Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan mulai dengan kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) hingga dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada acara Bisnis Indonesia Forum yang digelar Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Menko Airlangga Hartarto akan segera bertemu dengan pihak EAEU maupun pemerintah AS, yakni Utusan Perdagangan (USTR) dalam satu bulan ke depan.

"Ini momentum open market kita makin terbuka FTA [Free Trade Agreement] dan CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement] kita banyak sekali. Minggu depan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan ke EAEU Rusia dan kawan-kawan, itu market-nya besar juga," kata Susiwijono di forum yang diselenggarakan Bisnis Indonesia itu, dikutip Minggu (3/5/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa Indonesia kini memiliki potensi untuk memperluas pasar ekspor dengan berbagai perjanjian perdagangan maupun kerja sama ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara lain. Termasuk di antaranya adalah dengan Kanada dan Uni Eropa.

Menurut Susi, pemerintah menargetkan perjanjian dagang bebas dengan 27 negara di Uni Eropa dapat berlaku pada 1 Januari 2027. Saat ini, kedua pihak masih melaksanakan tahap legal drafting maupun scrubbing.

Pada Mei 2026 ini, pihaknya juga akan terbang ke AS untuk bertemu USTR guna membahas tindak lanjut penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang diinvestigasi oleh AS terkait dugaan pelanggaran perdagangan.

Dalam hal ini, Indonesia diselidiki terkait dengan dugaan excess capacity maupun forced labor (kerja paksa). Namun, Susi mengeklaim yang dijalani Indonesia sebenarnya bukan investigasi.

"Mereka sebenarnya tujuan utamanya jangan sampai industri di Indonesia dipakai transhipment dari musuh dia lah. Misalkan ya sebut aja China. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada ekses produksi, yang enggak seperti itu ekspor ke Amerika. Padahal barangnya dari China," ujar mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, saat ini tarif impor yang berlaku adalah tarif global 15% selama 150 hari sampai Juli 2026. Susi menyebut nantinya Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mengenakan tarif impor berbasis pasal 301 setelah tarif impor global 15% selesai masa berlakunya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disebut akan bertemu dengan pihak USTR guna mengklarifikasi soal dugaan excess capacity dan forced labor.

"Nanti kami ketemu fisik kalau nggak salah 12 Mei, tetapi itu sebenernya lebih ke mekanisme yang harus kami lalui. Enggak ada yang substantif. Indonesia sudah comply. Mereka sudah pegang datanya, hanya konfirmasi saja ke kami," terang Susi.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global dan tarif impor Amerika Serikat (AS), pemerintah mendorong perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa untuk segera berlaku. RI berharap agar free trade agreement (FTA) yang sudah ditandatangani ini bakal mulai entry into force pada 1 Januari 2027.

Jalan panjang menuju pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) sebagaimana diketahui bukan lagi rahasia. Prosesnya memakan waktu selama satu dekade, dan melewati 19 sampai 20 kali perundingan.

Perjanjian dagang bebas dua negara anggota G20 ini bisa dibilang mengalami kemajuan signifikan tahun lalu. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan perundingan IEU-CEPA rampung, di Brussel, Belgia.

Selang dua bulan setelahnya, pemerintahan kedua negara resmi menandatangani IEU CEPA di Bali tepatnya pada September 2025. Kini, perjanjian itu tinggal diratifikasi menjadi undang-undang oleh parlemen masing-masing negara.

Pada acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso optimistis bahwa proses ratifikasi oleh DPR di Indonesia tidaklah lama. Dia menyebut perjanjian dagang ini bisa mulai berlaku awal tahun depan.

"Ratifikasi saya optimistis setahun selanjutnya, 1 Januari 2027 kalau enggak ada yang extreme mestinya entry force langsung berlaku," terangnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Saat ini, terang pria yang akrab disapa Susi itu, kedua pihak masih melangsungkan proses penyusunan (legal drafting) maupun pemeriksaan final (legal scrubbing) dokumen hukum.

