Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan kepastian hukum, hingga dukungan pembiayaan dapat membuka potensi Indonesia menjadi pusat perdagangan karbon regional.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat intervensi kebijakan untuk menutup kesenjangan keekonomian proyek, salah satunya melalui pemberian insentif fiskal.

“Skema seperti insentif pajak dan dukungan pembiayaan dapat meningkatkan kelayakan proyek di mata investor, terutama dalam fase awal pengembangan,” kata Bisman, Minggu (3/5/2026).

Kemudian, dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, menurutnya regulasi tersebut belum cukup kuat untuk menopang pengembangan industri CCUS secara menyeluruh.

Bisman menekankan perlunya regulasi dengan tingkat yang lebih tinggi dan bersifat lintas sektor. Hal tersebut penting guna memberikan kepastian hukum yang definitif bagi pelaku usaha, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi ke sektor ini.

Dia melanjutkan, penguatan kerangka hukum juga dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi komprehensif yang mengatur berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab, perizinan, tata kelola, hingga tata niaga karbon.

Menurutnya, kebutuhan tersebut bahkan dapat diakomodasi dalam bentuk undang-undang, misalnya melalui pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Sebelumnya, laporan United States Energy Association (USEA) bertajuk Indonesia’s CCUS Strategy: Geopolitical Play integrated within Climate Policy, struktur industri Indonesia menjadikan CCUS sangat relevan, terutama karena sektor-sektor yang sulit ditekan emisinya seperti minyak dan gas, semen, serta baja, masih bergantung pada proses bersuhu tinggi dan intensif karbon.

Secara kolektif, industri-industri tersebut menyumbang sekitar 38% dari total ekspor Indonesia, sehingga meningkatkan risiko ekonomi apabila dilakukan strategi penghentian bertahap yang terlalu agresif.

Sektor minyak dan gas tercatat menyumbang US$55,53 miliar atau 21% dari total ekspor, sementara besi dan baja berkontribusi sebesar US$25,8 miliar atau 9,7% dari ekspor. Adapun industri semen sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri, dengan volume hampir 65 juta ton per tahun.

Hal ini tercermin dalam profil emisi Indonesia, di mana sektor energi diproyeksikan menghasilkan 551 juta ton CO2 pada 2030, sementara proses industri menambah 100 juta ton CO2, dengan industri semen menyumbang sekitar 7% hingga 8% dari total emisi CO2 nasional. Industri-industri tersebut diperkirakan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

"Karena itu, CCUS menawarkan jalur yang realistis untuk mendekarbonisasi sektor-sektor tersebut tanpa harus mengurangi peran industrinya," jelas laporan tersebut, dikutip Minggu (3/5/2026).

Laporan USEA juga menambahkan, CCUS bukan hanya sekadar instrumen lingkungan bagi Indonesia, tetapi juga strategi industri dan perdagangan untuk menjaga fondasi ekonomi nasional sembari berupaya mencapai target iklim jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan multifinance, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan Lainnya (PVML) untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman, mengatakan bahwa industri PVML terus didorong untuk berperan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Kopdes Merah Putih dan MBG.

“Pelaku usaha PVML juga didorong untuk berkontribusi, antara lain melalui dukungan pembiayaan, termasuk pembiayaan kendaraan logistik untuk mendukung operasional program tersebut,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDKB OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan bahwa selain mendukung program Kopdes Merah Putih dan MBG, industri PVML juga turut berkontribusi pada berbagai program pemerintah lainnya. Dukungan tersebut mencakup sektor-sektor strategis, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan hijau, infrastruktur, hingga perumahan.

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi peran sejumlah lembaga, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembiayaan perumahan nasional juga dilakukan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebagai informasi, dalam mendukung program MBG, OJK juga merealisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui skema securities crowdfunding oleh tiga penerbit dan 266 pemodal, serta pemberian insentif khusus bagi lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, meneruskan bahwa pihaknya juga telah menguatkan ekonomi desa melalui pembiayaan Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp174 triliun.

“Serta dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit, untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia turut menyampaikan bahwa dari sisi UMKM, OJK memperkuat infrastruktur melalui pengembangan credit scoring dan credit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya.

“Serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, SEMARANG — Iran menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh mediator pakistan. Dilaporkan dari kantor berita resmi IRNA, Iran disebut telah menolak gencatan senjata dan menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyebut bahwa mereka hanya menginginkan pengakhiran perang secara permanen.

