JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

"Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri," kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (30/6/2026).

Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 21.17 WIB. "Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengultimatum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing, Riau.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berkaitan dengan dugaan praktik suap untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing. Dugaan tersebut terungkap dari rangkaian penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Kuansing.

"Diduga demikian. Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuansing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Budi menjelaskan, perkara yang diungkap melalui OTT tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah KPK melakukan gelar perkara pada Selasa sore tadi.

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut sebagai tersangka.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 10 orang, terdiri atas sembilan orang di Kuansing dan satu orang di Jakarta. Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang yang merupakan anggota keluarga penyelenggara negara yakni Pengadilan Negeri Kuansing.

Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

KPK masih mencari keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain. Keduanya diminta kooperatif dan segera menyerahkan diri karena keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi.

Menurut Budi, hingga saat ini tim penyidik KPK belum mengetahui lokasi keduanya. Untuk itu, KPK telah berkoordinasi dengan Polda Riau guna melakukan pencarian. "KPK juga secara intens berkoordinasi dengan jajaran Polda Riau untuk melakukan pencarian kepada yang bersangkutan," katanya.

KPK berencana mengumumkan konstruksi perkara, identitas tersangka, serta langkah penahanan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Rabu (1/7/2026).

Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan pihaknya menyiapkan afirmasi atau bantuan untuk mengembangkan objek desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri acara puncak Exciting Banten Festival 2026 di Pantai Cibeureum 1, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Minggu.

"Kami punya program desa wisata, dan Insya Allah untuk desa-desa yang beririsan dengan kawasan wisata seperti Anyer, Cinangka, Padarincang, Mancak, Ciomas, sampai Pandeglang akan ada afirmasi bantuan dari Kemendes PDT," kata Yandri.

Menurut Yandri, langkah tersebut bertujuan agar para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, tetapi juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya.

Apabila integrasi kawasan pesisir dan desa wisata ini berjalan maksimal, ia meyakini gerakan "Ayo ke Banten" atau "Ayo ke Desa" akan memberikan efek domino yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat.

"Sehingga orang Jakarta tidak lagi semata-mata hanya ke Puncak atau Bali. Banten, mulai dari Anyer, Cinangka, hingga Carita di Pandeglang bisa menjadi destinasi menjanjikan karena wisatawan memiliki banyak pilihan agenda untuk stay (menginap) dua sampai tiga hari," jelasnya.

Namun, Mendes PDT menekankan bahwa keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen kolaborasi dari seluruh pihak terkait standardisasi pelayanan. Hal itu mencakup keramahtamahan, kebersihan perhotelan, hingga kepastian harga, sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan yang prima.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menyambut baik dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk berkolaborasi memaksimalkan potensi pariwisata di wilayahnya.

Menindaklanjuti arahan terkait standardisasi pelayanan pariwisata, Zakiyah menuturkan bahwa Pemkab Serang dalam waktu dekat akan segera membahas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai standardisasi tersebut.

"Sehingga pariwisata di wilayah Kabupaten Serang semakin baik, dan semakin dikangeni oleh para wisatawan. Harapannya mereka tidak hanya satu kali berkunjung, tapi bisa berkali-kali seperti halnya ketika berwisata ke Bali," ujar Zakiyah.

Sebagai informasi, ajang promosi wisata Exciting Banten Festival 2026 yang digelar Pemprov Banten pada 27–28 Juni 2026 ini turut melibatkan berbagai unsur. Kemeriahan acara didukung oleh kehadiran 40 stan produk unggulan ekonomi kreatif (ekraf) dan UMKM, serta 22 stan pelayanan publik dari berbagai instansi.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, melanjutkan pemberlakuan sistem ganjil-genap plat nomor kendaraan yang akan mengisi BBM subsidi di SPBU, meskipun kebijakan itu memicu kontroversi di masyarakat.

Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari di Nabire, Minggu, mengatakan penertiban BBM bersubsidi melalui Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026 yang berlaku sejak 19 Juni 2026 tersebut menunjukkan hasil positif terutama dengan berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.

