#30 tag 24jam
Menteri UMKM Maman: Baju Impor Bekas Dilarang, Thrifting Lokal Tetap Aman
Isu utama terkait dengan substitusi baju impor bekas kini tinggal pada mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dengan produsen baju lokal. [418] url asal
#baju-impor-bekas #thrifting #baju-bekas #umkm #menteri-umkm #pedagang-baju-bekas #impor-baju-bekas #baju-lokal #pedagang-baju-lokal
(Bisnis.Com - Ekonomi) 27/12/25 19:24
v/86170/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan baju impor bekas tidak diperbolehkan beredar di pasar lokal, sementara thrifting dengan baju bekas lokal tetap aman dan tidak dilarang.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, larangan tersebut ditujukan khusus untuk baju impor bekas, sementara baju bekas lokal masih diperbolehkan.
“Ini bukan thrifting, tetapi baju impor bekas. Itu dulu ya. Karena thrifting itu macam-macam modelnya tuh. Kalau thrifting yang baju-baju bekas lokal kan nggak apa-apa. Tapi yang jadi isu kan baju impor bekas. Itu yang nggak boleh,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).
Maman menambahkan, sebagian besar pelaku pasar sudah menyetujui penggantian barang impor bekas dengan produk lokal.
Meski begitu, hingga saat ini mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dan produsen baju lokal tengah dibahas. Salah satu sistem yang tengah dipertimbangkan adalah pedagang menitipkan barang terlebih dahulu tanpa harus membayar di muka.
“Secara prinsip sebetulnya sebagian besar sudah oke, tinggal mekanisme bentuk kerja sama antara produsen dan pedagang. Tinggal itu aja nih yang lagi dicari,” ujarnya.
Maman menyampaikan saat ini tercatat ada sekitar 1.300 merek yang berpotensi disubstitusi dan pemilihan merek akan diserahkan kepada pedagang.
Maman menambahkan, isu utama terkait dengan substitusi baju impor bekas kini tinggal pada mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dengan produsen baju lokal. Selain itu, beberapa hal teknis seperti ketersediaan ruang di pasar juga masih dibahas untuk memastikan implementasi substitusi berjalan lancar.
Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang thrifting impor baju bekas tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.
Temmy menjelaskan, peralihan thrifting ke produk lokal akan dilakukan bertahap agar pedagang tidak langsung kehilangan penghasilan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek untuk memasok produk eks pedagang thrifting.
“Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).
Di samping produk lokal, pemerintah juga membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi di Indonesia untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal.
Temmy menegaskan, pemerintah akan menyeimbangkan sisi persediaan dan permintaan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan harga kompetitif produk lokal.
“Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” tuturnya.
Adian Napitupulu: Negara Pernah Ambil Pajak dari Baju Impor Bekas
Adian Napitupulu ungkap pemerintah pernah kenakan pajak 35% pada baju impor bekas, kini ilegal. Ia minta pemerintah kaji ulang larangan demi ekosistem pasar. [354] url asal
#pajak-baju-impor #baju-impor-bekas #thrifting-ilegal #pmk-132-2015 #pmk-6-2017 #pajak-barang-impor #pedagang-baju-bekas #pasar-senen-thrifting #ekosistem-pasar-pakaian #larangan-impor-pakaian #kuota-i
(Bisnis.Com - Ekonomi) 30/11/25 19:12
v/55715/
Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.
Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.
“Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).
Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.
Dia lantas mencontohkan bahwa di Blok III Pasar Senen, pedagang pakaian impor bekas terpusat di lantai 2, sedangkan pedagang atau UMKM pakaian lokal berada di lantai 1 bersama usaha lain yang berkaitan.
Situasi serupa, jelas Adian, juga berjalan di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya, pedagang pakaian lokal dan pakaian bekas impor justru menopang keberlanjutan ekosistem pasar yang mencakup usaha terkait pakaian, seperti penjahit hingga jasa pencucian.
Oleh karenanya, Adian meminta pemerintah mempertimbangkan secara saksama faktor ini agar geliat perdagangan pakaian di pasar tak surut.
“Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting. Menurutnya, pedagang meminta agar pemerintah melonggarkan larangan impor balpres pakaian bekas dengan penerapan kuota.
“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.
Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.
