Produsen pupuk dan petani di Jerman menghadapi tekanan berat akibat dampak perang Iran yang memicu lonjakan harga energi serta gangguan pasokan global.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah mengguncang rantai pasok pupuk dunia. Jalur tersebut selama ini dilalui sekitar sepertiga distribusi pupuk global, sehingga gangguan yang terjadi memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, terutama di Afrika dan Asia Selatan.

"Penutupan Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur laut masih bisa runtuh seperti dulu," kata juru bicara perusahaan pupuk SKW, Christopher Profitlich, melansir AFP, Minggu (3/5).

SKW, produsen urea terbesar di Jerman, kini mengoperasikan pabriknya secara penuh untuk menutup kekurangan pasokan global. Perusahaan yang berbasis di Wittenberg itu memperkirakan pendapatan dapat meningkat 10 hingga 20 persen tahun ini, meski tetap dibayangi ketidakpastian pasar.

Namun, lonjakan biaya energi menjadi tantangan utama. Sekitar 80 persen produksi SKW bergantung pada gas, yang harganya telah melonjak dua kali lipat sejak konflik pecah pada akhir Februari.

CEO SKW Carsten Franzke menegaskan perusahaannya bukan mengambil keuntungan dari situasi perang.

"Kami bukan pihak yang mengambil keuntungan dari perang. Kemungkinan kami hanya akan mencapai titik impas karena biaya energi yang sangat tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan, kenaikan biaya produksi memang dapat diteruskan ke konsumen. Namun, beban tersebut sulit ditanggung oleh petani sebagai pengguna akhir.

"Masalahnya, pelanggan kami yaitu petani, belum tentu bisa meneruskan biaya itu," kata Franzke.

Di sisi lain, petani Jerman mulai merasakan dampak langsung dari krisis tersebut. Salah satunya Gerhard Geywitz, petani di Baden-Wuerttemberg, yang mengaku harga pupuk telah melonjak hingga 50 persen sejak perang dimulai.

Ia menyebut harga komoditas pertanian global yang relatif stagnan membuatnya harus menanggung kenaikan biaya sendiri.

"Jika perang berlanjut, saya khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk tahun depan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia memilih menimbun stok pupuk sebelum harga melonjak lebih tinggi.

"Asosiasi Produsen Pupuk Jerman (BVDM) juga memperingatkan bahwa ketergantungan pada pasar global dapat menjadi risiko besar bagi ketahanan pangan Eropa," demikian pernyataan BVDM.

"Tanpa produsen lokal dan pertanian yang kompetitif, ketahanan pangan di Eropa akan terancam serius," lanjutnya.

Krisis ini turut menghidupkan kembali kekhawatiran terkait daya saing industri Eropa yang dinilai kalah dibandingkan negara lain, terutama dalam hal biaya energi dan standar lingkungan.

Sejumlah pelaku industri pun mendesak Uni Eropa untuk meninjau ulang kebijakan perdagangan karbon guna meringankan beban sektor industri. Komisi Eropa menyatakan tengah mengkaji isu tersebut.

Negara-negara Asia dilaporkan mulai beralih ke batu bara untuk menjaga pasokan energi dan menekan biaya di tengah terganggunya pengiriman gas alam cair (LNG) akibat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Reuters pada Kamis (19/3) memberitakan perusahaan utilitas di Asia meningkatkan penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara seiring melonjaknya harga LNG dan terhambatnya distribusi melalui Selat Hormuz.

Harga LNG spot di Asia bahkan dilaporkan melonjak dua kali lipat ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini dipicu hampir terhentinya pengiriman melalui Selat Hormuz, serta penghentian ekspor oleh Qatar sebagai eksportir LNG terbesar kedua di dunia.

Sejumlah negara di Asia Selatan, seperti Bangladesh hingga Pakistan, mulai meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara untuk mengatasi krisis pasokan.

Bangladesh tercatat meningkatkan pembangkit listrik berbahan batu bara serta impor listrik berbasis batu bara sepanjang Maret, menurut data pemerintah setempat.

