Tangerang: IPA Convention and Exhibition 2026 menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan gairah investasi hulu migas. Tak tanggung-tanggung, acara tahunan yang di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 20-22 Mei 2026

“IPA Convex 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran dan diskusi, tetapi juga menghasilkan komitmen nyata bagi pengembangan energi nasional. Salah satu pencapaian penting dalam penyelenggaraan tahun ini adalah terciptanya berbagai peluang kerja sama strategis dan investasi lintas sektor energi yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri energi nasional ke depan,” kata Presiden IPA, Kathy Wu, Selasa, 26 Mei 2026

Selama penyelenggaraan IPA Convex 2026, tercatat delapan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC), 16 perjanjian komersial dengan potensi nilai lebih dari USD30 miliar, serta lima kesepakatan pengembangan Carbon Capture Storage dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS). Selain itu, terdapat pula tiga kerja sama government-to-government (G2G) yang semakin memperkuat kolaborasi internasional di sektor energi.

Kathy Wu juga menegaskan bahwa selama penyelenggaraan IPA Convex 2026 terasa jelas bahwa energi merupakan fondasi penting pembangunan bangsa. Kolaborasi seluruh pihak menjadi hal yang penting untuk menghadirkan energi yang aman, andal, dan terjangkau bagi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Masa kini, kita harus bekerja bersama untuk menghadirkan energi yang aman, andal, dan terjangkau bagi Indonesia di tengah dunia yang kompleks. Kami juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan IPA Convex 2026 yang dinilai terus menjadi barometer perkembangan industri migas di Indonesia. Optimisme industri dinilai semakin meningkat seiring pengumuman pemerintah terkait peluang investasi baru di sektor energi nasional,” ujarnya saat penutupan IPA Convex 2026.

Selain itu, pihaknya sangat antusias atas pengumuman Bapak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengenai penawaran 118 blok baru kepada investor, termasuk blok-blok yang diumumkan untuk tender oleh Bapak Laode Sulaeman selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM pada pekan ini.

Salah satu sorotan utama dalam IPA Convex 2026 tahun ini adalah pemerintah mengumumkan rencana penawaran 118 blok migas baru kepada investor, termasuk sejumlah blok yang telah diumumkan untuk tender pada pekan ini.

Dari sisi penyelenggaraan, IPA Convex 2026 mencatat pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah exhibitor meningkat dari 216 perusahaan pada 2025 menjadi 233 perusahaan pada 2026. Jumlah delegasi juga naik dari 3.005 menjadi 3.326 peserta, sementara jumlah negara delegasi bertambah dari 15 negara menjadi 20 negara. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat dan partisipasi internasional terhadap industri hulu migas Indonesia.

Antusiasme pengunjung turut mengalami peningkatan signifikan dengan total 37.323 pengunjung, naik dibandingkan 32.016 pengunjung pada tahun sebelumnya. Partisipasi mahasiswa juga meningkat dari 1.786 menjadi 2.550 peserta, menunjukkan semakin besarnya ketertarikan generasi muda terhadap industri energi nasional.

Penyelenggaraan IPA Convex 2026 di ICE BSD turut memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di kawasan BSD City dan sekitarnya. Kehadiran puluhan ribu pengunjung dan delegasi internasional turut menciptakan multiplier effect terhadap berbagai sektor pendukung seperti transportasi, perhotelan, kuliner, retail, hingga UMKM lokal selama periode penyelenggaraan acara.

Kehadiran delegasi dan pelaku industri dari berbagai negara juga turut memperkuat posisi BSD City sebagai salah satu destinasi business tourism dan MICE unggulan berskala internasional di Indonesia. Sebagai venue penyelenggara, ICE BSD kembali menunjukkan kapasitasnya dalam mengakomodasi event berskala internasional melalui fasilitas exhibition dan convention yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Dengan total area penyelenggaraan mencapai gross 20.000 sqm, ICE BSD mampu mendukung kebutuhan exhibition, conference, business matching, hingga networking session secara optimal, didukung akses strategis, fasilitas modern, hotel, transportasi umum, pusat kuliner, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya di kawasan BSD City.

(ANN)

Indonesia melalui forum "Indonesia Untapped and Frontier Resources: Scale, Strategy and Partnership" sebagai rangkaian Offshore Technology Conference (OTC) yang digelar di Houston, Selasa (5/5) membawa optimisme ke ranah global. Momentum investasi energi saat ini diyakini berada pada titik yang sangat strategis, baik bagi investor maupun penyedia teknologi energi dunia.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS), Indroyono Susilo, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi investasi melalui perbaikan regulasi, kepastian hukum, serta penyiapan wilayah kerja migas yang semakin kompetitif, termasuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan proyek strategis seperti Abadi Masela.

Dari sisi potensi, Senior Manager - Oilfield Development SKK Migas, Wilson Pariangan memaparkan bahwa Indonesia masih menyimpan peluang besar yang belum tergarap. Dari 128 cekungan migas yang ada, baru 20 yang berproduksi, sementara 43 masih dalam tahap eksplorasi dan 65 cekungan belum tersentuh.

"Dengan potensi mencapai 2,7 miliar barel minyak dan 39,35 TCF gas, serta 158 blok migas yang tersedia, Indonesia menawarkan peluang investasi yang nyata dengan sistem yang semakin kompetitif dan ramah investor," ujar Wilson.

Narasi peluang itu pun semakin kuat ketika dikaitkan dengan kemampuan eksekusi di lapangan. Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan potensi, tetapi juga telah membuktikan kemampuan untuk mengonversinya menjadi produksi nyata.

"Indonesia adalah frontier energy opportunity yang belum sepenuhnya tergarap, dan saat ini adalah momentum terbaik bagi investor untuk masuk. Kami tidak hanya bicara potensi, tetapi juga eksekusi," ujar Oki.

Hingga kini, Pertamina secara konsisten menunjukkan kinerja eksplorasi yang solid. Pada 2025, perusahaan melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi, dengan delapan di antaranya berhasil menemukan cadangan baru, tingkat keberhasilan yang mencerminkan kualitas data dan pendekatan teknologi yang digunakan.

"Dengan dukungan survei seismik 2.931 km (2D) dan 855 km² (3D), kami memastikan setiap langkah eksplorasi berbasis data yang kuat, sehingga memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi bagi investor," lanjut Oki.

Selain itu, peluang investasi juga terletak pada peningkatan produksi dari aset eksisting. Implementasi teknologi seperti Chemical EOR, Thermal EOR, optimalisasi reservoir berkualitas rendah, serta program infill telah terbukti meningkatkan produksi di lapangan strategis seperti Blok Rokan.

