnya.

KOMPAS.com - Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR) terus memperbarui data kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi di lapangan disebut sebagai bagian dari proses penyesuaian data, bukan bentuk ketidakkonsistenan.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan haknya.

Ia menyebut, proses ini dijalankan dengan prinsip “No One Left Behind”, sehingga tidak ada penyintas yang terlewat dalam penanganan.

Safrizal menjelaskan, perubahan data dipengaruhi oleh dinamika di lapangan. Salah satunya adalah kembalinya aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah yang sebelumnya tercatat tidak berpenghuni saat pendataan awal.

Seiring waktu, warga yang sempat mengungsi mulai kembali ke daerah asal. Kondisi ini memunculkan kebutuhan baru, termasuk permintaan pembangunan Huntara di lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya.

Selain itu, Satgas PRR juga menerapkan sistem pendataan yang lebih terbuka dan adaptif. Data penerima bantuan terus diperbarui melalui skema By Name By Address (BNBA) yang diajukan pemerintah daerah, termasuk para bupati di wilayah terdampak.

Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari hambatan administratif yang berpotensi memperlambat penanganan di lapangan.

Dengan sistem yang fleksibel, proses pemulihan diharapkan bisa berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh data terkunci sepenuhnya.

KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Penyintas banjir menempati Hunian Sementara (Huntara) di Desa Paloh Raya, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Kamis (26/4/2026)

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Huntara dilakukan secara bertahap setelah data awal dinyatakan valid. Safrizal menekankan bahwa menunggu penyelesaian data BNBA hingga 100 persen justru dapat menghambat proses pembangunan.

Karena itu, pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan. Langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti hanya karena persoalan teknis administrasi.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan opsi bantuan kepada para penyintas. Mereka dapat memilih antara pembangunan Huntara atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. Dengan begitu, masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak sambil menunggu proses pembangunan hunian permanen rampung.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut bahwa hampir 100% warga terimbas bencana banjir dan longsor di Sumatra sudah tidak ada lagi yang tinggal di tenda.

Tito mengatakan sebelumnya pemerintah menargetkan agar sebelum Lebaran, sesegera mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi di tenda.

Kemudian, dia memastikan bahwa pengungsi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi di tenda. Kini, hanya jumlah kecil pengungsi yang mengungsi di tenda, yakni di Provinsi Aceh.

Tito menjelaskan bahwa pengungsi yang masih mengungsi di tenda berada di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 26 keluarga atau 96 orang. Kemudian, terdapat pula pengungsi yang masih mengungsi di tenda, di Kabupaten Bireuen sebanyak 17 keluarga.

Alhasil, dari total 2,1 juta pengungsi imbas bencana Sumatra, menurut Tito 99,99% sudah tidak lagi tinggal di tenda. Pemerintah pun menyiapkan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak.

"Jadi, hampir 100% tidak ada [warga pengungsi] di tenda," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Tito menjelaskan bahwa sejumlah warga yang masih tinggal di tenda itu belum mau pindah ke huntara karena meminta langsung dipindahkan ke hunian tetap atau huntap. Tito juga menjelaskan bahwa sejumlah pengungsi belum mau menerima dana tunggu hunian (DTH).

Pemerintah pun memberikan solusi kepada sejumlah warga yang masih tinggal di tenda. Bagi pengungsi di Aceh Tamiang akan dibuatkan huntara. Kemudian, bagi warga di Bireun bisa dibuatkan langsung huntap, namun harus menunggu lama.

Bisnis.com, BATUSANGKAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan stimulai tahap II untuk perbaikan rumah terdampak bencana dengan total mencapai Rp5,280 miliar di Provinsi Sumatra Barat.

Kepala BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan stimulan tahap II itu telah diserahkan kepada warga korban bencana di dua kabupaten di Sumbar yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan.

"Untuk Kabupaten Tanah Datar, bantuan diberikan pada 126 kepala keluarga (KK) penerima, dengan nilai bantuan mencapai Rp2,865 miliar. Adapun untuk Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan diberikan pada 103 KK dengan nilai bantuan total senilai Rp2,415 miliar," katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan sebelumnya pada tahap pertama telah dilaksanakan secara serentak di 25 kabupaten/kota di Sumatra pada Februari lalu, yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan termasuk di Sumbar. Kemudian saat ini, bantuan disalurkan kepada 19 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut.