“Salah satu poin di SE Bupati tersebut adalah pemberlakuan sistem ganjil-genap kendaraan yang mengisi BBM subsidi di SPBU sejak 19 Juni 2026. Sekarang sudah mulai kelihatan, antrean motor, mobil dan truk di SPBU sudah banyak berkurang,” ujarnya.

Ia mengatakan, antrean kendaraan di sekitar SPBU selama ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena kendaraan memadati badan jalan.

Meskipun berjalan baik, pemda tetap akan melakukan evaluasi berkala setiap bulan setelah ditetapkannya kebijakan pengawasan dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Masih terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut, salah satu masukan datang dari pengemudi ojek yang mengaku terdampak oleh penerapan sistem ganjil-genap karena membutuhkan pasokan BBM cukup tinggi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Memang masih ada pro dan kontra. Setiap kebijakan pemerintah pasti ada tanggapan yang berbeda, sehingga akan terus kami evaluasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta mencegah penyalahgunaan dalam distribusinya.

"Intinya Bupati Nabire tetap tegas bahwa surat edaran itu tetap berlaku agar BBM subsidi dinikmati masyarakat yang memang berhak," katanya.

Selain melanjutkan pemberlakuan sistem ganjil-genap, pemerintah daerah juga akan segera menertibkan penjualan BBM oleh Pertamini atau pengecer.

Penertiban terhadap Pertamini juga mencakup pemeriksaan legalitas usaha dan pengawasan standar takaran BBM yang dijual kepada masyarakat.

Ia menegaskan Pertamini atau penjual bensin eceran hanya dapat memperdagangkan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.

Aturan itu sudah tertuang jelas pada Pasal 55 UU nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana penyalahgunaan pengangkutan dan atau penjualan BBM subsidi pemerintah dapat dikenai sanksi pidana.

Ia menambahkan, pada SE Bupati tersebut juga mengatur bahwa kendaraan berpelat nomor luar daerah tetap tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi di Nabire.

Pemilik kendaraan yang ingin memperoleh hak tersebut diwajibkan terlebih dahulu melakukan mutasi kendaraan menjadi pelat nomor Papua Tengah (PT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap penegakan kebijakan tersebut mampu menciptakan distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib, mengurangi antrean di SPBU, serta memastikan subsidi energi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SE berlaku sejak 19 Juni 2026 sebagai upaya pemerintah daerah menata distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan...

Nabire (ANTARA) - Bupati Nabire, Papua Tengah Mesak Magai menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Pengendalian serta Pengaturan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) guna menata penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran di daerah itu.

“SE berlaku sejak 19 Juni 2026 sebagai upaya pemerintah daerah menata distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU),” kata Mesak di Nabire, Sabtu.

Ia mengatakan, melalui SE tersebut, pemda memastikan penyaluran BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam yang berpelat Papua Tengah (PT) yang terdaftar di Kabupaten Nabire serta memiliki barcode sesuai data kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku.

Kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Nabire diberikan waktu satu bulan untuk melakukan mutasi kendaraan. Setelah batas waktu tersebut berakhir, pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, kendaraan keluaran tahun 2010 ke bawah dibatasi melakukan pembelian BBM bersubsidi maksimal dua kali dalam satu pekan.

Pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah pembatasan terhadap kelompok kendaraan tertentu yang tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi.

Kelompok tersebut meliputi kendaraan dinas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, kendaraan milik perusahaan, kendaraan berpelat nomor luar Provinsi Papua Tengah, serta kendaraan yang menggunakan barcode namun masa berlaku STNK telah berakhir.

Melalui SE tersebut, Pemkab Nabire juga memberlakukan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi.

“Kendaraan dengan nomor polisi ganjil dapat melakukan pengisian pada Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan kendaraan bernomor genap dilayani pada Selasa, Kamis, dan Sabtu,” katanya.

Pemerintah daerah juga melarang penjualan BBM bersubsidi kepada pengecer di pinggir jalan serta akan menindak tegas praktik penimbunan maupun penampungan BBM subsidi secara ilegal.

