Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan kepastian hukum, hingga dukungan pembiayaan dapat membuka potensi Indonesia menjadi pusat perdagangan karbon regional.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat intervensi kebijakan untuk menutup kesenjangan keekonomian proyek, salah satunya melalui pemberian insentif fiskal.

“Skema seperti insentif pajak dan dukungan pembiayaan dapat meningkatkan kelayakan proyek di mata investor, terutama dalam fase awal pengembangan,” kata Bisman, Minggu (3/5/2026).

Kemudian, dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, menurutnya regulasi tersebut belum cukup kuat untuk menopang pengembangan industri CCUS secara menyeluruh.

Bisman menekankan perlunya regulasi dengan tingkat yang lebih tinggi dan bersifat lintas sektor. Hal tersebut penting guna memberikan kepastian hukum yang definitif bagi pelaku usaha, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi ke sektor ini.

Dia melanjutkan, penguatan kerangka hukum juga dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi komprehensif yang mengatur berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab, perizinan, tata kelola, hingga tata niaga karbon.

Menurutnya, kebutuhan tersebut bahkan dapat diakomodasi dalam bentuk undang-undang, misalnya melalui pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Sebelumnya, laporan United States Energy Association (USEA) bertajuk Indonesia’s CCUS Strategy: Geopolitical Play integrated within Climate Policy, struktur industri Indonesia menjadikan CCUS sangat relevan, terutama karena sektor-sektor yang sulit ditekan emisinya seperti minyak dan gas, semen, serta baja, masih bergantung pada proses bersuhu tinggi dan intensif karbon.

Secara kolektif, industri-industri tersebut menyumbang sekitar 38% dari total ekspor Indonesia, sehingga meningkatkan risiko ekonomi apabila dilakukan strategi penghentian bertahap yang terlalu agresif.

Sektor minyak dan gas tercatat menyumbang US$55,53 miliar atau 21% dari total ekspor, sementara besi dan baja berkontribusi sebesar US$25,8 miliar atau 9,7% dari ekspor. Adapun industri semen sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri, dengan volume hampir 65 juta ton per tahun.

Hal ini tercermin dalam profil emisi Indonesia, di mana sektor energi diproyeksikan menghasilkan 551 juta ton CO2 pada 2030, sementara proses industri menambah 100 juta ton CO2, dengan industri semen menyumbang sekitar 7% hingga 8% dari total emisi CO2 nasional. Industri-industri tersebut diperkirakan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

"Karena itu, CCUS menawarkan jalur yang realistis untuk mendekarbonisasi sektor-sektor tersebut tanpa harus mengurangi peran industrinya," jelas laporan tersebut, dikutip Minggu (3/5/2026).

Laporan USEA juga menambahkan, CCUS bukan hanya sekadar instrumen lingkungan bagi Indonesia, tetapi juga strategi industri dan perdagangan untuk menjaga fondasi ekonomi nasional sembari berupaya mencapai target iklim jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten berportofolio pembangkit energi bersih semakin getol melakukan ekspansi. Bagaimana tidak, penjualan listriknya dapat dijamin oleh PT Perusahaan Negara (Persero) (PLN) melalui kontrak purchasing power agreement (PPA).

Landasan hukumnya tertuang di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari Pembangkit Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

Tak cuma dijamin pembeliannya, PJBL ini juga memiliki kontrak jangka panjang, yaitu maksimal 30 tahun sejak tanggal beroperasi komersial (COD), dan dapat diperpanjang tanpa memperhitungkan biaya investasi awal.

Sementara itu, proyek transisi menuju energi bersih ini juga dijamin dengan komitmen pemerintah yang tertuang di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Dokumen tersebut menargetkan bauran energi baru dan terbarukan pembangkit listrik di Indonesia pada akhir 2034 mencapai 34,3%. Dari sisi demand, pemerintah menghitung rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 5,3% per tahun.

Dalam skenario dasar (RE Base) pemerintah menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi bersih sebesar 27.370 megawatt (MW) pada 2034. Perinciannya, pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) sebesar 11.890 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal (PLTP) 5.157 MW, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 7.143 MW.

Kemudian, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin (PLTB) sebesar 2.208 MW, dan pembangkit listrik energi baru terbarukan (PLT EBT) lainnya sebesar 973 MW. Dalam skenario accelerated renewable energy development (ARED), target kapasitas pembangkit tersebut bisa lebih besar.

Komitmen pemerintah tersebut kemudian direspons oleh para emiten energi bersih yang gencar melakukan ekspansi. Beberapa di antaranya yang terpantau oleh Bisnis.com adalah PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), hingga PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak rakyat untuk memberikan kontribusi terhadap lifting minyak dan gas (migas) nasional.