Dikatakannya dengan demikian, seluruh 14 kabupaten dan kota terdampak di Provinsi Sumbar telah menerima bantuan stimulan untuk rumah rusak kategori ringan dan sedang.

“Tentu saja ini bukan yang terakhir. Apabila nanti ada penambahan data yang diajukan, kami akan salurkan pada tahap berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya..

Suharyanto menjelaskan pemerintah memberikan beragam bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, diberikan bantuan stimulan perbaikan rumah.

Sementara itu, bagi rumah rusak berat, penanganan dilakukan melalui skema pembangunan hunian sementara (Huntara) serta pemberian dana tunggu hunian (DTH).

Dia memastikan bahwa di Provinsi Sumbar saat ini tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda pengungsian. “Semuanya telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga/saudara sambil menerima DTH,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa fokus penanganan saat ini di Sumbar adalah pembangunan hunian tetap (huntap). Beberapa kabupaten dan kota telah membangun huntap secara terpusat dengan kerja sama berbagai lembaga dan kementerian. Sedangkan huntap in situ (dibangun di lokasi rumah lama) akan ditangani langsung oleh BNPB.

“Pembangunan ini tidak menunggu Huntara selesai sepenuhnya, melainkan berjalan paralel. Masyarakat yang telah mengajukan lahan dapat segera dibangunkan hunian tetap,” sebut dia.

Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan bahwa program Desa Tangguh Bencana yang dihadirkan BNPB, merupakan bentuk mitigasi yang harus terus digalakkan. Dimana saat ini, terdapat sekitar 3.000 desa rawan bencana yang hampir setiap tahun terdampak.

Menurutnya wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas implementasi Destana. Meski demikian, jumlah desa yang telah memiliki program ini masih terbatas, baru sekitar 300 desa.

“Testimoni dari Bupati Tanah Datar menjadi masukan berharga bagi kita semua. Desa tangguh bencana terbukti sangat efektif. Di Tanah Datar, meskipun bencana sangat masif, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini salah satu bukti pentingnya mitigasi melalui program Desa Tangguh Bencana,” kata Suharyanto.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa meskipun wilayahnya mengalami dampak bencana yang masif, tidak tercatat adanya korban jiwa. Hal ini, menurutnya, didukung oleh keberhasilan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah berjalan di daerah tersebut.

“Masyarakat kami telah dilatih oleh BNPB mengenai mitigasi dan evakuasi saat bencana. Begitu mendapat informasi dari BMKG, pemerintah daerah langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah, program Tangguh Bencana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dievakuasi,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strateginya adalah pengembangan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digulirkan sejak 2012.

Desa tangguh mampu mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisasi sumber daya masyarakat, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas untuk menekan risiko bencana.

Program ini dikelola oleh BNPB dan BPBD, dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatannya mencakup penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen risiko bencana.

Sebelumnya dalam siaran pers BNPB, Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRPB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang hadir dalam acara serupa di Bireuen, Aceh, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatra.

“Kami akan berupaya secepat mungkin. Mohon kerja sama semua pihak. Kami juga telah menetapkan rencana induk tahap pertama untuk penanganan bencana Sumatera ini,” kata Pratikno.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memastikan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra telah dilaksanakan.

Kasatgas PRR, Tito Karnavian menjelaskan bahwa bantuan sosial ini diberikan secara khusus menyasar para penyintas yang kehilangan tempat tinggal atau bagi mereka yang rumahnya mengalami kategori rusak berat.

Adapun, realisasi penyaluran bantuan di tingkat daerah tercatat saat ini telah mencapai 94% di Provinsi Aceh, 99% di Sumatra Utara, dan 97% di Sumatra Barat.

"Penyaluran dana tunggu hunian di Aceh sudah 94%, di sumut 99%, dan sumbar 97%. Ini khusus untuk rusak berat atau hilang. Mereka bisa memilih kontrak, sewa, atau tinggal di rumah keluarganya," kata Tito dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas emulihan Pasca Bencana Sumatra, Rabu (18/2/2026).

Tito merinci, besaran bantuan Dana Tunggu Hunian yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Dana tersebut diberikan sebagai kompensasi agar beban biaya tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya hancur atau hilang dapat terakomodasi oleh negara. Di mana, penyaluran dana tersebut telah dilakukan secara serentak di 25 kabupaten dan kota pada pekan lalu.

Sementara dalam pelaksanaannya, Satgas PRR berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memegang data teknis serta angka rincian penerima manfaat di lapangan guna menjamin ketepatan distribusi.