Mesak menegaskan pengelola SPBU wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah akan memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, pengurangan kuota BBM bersubsidi, hingga pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi, mengurangi antrean di SPBU, dan menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Semua pihak harus mendukung kebijakan ini agar distribusi BBM di Nabire lebih tertib, adil, dan tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 36 titik pembangunan Jembatan Garuda yang tersebar di pelosok desa untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pengusulan pembangunan Jembatan Garuda yang merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 ini, hingga saat ini atau tahap pertama membangun 21 jembatan perintis (jembatan gantung), jembatan aramco dan jembatan beton.

"Karena bencana awal tahun 2026, ada sejumlah jembatan rusak, dan kebetulan ada program Presiden Prabowo Subianto yakni Jembatan Garuda, sehingga kami mengusulkan ke Kodim 0823, alhamdulillah direalisasikan," kata Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di sela meninjau beberapa lokasi di Dusun Plampang, Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo, Sabtu.

Menurut dia, lokasi yang akan dibangun Jembatan Perintis Garuda itu menghubungkan dua desa dengan dibangun jembatan baru untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitas dan mobilitas.

Rio menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat bersama Kodim Situbondo terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat mengenai akses yang lebih layak melalui salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Untuk pembangunan jembatan ini ada yang memang tidak ada jembatan selama ini, dan ada pula jembatan yang kondisinya rusak akibat banjir," kata Bupati Rio.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0823/ Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian menyampaikan pada tahap pertama ada sebanyak 21 titik Jembatan Garuda yang akan dibangun, dan sebagian saat ini dalam proses pengerjaan.

"Jadi, dari 21 titik pembangunan Jembatan Garuda tahap pertama ini, pada bulan Juni ada 16 jembatan yang mulai dibangun, yaitu 10 titik jembatan perintis (gantung) dan 6 titik jembatan aramco," katanya.

Dandim Ferry menambahkan, pembangunan Jembatan Garuda memprioritaskan untuk kebutuhan aktivitas warga sehari-hari termasuk akses anak-anak pelajar di desa terpencil.

"Nah, yang hari kita tinjau bersama merupakan salah satu titik yang akan dibangun jembatan gantung," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat perluasan lahan pertanian untuk tanaman tebu hingga Juni 2026 mencapai sekitar 598 hektare atau melebihi dari target tambahan luas lahan tanaman tebu 350 hektare yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan perluasan lahan tebu mampu melebihi dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian ini merupakan kerja bersama semua pihak, dalam upaya mendukung gerakan nasional percepatan swasembada gula.

"Di sawah tegal ini merupakan salah satu titik perluasan lahan tebu, dan di sini sudah mulai ditanam luasnya sekitar 5 hektare," kata Bupati Rio saat kegiatan panen dan tanam tebu serentak program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara virtual di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Situbondo, Kamis.

Mengenai target program peremajaan tanaman tebu atau bongkar ratoon di Situbondo, lanjut dia, sampai dengan pertengahan Juni 2026 telah mencapai sekitar 1.800 hektare, baik penanaman bibit tebu di sawah irigasi dan sawah tegal.

Menurut Rio, target program Bongkar Ratoon Situbondo tahun ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian seluas 3.076 hektare, dan saat ini capaian peremajaan atau tanam bibit tebu untuk peningkatan produktivitas tebu sudah terealisasi 1.800 hektare.

"Tentu kami optimistis mencapai target program Bongkar Ratoon dan menjadi penyumbang swasembada gula yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini menambahkan, dari belasan ribu hektare tanaman tebu di Situbondo ditargetkan mampu memproduksi gula hingga sekitar 65 ribu ton pada tahun 2026.

"Target lebih dari 65 ribu ton gula tersebut merupakan total keseluruhan target tiga pabrik gula yang ada di Situbondo, yakni PG Assembagoes, PG Pandji dan PG Wringinanom," katanya.

Sementara itu, petani tebu asal Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Mamat mengaku sengaja menyewa lahan perbukitan itu dijadikan sawah tegal untuk tanaman tebu.