"Ini merupakan peluang low risk, high value bagi investor. Aset eksisting kami masih menyimpan potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui penerapan teknologi," tambah Oki.

Untuk itu, Pertamina secara aktif membuka ruang kolaborasi bagi penyedia teknologi energi global, khususnya dari AS, untuk berperan dalam peningkatan produksi migas Indonesia.

"Kami membuka peluang kolaborasi seluas luasnya bagi technology providers. Indonesia membutuhkan solusi teknologi mutakhir, baik untuk eksplorasi, peningkatan perolehan minyak, hingga pengelolaan reservoir kompleks. Ini adalah peluang besar untuk tumbuh bersama," katanya.

Peluang terintegrasi juga terbuka di sektor gas melalui penguatan infrastruktur yang menghubungkan Sumatra dan Jawa, serta optimalisasi pasokan dari Indonesia Timur sebagai pusat suplai nasional.

Di sisi lain, Indonesia turut menawarkan peluang investasi masa depan melalui pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan berpotensi menjadi regional hub. Potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 24 GW, terbesar di dunia, menjadi daya tarik dengan peluang pengembangan yang masih terbuka luas.

Dengan kombinasi potensi sumber daya yang besar, kebijakan yang semakin progresif, serta rekam jejak eksekusi yang teruji, Indonesia menegaskan kepada investor global bahwa peluang investasi hulu migas yang menjanjikan siap direalisasikan bersama mitra teknologi terbaik dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mendorong penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization, and storage/CCUS) sebagai salah satu pilar dekarbonisasi masih terhambat masalah keekonomian, di tengah biaya tinggi dan insentif yang belum memadai bagi investor.

Koordinator Kerja Sama Migas Direktorat Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pinta Uly Talytha Kumy mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCUS. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam pengembangan CCUS sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor energi.

Pinta juga menekankan bahwa pemerintah terus mendorong kerangka regulasi sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi CCUS, termasuk melalui penyelarasan kebijakan lintas sektor dan pengembangan roadmap nasional.

“Pengembangan CCUS membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan terintegrasi, serta sinergi antar kementerian dan lembaga. Hal ini penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan,” katanya, dikutip Minggu (3/5/2026).

CCUS merupakan pendekatan untuk mengelola karbon. Prinsipnya, jka kita tidak bisa langsung menghentikan penggunaan bahan bakar fosil seketika, CCUS hadir untuk "menangkap" emisi karbon di sumbernya sebelum sempat mencemari atmosfer.

Sementara itu, Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Migas Non-Konvensional Kementerian ESDM, Dwi Adi Nugroho, menyampaikan Indonesia telah menyusun tahapan pengembangan CCUS. Hal ini mulai dari identifikasi potensi dan validasi sumber daya, hingga tahap pilot project dan target operasi komersial dalam beberapa tahun ke depan.

Dia menjelaskan, pengembangan CCUS di Indonesia dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi sumber daya, dilanjutkan dengan proyek percontohan, hingga menuju tahap komersial.

"Kami optimistis implementasi ini dapat berjalan sesuai rencana dengan dukungan seluruh pihak,” jelas Dwi.

Dalam laporan United States Energy Association (USEA) bertajuk Indonesia’s CCUS Strategy: Geopolitical Play integrated within Climate Policy, struktur industri Indonesia menjadikan CCUS sangat relevan, terutama karena sektor-sektor yang sulit ditekan emisinya seperti minyak dan gas, semen, serta baja, masih bergantung pada proses bersuhu tinggi dan intensif karbon.

Secara kolektif, industri-industri tersebut menyumbang sekitar 38% dari total ekspor Indonesia, sehingga meningkatkan risiko ekonomi apabila dilakukan strategi penghentian bertahap yang terlalu agresif.

Sektor minyak dan gas tercatat menyumbang US$55,53 miliar atau 21% dari total ekspor, sementara besi dan baja berkontribusi sebesar US$25,8 miliar atau 9,7% dari ekspor. Adapun industri semen sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri, dengan volume hampir 65 juta ton per tahun.

Hal ini tercermin dalam profil emisi Indonesia, di mana sektor energi diproyeksikan menghasilkan 551 juta ton CO2 pada 2030, sementara proses industri menambah 100 juta ton CO2, dengan industri semen menyumbang sekitar 7% hingga 8% dari total emisi CO2 nasional. Industri-industri tersebut diperkirakan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

"Karena itu, CCUS menawarkan jalur yang realistis untuk mendekarbonisasi sektor-sektor tersebut tanpa harus mengurangi peran industrinya," jelas laporan tersebut, dikutip Minggu (3/5/2026).

Laporan USEA juga menambahkan, CCUS bukan hanya sekadar instrumen lingkungan bagi Indonesia, tetapi juga strategi industri dan perdagangan untuk menjaga fondasi ekonomi nasional sembari berupaya mencapai target iklim jangka panjang.

Di sisi lain, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan potensi tersebut belum tentu akan terkonversi menjadi investasi yang nyata. Menurutnya, tantangan utama pengembangan CCUS Indonesia bukan pada kesiapan teknologi, melainkan terkait keekonomian atau kelayakan bisnis yang belum optimal.

Dia memaparkan, biaya penangkapan dan penyimpanan karbon masih relatif tinggi, sementara harga karbon di dalam negeri belum mampu memberikan insentif ekonomi yang memadai bagi pelaku usaha.

“Dalam kondisi seperti ini, secara unit ekonomi proyek carbon capture storage (CCS) ataupun CCUS yang berdiri sendiri masih sulit untuk layak secara komersial,” ujarnya.

Sementara itu, permintaan domestik terhadap layanan CCUS juga belum terbentuk secara signifikan. Emiten besar di dalam negeri masih berfokus menekan biaya operasional di tengah tekanan ekonomi, sehingga belum memiliki dorongan kuat untuk mengadopsi teknologi tersebut.

Dari sisi regulasi, Yusuf menilai pemerintah telah menyiapkan kerangka dasar yang cukup progresif, termasuk aturan terkait penyimpanan karbon domestik dan peluang kerja sama lintas negara.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menyisakan ketidakpastian, terutama terkait insentif fiskal dan nonfiskal yang belum dirinci secara konkret.

Menurut Yusuf, ketidakjelasan mengenai bentuk insentif, mekanisme pelaksanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam eksekusi menjadi risiko besar bagi investor yang harus menyusun model bisnis jangka panjang.