“Dana tunggu hunian Rp600.000 x 3 jadi Rp1,8 juta. Kemarin minggu lalu kita laksanakan serempak di 25 Kab/Kota, angkanya kepala BNPB yang paham,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari menjelaskan total anggaran yang akan disalurkan untuk program DTH sebesar Rp32,7 miliar untuk 18.198 KK yang berasal dari 40 kabupaten/kota.

Abdul menjelaskan DTH diberikan kepada keluarga yang tidak menerima hunian sementara (Huntara) karena menurutnya tidak semua keluarga ingin tinggal di huntara.

Dalam laporannya, Provinsi Aceh mendapat alokasi anggaran DTH sebesar Rp20,8 miliar untuk 111.586 KK, Sumatra Utara Rp8,1 miliar untuk 4.502 KK, dan Sumatra Barat Rp3,7 miliar untuk 2.110 KK.

"Jadi mereka yang menerima DTH tidak menerima huntara, mereka yang masuk ke huntara itu tidak menerima DTH dan dari jumlah yang sudah masuk ini, kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 [miliar] atau 18.198 [KK]," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra dan Aceh. Data ini diinput pada Sabtu (24/1/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan korban meninggal dunia menjadi 1.201 jiwa.

"Dalam perkembangan terkini, terdapat penambahan satu korban meninggal dunia, sehingga total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.201 jiwa, sementara itu korban hilang sebanyak 142 jiwa, sedangkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 113.672 jiwa," kata Abdul dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Sementara itu, Abdul menjelaskan petugas gabungan akan mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara) sebelum memasuki bulan puasa.

Menurutnya, Dari total 29.621 unit huntara yang diajukan, sebanyak 7.414 unit masih dalam proses pembangunan hingga saat ini. Sementara 1.056 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni.

"Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 13.082 unit, dengan 648 unit di antaranya saat ini berada dalam tahap konstruksi," jelasnya.

Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) turut mengalami perkembangan, di mana pada akhir Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 14.822 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 9.678 rekening penerima telah dibuat, dan bantuan telah disalurkan kepada 3.536 kepala keluarga.

Abdul menyampaikan untuk menekan intesitas hujan, petugas melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 22 Januari 2026, OMC di wilayah Aceh telah dilaksanakan sebanyak 532 sorti dengan total bahan semai natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) sebesar 508.000 kilogram.

Di wilayah Sumatra Utara, OMC telah dilakukan sebanyak 406 sorti dengan total bahan semai 357.000 kilogram. Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 409 sorti dengan total bahan semai mencapai 406.325 kilogram.

Abdul menuturkan hingga saat ini petugas masih melakukan proses evakuasi dan pencarian, serta penyaluran logistik ke sejumlah wilayah untuk mempercepat proses pemulihan di tiga provinsi tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penyaluran Dana Tunggu Hunian bagi masyarakat terdampak bencana diBireuen, Aceh. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa transisi hingga hunian tetap selesai dibangun.

Kepala BNPBSuharyantomengatakan, berdasarkan pendataan sementara terdapat 2.646 rumah rusak berat di Kabupaten Bireuen. “Dana Tunggu Hunian diberikan mulai Desember 2025 hingga hunian tetap selesai dibangun, untuk membantu warga memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi,” kata Suharyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Besaran DTH yang diterima warga sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan. Hingga Selasa (20/1/2026), tercatat sebanyak 3.626 kepala keluarga telah mengajukan DTH. Dari jumlah tersebut, 2.646 kepala keluarga telah memiliki rekening DTH.

Sebanyak 915 kepala keluarga telah menerima transfer secara langsung. “Pada kunjungan kerja kemarin, sebanyak 1.731 kepala keluarga menerima transfer DTH. Sementara 980 kepala keluarga masih dalam proses verifikasi karena data by name by address belum sesuai,” kata Suharyanto.

BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi data. Selain penyaluran DTH, BNPB juga menyerahkan bantuan kepada lembaga pendidikan keagamaan di Bireuen.

Bantuan tersebut meliputi peralatan ibadah, Al Quran, serta bantuan permakanan untuk mendukung aktivitas para santri. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian pascabencana dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. BNPB memastikan seluruh proses penanganan terus berjalan hingga warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra-Aceh menjadi 1.190 jiwa.

Data tersebut terhitung pada Kamis (15/1/2026). Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan belum ada peningkatan jumlah korban jiwa.