"Semula di sini ini perbukitan, saya garap sistem sewa jangka waktu delapan tahun untuk 13 hektare, karena saya optimistis per hektare tebu bisa mencapai seribu kuintal. Kalau pengairannya kami menggunakan sumur bor," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan penyitaan terhadap kediaman milik Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR). Penyitaan ini menyasar rumah yang berada di Semarang, Jawa Tengah.

"Penyidik juga menyita salah satu rumah saudari FAR yang berlokasi di wilayah Semarang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan foto yang diterima KPK, terlihat tanah dan bangunan yang disita itu seluas 214 meter persegi. Selain itu, pada 15-16 Juni tim KPK turut memasang plang penyitaan terhadap sejumlah titik yang sudah dilakukan penyitaan.

Tiga titik yang dimaksud terdiri dari tiga toko retail waralaba atau minimarket serta salon. Menurutnya, lokasi usaha tersebut tersebar di wilayah Pekalongan.

"KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar tidak mencoba menutup atau merusak tanda plang penyitaan yang kami pasang," ujarnya.

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, optimistis produktivitas padi pada tahun ini bisa tembus 500.000 ton gabah kering panen (GKP) dari target sekitar 321.000 ton GKP seiring dengan adanya inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah, sisa sayur dan lainnya dilakukan oleh komunitas peduli sampah yang juga petani.

"Kita lihat bersama panen padi yang menjadi percontohan menggunakan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga, dan hasil ubinan produksi padi mampu mencapai 9,1 ton gabah per hektare, ini luar biasa bila dibandingkan sebelumnya 7,3 ton gabah per hektare," kata Bupati Rio usai panen padi bersama hasil optimalisasi pemanfaatan limbah rumah tangga di area persawahan Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kamis.

Bupati mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo itu yang terus melakukan inovasi membuat pupuk organik cair limbah rumah tangga dan berhasil meningkatkan produktivitas tanaman padi.

Dalam kesempatan itu, Rio mendorong inovasi pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru petani di kecamatan lainnya, karena selain mampu meningkatkan hasil panen padi juga bisa menekan biaya produksi.

Bupati juga meminta kepada komunitas peduli sampah di Kecamatan Situbondo itu untuk segera melengkapi izinnya agar bisa lebih luas menjangkau pasar, sehingga memberikan manfaat kepada petani lainnya.

"Kami minta jangan berhenti sampai di sini, lengkapi izinnya, kolaborasi dengan komunitas lainnya, salah satunya komunitas kampus, karena ini sudah terbukti produksi padi naik dari 7,3 ton gabah menjadi 9,1 ton gabah per hektare," katanya.

Sementara itu, Petani Milenial Situbondo, Purwanto mengatakan akan terus melakukan percobaan di lahan sendiri maupun lahan komunitasnya untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut.

"Semula kami uji coba dari hasil produksi padi 6 ton per hektare dan sampai saat ini bisa mencapai 9,1 ton per hektare, dan saat ini kami akan coba lagi sampai produksi padi mencapai 12 ton per hektare," ujarnya.

Purwanto mengaku berinisiatif mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik cair karena banyak sampah organik yang dibuang, selain itu semangat itu terdorong dari harga pupuk kimia cukup mahal, dan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia masih tinggi.

"Menggunakan pupuk cair organik dari limbah dapur ini bisa hemat biaya produksi 30 persen, manfaat lainnya sampah bisa teratasi, biaya produksi bisa ditekan karena nutrisi tanaman yang murah dan tanaman tumbuh dengan lebih baik," katanya.

Dari pantauan, panen padi bersama bertajuk "Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Untuk Pertanian Produktif Berkelanjutan" itu dihadiri pula Dandim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, pimpinan OPD terkait dengan kelompok tani setempat.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjadikan inovasi tembakau tanpa nikotin yang terbuat dari bahan daun talas beneng sebagai produk unggulan pada ajang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-XVII di Gorontalo pada 20-25 Juni 2026.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, di Serang, Rabu, mengatakan inovasi olahan daun talas sebagai pengganti daun tembakau tersebut akan dipamerkan pada ajang nasional guna membangun jejaring kemitraan, terlebih produk ini telah berhasil menembus pasar ekspor.

