Jakarta: Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi anak di Maluku Utara terus mendapat perhatian berbagai pihak.

Di tengah tantangan akses pendidikan di wilayah kepulauan, kehadiran ruang belajar informal menjadi salah satu solusi untuk membantu anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas di wilayah Maluku Utara berhasil ditekan menjadi 1,05 persen, membaik dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 1,12 persen.

Meski demikian, tantangan literasi masih menjadi perhatian. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Maluku Utara tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional.

Kondisi geografis kepulauan serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) membuat akses terhadap bacaan dan sarana belajar belum merata.

Melihat kondisi tersebut, Harita Nickel melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang pendidikan menghadirkan berbagai inisiatif untuk mendukung peningkatan kualitas literasi anak-anak di sekitar wilayah operasional perusahaan di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan rumah belajar informal yang dirancang sebagai ruang belajar aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak serta pelajar.

Hingga saat ini, telah berdiri tiga rumah belajar, yakni Rumah Belajar Simore di Desa Gambaru, Rumah Belajar Ocimaleo di Desa Ocimaleo, dan Rumah Belajar Nyinga Moi di Desa Fluk yang baru diresmikan pada 2 Mei 2026.

Fasilitas ini hadir untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi dasar anak-anak di luar jam sekolah formal. Kegiatan belajar dikemas secara inklusif dan interaktif, mulai dari membaca bersama, pendampingan mengenal huruf dan menulis, mendongeng, permainan edukatif, hingga menonton film edukasi.

Executive Vice President External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, mengatakan bahwa program rumah belajar merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan masyarakat sekitar tambang.

“Melalui Rumah Belajar ini, kami berharap anak-anak memiliki ruang yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar sekaligus bermain. Kami juga ingin membantu membentuk karakter anak agar lebih percaya diri, kreatif, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Mei 2026.

Pendekatan belajar tanpa tekanan yang diterapkan di rumah belajar ini mendapat apresiasi dari akademisi.

Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Syaiful Bahry, menilai metode tersebut penting untuk mendukung perkembangan psikologis anak.

“Secara psikologis, anak belajar paling efektif saat merasa aman, dihargai, dan tidak takut salah. Ruang-ruang kecil seperti ini dapat menjadi fondasi kuat bagi ketahanan mental dan pembangunan manusia jangka panjang,” jelasnya.

Program ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satu orang tua siswa, Hamsiah Drakel, mengaku senang melihat perubahan anak-anak setelah mengikuti kegiatan di rumah belajar.

“Setiap sore anak-anak datang dengan hati senang. Mereka tidak hanya membaca, tapi juga bermain dan belajar bersama,” tuturnya.

Inisiatif tersebut juga memperoleh pengakuan di tingkat nasional melalui penghargaan Subroto Awards 2025 kategori Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Terinovatif Komoditas Mineral Bidang Pendidikan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah bisa menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Anggaran pun disiapkan mencapai Rp14 triliun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Terdapat penambahan target dari sebelumnya 60.000 satuan pendidikan, menjadi 71.744 satuan pendidikan. Menurutnya, penambahan sasaran tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

“Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan itu, sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta pada Rabu (6/5/2026).

Adapun, pelaksanaan program revitalisasi untuk 2026 sudah mulai berjalan. Hingga kini, pemerintah telah merampungkan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan serta penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan. Pemerintah pun mulai menyalurkan bantuan dengan total Rp2,6 triliun.

Sementara, yang menjadi fokus utama revitalisasi sekolah adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

“Pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia,” katanya.

Pemerintah pun memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun 3T.