"Total korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi mencapai 1.190 orang, sementara korban hilang tercatat sebanyak 141 orang. Jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian tercatat sebanyak 131.521 jiwa," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya terjadi penurunan jumlah pengungsi sebanyak 64.021 jiwa yang telah kembali ke domisilinya masing-masing. Sementara itu, dari total 51.306 unit rumah rusak berat, telah diajukan pembangunan hunian sementara sebanyak 28.247 unit.

Sebanyak 4.593 unit masih dalam proses pembangunan dan 262 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni. Selain itu, pengajuan hunian tetap tercatat sebanyak 10.273 unit, dengan 648 unit di antaranya sedang dalam tahap konstruksi.

Begitupun penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Dia menyampaikan sebanyak 15.346 kepala keluarga telah mengajukan DTH.

"Hingga pertengahan Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 15.346 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 10.717 rekening penerima telah siap, dengan penyaluran yang terus meningkat," jelasnya.

Berdasarkan pencatatan, katanya, terdapat penambahan 445 penerima dalam periode terakhir, sehingga total penerima DTH yang telah menerima bantuan mencapai 2.542 kepala keluarga.

Di sisi lain, aktivitas pendidikan mulai berjalan sebanyak 4.229 dapat kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah asalnya, 166 masih dalam proses pembersihan, 122 melakukan kegiatan belajar mengajar di tenda dan 32 sekolah melaksanakan kegiatan belajar secara bergantian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerapkan validasi biometrik dalam penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana sehingga penerima tidak diwajibkan membawa KTP maupun kartu keluarga. Skema ini ditujukan untuk memastikan bantuan tetap tersalurkan meski dokumen kependudukan hilang atau rusak akibat bencana.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan mekanisme DTH dirancang adaptif mengikuti kondisi korban di lapangan. BNPB memanfaatkan rekam data kependudukan berupa sidik jari dan foto yang telah tersimpan untuk memastikan identitas penerima manfaat.

“Begitu saudara-saudara kita datang ke bank atau melalui layanan jemput bola, mereka tinggal melakukan validasi biometrik,” kata Abdul dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Ia merincikan pengusulan penerima DTH dilakukan secara bertahap dengan pendekatan dari bawah. Pemerintah desa mengajukan data, kecamatan melakukan validasi, lalu bupati atau wali kota mengesahkan dalam bentuk surat keputusan penerima manfaat by name by address. Data tersebut kemudian diverifikasi kembali menggunakan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BNPB tidak menunggu data terkumpul secara penuh sebelum pencairan dilakukan. Data yang telah disahkan langsung diproses untuk penyaluran, sementara tambahan data akan menyusul pada tahap berikutnya. Skema ini diterapkan agar warga terdampak segera memperoleh dukungan finansial untuk kebutuhan sementara.

“Apakah sudah semuanya tercakup? Belum. Jadi kami tidak menunggu data lengkap terlebih dahulu. Data yang terkumpul, di-SK-kan, lalu kami cairkan,” tutur Abdul.

BNPB menetapkan DTH diberikan selama tiga bulan, mencakup Desember, Januari, dan Februari. Evaluasi lanjutan akan dilakukan setelah Februari untuk menentukan apakah bantuan perlu diperpanjang atau dihentikan seiring dimulainya pembangunan hunian tetap di wilayah terdampak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) terus bertambah bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Jumat (9/1/2026), sebanyak 1.114 kepala keluarga (KK) telah menerima DTH dan mulai menempati hunian sewa atau tinggal bersama kerabat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, DTH menjadi salah satu skema percepatan pemulihan bagi warga yang memilih tidak menempati hunian sementara. Skema ini memberi ruang bagi penyintas untuk tetap beraktivitas sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

“Dari 6.190 rekening yang sudah disiapkan, per hari ini 1.114 KK sudah menerima DTH. Rekening sudah di tangan dan bisa mencairkan dana Rp600 ribu per bulan per KK,” kata Abdul dalam konferensi pers di Jakarta.

Penyaluran DTH terus dikebut seiring proses validasi data kependudukan. Dari total sekitar 15.000 rekening yang disiapkan, sebagian masih menunggu sinkronisasi nomor induk kependudukan bersama Dukcapil. BNPB mencatat lonjakan penyaluran cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, dari 756 KK pada 6 Januari menjadi 1.114 KK pada 9 Januari.