“Bagi investor yang harus menyusun model keuangan jangka panjang, ketidakjelasan ini menjadi risiko yang besar,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan kepastian hukum, hingga dukungan pembiayaan dapat membuka potensi Indonesia menjadi pusat perdagangan karbon regional.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat intervensi kebijakan untuk menutup kesenjangan keekonomian proyek, salah satunya melalui pemberian insentif fiskal.

“Skema seperti insentif pajak dan dukungan pembiayaan dapat meningkatkan kelayakan proyek di mata investor, terutama dalam fase awal pengembangan,” kata Bisman, Minggu (3/5/2026).

Kemudian, dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, menurutnya regulasi tersebut belum cukup kuat untuk menopang pengembangan industri CCUS secara menyeluruh.

Bisman menekankan perlunya regulasi dengan tingkat yang lebih tinggi dan bersifat lintas sektor. Hal tersebut penting guna memberikan kepastian hukum yang definitif bagi pelaku usaha, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi ke sektor ini.

Dia melanjutkan, penguatan kerangka hukum juga dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi komprehensif yang mengatur berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab, perizinan, tata kelola, hingga tata niaga karbon.

Menurutnya, kebutuhan tersebut bahkan dapat diakomodasi dalam bentuk undang-undang, misalnya melalui pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Sebelumnya, laporan United States Energy Association (USEA) bertajuk Indonesia’s CCUS Strategy: Geopolitical Play integrated within Climate Policy, struktur industri Indonesia menjadikan CCUS sangat relevan, terutama karena sektor-sektor yang sulit ditekan emisinya seperti minyak dan gas, semen, serta baja, masih bergantung pada proses bersuhu tinggi dan intensif karbon.

Secara kolektif, industri-industri tersebut menyumbang sekitar 38% dari total ekspor Indonesia, sehingga meningkatkan risiko ekonomi apabila dilakukan strategi penghentian bertahap yang terlalu agresif.

Sektor minyak dan gas tercatat menyumbang US$55,53 miliar atau 21% dari total ekspor, sementara besi dan baja berkontribusi sebesar US$25,8 miliar atau 9,7% dari ekspor. Adapun industri semen sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri, dengan volume hampir 65 juta ton per tahun.

Hal ini tercermin dalam profil emisi Indonesia, di mana sektor energi diproyeksikan menghasilkan 551 juta ton CO2 pada 2030, sementara proses industri menambah 100 juta ton CO2, dengan industri semen menyumbang sekitar 7% hingga 8% dari total emisi CO2 nasional. Industri-industri tersebut diperkirakan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

"Karena itu, CCUS menawarkan jalur yang realistis untuk mendekarbonisasi sektor-sektor tersebut tanpa harus mengurangi peran industrinya," jelas laporan tersebut, dikutip Minggu (3/5/2026).

Laporan USEA juga menambahkan, CCUS bukan hanya sekadar instrumen lingkungan bagi Indonesia, tetapi juga strategi industri dan perdagangan untuk menjaga fondasi ekonomi nasional sembari berupaya mencapai target iklim jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, BATU — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggenjot produksi migas untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan geopolitik global. Upaya ini dilakukan saat sektor hulu menghadapi tantangan penurunan alami dari lapangan tua.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE Edi Karyanto mengatakan, kontribusi PHE terhadap produksi nasional tetap dominan meski hanya mengelola sebagian wilayah kerja. “PHE mengelola sekitar 27 persen wilayah kerja migas, namun kita bisa memberikan kontribusi cukup signifikan dengan 65 persen produksi minyak dan 35 persen lifting gas nasional,” kata Edi di Golden Tulip Holland Resort Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (9/4/2026).

Sepanjang 2025, produksi migas PHE mencapai sekitar satu juta barrel oil equivalent per day (BOEPD). Dari angka tersebut, produksi minyak tercatat sebesar 557 ribu BOEPD, dengan sekitar 400 ribu BOEPD berasal dari dalam negeri dan sisanya dari aset luar negeri.

Edi menjelaskan, kontribusi produksi luar negeri mencapai sekitar 157 ribu BOEPD yang berasal dari sejumlah wilayah operasi seperti Malaysia, Irak, dan Aljazair. “Jadi 557 ribu BOEPD ini tentu kalau kita bayangkan, kalau di APBN target produksi minyak dari negara sekitar 605 ribu BOEPD tahun lalu, sekarang (2026) 610 BOEPD, itu 157 ribu BOEPD dari luar negeri yang kita punya, ada dari Malaysia, Irak, Aljazair,” kata Edi.

Pada 2026, PHE menargetkan peningkatan produksi minyak dari 557 ribu menjadi 595 ribu barel per hari. Produksi domestik juga ditargetkan naik signifikan dari sekitar 300 ribu BOEPD menjadi 404 ribu BOEPD.

Untuk mencapai target tersebut, PHE menjaga aktivitas hulu tetap tinggi, mulai dari pengeboran, workover, hingga well intervention. “Beberapa aktivitas kita juga kita jaga, seismik, 2D, 3D, eksplorasi, eksploitasi kita tetap jaga di kisaran 800 sumur,” kata Edi.

Namun demikian, tantangan utama berasal dari tingginya decline rate pada lapangan tua yang menyebabkan produksi menurun lebih cepat. Kondisi ini juga diikuti peningkatan kadar air yang mempengaruhi efisiensi produksi. “Kita sadari decline rate dari existing produksi cukup curam karena lapangan kita adalah lapangan tua,” kata Edi.

Di tengah kondisi tersebut, PHE tetap berupaya menjaga pasokan energi domestik, terutama saat ketidakpastian global meningkat akibat dinamika di Timur Tengah. Edi mengatakan peningkatan produksi menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung arahan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri. “Tantangan saat ini memang gejolak di Timur Tengah untuk domestik itu lebih bisa memberikan ketersediaan energi, minyak dan gas bumi, tanpa kita ketergantungan dengan pihak-pihak lain yang mana tantangan di luar ini sangat agile dan di luar kemampuan kita semua,” kata Edi.

Selain meningkatkan produksi migas konvensional, PHE juga menjalankan strategi dual growth dengan mengembangkan bisnis rendah karbon. Fokus ini mencakup teknologi carbon capture and storage (CCS) serta carbon capture, utilization, and storage (CCUS). “Tentu ini kita akan ada beberapa upaya untuk meningkatkan produksi kita sembari kita juga menjalankan dual growth bisnis kita,” kata Edi.

PT Pertamina (Persero) (Pertamina) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan POSCO International Corporation untuk mengembangkan solusi energi rendah karbon. Kesepakatan ini bertujuan menjajaki pengembangan dan potensi penerapan teknologi rendah karbon di Indonesia dan Korea Selatan (Korsel).