Tantangannya untuk di Uni Eropa khususnya terkait dengan penerjemahan dokumen hukum tersebut. Apalagi, parlemen Uni Eropa tidak seperti DPR RI yang memiliki satu bahasa nasional. Parlemen yang bermarkas di Brussel itu beranggotakan 27 negara.

"Kalau enggak salah harus translate ke 24 bahasa, tetapi itu ya proses yang tidak terlalu lama. Teknologi sekarang, walaupun legal akan beda tetapi intinya kami optimis, proses ini selesai setahun," ujar Susi.

Untuk diketahui, perjanjian dagang ini pada intinya membuka pasar yang lebih luas bagi masing-masing ekspor kedua negara. Apabila sudah berlaku, maka Indonesia dan Uni Eropa akan saling membebaskan bea masuk untuk produk impor satu sama lain.

Uni Eropa akan memiliki akses pasar lebih luas yakni sekitar 287 penduduk Indonesia, serta sebaliknya Indonesia bisa memperluas pangsa ekspor ke 27 negara-negara anggota Uni Eropa.

"Selain domestik kan ada global demand dengan FTA, CEPA, semuanya itu kita buka open market dan kita jauh lebih kompetitif," tutur mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu itu.

Prospek di Tengah Ketidakpastian

Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, meski masih dikalahkan oleh China, Amerika Serikat (AS) dan India. Namun, dari sisi nilainya, ekspor Indonesia ke Uni Eropa melebihi nilai yang dikirim ke Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Pada Januari-Februari 2026, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar US$2,85 miliar atau berkontribusi 6,73% dari total ekspor nonmigas pada dua bulan pertama tahun ini. Kontribusinya hanya dikalahkan oleh India (7,35%), AS (11,81%) dan China (24,69%).

Nilainya juga meningkat 1,88% (yoy) dari Januari-Februari 2025 yaitu US$2,79 miliar. Ekspor ke Jepang juga mengalami peningkatan sepanjang 2025 yaitu US$19,2 miliar dari US$17,2 miliar atau tumbuh 11,57% (yoy).

Susi mengatakan beberapa produk industri yang khususnya akan diuntungkan dengan IEU-CEPA adalah alas kaki hingga tekstil. Dia menceritakan, alasan pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat perundingan IEU-CEPA adalah fenomena migrasi sejumlah pabrikan ke Vietnam.

Negara tetangga sekawasan Asean Indonesia ini sudah lebih dulu memiliki FTA dengan Uni Eropa. Perjanjian dagang bebas ini sudah entry into force sejak 1 Agustus 2020, atau di tengah dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Di kala Vietnam dan Uni Eropa saling membebaskan bea masuk untuk 99% produk impor, bea masuk sejumlah barang dari Indonesia ke Uni Eropa masih 9% sampai 20%.

"Bahkan ada yang di atas 30%. Di dalam struktur biaya, let's say [bea impor] rata-rata 15% [kontribusinya], wah itu tinggi sekali," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga pun mengejar berbagai perjanjian dagang bebas dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Tidak hanya dengan AS, Indonesia turut mengejar perjanjian dagang dengan Kanada maupun blok ekonomi EAEU (Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan).

"Minggu depan Pak Menko akan ke Rusia, itu marketnya besar juga. Kanada kita kan ada FTA juga," tutur Susi.

Diversifikasi tujuan ekspor dilakukan sejak tahun lalu bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan daya saing dengan Vietnam. Presiden Prabowo tercatat mempercepat berbagai perdagangan bebas usai pemerintahan AS mengganjar tarif impor atau bea masuk April 2025 lalu.

Tantangan tarif AS ini juga memiliki tantangan tersendiri. Kendati sudah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia, ketidakpastian masih tinggi usai Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977.

Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global 15% pada Maret 2026 untuk seluruh negara secara sama rata, tidak terkecuali bagi Indonesia usai putusan Mahkamah Agung. Sejalan dengan itu, dia turut meluncurkan investigasi kepada Indonesia dan sejumlah negara lain berlandaskan pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda turut berharap agar IEU-CEPA untuk segera disahkan. Sebab, dia membandingkan proses perundingan CEPA antara Vietnam dan Uni Eropa yang berlangsung lebih cepat.