Tata kelola mengenai sumur minyak rakyat diatur melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas penambangan rakyat berada di bawah regulasi resmi.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga sebesar 80% dari Indonesia Crude Price (ICP). Adapun, harga jual minyak yang sebelumnya hanya 70%.

“Dengan harga beli 80% dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan," kata Bahlil saat meninjau sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

Di beleid tersebut, pemerintah mengatur mulai dari pembinaan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran, hingga kepastian harga jual minyak yang lebih adil bagi penambang. Produksi rakyat kini juga akan tercatat sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadikannya bagian resmi dari perekonomian nasional.

Dia juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas dalam memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada para penambang rakyat, agar kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang berlaku.

Adapun sumur minyak rakyat ini bisa dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terdapat enam daerah yang paling banyak terdapat sumur minyak rakyat, yakni Sumatra Selatan, Jambi, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sementara itu, ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menjelaskan legalisasi sumur minyak rakyat berpotensi memberikan dampak signifikan pada peningkatan produksi minyak nasional.

“Besar atau kecil, sumur minyak rakyat pasti berpengaruh terhadap lifting nasional kita,” katanya.

Dia menyebut legalisasi ini berpotensi membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah. Saat ini produksi minyak nasional mencapai 608.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Hal senada juga dikatakan oleh pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, yang menilai legalisasi ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap energi rakyat. “Ini arah baru dalam tata kelola energi yang lebih adil," katanya.

Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) ITS, Ary Bachtiar Krishna Putra, memandang legalisasi ini sebagai bagian penting dalam pembangunan kemandirian energi di daerah. “Sumur minyak rakyat adalah langkah awal, tetapi kita juga perlu kembangkan inovasi lokal,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) mendukung rencana pemerintah terkait pemberlakuan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) digital yang dilakukan tiap tahun, dari sebelumnya 3 tahun.

Kebijakan RKAB digital ini tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 17/2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar mengatakan selama ini masalah persetujuan RKAB bukan berkenaan dengan tahun pengajuan, melainkan proses yang memakan waktu lama.

"Dalam konteks ini [RKAB digital 1 tahun], saya biasanya mengkritik pemerintah, tapi 1 tahun ini kok saya agak setuju dengan pemerintah," kata Bisman dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Menurut Bisman, selama ini proses mengajukan RKAB minerba memakan waktu yang lama karena pengisian matriks RKAB yang banyak lebih dari 30 matriks, hingga proses verifikasi yang manual.

Dia menyontohkan, dalam skema pengajuan RKAB setiap 3 tahun, prosesnya diperkirakan memakan waktu 3-5 bulan. Artinya, setiap tahunnya pengusaha menghabiskan sepertiga waktu untuk proses administrasi.

"Not efisien, tidak produktif. Kalau seperti dulu ya wajar kalau tiga tahun, tetapi kalau RKAB ini dipandang rutinitas annual, tahunan, yang simple, sederhana dan pasti dalam satu atau dua minggu selesai, tidak masalah, satu tahun cukup, itu juga akan lebih mudah dan selesai," tuturnya.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa masalah utama bukan berkenaan waktu pengajuan, melainkan perbaikan proses mekanisme persetujuan RKAB.

"Taruhlah tiga tahun, tapi kalau enam bulan, tujuh bulan tidak selesai, sama saja. Lebih baik andai kata satu tahun, tapi dua minggu selesai. Jadi faktor kepastian selesainya itu jauh menjadi lebih penting. Digital ini sebenarnya harapannya itu," jelasnya.

Di sisi lain, dia menyebutkan bahwa pengaturan terkait dengan RKAB mestinya diatur melalui payung hukum seperti Undang-undang, bukan sekadar Peraturan Menteri (Permen) yang dapat diubah dengan cepat.

"Aturan pelaksanaan maksudnya, normanya itu harus ada di undang-undang. Padahal di undang-undang sebenarnya tidak menyebutkan tentang RKAB, bahkan juga tidak menyebutkan jangka waktunya. Lalu diatur melalui PP, sekarang diatur lagi melalui Permen, maka potensi berubahnya sangat besar," terangnya.

Sementara itu, jika dalam Undang-undang Minerba ditentukan terkait RKAB, maka kepastian hukum lebih terjamin dan proses perubahan tidak akan mudah.

Di sisi lain, dia juga menyoroti transisi pengajuan RKAB dari manual menjadi digital. Bisman mendukung transformasi tersebut yang dinilai akan lebih efisien.

"Digitalisasi ini adalah maksud baik, saya kira. Bagus banget, karena hari ini tidak digital kan jadul. Cuman sekali lagi, digital ini apa yang mempengaruhi? Satu adalah teknologinya, sistemnya. Sejauh mana teknologi dan sistem itu mampu menunjang dan menopang kemudahan," jelasnya.

Namun, sistem digitalisasi ini juga harus diiringi dengan komitmen dan integritas dari sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu, kita dukung digitalisasi ini dengan penyederhanaan, simplifikasi yang menjamin kepastian. Kepastian syarat, kepastian proses, kepastian waktu selesainya. Nah itu dalam digitalisasi. Kalau ternyata faktor-faktor kepastian itu tidak bisa dijamin, digital yang manual atau digital rasa manual," pungkasnya.

Bisnis.com, MUSI BANYUASIN - Suasana haru bercampur lega terasa di Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di antara deretan rumah yang berdampingan dengan sumur-sumur minyak tradisional, warga tampak semangat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

"Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, sangat terbantukan sekali. Kami kerja mungkin tidak ada rasa takut, rasa was-was dan berasa terlindungi," ujar Joko Mulyono, salah seorang warga Mekar Sari, menggambarkan betapa besar perubahan yang mereka rasakan sejak terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

Aktivitas mereka kini mendapat perhatian dan penataan langsung dari pemerintah melalui peraturan tersebut. Regulasi ini menjadi angin segar bagi ribuan penambang minyak rakyat di Sumatera Selatan. Setelah bertahun-tahun beroperasi dengan berbagai keterbatasan, kini mereka mendapat kepastian dan pendampingan agar bisa bekerja secara aman, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha di sektor energi dengan sistem pembinaan yang tertata dan pengawasan yang lebih baik.

"Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Ga takut lagi kami molot (kerja) nambang. Kalau sudah ada aturan, aman kami, Pak," ungkap Anita Bakti, warga Mekar Sari.

Namun, aturan baru ini tak sekadar menata ulang kegiatan penambangan rakyat. Di dalamnya, pemerintah mengatur secara komprehensif bagaimana kegiatan penambangan rakyat bisa berjalan berkelanjutan. Mulai dari pembinaan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran, hingga kepastian harga jual minyak yang lebih adil bagi penambang.

Produksi rakyat kini juga akan tercatat sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadikannya bagian resmi dari perekonomian nasional.

Langkah ini tak hanya memberi napas baru bagi warga, tapi juga mengubah wajah desa-desa penghasil minyak di Musi Banyuasin. Jika dulu sumur-sumur tradisional di pekarangan rumah dan kebun warga sering kali dikelola tanpa pendampingan teknis, kini menjadi bagian dari sistem tata kelola energi nasional yang lebih aman dan efisien. Sumur-sumur tradisional yang dulu belum tertata kini menjadi simbol kemandirian energi rakyat.

Pemerintah berharap, dengan payung hukum baru ini, potensi energi rakyat bisa terus berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Pembinaan teknis akan diperkuat melalui kerja sama antara Pertamina, Medco, dan pihak terkait lainnya yang beroperasi di wilayah kerja setempat.

Apresiasi atas langkah tersebut datang langsung dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, yang menilai aturan ini sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

"Kita bersama-sama menyambut kehadiran Bapak Menteri ESDM dengan penuh sukacita. Apa yang selama ini menjadi hak masyarakat agar sumber daya alam yang ada di daerah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat dengan prosedur dan aturan yang benar, hari ini menunjukkan titik cerah," ujar Herman.

Ia menambahkan, selama ini banyak warga yang kehilangan nyawa akibat bekerja tanpa pembinaan dan perlindungan.

"Begitu banyak saudara-saudara kita di Muba ini meninggal karena tidak dapat diintervensi penyelamatan untuk pembinaan keselamatannya. Kini dengan aturan baru ini, mereka bisa bekerja dengan tenang, aman, dan bermartabat," ujarnya.

Menurut Herman, aturan yang lahir di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini juga menandai perubahan besar dalam cara negara memandang potensi energi rakyat. Selama puluhan tahun, penambangan minyak skala kecil hanya diatur lewat regulasi sumur tua yang tidak mencakup aktivitas masyarakat. Kini, dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, potensi besar minyak rakyat diakui sebagai bagian dari kekayaan alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Tak hanya pemerintah daerah yang merasakan manfaatnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM memastikan, ke depan, skema pembinaan, perizinan, hingga pembelian hasil minyak rakyat akan terus disempurnakan. Pertamina dan perusahaan mitra di wilayah kerja (WK) setempat akan berperan aktif mendampingi masyarakat dalam hal keselamatan, pengelolaan, dan pemasaran.

Harga jual minyak yang sebelumnya hanya 70 persen dari harga Badan Usaha PT Pertamina (Persero) kini naik menjadi 80 persen, memberi nilai ekonomi yang lebih layak bagi penambang kecil.

Herman berharap agar program ini menjadi awal baru bagi masyarakat Sumatera Selatan.

"Kami harapkan binaannya, Pak Menteri, agar masyarakat ini mendapatkan pekerjaan yang legal bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)nya, bersama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasinya. Ini bukan sekadar tentang minyak, tapi tentang martabat rakyat," ucapnya penuh semangat.