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri bersama Kye-In Lee, Chief Executive Officer POSCO International di Korsel pada Selasa (1/4) waktu setempat. Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan terkait kerja sama bilateral antara kedua negara.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyampaikan melalui kerja sama ini, Pertamina terus memperkuat kolaborasi global dalam pengembangan teknologi rendah karbon, serta mendukung upaya percepatan transisi energi yang berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina untuk mempercepat pengembangan ekosistem teknologi rendah karbon di Indonesia, dengan pemanfaatan teknologi CCS/CCUS, pengembangan hidrogen biru, hingga energi baru terbarukan yang diharapkan dapat mendukung target penurunan emisi, sekaligus membuka peluang ekonomi karbon di masa depan," ujar Simon.

Melalui MoU ini, kedua perusahaan akan mengeksplorasi potensi kolaborasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi rendah karbon, khususnya pada pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), pengembangan Blue Hydrogen/Ammonia, serta potensi kerja sama pada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Kerja sama antara lain mencakup kajian aspek teknis pada rantai teknologi rendah karbon, serta kajian non teknis untuk penerapan teknologi terkait.

Sinergi Pertamina dan POSCO International diharapkan dapat meningkatkan kerja sama bilateral dalam mencapai target penurunan emisi karbon guna mendukung target Pemerintah untuk Net Zero Emission (NZE).

Gagasan dekarbonisasi industri kerap terdengar tidak lebih dari sekadar delusi. Target Net-Zero Emission industri 2050 juga terdengar seperti dongeng yang terus diulang tanpa kejelasan kapan akan mulai terimplementasi. Walau tertuang dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC), tetapi realitas kebijakan justru semakin mendorong ekspansi industri ekstraktif dan energi fosil sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Ironisnya, strategi industrialisasi berbasis ekstraksi tidak hanya kontradiktif dengan agenda iklim, tetapi turut berkontribusi terhadap kegagalan kinerja industri itu sendiri. BPS mencatat pertumbuhan sektor industri manufaktur mengalami perlambatan yang konsisten dari 6,26% pada 2011 turun menjadi 5,30% pada 2025. Pada periode yang sama, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB juga menyusut dari 21,76% menjadi 19,07%. Sudah sewajarnya ini dibaca sebagai pertanda bahwa bergantung pada industri karbon tinggi tidak lagi dapat mendorong output ekonomi jangka panjang.

Merespons tren pelemahan sektor industri, pemerintah mendorong agenda transformasi industri yang dibarengi dengan percepatan dekarbonisasi. Industri rendah karbon diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Namun, peta jalan yang sedang disusun oleh kementerian perindustrian masih memasukkan opsi teknologi seperti CCS/CCUS. Bukan hanya soal biaya investasi yang mahal, berbagai proyek CCS/CCUS di sektor industri mengalami under-performance yang sangat signifikan sepanjang masa operasinya. Studi IEEFA mengungkap, pada 2000 proyek CCS/CCUS sektor industri Great Plains di Amerika Serikat hanya mampu menangkap emisi karbon sebesar 20-30% dari kapasitas 3 juta ton CO2 per tahun.

Sementara proyek Illinois Industrial CCS di Amerika Serikat pada tahun 2017 menunjukkan under-performance lebih dalam hingga 45-50% dari kapasitas 1 juta ton CO2 per tahun. Artinya secara analisis cost-benefit, teknologi CCS/CCUS hanya akan menjadi beban tambahan bagi pelaku industri. Mengapa? Karena aktivitas produksi menjadi tidak efisien, biaya energi dan biaya operasional per unit output meningkat, tanpa berpengaruh terhadap nilai tambah produk. Kondisi ini membuat harga menjadi kurang kompetitif, sehingga menekan volume produksi dan ekspor yang pada akhirnya menurunkan kinerja perdagangan.

Pada saat yang sama negara mitra dagang seperti Uni Eropa sudah menerapkan kebijakan carbon border adjustment mechanism(CBAM) dengan segala kontroversinya. Kabar baik bagi Uni Eropa, sejak 1 - 6 Januari 2026 volume impor barang yang terkena tarif CBAM sudah mencapai 1,65 juta ton. Sebesar 98% dari total volume impor didominasi oleh sektor besi dan baja, sisanya 1,2% berasal dari pupuk, semen 0,5%, dan aluminium 0,3%. Sementara data untuk sektor kelistrikan dan hidrogen masih menunggu kelengkapan transmisi data dari negara dan pelaku usaha terkait.

Tetapi, bagi negara eksportir sumber daya alam seperti Indonesia, ini merupakan kabar buruk. Sebab Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas ekspor dari sektor pertambangan dan industri pengolahan yang masih memiliki jejak emisi karbon tinggi. Sehingga rezim CBAM akan memberi tekanan terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.

Rezim CBAM juga akan mengubah rantai pasok perdagangan global, karena tidak hanya berdampak pada Indonesia. Negara lain seperti Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Uni Eropa sekaligus Indonesia juga akan terkena imbasnya. Hasil studi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan rezim CBAM akan membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$208,85 juta di tahun 2026 dan akan terus melebar hingga US$288,86 juta di tahun 2040.

Konsekuensinya membuat permintaan valuta asing meningkat, sementara pasokan devisa dari ekspor menurun. Dampaknya nilai tukar rupiah akan semakin terdepresiasi dan dalam jangka menengah akan terjadi inflasi akibat biaya impor bahan baku dan energi yang meningkat. Jelas ini merupakan kabar buruk bagi sektor industri manufaktur domestik, di mana aktivitas produksinya masih bergantung dari bahan baku impor serta tinggi emisi. Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, reformasi sektor industri harus segera dilakukan demi menjaga stabilitas neraca perdagangan.

Namun demikian, pemerintah masih mendorong industri karbon intensif dalam agenda 18 proyek penghiliran prioritas tahun 2026 senilai Rp618 triliun. Salah satunya proyek gasifikasi batubara yang ditaksir akan membuat negara rugi hingga Rp33,8 triliun dan dalam jangka waktu 20 tahun akan menyebabkan kerugian hingga Rp676,4 triliun. Kerugian ditimbulkan dari penerapan kebijakan royalti penghiliran batubara sebesar 0% dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Selain menghilangkan potensi penerimaan negara, kebijakan ini justru merupakan insentif bagi ekspansi industri berbasis karbon. Insentif semacam inilah yang membuat biaya teknologi karbon intensif tetap lebih kompetitif dibandingkan teknologi yang rendah emisi. Kondisi seperti inilah yang disebut sebagai carbon lock in, di mana investasi besar pada infrastruktur berbasis batubara mengikat sistem produksi pada jalur emisi tinggi untuk jangka panjang. Jika kebijakan semacam ini tetap dipertahankan, maka transformasi teknologi rendah emisi pada sektor lain seperti aluminium, besi baja, nikel, dan tembaga hanyalah sebuah delusi.