Sebelumnya, saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026), Prabowo pun menyinggung soal program revitalisasi sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

Pemerintah pun akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) sebagai salah satu operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat peranannya dalam mendorong pemerataan konektivitas digital di Indonesia Timur melalui optimalisasi layanan satelit dan pengembangan infrastruktur strategis. Upaya ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau jaringan terestrial secara optimal.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, penetrasi internet nasional telah mencapai 80,66%. Namun, kesenjangan antarwilayah masih signifikan, dengan tingkat penetrasi di Maluku dan Papua yang baru mencapai sekitar 69,26%. Kondisi ini menegaskan pentingnya solusi konektivitas yang mampu menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan darat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Telkomsat terus memperkuat portofolio layanan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto, menyampaikan bahwa kawasan Indonesia Timur memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas digital di berbagai sektor.

“Permintaan layanan konektivitas di Indonesia Timur terus menunjukkan tren positif. Telkomsat melihat ini sebagai peluang sekaligus tanggung jawab untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya menjangkau, tetapi juga memberikan kualitas layanan yang andal dan berkelanjutan. Melalui penguatan layanan seperti Internet Merah Putih serta pengembangan infrastruktur seperti Community Gateway Wamena, Telkomsat berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses digital dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Andri.

Telkomsat menghadirkan layanan unggulan Internet Merah Putih hadir sebagai solusi broadband satelit untuk mendorong percepatan digitalisasi di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM. Selain itu, Telkomsat juga menyediakan layanan berbasis VSAT serta solusi konektivitas lainnya yang mampu menghadirkan akses internet stabil hingga ke wilayah pesisir, pedalaman, dan pulau terluar.

Ini sebagai salah satu solusi untuk memenuhi pemerataan akses komunikasi dan internet masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya kawasan timur yang memiliki karakteristik geografis kompleks seperti pegunungan, hutan lebat, serta wilayah kepulauan yang tersebar. Keterbatasan infrastruktur fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) menyebabkan masih terdapat blank spot yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan digital, informasi, serta peluang ekonomi.

Hal lainnya, sebagai bagian dari strategi ekspansi, Telkomsat memfokuskan pengembangan bisnis di Indonesia Timur sebagai sumber pertumbuhan baru. Penguatan infrastruktur terus dilakukan, salah satunya melalui pengembangan Community Gateway Wamena yang diproyeksikan menjadi hub strategis dalam distribusi layanan satelit di wilayah Papua Pegunungan. Kehadiran gateway ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan konektivitas di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya melalui kehadiran Community Gateway Merauke yang diresmikan pada Desember 2025 sebagai gateway satelit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Fasilitas tersebut memperkuat ketahanan jaringan di wilayah paling timur Indonesia dengan menghadirkan akses satelit berkapasitas besar dan latensi rendah, sekaligus berfungsi sebagai titik distribusi konektivitas ke jaringan lokal. Pengembangan gateway di Wamena melengkapi peran Merauke dalam membangun ekosistem konektivitas yang lebih resilien dan terintegrasi di Papua.

Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menempatkan teknologi satelit sebagai solusi strategis untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat dilayani jaringan terestrial secara optimal. Dengan keunggulan dalam hal fleksibilitas dan jangkauan, layanan satelit berperan sebagai tulang punggung konektivitas di wilayah terpencil, mendukung berbagai sektor seperti pendidikan melalui pembelajaran digital, layanan kesehatan berbasis telemedicine, hingga penguatan layanan pemerintahan digital dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Ke depan, Telkomsat akan terus mengedepankan efisiensi operasional dan diversifikasi layanan guna memperkuat ketahanan bisnis. Dengan dukungan teknologi satelit yang andal dan pengembangan infrastruktur strategis, Telkomsat optimistis dapat terus berperan sebagai enabler utama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, khususnya kawasan timur," pungkas Andri.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketimpangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai wilayah Indonesia mulai menegaskan bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan secara seragam.

Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih bergantung pada bahan bakar minyak sehingga membutuhkan solusi antara sebelum elektrifikasi berjalan penuh.