"Tembakau dari daun talas kita pamerkan di sana karena sudah ekspor. Selain itu, ubi talasnya juga bisa diolah menjadi tepung untuk aneka kue. Ini dalam rangka meningkatkan kapasitas serta produktivitas para nelayan dan petani kita," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Suhardjo, menjelaskan komoditas talas beneng tersebut dikembangkan dan diolah oleh para petani di wilayah Kecamatan Pabuaran.

"Daunnya dibikin alternatif tembakau tanpa nikotin. Kemudian umbi talas nya dijadikan tepung yang bisa dibikin kue, baik brownies, roti, dan sebagainya," jelas Suhardjo.

Untuk memamerkan inovasi tersebut sekaligus menggali ilmu pertanian, Bupati Rachmatuzakiyah telah melepas 42 orang kontingen asal Kabupaten Serang. Jumlah delegasi yang terdiri atas 32 petani, lima pendamping, dan lima petugas Dinas Perikanan tersebut merupakan yang terbanyak di antara kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Mengingat Serang merupakan juara umum pada Pekan Daerah (Peda) Provinsi Banten 2025, Pemkab kembali menargetkan predikat juara umum pada Penas tahun ini. Sebagai bentuk motivasi, pemerintah daerah telah menyiapkan bonus bagi peserta yang berprestasi, yaitu berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan pompa air.

Meski demikian, Suhardjo mengingatkan bahwa substansi utama keberangkatan kontingen bukanlah sekadar mengejar piala perlombaan, melainkan mencari inovasi baru dari daerah lain untuk diterapkan di Serang.

"Makanya kita minta para peserta untuk memprioritaskan ikut seminar, kunjungan ke lapangan, serta praktik-praktik pelatihan tentang teknologi pertanian terbarukan," tegasnya.

Penas KTNA XVII rencananya akan dibuka oleh Menteri Pertanian dan ditutup langsung oleh Presiden RI. Pemerintah Kabupaten Serang berharap partisipasi aktif di ajang ini dapat menjembatani masuknya berbagai program dukungan pertanian nasional ke wilayah Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BANYUWANGI - Ajak generasi muda lebih peka terhadap berbagai persoalan lingkungan, Astra menggelar Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026 diBanyuwangi, Jawa Timur. Dipilihnya daerah tersebut karena memiliki jumlah generasi muda yang besar.

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 Provinsi Jawa Timur, populasi Generasi Z dan milenial mencapai sekitar 46% dari total penduduk atau hampir 19,5 juta jiwa. Mengusung tema "Terhubung dalam Aksi" program ini menjadi upaya untuk mendorong lahirnya lebih banyak inovasi dan gerakan sosial dari kalangan anak muda di berbagai daerah.

Besarnya jumlah generasi muda di daerah tersebut dinilai menjadi modal penting dalam melahirkan berbagai solusi dan inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, hingga teknologi. Kegiatan yang diikuti lebih dari 500 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pegiat sosial itu juga menjadi ruang berbagi inspirasi bagi para agen perubahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan acara tersebut.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi Astra karena memilih Banyuwangi sebagai salah satu lokasi roadshow SATU Indonesia Awards 2026.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kami mengucapkan terima kasih kepada Astra yang telah menyelenggarakan SATU Indonesia Awards dan memilih Banyuwangi sebagai salah satu lokasi Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat ditemukan lebih banyak mutiara-mutiara hebat yang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Ipuk menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. "Di tengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini, satu hal yang tidak berubah adalah pentingnya manusia yang memiliki kepedulian, kreativitas, dan keberanian untuk menghadirkan solusi bagi lingkungannya. Karena sesungguhnya kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya," ucapnya.

Lihat video: Trayek Whoosh Bakal Diperpanjang hingga Banyuwangi



Salah satu agenda utama roadshow adalah sesi bincang inspiratif yang menghadirkan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Raline Shah, Head of Corporate Communications Astra Windy Riswantyo, serta penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2021 sekaligus penggerak Desa Sejahtera Astra Kampung Lali Gadget asal Sidoarjo, Achmad Irfandi.