“Kita belum masuk ke situ [penerapan kuota impor]. Cuma ini ada aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terangnya.
Purbaya Tegaskan Bisnis Thrifting Tetap Ilegal Meski Pedagang Baju Bekas Siap Bayar Pajak
Purbaya menegaskan inti masalah bisnis thrifting bukan pada kepatuhan pajak, melainkan pada status barang itu sendiri yang jelas-jelas ilegal. [237] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #menkeu #menteri-keuangan #thrifting #baju-bekas #pedagang-baju-bekas #pajak
(IDX-Channel - Economics) 21/11/25 12:56
v/45613/
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas terhadap permintaan pedagang baju bekas impor (thrifting) yang ingin agar bisnisnya dilegalkan, salah satunya dengan bersedia membayar pajak.
Bendahara Negara itu menyatakan pihaknya tidak akan memedulikan pembayaran pajak dalam bisnis thrifting. Sebab, fokusnya pada penindakan terhadap barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
Purbaya menegaskan inti masalahnya bukan pada kepatuhan pajak, melainkan pada status barang itu sendiri yang jelas-jelas ilegal.
"Tanggapan saya, saya enggak perlu dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia, saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (20/11/2025).
Menurut Purbaya, kesediaan pedagang membayar pajak tidak akan mengubah status ilegal barang impor tersebut.
"Jadi enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal!" tegas Purbaya.
Bendahara Negara ini juga memberikan analogi untuk memperjelas pandangannya. "Menurut Anda, kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah barang itu jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu. Jadi itu utamanya," tambahnya.
Sebelumnya, permintaan untuk legalisasi ini disuarakan oleh pedagang thrifting di Pasar Senen, Rifai Silalahi yang mengaku tidak keberatan jika harus membayar pajak. Rifai menyampaikan permohonan ini saat mengadukan nasib pedagang kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR.
"Kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini, sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak," kata Rifai, Rabu (19/11/2025).
(Febrina Ratna Iskana)
Kemendag cari solusi untuk pedagang "thrifting" ilegal
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) untuk mencari solusi terkait ... [311] url asal
#mendag #pedagang-baju-bekas #baju-bekas-ilegal #thrifting-ilegal #thrifting #budi-santoso
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) untuk mencari solusi terkait nasib pedagang pakaian bekas asal impor atau thrifting ilegal di Pasar Senen, Jakarta.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya selalu mendukung rencana pemerintah untuk menjadikan pedagang pakaian impor bekas sebagai penjual produk-produk lokal.
"Disuruh jualan, kemarin kalau nggak salah jualan produk lokal. Nanti coba saya, (katanya) Pak Maman (Menteri UMKM Maman Abdurrahman) mau main ke kantor, nanti ngobrol-ngobrol deh. Saya belum tahu solusinya," ujar Budi di Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuan mendatang, kata Budi, Kemendag akan bersinergi dengan KemenUMKM untuk meningkatkan potensi ekspor dari para pelaku usaha.
Kemendag siap membantu pelaku UMKM untuk bisa ekspor melalui kegiatan penjajakan bisnis (business matching). Program tersebut, akan membantu pelaku usaha untuk bertemu dengan para calon pembeli dari luar negeri.
"Kan memang kita terus bersinergi. Saya dulu juga bilang ke Pak Maman, 'Pak UMKM yang siap ekspor misalnya kasih ke saya Pak, biar saya bantu'. Biar saya bantu untuk carikan buyer dan segala macam," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan pembaruan citra atau rebranding terhadap sejumlah pasar, yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan pakaian bekas, seperti Pasar Senen, Jakarta, dan Pasar Gedebage, Bandung.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pihaknya menggandeng asosiasi jenama lokal untuk memastikan keberlanjutan usaha para pedagang yang dulunya menjual pakaian bekas asal impor.
"Kita akan me-rebranding bahwa Senen adalah satu pusatnya brand lokal kita dan juga dengan daerah lain seperti itu," ujar Temmy di Jakarta, Jumat.
Langkah tersebut merupakan salah satu cara pemerintah agar para pedagang menggantungkan hidup dari penjualan pakaian impor bekas tidak kehilangan mata pencaharian.
Kementerian UMKM pun menyiapkan skema transisi dengan menggandeng lebih dari 150 jenama lokal untuk memasok produk ke para pedagang.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)