Dalam konteks tersebut, biofuel mulai diposisikan sebagai alternatif realistis untuk menjembatani kebutuhan energi masyarakat. Kebijakan ini dinilai mampu menekan ketergantungan impor BBM tanpa harus menunggu kesiapan infrastruktur kendaraan listrik.

Institute for Development of Economics and Finance melihat pendekatan ini sebagai strategi transisi yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Pemanfaatan biofuel dianggap relevan terutama di wilayah yang belum tersentuh ekosistem kendaraan listrik.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho menilai biofuel dapat berperan sebagai penghubung menuju elektrifikasi.

“Biofuel bahkan menurut saya bisa menjadi bridging fuel sebelum ke EV,” ujarnya dikutip dari ANTARA.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan energi di tiap wilayah tidak bisa disamaratakan karena karakteristiknya berbeda.

“Karena segmennya menurut saya juga berbeda... kita perlu mendorong itu (biofuel dan EV) berdampingan,” kata Andry.

Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan agenda transisi melalui implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada pertengahan 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa B50 masih dalam tahap uji jalan sebelum diterapkan secara luas. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas bahan bakar dan dampaknya terhadap performa mesin kendaraan.

Hasil sementara menunjukkan bahwa spesifikasi B50 telah memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah menargetkan seluruh proses uji dan evaluasi rampung sebelum implementasi penuh dimulai.

Dengan kondisi tersebut, biofuel dan kendaraan listrik dipandang bukan sebagai pilihan yang saling menggantikan. Keduanya justru menjadi bagian dari strategi transisi energi yang berjalan paralel sesuai kesiapan masing-masing wilayah.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah pusat untuk melakukan mutasi ASN ke sejumlah daerah, terkhusus daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Rifqi menjelaskan bahwa hal ini karena masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian ASN di sejumlah wilayah. Semisal seperti yang terjadi di Papua, pelayanan di sana masih belum baik sebagaimana wilayah atau daerah besar lainnya.

"Salah satu isunya adalah kekurangan sumber daya manusia atau ASN. Kami nanti melalui revisi Undang-Undang ASN akan kemudian membuat keleluasaan atau fleksibilitas pemerintah pusat untuk melakukan mutasi dan atau penempatan terhadap ASN-ASN, terutama di daerah-daerah yang kekurangan ASN," kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia mencontohkan pendistribusian guru ASN yang dinilai belum merata. Bahkan, ia menyebut ada daerah tertentu yang justru kelebihan sumber daya guru. "Tapi di tempat yang lain terutama di daerah 3T itu kita kekurangan," ujarnya.



Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Foto/Felldy Utama

Saat ini, kata Rifqi, pemerintah pusat tidak bisa mengatur secara langsung pendistribusiannya lantaran itu merupakan kewenangan di setiap tingkatan di daerah. Seperti untuk guru SD dan SMP itu merupakan kewenangan kabupaten/kota. Sementara, SMA merupakan kewenangan dari provinsi.

"Nah, karena itu hal-hal seperti ini saya kira akan menjadi bagian dari PR legislasi dan anggaran yang ada di Komisi II DPR RI untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk mengurangi penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari dalam rangka penghematan APBN. Namun, ini dikecualikan untuk sejumlah daerah tertentu.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers, Selasa (31/3/2026). Kebijakan ini sejalan dengan upaya penghematan pemerintah berbentuk kerja dari rumah (WFH) untuk ASN maupun swasta, efisiensi energi hingga prioritisasi APBN.

"Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memerhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T [terdepan, terluar, tertinggal] dan daerah dengan tingkat stunting tinggi," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring.

Untuk diketahui, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dilaksanakan dalam enam hari sepekan. Total pagu anggaran program tersebut tahun ini mencapai Rp335 triliun. Menurut Airlangga, pemangkasan MBG itu bisa menghemat total anggaran Rp20 triliun.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Adapun berdasarkan data terbaru sampai dengan 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah meningkat ke Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini Rp335 triliun.

Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mengatur distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan jenis makanan yang disajikan.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan MBG dibagikan dalam skema lima hari.

MBG untuk siswa sekolah dibagikan dalam bentuk makanan segar karena kualitasnya masih bisa dijaga.

"Makanan fresh food dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah," ujar Nanik dalam keterangan resminya, Selasa (31/3/2026).

Sementara, bahan makanan berisiko bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan didistribusikan hingga hari Sabtu dengan penanganan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Nanik, pemerintah menerapkan pendekatan berbeda dalam mendistribusikan MBG bagi penerima manfaat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di daerah terpencil itu, menu MBG yang dibagikan merupakan makanan kering yang tidak sulit diolah.

Pemerintah menyesuaikan kebijakan itu dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas penyimpanan yang terbatas di kawasan 3T.

Melalui kebijakan ini diharapkan semua penerima manfaat tetap bisa mendapatkan pasokan gizi meski di daerah yang sulit dijangkau.

"Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering, bukan makanan olahan. Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan," Nanik.

Sebagaimana diketahui, layanan MBG di kawasan 3T belakangan menjadi sorotan.

Mengutip Tribun Lampung, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu bersujud di depan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Mewakili rekan-rekannya yang menjadi kepala daerah 3T, ia mengaku sudah lelah menghadapi kemiskinan.

“Sehingga terima kasih semuanya. Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Bapak-Ibu semuanya, kami ini sudah capek miskin. Capek miskin kami,” kata Amizaro di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah semakin diperkuat setelah Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) Virtual Bersama Presiden pada Sabtu (28/3/2026). Secara umum, siswa yang bersekolah lima hari dalam seminggu akan menerima MBG sesuai hari sekolah, yakni lima hari.

Kendati demikian, bagi daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, kebijakan khusus diterapkan. MBG tetap disalurkan pada hari Sabtu untuk memastikan asupan gizi anak tetap terpenuhi.

"Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dikutip Minggu (29/3/2026).

BGN menekankan pentingnya pendataan yang cermat untuk menentukan daerah-daerah yang berhak menerima kebijakan khusus ini. Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Kementerian Kesehatan RI menjadi acuan dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi gizi, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

"Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran," ujarnya.

Pendataan ini mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting masing-masing wilayah. Provinsi di wilayah Timur, Sumatera, dan Papua menjadi contoh daerah prioritas karena angka stunting yang masih tinggi.

"Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, BGN berharap seluruh anak sekolah, terutama yang berada di daerah 3T dan rawan stunting, tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup dan mendukung pertumbuhan optimal, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Eks MendikbudristekNadiem Makarim menegaskan pengadaan laptop Chromebook tidak diperuntukkan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias 3 T.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjadi saksi mahkota terhadap tiga terdakwa kasus a Chromebook seperti Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mencecar soal rencana strategis Kemendikbudristek yang membahas persoalan pendidikan di 3T. Menurut jaksa kala itu Pusdatin Kemendikbudristek telah mengingatkan soal ketidakcocokan Chromebook digunakan di daerah 3T.

Setelah itu, Nadiem menekankan bahwa isu persoalan konektivitas pada Chromebook sudah dibahas dalam rapat 6 Mei 2020. Dalam pembahasannya, Nadiem menyatakan bahwa laptop Chrome OS hanya digunakan untuk daerah yang memiliki akses internet.

“Target daripada pengadaan laptop ini hanya untuk daerah yang memiliki akses listrik, memiliki akses internet, tidak pernah menerima laptop sebelumnya, dan punya kapasitas siswa yang cukup,” ujar Nadiem.

Lebih jauh, Nadiem mengemukakan berdasarkan saksi yang dihadirkan di sidang atau fakta persidangan bahwa pengadaan Chrome OS tak pernah ditujukan untuk daerah 3T.