"Vietnam perundingannya tiga tahun, ratifikasinya lima tahun, Indonesia perundingannya 10 tahun. Ratifikasinya kita dijanjikan satu tahun atau dua tahun lebih, di kuartal I/2027," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Harapan pengusahan terhadap IEU-CEPA menjadi semakin besar usai aral yang dihadapi usai drama bea masuk yang diterapkan AS. Sebab, Yoseph mengakui bahwa pasar eskpor alas kaki Indonesia saat ini masih dipegang oleh AS sekitar 30%.

Besarnya pasar di AS ini tidak lepas dari tren kepemilikan sepatu oleh masyarakat Negara Paman Sam.

"Amerika itu, konsumsi sepatunya per orang itu setahun tujuh pasang. Beda sama kita, setahun mungkin dua pasang. Kalau dia buat olahraga, buat ekskul [ekstra kurikuler] semua bisa beda-beda jadi memang pasar 30% di AS," ujarnya.

Perlunya diversifikasi pasar ekspor turut diamini oleh Guru Besar dan Direktur International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB University, Sahara. Diversifikasi ini menjadi strategi untuk menghadapi berbagai dampak penerapan ART dengan AS.

Pada acara Quarterly Economic Review Q1-2026, Rabu (29/4/2026), Sahara menyebut pemerintah perlu segera memanfaatkan berbagai perjanjian dagang yang sudah dimiliki Indonesia dengan negara lain. Bahkan, diversifikasi dinilai perlu turut dilakukan ke pasar-pasar nontradisional seperti Asean non-utama, Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah yang tidak terdampak konflik perang AS-Israel dan Iran.

Sahara juga mengingatkan pemerintah perlu segera menindaklanjuti ART yang sudah diteken dengan AS. Sebab, sebagaimana dokumen pakta dagang itu, tarif impor 19% yang dikenakan terhadap barang-barang dari Indonesia akan berlaku 90 hari sejak penandatanganan pada 19 Februari 2026.

Berdasarkan hitungan tersebut, maka dokumen yang juga mewajibkan sebaliknya pemberlakuan tarif 0% terhadap mayoritas barang-barang dari AS harus berlaku pada sekitar pertengahan Mei 2026.

"Kami melihat bahwa perjanjian ART ini melampaui FTA dan CEPA, mengingat ART juga mencakup aspek ekonomi dan keamanan nasional serta memuat komitmen pembelian di mana Indonesia diwajibkan membeli sejumlah komoditas dari Amerika Serikat," terangnya pada webinar yang disiarkan melalui YouTube CORE Indonesia.

PT PLN (Persero) bersinergi dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS) melalui penyerahan dokumen partnership agreement di sela kegiatan PLN Sustainability Day 2026 bertajuk "Empowering Climate Resilience" di Jakarta, Selasa (28/4).

Perjanjian kemitraan tentang kajian dan dukungan kegiatan transisi energi ini akan mendorong berbagai inisiatif, termasuk kajian terkait strategi transisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pengembangan smart grid dan Energy Storage System (ESS), serta studi yang mendukung pengembangan energi terbarukan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, kerja sama ini mencerminkan komitmen berkelanjutan PLN dalam memperkuat kemitraan global guna menghadirkan solusi nyata menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, kolaborasi strategis dan dukungan antarpihak dalam transisi energi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLN terus memperkuat kemitraan global untuk menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk melalui kolaborasi dengan UNOPS. Kemitraan ini mencerminkan aliansi visioner untuk mempercepat transisi energi Indonesia melalui inisiatif konkret yang berdampak tinggi," tutur Darmawan.

Ia menambahkan, dukungan global adalah elemen vital bagi Indonesia dalam menjalankan transisi energi. Darmawan menyatakan, krisis iklim merupakan tantangan lintas batas yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia.

"Perubahan iklim adalah tantangan global yang tidak mengenal batas negara. Emisi gas rumah kaca di satu wilayah di bumi akan berdampak pada wilayah lainnya. Karena itu, transisi energi menjadi perjuangan bersama untuk menjaga masa depan peradaban manusia," kata Darmawan.