Sedangkan Pakistan berencana meningkatkan penggunaan sumber energi domestik, termasuk batu bara lokal, guna mengurangi ketergantungan pada LNG yang harganya semakin mahal dan tidak stabil.

"Dengan berkurangnya pembangkit berbasis LNG, pembangkit berbahan batu bara domestik dapat meningkatkan produksi, terutama di luar jam puncak," kata Menteri Energi Pakistan Awais Leghari.

Analis memperkirakan gangguan pasokan akibat perang akan menekan permintaan LNG di Asia dalam jangka pendek.

Selama hampir satu dekade terakhir, porsi gas alam dalam pembangkit listrik di Asia memang terus menurun, seiring meningkatnya penggunaan energi terbarukan.

Namun, lonjakan harga LNG akibat konflik dinilai akan semakin mempercepat penurunan permintaan tersebut.

Konsultan energi Wood Mackenzie memperkirakan pertumbuhan permintaan LNG Asia pada 2026 akan turun signifikan. Proyeksi impor bahkan dipangkas menjadi sekitar 5 juta metrik ton dari sebelumnya 12,4 juta ton, dengan asumsi gangguan pasokan berlangsung selama dua bulan.

Lonjakan harga LNG juga berpotensi membebani negara-negara berkembang di Asia, terutama yang bergantung pada impor energi.

Ketua Summit Group Bangladesh, Aziz Khan, menyebut kenaikan harga energi sulit dibebankan ke masyarakat.

"Anda sedang menghancurkan tulang punggung ekonomi negara-negara miskin," ujarnya.

Selain itu, laporan Global Energy Monitor menyebut proyek infrastruktur LNG senilai US$107 miliar di Asia Selatan berisiko tertunda atau dibatalkan akibat tingginya biaya dan keterbatasan jaringan distribusi.

Harga batu bara global juga mengalami kenaikan, dengan patokan utama Asia naik sekitar 13 persen bulan ini. Namun, kenaikan tersebut masih lebih rendah dibanding lonjakan harga LNG.

Meski demikian, impor batu bara diperkirakan tetap terbatas dalam jangka pendek. Negara-negara besar, seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan masih mengandalkan stok yang cukup serta kontrak jangka panjang.

Di sisi lain, krisis ini justru memperkuat argumen untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan.

Analis dari lembaga energi IEEFA, Sam Reynolds, menilai ketergantungan pada bahan bakar fosil impor semakin berisiko di tengah gejolak geopolitik.

"Guncangan terbaru kembali membuktikan risiko ketergantungan pada energi fosil impor dan membuka peluang lebih besar bagi energi terbarukan," ujarnya.

Konflik di Timur Tengah kini tidak hanya berdampak pada geopolitik, tetapi juga mulai menggeser peta energi global, terutama di kawasan Asia yang menjadi salah satu konsumen energi terbesar dunia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memangkas tarif impor Bangladesh menjadi 19 persen. Hal itu dilakukan usai kedua negara resmi mengumumkan kesepakatan kerangka kerja berupa Perjanjian Perdagangan Timbal Balik.

Perjanjian untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral tersebut disepakati pada Senin (9/2).

Kesepakatan itu berlandaskan perjanjian pada US - Bangladesh Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) yang disepakati pada 2013.

Melansir laman resmi Gedung Putih, kesepakatan antara AS dan Bangladesh bertujuan untuk memperdalam integrasi pasar dan mendorong pertumbuhan inklusif. Nantinya, perjanjian memberikan akses kepada eksportir AS dan Bangladesh ke pasar masing-masing.

"AS akan mengurangi tarif impor sebagaimana ditetapkan dalam dalam Peraturan Eksekutif 14257 tanggal 2 April 2025, menjadi 19 persen untuk barang-barang asal Bangladesh," jelas keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Rabu (11/2).

Selanjutnya, AS akan mengidentifikasi produk-produk dari daftar yang tercantum dalam Lampiran III (Potensi Penyesuaian Tarif untuk Mitra yang Selaras), pada peraturan Eksekutif 14346 tanggal 5 September 2025 (Mengubah Cakupan Tarif Impor dan Menetapkan Prosedur untuk Menerapkan Perjanjian Perdagangan dan Keamanan) untuk menerima tarif timbal balik nol persen.