“Dan ternyata melalui proses persidangan, semua saksi juga menyebut bahwa target daripada program ini bukan daerah 3T, tapi justru sekolah yang memiliki akses internet dan listrik. Begitu Pak Jaksa,” pungkas Nadiem.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) meningkatkan target penerima tunjangan khusus guru pada tahun 2026. Jumlah penerima tunjangan khusus bagi guru di daerah 3T dan daerah terdampak bencana ditingkatkan dari 57.683 guru menjadi 65.871 guru.

Peningkatan target afirmasi bagi guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan wilayah bencana pada tahun 2026 adalah bentuk keberpihakan negara terhadap guru yang bertugas di wilayah dengan tantangan tinggi.

“Peningkatan target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan perlindungan dan dukungan kepada guru yang mengabdi di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis maupun kondisi kedaruratan. Negara harus hadir memastikan mereka tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak,” tutur Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani,melalui siaran pers, Rabu (18/2/2026).

Kemendikdasmen berharap kesejahteraan guru semakin terjamin sehingga para pendidik dapat lebih fokus dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penyaluran Tunjangan 2025 Terealisasi 100 Persen

Kemendikdasmen memastikan penyaluran aneka tunjangan bagi guru ASN Daerah (ASND) dan Non-ASN pada tahun anggaran 2025 telah terealisasi 100 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak guru secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa keberhasilan realisasi penuh tersebut tidak terlepas dari penguatan tata kelola penyaluran berbasis sistem digital, pemutakhiran data secara berkala, serta koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah penyaluran tunjangan guru tahun 2025 telah mencapai 100 persen dari rencana yang ditetapkan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh hak guru dapat diterima secara utuh, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Nunuk.

Adapun jenis tunjangan yang disalurkan kepada guru ASN dan Non-ASN meliputi 1) Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja sesuai regulasi; 2) Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); serta wilayah dengan kondisi khusus; 3) Dana Tambahan Penghasilan (DTP) bagi guru ASN Daerah sebagai bentuk dukungan peningkatan kesejahteraan sesuai kebijakan pemerintah.

Nunuk menegaskan bahwa kebijakan tunjangan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan motivasi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Kemendikdasmen akan terus melakukan penyempurnaan tata kelola penyaluran tunjangan melalui integrasi sistem data, penguatan mekanisme verifikasi dan validasi, serta pengawasan berlapis guna menjamin akuntabilitas. Pemerintah juga memastikan tidak terdapat potongan yang tidak sesuai ketentuan dalam proses penyaluran.

JAKARTA - Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Gadjah Mada (UGM) 2026 resmi dibuka. Salah satu jalur yang pertama kali dibuka adalah jalur Afirmasi Tridharma, yang diperuntukkan khusus bagi siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Jalur ini menjadi bagian dari komitmen UGM dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Berikut informasi penting mengenai PMB UGM 2026 jalur Afirmasi Tridharma yang perlu diketahui calon pendaftar, dikutip dari laman UGM, Rabu (11/2/2026).

1. Jalur Afirmasi Tridharma Dibuka Mulai 3 Februari 2026

Pendaftaran jalur Afirmasi Tridharma telah dibuka sejak 3 Februari 2026 dan akan berakhir pada 24 Februari 2026. Jalur ini termasuk dalam seleksi mandiri UGM, sehingga calon mahasiswa diharapkan aktif mencari informasi dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

2. Diperuntukkan bagi Siswa dari Daerah 3T

Jalur Afirmasi Tridharma ditujukan bagi calon mahasiswa yang berasal dari sekolah di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pendaftar juga harus diusulkan oleh mitra kerja sama tridharma UGM.

Menurut Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM, Dr. Sigit Priyatna, jalur ini diperuntukkan bagi 40 persen siswa terbaik di kelasnya dan memilih program studi yang relevan dengan rencana pengembangan keunggulan daerah asal.