Senada, Deputy Director of the Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) UNOPS, John Cotton menilai bahwa kolaborasi ini penting untuk menyelaraskan transformasi sektor energi Indonesia melalui dukungan internasional.

Ia berharap agar keterlibatan ini mampu mempercepat implementasi berbagai program prioritas melalui pendekatan berbasis kajian, inovasi teknologi, serta penguatan kapasitas korporasi.

"Perjanjian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan ETP dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia yang ambisius. PLN merupakan penggerak utama dalam transformasi ini. Melalui kemitraan ini kami bertujuan untuk memberikan dukungan strategis, teknis, dan praktis yang memungkinkan percepatan pengembangan energi bersih serta kesiapan jaringan listrik. Bersama-sama, kami berharap dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan Indonesia," ucap John.

Sementara itu, Head of the United Nations Resident Coordinator's Office, Matthew David Johnson-Idan, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif PLN dalam menerjemahkan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, baik melalui Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 maupun target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Menurutnya, transisi ke EBT bukan hanya soal menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, tetapi juga strategi utama dalam menjaga ketahanan energi dan daya saing ekonomi nasional.

"Dalam peta jalan transisi energi nasional, peran PLN sangat krusial. PLN bukan sekadar penyedia listrik, melainkan institusi garda terdepan yang menerjemahkan ambisi iklim Indonesia menjadi aksi nyata melalui ekspansi energi terbarukan, modernisasi jaringan (smart grid), dan penguatan efisiensi energi secara masif," ujar Matthew.

Matthew menambahkan, transformasi sistem energi dunia saat ini adalah sebuah keniscayaan. Ia menegaskan bahwa United Nations siap mendukung PLN melalui berbagai kolaborasi strategis dan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat investasi transisi energi yang berdampak luas.

"Dalam konteks ini, United Nations siap mendukung PLN dalam memobilisasi pasar modal, termasuk melalui instrumen seperti penerbitan obligasi korporasi, pembiayaan campuran (blended finance), dan mekanisme berbagi risiko yang dapat mendorong investasi swasta jangka panjang sekaligus menjaga nilai publik," kata Matthew.

PLN Sustainability Day 2026 merupakan wadah yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk menyatukan visi dalam mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan nasional. Pada tahun kelima ini, PLN menegaskan bahwa sinergi internasional menjadi fondasi penting dalam menjalankan transisi energi nasional.

Kolaborasi PLN dengan berbagai mitra global diyakini akan memperkuat langkah perseroan dalam memperluas pemanfaatan energi bersih, serta membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh, inklusif, berdaya saing global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melakukan deregulasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dibarengi dengan sejumlah kebijakan pendukung, mulai dari penghapusan kuota untuk PLTS atap hingga memperluas akses penggunaan pada sektor industri

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mengatakan deregulasi salah satunya perlu difokuskan pada penghapusan sistem kuota pada PLTS atap.

Fabby menuturkan, potensi PLTS atap yang sangat besar di Indonesia saat ini terhambat oleh kebijakan kuota tahunan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 2/2024.

Menurutnya, penerapan kuota yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan jaringan PLN justru membatasi ekspansi pasar. Fabby menjelaskan, dalam dua tahun terakhir kapasitas PLTS atap memang meningkat, tetapi masih jauh di bawah potensi yang tersedia.

"Pemerintah seharusnya memperbaiki konfigurasi sistem kelistrikan untuk menjaga keandalan jaringan tanpa membatasi kapasitas terpasang. Contohnya kewajiban penggunaan baterai untuk PLTS atap dengan kapasitas tertentu, jadi gangguan pada sistem kelistrikan PLN bisa diminimalkan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Fabby mencontohkan praktik serupa di China yang berhasil mengintegrasikan PLTS dalam jumlah besar tanpa mengganggu stabilitas jaringan.

Selain PLTS atap, dia juga menyoroti pengembangan PLTS terapung yang masih terkendala regulasi berlapis. Pembatasan luas permukaan waduk atau danau yang dapat dimanfaatkan serta proses perizinan yang panjang menjadi hambatan utama.