AS berkomitmen untuk menetapkan mekanisme impor barang-barang tekstil dan pakaian tertentu dari Bangladesh dengan tarif nol persen. Mekanisme tersebut akan menetapkan volume impor pakaian dan tekstil dari Bangladesh yang bisa masuk ke AS dengan tarif yang dipangkas. Namun, volume tersebut akan ditentukan dengan kuantitas ekspor tekstil.

Kedua negara juga berkomitmen untuk mengatasi hambatan non-tarif Bangladesh yang memengaruhi perdagangan dan investasi bilateral di bidang prioritas. Itu termasuk menerima produksi kendaraan yang dibangun sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor Federal AS.

Selain itu, menerima sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan AS dan farmasi, hingga menghapus pembatasan impor atau persyaratan perizinan pada barang-barang hasil remanufaktur AS atau bagian-bagiannya.

Bangladesh juga mengizinkan untuk transfer data bebas melintasi perbatasan, mendukung adopsi moratorium permanen untuk bea cukai pada transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Negara di Asia Selatan itu juga mengikuti proses berbasis sains dan risiko yang memungkinkan negara untuk impor makanan dan barang pertanian AS yang aman.

Selain itu, disepakati juga penghapusan hambatan di pasar asuransi, mendigitalisasi prosedur bea cukai, hingga mengadopsi dan menerapkan praktik regulasi yang baik.

Di samping itu, Bangladesh juga berkomitmen melindungi hak-hak buruh yang diakui secara global. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadopsi dan melarang impor barang yang diproduksi oleh pekerja paksa. Bangladesh juga akan mengubah undang-undang ketenagakerjaannya, untuk memastikan bahwa hak pekerja atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dipenuhi. Begitu juga dengan memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan.

Ke depan, AS dan Bangladesh berkomitmen untuk memperkuat keselarasan ekonomi dan keamanan nasional, dengan meningkatkan rantai pasokan dan inovasi. Kedua negara akan memerangi aktifitas penyelewengan bea masuk, bekerja sama mengendalikan ekspor, serta berbagi informasi investasi masuk di wilayah masing-masing.

AS juga berencana mempertimbangkan dukungan pembiayaan investasi di sektor-sektor penting Bangladesh. Hal itu bekerja sama dengan mitra sektor swasta AS.

Di sisi lain, AS dan Bangladesh mencatat kesepakatan komersial baru-baru ini dan mendatang di bidang pertanian energi dan teknologi. Beberapa diantaranya seperti pengadaan pesawat terbang, pembelian produk pertanian AS senilai US$3,5 miliar, termasuk gandum, kedelai, kapas dan jagung. Ada juga pembelian produk energi dengan nilai kisaran US$15 miliar selama 15 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat virus Nipah tidak menyebar luas secara global, tetapi kerap memicu wabah lokal di Asia Selatan, terutama di Bangladesh dan India.

Sejak awal hingga pertengahan 2025, Bangladesh melaporkan empat kasus fatal Nipah di beberapa distrik yang tidak saling berkaitan. Secara kumulatif, sejak 2001 hingga 2025 tercatat lebih dari 347 kasus dengan tingkat kematian mencapai sekitar 71,7 persen.

Di India, khususnya wilayah Kerala, virus Nipah juga muncul berulang dalam beberapa tahun terakhir. Laporan kasus sporadis sepanjang 2018–2025 menunjukkan virus ini masih menjadi ancaman kesehatan lokal.

Otoritas kesehatan India juga melaporkan temuan kasus baru di Bengal Barat pada awal 2026. Meski jumlah kasus terbatas dalam klaster kecil, respons cepat langsung dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Menanggapi virus Nipah di negara tetangga, BRIN menekankan pentingnya pemahaman ilmiah agar potensi resikonya dapat diwaspadai sejak dini.