3. Wajib Memiliki Surat Rekomendasi Resmi

Salah satu syarat utama pendaftaran adalah surat rekomendasi dari pihak terkait, seperti:

KAGAMA

Pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten)

Kepala Dinas Pendidikan setempat

Surat rekomendasi tersebut harus memuat pernyataan bahwa pilihan program studi sesuai dengan rencana pengembangan daerah serta kesanggupan menanggung biaya hidup dan pendidikan selama kuliah di UGM.

UGM menegaskan bahwa rekomendasi harus mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak agar kandidat yang diterima benar-benar berkontribusi bagi daerahnya setelah lulus.

4. Tahapan Seleksi Dimulai dari Administrasi

Proses seleksi jalur Afirmasi Tridharma terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah seleksi administrasi, dengan hasil yang dijadwalkan diumumkan pada 12 Maret 2026.

Peserta yang lolos tahap ini akan melanjutkan ke tahapan berikutnya.

5. Peserta Wajib Mengikuti Program Pre University

Calon mahasiswa yang lolos administrasi harus mengikuti kegiatan Pre University, yang menjadi bagian dari proses seleksi.

Program ini dilaksanakan secara daring melalui UGM Online mulai 30 Maret hingga 22 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, peserta dapat merasakan suasana pembelajaran di UGM sekaligus dinilai sebagai bagian dari proses seleksi.

6. Informasi Lengkap Bisa Diakses Secara Online

Calon mahasiswa dapat memperoleh informasi lengkap mengenai:

Persyaratan pendaftaran

Prosedur seleksi

Kelengkapan dokumen

Jadwal tahapan

Semua informasi tersedia melalui laman resmi PMB UGM di admissions.ugm.ac.id.

Jalur Afirmasi Tridharma UGM diharapkan menjadi peluang bagi siswa berprestasi dari daerah 3T untuk mengakses pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah asalnya.

Samarinda (ANTARA) - Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto kembali mengaktifkan enam rute penerbangan perintis dalam upaya untuk memperkuat konektivitas udara, khususnya menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kalimantan Timur.

Kepala UPBU Kelas I APT Pranoto, I Kadek Yuli Sastrawan, di Samarinda, Senin, menjelaskan bahwa penyediaan rute perintis ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuannya adalah untuk memastikan akses transportasi dasar tetap terjaga bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur darat.

"Penerbangan perintis adalah program pemerintah pusat yang didedikasikan untuk daerah 3T. Penetapan rute dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan hasil verifikasi mendalam terhadap kesiapan fasilitas serta infrastruktur pendukung di lapangan," jelas Kadek.

Kadek menjelaskan ada enam rute yang dioperasikan untuk melayani mobilitas warga, yaitu, Samarinda – Datah Dawai,,Samarinda – Muara Wahau, Samarinda – Maratua,, Samarinda – Long Apung, Maratua – Berau (rute penghubung) dan Datah Dawai – Melak (rute penghubung).

"Frekuensi penerbangan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan volume penumpang di masing-masing wilayah," tambah Kadek.

Untuk rute dengan permintaan tinggi, seperti Samarinda–Long Apung dan Samarinda–Datah Dawai, dilayani hingga empat kali dalam sepekan. Sementara rute penghubung dengan volume penumpang relatif terbatas, seperti Maratua–Berau, dijadwalkan satu kali dalam sepekan.

Kadek mengungkapkan seluruh layanan penerbangan perintis ini menggunakan pesawat jenis Grand Caravan C208B yang berkapasitas 12 penumpang. Setiap penumpang mendapatkan fasilitas bagasi tercatat gratis sebesar 10 kilogram dan bagasi kabin 5 kilogram.

Mekanisme pembelian tiket dirancang untuk mengakomodasi keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah 3T. Pembelian tiket dapat dilakukan secara langsung melalui loket bandara atau melalui pemesanan via sambungan telepon kepada petugas setempat.

"Hal ini untuk memastikan kemudahan akses bagi seluruh calon penumpang di daerah pelosok," jelas Kadek.

Pewarta: Arumanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026