Mengutip dari laman resmi Channel News Asia, IRNA juga melaporkan bahwa Iran telah mengajukan 10 klausul untuk mengakhiri perang, yang terdiri dari pengakhiran konflik di kawasan tersebut, protokol untuk jalur aman melalui Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi.

Di tengah konflik yang kian memanas ini, Trump mengancam akan menghujani Iran dengan “neraka” jika tidak mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital untuk pasokan energi global. Dalam konferensi persnya, Trump mengatakan bahwa Iran dapat “dilenyapkan” dalam satu malam.

Tak hanya itu, Trump juga bersumpah akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran, mengabaikan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan menjadi kejahatan perang atau mengasingkan 93 juta penduduk Iran. “Setiap jembatan di Iran akan hancur lebur dan setiap pembangkit listrik di Iran akan gulung tikar, terbakar, meledak, dan tidak akan pernah digunakan lagi,” tutur Trump, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (08/04/2026).

Menanggapi ancaman Trump, Komando militer gabungan tertinggi Iran menyebut Trump mengalami delusi dan menilai peringatan Trump sebagai retorika kasar, arogan, dan ancaman tanpa dasar. Selain itu, wakil Menteri Olahraga Iran, Alireza Rahimi juga menyerukan kepada para seniman dan atlet untuk membentuk rantai manusia di pembangkit listrik di seluruh negeri. “Kita akan bergandengan tangan untuk mengatakan: Menyerang infrastruktur publik adalah kejahatan perang,” tulis Rahimi di akun media sosial X

Selain mendapat tanggapan dari pejabat tinggi Iran, para ahli independen juga menyebut bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan termasuk ke dalam kejahatan perang. Trump mengatakan bahwa warga Iran “bersedia menanggung penderitaan itu demi kebebasan” dan AS telah mencegat pesan-pesan yang meminta pemboman.

Sebelumnya, diketahui bahwa konflik ini semakin memuncak, setelah Iran secara efektif melakukan penutupan pada Selat Hormuz. Penutupan ini dilakukan Iran setelah penyerangan yang dilancarkan AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Selat Hormuz telah menjadi jalur utama bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam dunia. Pengaruh besar jalur laut tersebut terhadap perekonomian global telah terbukti menjadi kartu tawar yang ampuh bagi Iran, dan Teheran enggan melepaskannya begitu saja.
(Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta seluruh Eselon 1 kementerian, lembaga, dan Badan Pemerintah beserta Dirut BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/4/2026).

“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” tulis Teddy.

Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Teddy menuturkan bahwa pemerintah pastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada tahun 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.

“Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta rupiah. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun 2026 ini antrean haji paling lama 26 tahun,” tulis Teddy.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

"Hal tersebut akan ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah. “⁠Kampung Haji Indonesia di Makkah akan segera dibangun,” sambungnya.

Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“⁠Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan kesiapan pemerintah menggelontorkan program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won atau sekitar US$68,2 miliar untuk meredam volatilitas pasar keuangan yang meningkat akibat eskalasi perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Melansir Bloomberg, Kamis (5/5/2026) langkah tersebut disampaikan Lee dalam rapat kabinet pada hari ini di tengah gejolak tajam pasar saham domestik yang dipicu aksi jual global seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Barat.

Indeks acuan Kospi sempat melonjak hingga 12% pada perdagangan Kamis (5/3/2026), mencatat kenaikan intraday terbesar sejak Oktober 2008. Lonjakan ini terjadi setelah indeks tersebut sehari sebelumnya merosot sekitar 12%, mencerminkan volatilitas ekstrem yang terjadi sepanjang pekan ini.

Lee meminta para pejabat untuk mengelola program stabilisasi pasar tersebut secara tepat dan cepat guna mencegah gangguan di pasar uang. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan intervensi langsung untuk menopang indeks saham.

“Kami tidak mendukung indeks ekuitas secara langsung. Dana ini digunakan untuk mencegah abnormalitas sementara di pasar, bukan untuk memaksa penyesuaian harga,” ujar Lee, dikutip Bloomberg, Kamis (5/5/2026).