Solusi yang paling efektif adalah mengeluarkan berbagai solusi palsu dari peta jalan dekarbonisasi industri. Orientasi kebijakan harus berbasis pada transformasi sistem produksi rendah emisi. Realokasi insentif fiskal juga harus mendorong percepatan elektrifikasi proses industri, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan rantai pasok manufaktur hijau domestik. Instrumen ekonomi seperti pajak karbon perlu segera diterapkan sebagai pendorong investasi teknologi rendah emisi sekaligus untuk mengoreksi distorsi harga energi.

Kebijakan subsidi dan insentif bagi industri karbon intensif harus segera dikurangi secara bertahap. Secara paralel kebijakan pembiayaan publik harus difokuskan untuk pengembangan energi terbarukan, inovasi teknologi rendah emisi, serta pembuatan program transisi tenaga kerja agar perubahan struktur industri tidak menimbulkan disrupsi sosial.

Pemerintah juga harus berani mengeluarkan berbagai solusi yang justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil seperti CCS/CCUS. Selain tidak efisien secara ekonomi, teknologi ini justru akan menjadi beban biaya operasional tambahan bagi pelaku industri dalam jangka panjang.

Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan delusi ambisi dekarbonisasi industri, maka kebijakan dekarbonisasi industri harus berbasis pada perubahan struktur ekonomi yang mampu menurunkan intensitas emisi secara struktural. Tanpa keberanian untuk mengubah dan menghentikan sistem industri berbasis karbon, dekarbonisasi hanyalah sebuah retorika kebijakan yang mahal, sementara biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan terus terakumulasi di masa depan.

Terdapat 77 fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) komersial yang beroperasi di dunia pada 2025, dengan kapasitas penangkapan 64 juta ton per tahun. Ini berdasarkan laporan bertajuk Global Status of CCS Report 2025 yang dirilis Global CCS Institute pada Oktober tahun lalu.

Ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu kenaikan 54 persen dalam jumlah proyek beroperasi dan 20 persen dalam kapasitas penangkapan karbon.

Selain yang beroperasi, terdapat 47 fasilitas dalam proses pembangunan, 297 fasilitas berstatus pengembangan lanjut, dan 313 fasilitas dalam pengembangan awal. Dengan demikian, total ada 734 proyek CCS yang sudah beroperasi, dalam masa konstruksi, maupun dalam pengembangan hingga tahun lalu.

Dengan melihat perkembangan ini, Global CCS Institute memperkirakan kapasitas penangkapan karbon global bisa naik lima kali lipat dalam lima tahun. "Mengingat adanya proyek-proyek yang sedang dikembangkan, kapasitas operasional total dapat meningkat menjadi 337 juta ton/tahun dalam lima tahun ke depan, dari 64 juta ton/tahun saat ini,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.

Industri pengadopsi CCS tercatat beragam. Namun, industri yang memiliki kapasitas penangkapan karbon terbesar yaitu pengolahan gas alam; pupuk/amonia/hidrogen; serta pembangkit listrik dan panas.

Sejauh ini, wilayah dengan kapasitas penangkapan karbon terbesar yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Namun, kondisinya kemungkinan berubah pada 2030. Amerika Utara tetap yang terbesar, namun Amerika Selatan bakal tersalip oleh Eropa, Asia Pasifik, dan Timur Tengah.

Menurut Global CCS Institute, peningkatan proyek CCS dipicu antara lain oleh kebijakan yang mendukung, kepentingan komersial, dan meningkatnya pengakuan CCS sebagai solusi krisis iklim. Meski begitu, estimasi capaian di 2030 dinilai masih jauh dari kapasitas yang dibutuhkan untuk mengejar target perjanjian pengendalian iklim global.

Sekadar informasi, pemanfaatan CCS untuk pengendalian karbon masih menuai pro-kontra. Penyebabnya antara lain, rekam jejak CCS belum konsisten. Sejumlah proyek di dunia dilaporkan gagal mencapai target penangkapan karbon atau bahkan dihentikan karena masalah teknis dan ekonomi. Hal ini membuat sebagian kalangan meragukan klaim CCS sebagai solusi skala besar.

Indonesia dan Australia Jadi Negara dengan Proyek CCS Terbanyak Se-Asia Pasifik

Masih berdasarkan laporan yang sama, terdapat 54 proyek CCS di Asia Pasifik, dan sebagian besar berada di Indonesia dan Australia. Bila mengacu pada data pemerintah Indonesia, terdapat 19 proyek penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon (CCS/CCUS) yang tengah diproses di dalam negeri. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah kerja hulu migas.

Global CCS Institute menyebut, kerja sama lintas negara menjadi faktor kunci bagi berkembangnya teknologi CCS di Asia Pasifik. Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah di kawasan ini mulai merundingkan perjanjian yang memungkinkan karbon dioksida (CO2) ditangkap di satu negara lalu diangkut dan disimpan di negara lain.

Negara dengan keterbatasan ruang penyimpanan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menjajaki skema ekspor karbon. Sebaliknya, negara dengan potensi geologi besar untuk penyimpanan karbon, termasuk Indonesia, mulai menyusun regulasi, perizinan dan model bisnis CCS untuk menangkap prospek sebagai hub atau pusat penyimpanan karbon kawasan.

Indonesia, Australia, dan Malaysia disebut sebagai negara-negara yang paling maju dalam soal kebijakan atau regulasi CCS sehingga berpotensi jadi hub.

Yang masih menjadi tantangan pengembangan CCS di kawasan Asia Pasifik antara lain masih banyaknya negara yang belum punya kerangka kebijakan yang komprehensif soal penangkapan, pengiriman, dan penyimpanan karbon. Selain itu, belum adanya insentif untuk meringankan biaya penerapan teknologi CCS di luar sektor migas.

Pemerintah Indonesia mengklaim potensi penyimpanan karbon mencapai 572,77 gigaton untuk saline aquifer (akuifer yang airnya asin) dan 4,85 gigaton di depleted reservoir (akuifer yang airnya habis), terbesar di Asia Pasifik.

Proyek CCS dengan perkembangan paling maju adalah proyek Tangguh Ubadari Ubadari CCUS dan Compression (Tangguh UCC) garapan British Petroleum (BP) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek tersebut tengah dalam tahap konstruksi dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2028. Fasilitas CCS yang dibangun BP berskala besar dan berpotensi menjadi CCS Hub pertama di Indonesia, dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 sekitar 1,8 gigaton.