Peneliti Ahli Utama Virologi sekaligus Kepala Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Invoasi Nasional (BRIN), Niluh Putu Indi Dharmayanti menyebut Nipah virus merupakan penyakit zoonotik dengan dampak serius.

“Virus ini memiliki tingkat kematian tinggi dan berpotensi menimbulkan wabah jika tidak diantisipasi,” ujar Niluh Putu Indi Dharmayanti, Peneliti Ahli Utama Virologi BRIN, dikutip dalam pernyataan resmi, Jumat (30/1/2026).

Meski hingga kini belum ditemukan kasus Nipah pada manusia di Indonesia, Indi menegaskan virus ini telah bersirkulasi di alam. Hal tersebut dibuktikan melalui sejumlah riset pada satwa liar.

Dia menjelaskan Nipah pertama kali teridentifikasi pada wabah di Malaysia pada 1998 dan terus muncul di berbagai negara Asia Selatan dan Asia Tenggara.

“Dampaknya tidak hanya pada kesehatan manusia, tetapi juga kesehatan hewan serta aspek sosial dan ekonomi,” katanya.

Nipah termasuk dalam genus Henipavirus dengan reservoir alami berupa kelelawar buah dari famili Pteropodidae. Kelelawar ini dapat membawa virus tanpa gejala, namun berisiko menularkannya ke hewan lain dan manusia.

Penularan ke manusia dapat terjadi melalui kontak dengan hewan terinfeksi, konsumsi makanan tercemar, atau penularan antar manusia. Di beberapa negara, wabah juga dikaitkan dengan makanan yang terkontaminasi urin atau air liur kelelawar.

Di Indonesia, studi serologis di Kalimantan Barat menemukan antibodi Nipah pada sekitar 19 persen sampel serum kelelawar Pteropus vampyrus. Namun, penelitian tersebut tidak menemukan virus pada babi.

“Deteksi molekuler menggunakan PCR pada sampel saliva dan urin kelelawar di Sumatra Utara juga mengonfirmasi keberadaan genom Nipah virus,” jelas Indi.

Penelitian lanjutan bahkan menemukan virus serupa pada Pteropus hypomelanus di Jawa. Menurut Indi, kondisi ekologis Indonesia membuat risiko penularan Nipah tidak bisa diabaikan.

Keanekaragaman kelelawar, kedekatan habitat satwa dengan manusia, serta perburuan dan perdagangan satwa menjadi faktor pemicu spillover.

Selain itu, pasar hewan dengan sanitasi kurang memadai dan populasi babi di sejumlah wilayah turut meningkatkan risiko penularan lintas spesies.

“Interaksi intens antara manusia, hewan, dan lingkungan menjadi kunci munculnya penyakit zoonotik seperti Nipah,” ujarnya.

Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat antivirus khusus untuk Nipah virus. Penanganan pasien masih bergantung pada perawatan suportif, sehingga pencegahan menjadi langkah utama.

BRIN mendorong penguatan surveilans aktif pada satwa liar, hewan domestik, dan manusia. Peningkatan kapasitas diagnostik dinilai penting untuk mendukung deteksi dini.

Pendekatan One Health menjadi strategi utama dalam menghadapi risiko Nipah. Pendekatan ini menekankan kolaborasi lintas sektor antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

“Tantangan terbesar masih keterbatasan data dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang zoonosis,” kata Indi.

Edukasi publik dinilai krusial agar masyarakat memahami risiko kontak dengan satwa liar dan pangan terkontaminasi.

Kepala Organisasi Riset Kesehatan itu berharap hasil riset BRIN dapat menjadi dasar kebijakan nasional dalam menghadapi penyakit emerging dan re-emerging.

“Penguatan riset, surveilans, dan kesiapsiagaan adalah kunci agar Indonesia lebih siap menghadapi potensi ancaman Nipah,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Virus Nipah kembali menjadi perhatian global setelah beberapa kasus terkonfirmasi di India tanpa adanya vaksin atau obat yang tersedia.

Diperkirakan virus ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Negara-negara di Asia memperketat pengawasan kesehatan meski kasus di luar India belum dilaporkan.