Di Aceh, DTH berjalan beriringan dengan pembangunan hunian sementara (huntara). Sejumlah lokasi seperti Pidie tinggal menuntaskan pekerjaan akhir, sedangkan Aceh Tamiang menerapkan dua skema huntara, terpusat dan in-situ, menyesuaikan kebutuhan warga yang ingin tetap dekat dengan lokasi kerja atau sekolah. Sekitar 120 KK memilih huntara yang dibangun di atas lahan rumah lama.

Untuk Sumatera Barat, progres DTH tercatat paling cepat. Dari 2.234 KK yang diusulkan, sebanyak 1.425 rekening telah dibuat dan 792 KK sudah menerima penyaluran. Pembangunan huntara di provinsi ini juga dipercepat dengan target ratusan unit siap huni dalam dua pekan ke depan.

BNPB menegaskan penyaluran DTH dirancang sederhana agar tidak membebani warga yang kehilangan dokumen. Proses verifikasi dilakukan menggunakan data biometrik sehingga masyarakat cukup hadir untuk mengambil rekening dan mencairkan dana. Skema ini diharapkan menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar sambil menunggu hunian permanen rampung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) kepada warga terdampak banjir dengan kategori rumah rusak berat di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dikutip di Jakarta, Jumat (2/1/2026) menyampaikan bahwa terdapat 27 kepala keluarga (KK) dari Desa Blang Awe, Manyang Cut, Beurawang, dan Meunasah Lhok di Kecamatan Meureudu tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

"Para penerima DTH merupakan warga yang saat ini memilih tinggal sementara bersama kerabat atau menyewa rumah kontrakan sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai," ujar dia.

Penyerahan buku rekening dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dilaksanakan pada Rabu (31/12/2024) pukul 15.00 WIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meureudu 2. Sebelum menerima buku rekening DTH dari pihak bank, warga terlebih dahulu menandatangani surat tanda terima DTH bermeterai serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dokumen tersebut juga ditandatangani oleh keuchik (kepala desa) dengan cap basah, perwakilan BPBD Kabupaten Pidie Jaya, dan Babinsa. Melalui mekanisme tersebut, bantuan DTH disalurkan langsung di muka untuk tiga bulan dengan besaran Rp600.000 per KK per bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima masing-masing penerima mencapai Rp1.800.000.

Muhari menyampaikan bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak selama masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Penyaluran DTH merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Dengan demikian, diharapkan pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Kegiatan itu dihadiri oleh Pelaksana tugas Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Tenaga Ahli BNPB, Babinsa, serta Keuchik Desa Manyang Cut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyalurkan Dana Tunggu Hunian atau DTH Rp600.000 per Kartu Keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan bagi korban terdampak banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari total anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp32,7 miliar untuk 18.198 KK yang berasal dari 40 kabupaten/kota.

Abdul menjelaskan DTH diberikan kepada keluarga yang tidak menerima hunian sementara (Huntara) karena menurutnya tidak semua keluarga ingin tinggal di huntara.

"Jadi mereka yang menerima DTH tidak menerima huntara, mereka yang masuk ke huntara itu tidak menerima DTH dan dari jumlah yang sudah masuk ini, kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 [miliar] atau 18.198 [KK]," katanya, dikutip pada Rabu (31/12/2025).

Abdul menegaskan masyarakat tidak perlu membawa KK untuk mendapatkan DTH karena pemerintah daerah telah menerbitkan SK berisikan data masyarakat. Pemberian DTH disesuaikan melalui mekanisme by name by address.

Pendataan DTH memasuki tahap 1 dan akan berlangsung secara bertahap. Misalnya, kata Abdul, dari 1 kabupaten yang memiliki 10 Kecamatan, DTH yang terdata baru 1 sampai 2 kecamatan.

Penyaluran DTH turut melibatkan Himpunan Bank Negara (Himbara). Abdul menyampaikan Himbara telah membuka rekening sebanyak 3.736.

"Jadi, masyarakat di titik-titik pengungsian didatangi, kemudian dicek validasi sidik jari dan seterusnya, kemudian begitu sudah sesuai, buku rekening diberikan, dan masyarakat bisa mencairkan uang itu," jelasnya.

Dari data yang dipaparkan Abdul, Aceh mendapatkan Rp20,8 miliar untuk 111.586 KK; Sumatra Utara Rp8,1 miliar untuk 4.502 KK; dan Sumatra Barat Rp3,7 miliar untuk 2.110 KK.