Program stabilisasi pasar tersebut pertama kali digunakan pada 2022 saat Korea Selatan menghadapi krisis utang yang dipicu proyek pengembangan Legoland. Skema tersebut mencakup dana stabilisasi pasar kredit untuk mendukung obligasi korporasi serta dukungan pembiayaan proyek properti guna memastikan proses penyesuaian berjalan lebih mulus.

Dalam kondisi normal, dana tersebut tetap tersedia sebagai mekanisme penyangga, tetapi pemerintah dapat memperbesar kapasitasnya jika tekanan pasar meningkat.

Ketua Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan Lee Eog-weon mengatakan pemerintah siap meningkatkan ukuran dana tersebut apabila diperlukan.

Otoritas sebelumnya juga telah berulang kali merujuk dana stabilisasi tersebut sebagai bantalan pasar setelah saham domestik mencatat kerugian besar dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, nilai tukar won sempat melemah ke level yang terakhir terlihat pada masa krisis keuangan global.

Meski demikian, Presiden Lee menilai pasar saham Korea Selatan kini mulai bergerak menuju proses normalisasi.

“Ini tentang mereformasi sistem ekonomi secara tepat dan menghilangkan ketidakadilan di pasar. Fakta bahwa pasar saham Korea undervalued sudah diketahui, dan saat ini sedang melalui proses normalisasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) akan tetap menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR) di bawah 90% menyusul penarikan dana pemerintah yang berasal dari Saldo Lebih Anggaran (SAL) senilai Rp23 triliun pada 15 Desember 2025 lalu.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai sekaligus mempersiapkan dukungan pembiayaan bagi berbagai program pemerintah selanjutnya.

“Menjaga LDR di bawah 90% penting agar BNI memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk mendukung program-program pemerintah ke depan,” kata Direktur Utama BNI (BBNI) Putrama di Komisi VI DPR, Senin (26/1/2026).

Meski terjadi penarikan dana, Putrama menegaskan bahwa BNI tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Dari penempatan dana SAL, BNI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp88 triliun ke sektor riil.

Putrama menjelaskan, penempatan dana SAL oleh pemerintah dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Menteri Keuangan menempatkan dana sebesar Rp55 triliun di BNI.

Selanjutnya, pada Desember 2025, pemerintah kembali menempatkan dana SAL sebesar Rp25 triliun sehingga total penempatan mencapai Rp80 triliun.

“Pada tahap kedua, pemerintah menarik kembali dana SAL tersebut pada 15 Desember 2025 sebesar Rp23 triliun dan dana itu sudah kembali ke Bank Indonesia,” ujar Putrama.

Purbaya Tarik Duit Rp75 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah akhir tahun.

Purbaya menjamin langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

"Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Purbaya merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun.

Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif. Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi.

"Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan sinergi dengan otoritas moneter kian solid. Dia menyebut Bank Indonesia (BI) dalam dua pekan terakhir telah mendukung penuh arah kebijakan fiskal ini.

"Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengungkap komitmennya pembangunan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Program 3 Juta Rumah.

Direktur Consumer Banking BBTN, Hirwandi Gafar menyebut salah satu upayanya yakni dengan melakukan dukungan pembiayaan baik bagi sisi suplai maupun sisi demand.

"Bank BTN memiliki peran sentral dalam membantu Pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebagai kontributor utama dalam penyediaan pembiayaan pada sisi demand serta supply," jelasnya dalam acara Bisnis Indonesia 40 Group (BIG) Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Mengacu paparan yang disampaikan, terdapat tiga program yang dijalankan untuk mendukung sisi suplai.

Pertama, Kredit Program Perumahan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu atau perseorangan. Di mana, bentuknya berupa kredit investasi dan atau kredit modal kerja dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Kedua, kredit konstruksi yang diberikan kepada pengembang dalam rangka menyediakan kawasan atau hunian baik untuk rumah subsidi maupun rumah non subsidi.

Ketiga, kredit pembelian lahan yang diberikan kepada pengembang dalam rangka pembelian lahan yang bertujuan untuk menyediakan kawasan atau hunian baik rumah subsidi.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pendanaan sisi demand beberapa program yang digulirkan yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), KPR Subsidi, Kredit Agunan Rumah, hingga Kredit Bangun Rumah.

Lebih lanjut, dalam menjawab tantangan pembiayaan perumahan ke depan, BBTN juga berkomitmen untuk turut serta menyuntik permodalan khususnya untuk renovasi sejumlah rumah tak layak huni (RTLH).