“Virus Nipah adalah virus zoonotik yang menular antara hewan dan manusia, dan tidak ada pengobatan maupun vaksin untuk infeksi tersebut,” ujar pakar kesehatan saat menanggapi wabah terbaru di India, dikutip dari The Economic Times, Selasa (27/01/2026).

Virus Nipah adalah penyakit yang ditularkan, terutama melalui kelelawar buah (fruit bats) dan hewan lain yang terinfeksi.

Mengutip dari NewsBytes, gejala dapat berkisar dari demam dan batuk ringan hingga ensefalitis fatal (radang otak) serta gangguan pernapasan berat. Tingkat kematian antara 40%–75% pada manusia.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) memasukkan Nipah sebagai patogen prioritas karena tidak adanya vaksin atau pengobatan khusus.

Respons kesehatan masyarakat umumnya fokus pada pencegahan, deteksi dini, isolasi, serta perawatan suportif bagi penderita.

Kasus terbaru yang dilaporkan di Bengala Barat, India, melibatkan beberapa tenaga kesehatan dan staf rumah sakit yang terinfeksi. Beberapa dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan intensif.

Otoritas kesehatan setempat telah melakukan karantina terhadap puluhan hingga ratusan kontak dekat serta pelacakan kontak untuk membatasi penyebaran lebih lanjut.

Media Thairath mengatakan bahwa meskipun di Tailan dan negara tetangga lainnya belum ada kasus terdeteksi, otoritas kesehatan di kawasan tersebut meningkatkan surveilans di pintu masuk internasional dan laboratorium diagnostik untuk kemungkinan deteksi dini jika virus memasuki wilayah mereka.

Nipah pertama kali diidentifikasi pada akhir 1990-an di Malaysia. Virus ini telah menyebabkan beberapa wabah di Asia Selatan, termasuk di Banglades dan India.

Situs Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India, menyediakan pedoman resmi yang menekankan perlunya isolasi kasus terkonfirmasi dan penguatan sistem kesehatan publik guna mendeteksi serta merespons kasus Nipah secara cepat.

Hingga kini belum ada laporan kasus Nipah di Indonesia menurut data resmi, sehingga kewaspadaan terutama tertuju pada deteksi cepat dan edukasi tentang penularan dari hewan dan kontak dekat dengan pasien.

Bisnis.com, JAKARTA —Raja Charles menyampaikan duka cita mendalam atas dampak dahsyat badai dan banjir yang melanda kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara dalam beberapa hari terakhir.

Melalui sebuah pernyataan resmi yang diunggah lewat instagram @theroyalfamily, Raja Charles menegaskan bahwa dirinya dan Permaisuri turut berduka atas besarnya kerusakan serta penderitaan yang dialami masyarakat di sejumlah negara.

“Kami hanya bisa membayangkan skala kehancuran dan rasa duka yang dirasakan oleh mereka yang hidup dan mata pencahariannya begitu terdampak,” tulis Raja Charles dalam pesan yang diunggah akun resmi keluarga kerajaan, Rabu (3/12/2025).

Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang kehilangan orang terkasih serta menyampaikan doa bagi mereka yang masih menunggu kabar anggota keluarga yang hilang.

Tak hanya itu, Raja Charles memberi penghormatan khusus kepada para petugas penyelamat dan pekerja kemanusiaan yang terus memberikan bantuan di situasi yang sulit.

Dalam pernyataannya, Raja Charles menyebutkan bahwa komunitas yang terdampak tersebar di India, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

Dia berharap seluruh warga yang terkena dampak dapat menemukan kekuatan dan penghiburan di tengah masa pemulihan.

“Bencana ini mengingatkan kita tentang perlunya mengembalikan keseimbangan dan harmoni dengan alam,” tulisnya menutup pesan.

Bisnis.com, JAKARTA --- Spotify mengumumkan kenaikan harga untuk pengguna Premium pada bulan Agustus lalu. Tahun depan, tarif langganan aplikasi musik ini kembali naik.

Dilansir dari GSMA Arena, Rabu (26/11/2025), kenaikan ini berlaku bagi pelanggan di wilayah Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan kawasan Asia-Pasifik. Namun, Spotify belum merinci negara mana saja yang akan terdampak.