Menurutnya, pembatasan tetap diperlukan untuk menjaga ekosistem dan meminimalkan konflik sosial. Namun, prosedur perizinan perlu disederhanakan agar proyek dapat dipercepat.

Lebih lanjut, Fabby menekankan pentingnya membuka akses bagi industri untuk menggunakan listrik dari energi surya. Menurutnya, saat ini keterbatasan lokasi menjadi kendala karena PLTS skala besar umumnya jauh dari pusat industri.

Dia mengusulkan adanya skema direct power purchase agreement (PPA) yang memungkinkan industri membeli listrik dari PLTS di lokasi berbeda melalui mekanisme power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik. Dia mengatakan, skema serupa telah diterapkan di negara Asia Tenggara lain, seperti Vietnam.

Menurutnya, skema tersebut perlu dipertimbangkan di Indonesia, meskipun selama ini belum disetujui. Fabby menilai power wheeling dapat diterapkan dengan pengaturan tarif yang wajar.

“Power wheeling itu mungkin perlu diizinkan, tapi dengan tarif yang wajar sehingga PLN tidak menanggung beban,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM. Eniya Listiani Dewi mengatakan, deregulasi tersebut rencananya akan mencakup semua jenis PLTS.

"Kita saat ini sedang melakukan pembahasan deregulasi PLTS, jadi mungkin saja ke depan kita tidak usah berbicara mau itu [PLTS] atap, mau itu floating, mau itu ground-mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri," ujar Eniya.

Eniya mengatakan, penyederhanaan regulasi merupakan salah satu upaya percepatan menuju ketahanan energi nasional yang memberikan berbagai efek ganda (multiplier effect) di berbagai sektor industri dan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengantongi fasilitas pinjaman sindikasi berbasis keberlanjutan atau Sustainability-Linked Loan (SLL) senilai US$750 juta atau sekitar Rp12,94 triliun (kurs Rp17.625 per dolar AS), dengan opsi greenshoe tambahan sebesar US$250 juta.

Fasilitas ini merupakan yang pertama bagi Vale Indonesia di pasar pinjaman sindikasi. Pinjaman didukung oleh 14 bank internasional dan mengalami kelebihan permintaan hingga 1,7 kali atau oversubscribed.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan tiga proyek strategis. Pada 2026, sekitar 50% dana disalurkan ke proyek Indonesia Growth Project (IGO) Pomalaa, 30% ke IGP Morowali, dan 20% sisanya untuk pengembangan IGP Sorowako Limonite. Pada 2027, pendanaan bakal difokuskan pada kelanjutan proyek-proyek tersebut serta pemenuhan hak partisipasi dalam proyek joint venture.

Fasilitas SLL ini disusun mengacu pada Sustainability-Linked Financing Framework dengan dua indikator kinerja utama (KPI), yakni penurunan intensitas emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Kedua KPI tersebut mendapat penilaian "strong" dari second party opinion independen, yang menilai keselarasannya dengan target Paris Agreement jalur 1,5 derajat Celsius serta kontribusinya terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Presiden Direktur dan CEO Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan fasilitas ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan strategis.

"Fasilitas ini menandai langkah penting dalam perjalanan kami untuk menyelaraskan strategi pembiayaan dengan agenda dekarbonisasi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan nikel berkualitas tinggi dengan jejak karbon yang lebih rendah, sekaligus mendukung pengembangan industri hilirisasi nasional dan transisi energi global," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (23/4/2026).

INCO juga akan menyalurkan manfaat finansial dari penyesuaian margin berbasis kinerja keberlanjutan ke dalam program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Direktur Wholesale Banking UOB Indonesia Harapman Kasan mengatakan pembiayaan berbasis keberlanjutan makin relevan dalam mendukung transformasi sektor industri.

"Transaksi ini mencerminkan pendekatan kami dalam mendukung nasabah melalui struktur pembiayaan yang selaras dengan target keberlanjutan yang terukur, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam agenda transisi energi global," ujarnya.