Indonesia sedang mengembangkan 19 proyek penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon (CCS/CCUS). Proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah kerja hulu migas. Bagaimana progresnya?

Inspektur Minyak dan Gas Ahli Muda Kementerian ESDM Fahrur Rozi Firmansyah mengatakan, proyek yang perkembangannya paling progresif adalah proyek Tangguh Ubadari CCUS, dan Compression (Tangguh UCC) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek ini dikembangkan dan dikelola oleh raksasa migas British Petroleum (BP).

“Paling advance saat ini, karena mereka masuk proyek strategis nasional (PSN),” kata dia dalam acara Soft Launching The 4th International and Indonesia Carbon Capture & Storage Center (IICCS) Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1).

Saat ini, proyek tersebut tengah dalam tahap konstruksi dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2028. Fasilitas CCS/CCUS yang dibangun BP berskala besar dan berpotensi menjadi CCS Hub pertama di Indonesia, dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 sekitar 1,8 Gigaton.

Rozi mengatakan dari hasil pemantauan tiap tiga bulan sekali, proyek CCS/CCUS nasional masih berprogres secara fisik maupun persiapan. Proyek di lapangan LNG Abadi di Blok Masela, Maluku, yang dikelola INPEX Corporation dilaporkan berada di tahap awal perancangan atau Front-End Engineering and Design (FEED). Sedangkan proyek di Blok Sakakemang di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di tahap persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (POD).

Selain penyimpanan karbon, proyek CCUS juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan produksi migas enhanced oil recovery atau EOR. Teknologi ini menggunakan injeksi CO₂ untuk mendorong minyak keluar dari reservoir. BUMN migas Pertamina telah melakukan uji coba EOR berbasis CO₂ di Blok Sukowati, Jawa Timur, yang sekaligus terintegrasi dengan proyek CCS/CCUS. “Setahu saya hasilnya cukup bagus dan mereka menyiapkan langkah untuk pengembangannya secara penuh,” ujar Rozi.

Pemerintah memprospek penangkapan karbon dengan teknologi carbon capture and storage (CCS) masuk ke dalam ekosistem perdagangan karbon nasional. Harapannya, kebijakan ini bisa mendorong lebih banyak industri domestik ikut terlibat dalam pengembangan CCS.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dwi Septi Cahyawati, menjelaskan, kebijakan tersebut dimungkinkan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Saat ini, kementerian-kementerian teknis tengah menggodok aturan turunannya.

Dwi berharap, CCS bisa menjadi salah satu instrumen yang secara eksplisit didorong dalam aturan turunan. “Kami mendorong agar CCS bisa dikuantifikasikan nilai ekonomi karbonnya,” kata Septi saat soft launching The 4th International and Indonesia Carbon Capture & Storage Center (IICCS) Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1).

Selain menjadi jalur dekarbonisasi bagi sektor industri, CCS dinilai berpotensi membuka sumber pendapatan baru. Sebab bila CCS masuk ke ekosistem perdagangan karbon nasional, aktivitas penangkapan dan penyimpanan karbon dapat diperdagangkan secara resmi.

Director of Strategic Development Operation Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC), Rizky M. Kahfie, menuturkan ekosistem CCS di Indonesia mulai terbentuk seiring terbitnya aturan yang lebih suportif.

Hal ini terlihat dari keanggotaan di ICCSC. Pada 2023, ICCSC hanya diikuti lima industri. Kini, jumlah anggotanya berkembang menjadi 26 perusahaan. “Sekarang bukan hanya operator. Ada transporter, ada industrinya, dan ada storage operator juga,” ujar Rizky.

Sejauh ini, sudah ada tiga regulasi yang khusus mengatur soal CCS. Pertama, Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang CCS/CCUS pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan CCS. Ketiga, Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon.

Rangkaian regulasi itu kini dilengkapi dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang diharapkan menjadi payung untuk mendorong implementasi CCS secara lebih luas.

Septi memperkirakan, aturan turunan dari Perpres tersebut akan terbit pada Juni 2026. “Jangan sampai peluang CCS ini justru tidak masuk dalam peraturan turunannya,” kata dia.

Beberapa kementerian teknis terlibat dalam penyusunan aturan turunan, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina EP (PEP) mengembangkan sejumlah bisnis rendah karbon sebagai bentuk dukungan terhadap transisi energi nasional, sekaligus langkah perusahaan memperkuat keberlanjutan operasi.

“Dengan fokus pada tata kelola yang baik, Pertamina EP terus bergerak maju menghadirkan energi bagi negeri dan mendukung transisi energi,” ujar Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Bisnis rendah karbon yang dikembangkan Pertamina EP, meliputi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization, and storage/CCUS).

Pertamina EP juga menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selaras dengan target emisi nol bersih 2060 atau net zero emission 2060.

Rachmat menyampaikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola bagian dari strategi perusahaan.

“Sesuai visi perusahaan, Pertamina EP menegaskan bahwa standar operasi yang berkelanjutan, kualitas layanan, keselamatan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar global merupakan bagian tak terpisahkan dari penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan kami,” kata dia.

Ia mengatakan komitmen tersebut mengantarkan Pertamina EP meraih penghargaan Annual Report Award (ARA) 2024 diselenggarakan di Jakarta, Senin (8/12).

Pada ajang tersebut, PEP berhasil meraih juara 2 pada kategori Perusahaan BUMN Non Keuangan, melanjutkan capaian positif yang telah diraih pada ARA 2023.

Tema ajang ARA tahun ini “Leading with Integrity, Transparency, and Accountability: The Path to a Sustainable Future”, sejalan dengan fokus Pertamina EP dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses bisnis.

“Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas upaya kami dalam meningkatkan kualitas laporan tahunan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG),” ujar Senior Manager Relations Pertamina EP Rian Dhanisaputra.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Dunia tengah memasuki fase transformasi struktural yang kompleks dan multidimensional. Lompatan teknologi, fragmentasi geopolitik, perubahan demografi, transisi energi, serta tekanan iklim dan sosial saling berinteraksi membentuk dinamika ekonomi global yang baru.

Perubahan ini tidak hanya menggeser peta konsumsi energi, tapi juga mendefinisikan ulang model bisnis, rantai pasok, dan arah kebijakan industri energi.

Memahami megatrend menjadi sebuah kebutuhan strategis bagi perusahaan agar tetap relevan di tengah tantangan ekonomi, pergeseran rantai pasok energi, serta disrupsi teknologi. Dengan begitu perusahaan mampu menangkap sinyal perubahan jangka panjang dan menerjemahkannya menjadi strategi bisnis yang selaras dengan dinamika industri energi di Indonesia.

Megatrend merupakan kekuatan struktural jangka panjang yang membentuk arah perkembangan global melalui perubahan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain di bidang ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan lingkungan.

Fenomena seperti siklus risiko ekonomi global, ketegangan geopolitik, krisis energi, penuaan penduduk, dan disrupsi digital menunjukkan bagaimana dinamika tersebut bekerja secara sistemik.

Berbagai risiko jangka pendek seperti volatilitas harga energi, pandemi, gangguan rantai pasok, dan bencana iklim merupakan manifestasi dari perubahan mendalam yang menandai transisi menuju tatanan global yang semakin kompleks dan tidak stabil.

Sejumlah institusi global seperti PwC, Oxford Economics, Roland Berger, OECD, dan United Nation mencatat adanya pergeseran cara memahami megatrend dalam beberapa tahun terakhir.

Contohnya, jika pada 2019 perubahan global masih dipandang sebagai proses yang berlangsung secara bertahap dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang, laporan PwC tahun 2024 menunjukkan bahwa dunia telah memasuki fase disrupsi multidimensi akibat percepatan perubahan dan kegagalan mengantisipasi dampaknya.

Tulisan ini menyusun sintesis dari berbagai laporan melalui pendekatan strategic foresight, mulai dari identifikasi sinyal perubahan hingga pemetaan tren struktural dan analisis implikasinya bagi sektor energi, yang kemudian menghasilkan enam megatrend utama yang paling menentukan arah pembangunan global dan sistem energi dunia.

Regionalisasi menandai berakhirnya hiperglobalisasi dan membentuk ulang tatanan ekonomi berbasis blok regional, yang mendorong negara-negara memperkuat kedaulatan pasokan energi, membangun aliansi bahan baku strategis, dan merancang rantai pasok yang lebih dekat secara geografis.

Perubahan ini terlihat pada lokalisasi manufaktur energi, penguatan kerja sama regional ASEAN, dan pergeseran investasi dari pola global menuju kemitraan bilateral atau regional yang dianggap lebih aman secara geopolitik. Fragmentasi global juga mempengaruhi perdagangan komoditas energi, seiring meningkatnya proteksionisme dan potensi munculnya blok baru dalam perdagangan energi.

Perubahan arah integrasi ekonomi ini turut menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas utama, dengan kebutuhan cadangan strategis, infrastruktur penyimpanan, serta diversifikasi sumber pasokan yang semakin mendesak.

Di sisi lain, transisi energi menghadapi dinamika dua arah, fragmentasi yang berpotensi memperlambat arus teknologi hijau global, namun mempercepat kolaborasi energi bersih di tingkat regional melalui inisiatif seperti ASEAN Power Grid dan perdagangan karbon intra-ASEAN.

Dalam lanskap yang semakin proteksionis ini, risiko regulasi meningkat seiring perubahan kebijakan subsidi, pajak karbon, standar hijau, serta ketentuan perdagangan energi di berbagai blok regional.

Kondisi tersebut menuntut perusahaan energi untuk membaca perubahan aturan lintas negara sekaligus menata model bisnis dan portofolio kemitraan agar tidak bergantung pada satu negara atau satu blok geopolitik.

Dengan fokus investasi yang bergeser ke pasar regional dan peluang integrasi vertikal di Asia Tenggara yang semakin terbuka, kemampuan analisis geopolitik dan manajemen pasokan menjadi fondasi strategis bagi perusahaan energi Indonesia dalam menghadapi era regionalisasi yang semakin dominan.

Fragmentasi geopolitik mempercepat transisi dunia menuju tatanan multipolar yang ditandai rivalitas teknologi dan sumber daya, sehingga menempatkan energi sebagai pusat kompetisi antarblok global. Dampaknya terlihat pada meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat sanksi, konflik, dan embargo yang memengaruhi rantai pasok energi.

Dalam situasi ini, strategi seperti friend-shoring dan near-shoring menjadi penting untuk menjaga kontinuitas pasokan, sementara Indonesia memiliki peluang memanfaatkan posisinya sebagai mitra energi netral yang dapat menjembatani berbagai blok global sambil tetap melindungi kepentingan ekspor dan diplomasi energi.

Perubahan geopolitik juga mendorong volatilitas harga energi, meningkatnya kehati-hatian investor, dan bergesernya kebijakan domestik menuju penguatan kedaulatan energi melalui hilirisasi, substitusi impor, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Pada saat yang sama, ekosistem teknologi global kian terbelah akibat pembatasan ekspor teknologi canggih, menciptakan standar yang berbeda antara Barat dan Timur. Perusahaan energi Indonesia dapat menentukan orientasi teknologi yang tepat atau membangun kolaborasi riset regional, sekaligus memperkuat kemampuan untuk melihat dinamika regulasi lintas negara yang semakin kompleks.

Dalam konteks transisi energi, fragmentasi menghadirkan peluang dan risiko sekaligus. Kesepakatan iklim global mungkin melambat, tetapi implementasi solusi energi lokal justru dapat berkembang lebih cepat, termasuk biofuel, geothermal, dan energi hijau berbasis mineral kritis.

Untuk menghadapi dinamika ini, perusahaan energi pun dapat menata strategi korporat melalui penyusunan skenario geopolitik, dan penyesuaian portofolio energi agar tetap responsif terhadap perubahan pasar.

Perubahan demografi global membentuk ulang permintaan energi dan dinamika sosial, mulai dari penuaan populasi di negara maju yang menekan konsumsi energi fosil hingga pertumbuhan populasi muda di Asia Afrika yang mendorong permintaan listrik, mobilitas, dan adopsi teknologi rendah karbon.

Urbanisasi menggeser pusat konsumsi ke kota besar, sementara pola hidup digital dan meningkatnya aktivitas domestik mendorong kebutuhan listrik yang lebih reliabel. Dalam konteks Indonesia, bonus demografi hingga 2045 menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja sektor energi, termasuk membangun green and digital workforce yang mampu beradaptasi dengan teknologi energi baru dan tuntutan keberlanjutan, sembari memastikan transisi energi.

Di sisi tenaga kerja, perubahan komposisi penduduk menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan talenta teknis dan digital di sektor energi. Kekurangan tenaga kompeten dapat mendorong perusahaan mempercepat otomatisasi dan adopsi AI, sementara persaingan menarik talenta global semakin ketat.