Pemberitahuan kenaikan harga disampaikan langsung melalui email kepada pelanggan, sehingga pengguna memiliki waktu untuk menyesuaikan anggaran langganan mereka.

Berdasarkan informasi yang diterima dari email Spotify Premium, beberapa pasar Uni Eropa, seperti Spanyol, Italia, dan Portugal, mengalami kenaikan sekitar US$1,06/bulan atau Rp16.000.

Harga paket Premium kini menjadi US$12,71/bulan atau sekitar Rp192.000. Kenaikan ini dianggap sebagai langkah perusahaan untuk menyesuaikan biaya operasional di tengah inflasi dan perubahan ekonomi global.

Selain Eropa, Spotify juga sedang bersiap menaikkan harga langganan di Amerika Serikat pada kuartal pertama 2026.

Informasi ini dikonfirmasi oleh tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut, seperti yang dilaporkan Financial Times.

Kenaikan harga di AS dilakukan sebagai respons terhadap tekanan dari label rekaman besar, yang menuntut Spotify menyesuaikan harga agar dapat mengimbangi inflasi dan biaya lisensi yang meningkat.

Di Amerika Serikat, Spotify menawarkan tiga paket Premium tambahan, yakni Pelajar, Duo, dan Keluarga, dengan harga masing-masing: US$5,99/bulan atau Rp90.000, US$16,99/bulan atau Rp255.000, dan US$19,99/bulan atau Rp300.000. Paket-paket ini memungkinkan pengguna menikmati musik tanpa iklan, kualitas audio lebih tinggi, dan akses offline, dengan fleksibilitas sesuai kebutuhan masing-masing pengguna.

Apakah Anda termasuk salah satu pengguna yang menerima notifikasi email kenaikan harga di Spotify?(Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan milik miliarder Bill Gates, Gates Foundation, bakal menggelontorkan investasi senilai US$1,4 miliar atau sekitar Rp23,36 triliun untuk membantu petani skala kecil beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mempersempit ketimpangan pendanaan dalam produksi pangan.

Mengutip Bloomberg, Gates Foundation berkomitmen menyalurkan pendanaan tersebut dalam kurun empat tahun. Pendanaan ini memungkinkan perluasan akses inovasi untuk membantu petani di kawasan Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Yayasan tersebut menyatakan bahwa dana akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan ternak, menyediakan layanan konsultasi digital, serta memulihkan lahan-lahan terdegradasi. Pengumuman itu disampaikan pada Jumat (7/11/2025), menjelang pertemuan iklim COP30 di Brasil.

“Petani skala kecil memberi makan komunitas mereka dalam kondisi yang sangat sulit. Berinvestasi pada ketahanan mereka adalah salah satu langkah paling cerdas dan berdampak besar yang dapat kita ambil, bagi manusia dan bagi planet ini,” kata Gates yang juga merupakan ketua yayasan dan pendiri Microsoft Corp., dalam pernyataannya.

Gates Foundation berupaya menjembatani kesenjangan pendanaan yang selama ini menjadi tantangan dalam sistem pangan global, meskipun sektor tersebut menyumbang sekitar sepertiga dari total emisi gas rumah kaca dunia.

Petani keluarga kecil menghasilkan lebih dari sepertiga pasokan pangan dunia dan berada di garis depan menghadapi dampak ekstrem cuaca seperti kekeringan dan banjir, tetapi mereka hanya menerima kurang dari 1% dari total pembiayaan publik untuk iklim.

Gates Foundation menyebut bahwa komitmen ini mendukung visi Gates yang tertuang dalam memo COP30-nya, yakni memprioritaskan investasi iklim dengan dampak kemanusiaan besar serta mempercepat upaya yayasan dalam mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan pada 2045.

Dalam memo tersebut, Gates juga menyerukan perlunya sikap yang lebih proporsional dalam menanggapi perubahan iklim, dengan menolak narasi “kiamat iklim” yang menurutnya kontraproduktif terhadap aksi nyata.