"Terkait dengan program 3 juta rumah tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa program 3 juta rumah itu tidak hanya untuk penyediaan rumah baru tapi juga termasuk renovasi rumah bahkan yang besar itu adalah dari sisi renovasi terhadap rumah yang tidak layak," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG), terus memperkuat perannya dalam mendukung penugasan pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Askrindo berkomitmen meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan 26 bank penyalur KUR. Askrindo juga memperkuat kapasitas usaha UMKM melalui program pemberdayaan atau pendampingan yang berkelanjutan.

Sejak tahun 2007 hingga September 2025, Askrindo telah mencatat akumulasi volume pertanggungan KUR mencapai Rp 1.096 triliun, dengan melibatkan 35,8 juta debitur UMKM dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, mengatakan, Askrindo tidak hanya hadir sebagai Perusahaan asuransi dan lembaga penjamin, tetapi juga mitra pertumbuhan bagi UMKM. “Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan Askrindo dalam mendorong inklusi keuangan serta memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi sektor UMKM,” ujar Fankar.

Fankar menambahkan, melalui penjaminan KUR, Askrindo berupaya memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bertahan dan berkembang. Dalam periode yang sama, posisi keuangan KUR Askrindo juga menunjukkan performa positif. Hingga September 2025, total aset tercatat sebesar Rp 15,4 triliun, dengan ekuitas Rp 14 triliun, outstanding pertanggungan Rp 99,5 triliun, serta gearing ratio mencapai 7,09 kali.

“Kinerja ini mencerminkan kapasitas Askrindo yang kuat dalam mendukung keberlanjutan program KUR secara nasional,” jelasnya.

Program KUR terbukti memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil analisis data dari IFG Progress, kabupaten yang memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan utama menunjukkan pertumbuhan PDB per kapita lebih tinggi, yakni mencapai 7,2% untuk penerima KUR pertama, 5,7% untuk penerima berulang, dan 8,5% bagi wilayah yang memanfaatkan KUR serta kredit komersial. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan yang tepat sasaran dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Data BPS menunjukkan ekonomi triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan III 2025 ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat. Ekspor tumbuh sebesar 9,91% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,49% (yoy) didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Investasi tumbuh sebesar 5,04% (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tetap tumbuh positif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian UMKM tengah menyiapkan pendampingan bagi pelaku usaha yang sebelumnya menjual pakaian bekas impor untuk beralih ke produk lokal.

"Pada saat transisi ini kami diminta untuk mendampingi. Bahwa memang penggantian substitusi dari barang pakaian bekas impor menjadi barang lokal salah satu pilihan," ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, saat konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jumat (7/11/2025).

Ia mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan lebih dari 150 brand lokal yang siap menjadi alternatif pemasok.

Temmy menjelaskan, peralihan tersebut diharapkan tak hanya mendorong penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan brand sendiri.

Pemerintah akan bertemu dengan asosiasi untuk membicarakan kesiapan brand lokal untuk memberikan dukungan bagi pelaku usaha.

"Hari Senin kita akan coba ketemu dengan asosiasi untuk membicarakan kesiapan brand lokal untuk men-support mereka. Mungkin kita juga akan bahas skema bisnisnya seperti apa, plus kemungkinan KUR (Kredit Usaha Rakyat) bisa men-support juga untuk pembiayaan teman-teman ini," terangnya.

Menurutnya, peralihan ini memerlukan modal yang lebih besar daripada menjual pakaian bekas impor. Karena itu, dukungan fasilitas pembiayaan menjadi penting agar pelaku usaha tetap bisa menjalankan bisnisnya.

"Modalnya lumayan ya dibandingkan dengan sekarang jualan pakaian bekas impor pasti modalnya lebih tinggi lagi. Tapi yang pasti kami dari Kementerian kami tidak akan membiarkan teman-teman UKM ini tidak memiliki penghasilan," jelas Temmy.

Ia menegaskan, selama rantai pasok yang digunakan legal, pemerintah membuka ruang untuk kolaborasi antara pedagang, platform digital, dan pemasok produk lokal.

"Tadi saya juga sampaikan bahwa kalau teman-teman platform punya channel kepada supplier produk legal. Ya silahkan dihubungkan, selama itu legal diperbolehkan," pungkasnya.