Dalam sesi tersebut, para narasumber membahas peran generasi muda dalam menjawab berbagai tantangan sosial melalui inovasi dan kolaborasi.

Achmad Irfandi membagikan pengalaman saat membangun gerakan Kampung Lali Gadget. Inisiatif itu berawal dari keprihatinannya terhadap tingginya penggunaan gawai pada anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya.

Awalnya, dia mengajak anak-anak mengikuti kegiatan sederhana seperti membaca, mewarnai, dan mendongeng. Seiring waktu, kegiatan tersebut berkembang menjadi program "Dolanan Tanpa Gadget" hingga akhirnya dikenal sebagai "Kampung Lali Gadget".

Semangat menghadirkan perubahan juga ditunjukkan sejumlah penerima apresiasi SATU Indonesia Awards asal Banyuwangi. Mereka antara lain Oka Bayu Pratama, penerima apresiasi bidang teknologi tahun 2025, Vicky Hendri Kurniawan dan Tunggul Harwanto yang menerima apresiasi pada 2020, serta Muhammad Farid yang meraih apresiasi bidang pendidikan pada 2010.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan tema "Terhubung dalam Aksi" dipilih untuk menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memperluas dampak dari setiap gerakan sosial yang dilakukan generasi muda.

"Melalui tema 'Terhubung dalam Aksi', Astra ingin menegaskan bahwa setiap inisiatif baik dari generasi muda akan memiliki dampak yang lebih luas ketika terhubung dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan ekosistem pendukung yang berkelanjutan. Melalui penguatan kolaborasi antara SATU Indonesia Awards dan Desa Sejahtera Astra, kami berharap semakin banyak inisiatif anak muda yang dapat berkembang, berintegrasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.

Hingga saat ini, SATU Indonesia Awards telah melahirkan 792 generasi muda inspiratif. Sementara itu, program Desa Sejahtera Astra telah menjangkau 1.533 desa di 35 provinsi di Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada 2010, jumlah peserta SATU Indonesia Awards terus meningkat. Pada 2025, jumlah pendaftar tercatat mencapai 17.708 peserta.

Pendaftaran 17th SATU Indonesia Awards 2026 dibuka sejak 1 April hingga 1 Agustus 2026. Penerima apresiasi tingkat nasional akan memperoleh dana pembinaan sebesar Rp65 juta serta kesempatan mengikuti berbagai program pengembangan bersama Astra untuk memperluas dampak inisiatif yang dijalankan.

Setelah Banyuwangi, roadshow SATU Indonesia Awards 2026 akan berlanjut ke Makassar dan Lombok guna menjangkau lebih banyak generasi muda yang memiliki kepedulian sosial dan semangat menghadirkan perubahan berkelanjutan bagi masyarakat.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Bupati Pati nonaktif Sudewo yang mengklaim namanya dicatut dalam kasus dugaan pemerasan terkait jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. KPK menegaskan konstruksi perkara tersebut telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU).

"Bahwa dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU, publik tentunya sudah bisa mencermati secara utuh bagaimana konstruksi perkara itu disajikan oleh JPU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Selasa (16/6/2026).

Budi menjelaskan, surat dakwaan juga memuat peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, aliran dana dalam kasus itu telah diuraikan secara rinci, termasuk yang mengarah kepada Sudewo.

"Sehingga Majelis Hakim nanti akan melihat ya bagaimana perkara ini ya, perbuatan melawan hukumnya seperti apa, gitu ya. Termasuk pihak-pihak terdakwa ini perannya di mana. Juga soal aliran uang misalnya, di situ juga sudah disampaikan secara rinci ya, termasuk untuk terdakwa Saudara SDW (Sudewo)," imbuh Budi.

Karena itu, KPK meminta masyarakat mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tetap menjaga ketertiban selama proses hukum berlangsung. "Soal dinamika di lokasi persidangan, tentu KPK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, agar proses persidangan bisa berjalan secara kondusif," tandasnya.

Menurut Budi, melalui persidangan tersebut seluruh proses penegakan hukum akan diuji dan diputuskan berdasarkan fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim.