Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan baju impor bekas tidak diperbolehkan beredar di pasar lokal, sementara thrifting dengan baju bekas lokal tetap aman dan tidak dilarang.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, larangan tersebut ditujukan khusus untuk baju impor bekas, sementara baju bekas lokal masih diperbolehkan.

“Ini bukan thrifting, tetapi baju impor bekas. Itu dulu ya. Karena thrifting itu macam-macam modelnya tuh. Kalau thrifting yang baju-baju bekas lokal kan nggak apa-apa. Tapi yang jadi isu kan baju impor bekas. Itu yang nggak boleh,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Maman menambahkan, sebagian besar pelaku pasar sudah menyetujui penggantian barang impor bekas dengan produk lokal.

Meski begitu, hingga saat ini mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dan produsen baju lokal tengah dibahas. Salah satu sistem yang tengah dipertimbangkan adalah pedagang menitipkan barang terlebih dahulu tanpa harus membayar di muka.

“Secara prinsip sebetulnya sebagian besar sudah oke, tinggal mekanisme bentuk kerja sama antara produsen dan pedagang. Tinggal itu aja nih yang lagi dicari,” ujarnya.

Maman menyampaikan saat ini tercatat ada sekitar 1.300 merek yang berpotensi disubstitusi dan pemilihan merek akan diserahkan kepada pedagang.

Maman menambahkan, isu utama terkait dengan substitusi baju impor bekas kini tinggal pada mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dengan produsen baju lokal. Selain itu, beberapa hal teknis seperti ketersediaan ruang di pasar juga masih dibahas untuk memastikan implementasi substitusi berjalan lancar.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang thrifting impor baju bekas tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

Temmy menjelaskan, peralihan thrifting ke produk lokal akan dilakukan bertahap agar pedagang tidak langsung kehilangan penghasilan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek untuk memasok produk eks pedagang thrifting.

“Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Di samping produk lokal, pemerintah juga membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi di Indonesia untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal.

Temmy menegaskan, pemerintah akan menyeimbangkan sisi persediaan dan permintaan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan harga kompetitif produk lokal.

“Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” tuturnya.

Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gede Bage meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan solusi jika mereka dilarang jualan.

Ketua aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gede Bage Dewa Iman Sulaeman, mengatakan mereka telah berjualan selama puluhan tahun.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/12).

"Bapak mohon maaf tolong untuk disampaikan ke Pak Menteri Keuangan maupun Pak Menteri UMKM untuk supaya sekiranya bisa memberikan sebuah kebijakan sementara supaya kami bisa berdagang dengan tenang dan untuk supaya kami bisa melanjutkan kembali berdagang dalam bentuk apapun kalau memang itu sudah barang tentu harus dibekukan atau dilarang dan tidak mungkin akan masuk lagi ke Indonesia," ujar Dewa.

"Yang saya khawatirkan adalah masyarakat kami sebagai pedagang eceran bagaimana nasib masyarakat kami selanjutnya ketika itu diberhentikan," sambungnya.

Dewa juga meminta pemerintah untuk tidak dulu melarang mereka berjualan baju bekas impor hingga stok mereka habis. Setelah stok habis, pemerintah bisa mencari solusi atas polemik baju impor ilegal.Terlebih, saat ini, pedagang baju impor bekas di Pasar Gede Bage, Bandung, mencapai 1.080 pedagang.

"Harapannya adalah, ini yang sudah terjadi suda ada penyitaan oke lah itu sudah disita, ini yang sudah ada di pangsa pasar kami tolong dihabiskan dulu sembari kita mencari solusi yang terbaik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) mengusulkan pakaian bekas impor bisa dijual secara legal.

Ketua APPBI WR Rahasdikin mengusulkan agar produk itu dikenakan pajak saja sebesar 7,5 persen - 10 persen.

"Karena beberapa statement dari Pak Purbaya terakhir di rapat Komisi XI, Pak Purbaya mengupayakan di tahun depan ini ada pajak untuk negara dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan 3.600 ton baju impor bekas masuk ke Indonesia sepanjang 2024.

Ia mengatakan jumlah baju impor bekas yang masuk RI bertambah tiap tahunnya. Pada 2021, baju impor bekas yang masuk Indonesia hanya 7 ton. Pada 2022, yang masuk Indonesia mencapai 12 ton.

"(Pada) 2023 yang masuk Indonesia masih sama 12 ton, 2024 baju impor bekas yang masuk Indonesia 3.600 ton," katanya dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (1/12).

Sementara itu, sejak Januari hingga Agustus 2025, baju impor yang masuk RI sudah mencapai 1.800 ton.

Tak hanya baju impor bekas, pasar domestik juga dibanjiri produk impor tanpa merek yang kemudian diberikan cap di Indonesia atau yang dikenal dengan white label. Ia mengatakan white label sangat sulit dilacak.

Maman mengatakan selama produk itu masuk membanjiri pasar domestik, UMKM Indonesia akan kalah saing meski diberikan pembiayaan besar atau pelatihan yang hebat.

"Selama lapangannya belum bisa disterilisasi, enggak akan mungkin UMKM akan bisa survive," kata Maman.

Maman mengatakan produk impor yang masuk Indonesia beragam, bahkan ada batik dari China. Ada juga jam tangan yang diimpor dari China tapi diberi label Indonesia.

"Barang-barang China produknya masuk Indonesia enggak perlu lewat sertifikasi perizinan segala macam, seakan-akan barang dari luar itu udah pasti maha benar dengan segala firmannya," ujar Maman.

Di sisi lain, produk UMKM lokal harus bersaing dengan melewati berbagai prosedur perizinan.

"Kalau barang Indonesia, UMKM lokal, harus lewati ngurusin sertifikat halal, terus SNI (Standar Nasional Indonesia), (izin) BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), dan lain sebagainya," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.

Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.

“Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.

Dia lantas mencontohkan bahwa di Blok III Pasar Senen, pedagang pakaian impor bekas terpusat di lantai 2, sedangkan pedagang atau UMKM pakaian lokal berada di lantai 1 bersama usaha lain yang berkaitan.

Situasi serupa, jelas Adian, juga berjalan di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya, pedagang pakaian lokal dan pakaian bekas impor justru menopang keberlanjutan ekosistem pasar yang mencakup usaha terkait pakaian, seperti penjahit hingga jasa pencucian.

Oleh karenanya, Adian meminta pemerintah mempertimbangkan secara saksama faktor ini agar geliat perdagangan pakaian di pasar tak surut.

“Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting. Menurutnya, pedagang meminta agar pemerintah melonggarkan larangan impor balpres pakaian bekas dengan penerapan kuota.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

“Kita belum masuk ke situ [penerapan kuota impor]. Cuma ini ada aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terangnya.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membeberkan skema 1.300 merek lokal menggantikan baju impor bekas di Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan 1.300 merek tersebut akan menjalin skema business to business (B2B) dengan pedagang.

Pedagang, kata Temmy, bisa menjadi reseller atau distributor dari produk-produk tersebut.

"Kita menyiapkan 1.300 brand untuk dipilih oleh para penjual, pedagang pakaian bekas di Senen maupun di Gedebage dan lain-lain. Tinggal mereka nanti B2B dengan para pemilik brand itu," ujar Temmy ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (18/11).

Rencananya, Temmy akan bertemu dengan pedagang baju impor bekas untuk membahas skema tersebut. Produk lokal itu nantinya akan dijual per paket seperti baju impor bekas yang dibeli pedagang per balpres.

"Satu bal itu berapa rata-rata? Biasanya macam-macam ya. Ada yang paketnya yang tipe A, tipe B, tipe C ya. Itu ada antara Rp5 juta, Rp3 juta, Rp2 jutaan. Sekarang kita ingin juga teman-teman brand lokal ini juga mau bikin paket yang seperti itu," katanya.

Temmy mengatakan 1.300 merek lokal tersebut akan dikurasi yang skala bisnis cocok dengan pedagang.

Para pedagang tidak akan dipaksa jika paket bisnisnya terlalu mahal. Pasalnya, pemerintah ingin skema yang diterapkan menguntungkan bagi pedagang.

"Kita harus lihat dong pangsa pasar mereka siapa dan biasanya mereka berjualan apa," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal menindak tegas para pelaku impor bal pakaian bekas atau balpres. Ke depannya, pelaku impor ilegal ini tidak hanya dijatuhi hukuman penjara, tapi juga dikenakan denda.

Ia menjelaskan, selama ini penindakan balpres hanya dengan pemusnahan barang dan hukuman penjara bagi pelaku.

Menurut Purbaya, langkah ini merugikan negara, sebab selain mengganggu industri lokal dan berisiko kesehatan, negara juga harus mengeluarkan biaya untuk pemusnahan barang.

"Saya juga baru tau istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas, rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara. Saya enggak dapet duit, (karena) enggak didenda," ucapnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Jadi saya rugi. Cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," imbuh dia.

Maka dari itu, Purbaya akan membuat aturan baru yang membuat para pelaku impor balpres turut dikenai denda. Ia mengaku sudah mengantongi identitas para pemain impor pakaian bekas ini dan akan segera menindaknya.

"Jadi kita entar ubah di mana kita bisa denda orang itu. Kita udah tahu pemain-pemainnya siapa aja. Kalau ada yang pernah balpres, saya akan blacklist, enggak (bisa) beli impor orang-orang lagi," tegas Purbaya.

Adapun berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, sepanjang 2024 hingga Agustus 2025, sudah dilakukan penindakan balpres ilegal sebanyak 2.584 kali dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan perkiraan nilai barang mencapai Rp 49,44 miliar.

Sebelumnya, Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama pernah mengungkapkan bahwa balpres berisikan barang-barang bekas yang masuk ke Indonesia diselundupkan melalui negara tetangga, paling sering lewat Malaysia.

Menurut dia, penyelundupan balpres sering kali memanfaatkan kondisi geografis Indonesia dan Malaysia yang berdekatan, baik itu di perbatasan Kalimantan maupun jalur pelayaran Selat Malaka.

"Seperti kita ketahui bahwa yang di Kalimantan itu kan berbatasan dengan Malaysia, kemudian di perbatasan Selat Malaka juga dengan Malaysia. Mayoritas kalau dilihat dari frekuensi yang masuk ke wilayah Indonesia itu, ya berdasarkan dari Malaysia," ujar Djaka Budhi dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

"Hampir seluruh balpres masuk itu selalu melalui dari Malaysia, dan kadangkala ada juga yang dari negara-negara tetangga lainnya," tambahnya.