Tantangan sosial lainnya mencakup risiko ketimpangan akses energi di daerah berkembang, meningkatnya beban fiskal negara, serta potensi penolakan publik terhadap tarif energi.

Perubahan demografi juga membuka peluang baru melalui permintaan perangkat hemat energi, rumah pintar, transportasi listrik, dan munculnya prosumer yang memproduksi listrik sendiri melalui panel surya atap.

Teknologi dan digitalisasi menjadi penggerak utama perubahan industri energi, menghadirkan peluang efisiensi melalui IoT, sensor pintar, predictive maintenance, digital twin, dan otomatisasi lapangan menggunakan robot maupun drone.

Integrasi AI dan machine learning memungkinkan prediksi beban listrik, optimasi energi terbarukan, serta perencanaan sistem yang lebih presisi.

Pada saat yang sama, smart grid, penyimpanan energi, dan model bisnis baru seperti peer-to-peer energy trading serta virtual power plant mulai mengubah cara energi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Transformasi ini juga membuka ruang kompetisi baru melalui digital experience pelanggan, layanan berbasis aplikasi, dan kolaborasi lintas industri. Namun, semakin terhubungnya ekosistem energi membawa risiko signifikan, terutama di bidang keamanan siber.

Infrastruktur kritikal seperti fasilitas produksi, dan data pelanggan menjadi target potensial serangan digital sehingga industri energi memerlukan arsitektur cyber resilience yang kuat, tata kelola cloud yang ketat, serta kolaborasi erat dengan lembaga keamanan nasional.

Transformasi digital juga menimbulkan tantangan talenta, mulai dari kekurangan ahli AI dan data science hingga kebutuhan reskilling tenaga lapangan akibat otomatisasi. Selain itu, tumbuhnya dominasi perusahaan teknologi global meningkatkan risiko ketergantungan pada platform luar, mendorong pentingnya kedaulatan data dan pengembangan arsitektur digital nasional.

Perubahan iklim menjadi megatrend paling menentukan yang mendorong percepatan kebijakan dekarbonisasi dan mengubah arah investasi energi global. Elektrifikasi lintas sektor, perluasan EBT, serta kebutuhan fleksibilitas sistem memperkuat pentingnya portofolio energi yang lebih beragam, mulai dari LNG hingga teknologi rendah karbon seperti CCUS, hidrogen, dan bioenergi.

Investasi global juga bergeser ke proyek energi bersih yang lebih bankable, sementara modernisasi jaringan, peningkatan kapasitas penyimpanan energi, dan integrasi digital menjadi prasyarat utama keberhasilan transisi menuju sistem energi beremisi rendah.

Di sisi operasional, penyimpanan energi jangka pendek dan panjang memainkan peran sentral dalam menjaga keandalan sistem, terutama di tengah lonjakan integrasi EBT dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik yang membuka model integrasi baru. Kebijakan dekarbonisasi juga mempercepat inisiatif seperti co-firing biomassa, geothermal, serta waste-to-energy.

Transisi energi juga menimbulkan ketergantungan baru pada mineral kritis serta mendorong transformasi peran minyak dan gas sebagai energi bridging. Penguatan keamanan energi menjadi semakin penting melalui pembangunan infrastruktur domestik, diversifikasi sumber pasokan, serta kontrak yang fleksibel.

Seluruh dinamika ini mempercepat kebutuhan pengembangan talenta baru di bidang EBT, penyimpanan energi, hidrogen, CCUS, dan digitalisasi jaringan. Prinsip keberlanjutan sosial menjadi krusial untuk menjaga dukungan masyarakat terhadap proyek energi.

Teknologi digital memperkuat efisiensi dan akurasi pelaporan emisi, sementara peluang bisnis EBT berskala besar menjadi motor pertumbuhan masa depan. Secara keseluruhan, megatrend Climate Change & Energy Transition menandai transformasi menyeluruh dalam produksi dan konsumsi energi.

Kualitas tata kelola menjadi faktor penentu bagi sektor energi dalam menghadapi ketidakpastian global dan mempercepat transisi menuju sistem energi bersih. Tata kelola yang kuat menciptakan kepastian regulasi, transparansi investasi, serta kepercayaan pasar. Sementara kelembagaan yang lemah mendorong ketidakpastian, inefisiensi, dan risiko biaya modal yang lebih tinggi.

Bagi sektor energi, stabilitas kebijakan sangat penting karena proyek hulu migas maupun EBT memiliki horizon investasi jangka panjang. Penyederhanaan perizinan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kemudahan birokrasi menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek energi dan menurunkan risiko investasi.

Institusi yang transparan dan akuntabel memperkuat integritas seluruh rantai nilai energi. Koordinasi lintas lembaga menjadi krusial untuk program dekarbonisasi, pembiayaan hijau, dan pelaksanaan agenda transisi. Kepastian kerangka hukum terhadap lahan, perizinan, dan regulasi transisi energi meningkatkan daya tarik investasi.

Selain itu, regulasi yang pro-investasi dan adaptif terhadap disrupsi teknologi menciptakan kompetisi pasar yang sehat dan mendorong inovasi di bidang pembangkitan terbarukan, penyimpanan energi, hingga digitalisasi jaringan.

Partisipasi publik pun menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi sosial sektor energi. Negara dengan tata kelola energi yang kuat memiliki posisi tawar lebih baik di pasar global, membuka peluang pendanaan hijau, serta memperkuat kredibilitas komitmen net-zero.

Perusahaan energi nasional seperti Pertamina mengintegrasikan megatrend ke dalam strategi dual growth yaitu memaksimalkan bisnis konvensional sekaligus mempercepat proses transisi menuju energi rendah karbon.

Pertamina berkomitmen memastikan pasokan energi fosil bagi kebutuhan domestik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas operasi hulu, modernisasi kilang, serta optimalisasi rantai pasok migas.

Digitalisasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Melalui Integrated Operation Center dan penerapan advanced analytics, kegiatan eksplorasi dan produksi dapat dilakukan secara lebih presisi dan hemat biaya.

Sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission 2060, Pertamina juga mempercepat pengembangan portofolio energi bersih dan rendah karbon. Transformasi ini mencakup biofuel melalui inisiatif pengembangan bioetanol, biodiesel, dan bioavtur; renewable energy seperti geothermal dan solar-PV untuk mendukung bauran energi nasional; serta CCUS/CCS.

Dengan mengintegrasikan megatrend global, Pertamina bertransformasi dari perusahaan migas menjadi perusahaan energi terintegrasi dan menegaskan perannya sebagai sokoguru mendukung tercapainya visi Asta Cita Pemerintah dalam hal ketahanan dan keberlanjutan energi di Indonesia.