Seiring dengan percepatan elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan secara global, permintaan terhadap nikel sebagai komponen utama baterai kendaraan listrik (EV) dan penyimpanan energi terus meningkat. Berdasarkan proyeksi International Energy Agency (IEA), kapasitas penyimpanan baterai global diperkirakan perlu meningkat hingga 14 kali lipat, sementara permintaan baterai EV diproyeksikan meningkat 7 kali lipat hingga tahun 2030.

Dalam konteks tersebut, manajemen menilai Vale Indonesia berada pada posisi strategis sebagai produsen nikel dengan intensitas karbon yang relatif lebih rendah, didukung oleh penggunaan energi terbarukan dari tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terintegrasi dalam operasionalnya. Perusahaan juga tengah meningkatkan kapasitas dan keandalan infrastruktur PLTA untuk mendukung proses elektrifikasi operasional secara bertahap.

Presiden Direktur PT Bank Mizuho Indonesia Ken Matsuo menambahkan tingginya minat dari bank peserta serta oversubscription mencerminkan kepercayaan kuat terhadap model bisnis Vale Indonesia.

"Energi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kami bangga dapat mendukung fasilitas pinjaman sindikasi perdana PT Vale. Di tengah volatilitas pasar, tingginya minat dari para bank peserta serta oversubscription menunjukkan kuatnya kepercayaan terhadap model bisnis PT Vale. Kami melihat integrasi ESG dalam struktur pembiayaan seperti ini sebagai langkah penting dalam mendukung transisi energi secara berkelanjutan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya dekarbonisasi di sektor industri makin menuntut peran strategis manajer energi dalam menentukan langkah penurunan emisi.

Energy Manager Adis Dimension Footwear Anies Septiana mengatakan peran tersebut sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis, seperti penghitungan biaya energi, pengelolaan penggunaan energi, efisiensi, hingga audit energi.

“Tetapi dalam beberapa tahun terakhir [sejak] Paris Agreement, bahwa semua orang concern terhadap pemanasan global sehingga peran manajer energi meningkat, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara strategis. Kita lihat bagaimana seorang manajer energi bisa memberikan saran-saran strategis kepada manajemen karena sehari-hari tim energi inilah yang berhadapan dengan situasi harga energi, ketersediaan sumber energi dan sebagainya,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Peran Perempuan dalam Upaya Dekarbonisasi Industri, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, audit energi menjadi langkah fundamental dalam mendukung program dekarbonisasi. Melalui audit, perusahaan dapat mengidentifikasi posisi efisiensi energi serta tingkat emisi yang dihasilkan.

“Kalau kami tidak melakukan audit energi, kami tidak tahu kami sekarang posisinya ada di mana, apakah memang sistem kami sudah efisien, apakah memang secara penggunaan energinya, emisinya itu memang sudah di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau rata-rata gitu. Dari audit energilah hal-hal itu diketahui,” tambahnya.

Dia menambahkan, dari sisi penggunaan energi, Adis Dimension Footwear yang memproduksi alas kaki tidak menggunakan energi berporsi besar seperti industri lainnya. Akan tetapi pihaknya tidak mengabaikan pentingnya penggunaan energi yang berkelanjutan. Dengan kesadaran internal itu, pihaknya berupaya melakukan berbagai efisiensi.

Dalam perjalanan, ucapnya, ada perubahan paradigma dari para perusahaan mitra yang membeli produk-produk Adis Dimension Footwear. Semula para buyer tidak memedulikan apakah sebuah produsen alas kaki melakukan dekarbonisasi. Namun aspek efisiensi energi dan jejak emisi kini menjadi salah satu aspek utama yang menjadi pertimbangan pembelian oleh para mitra buyer.

“Hampir semua itu lebih mempunyai preferensi untuk bekerja sama dengan produsen yang memang memproduksi barangnya itu secara lebih ramah lingkungan,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pasar surat utang domestik mencatatkan perkembangan positif, salah satunya tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp60 triliun sepanjang tahun 2025.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menilai capaian tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan, sekaligus menunjukkan kepercayaan pelaku pasar yang semakin kuat terhadap instrumen surat utang.

“Perkembangan surat utang, baik SBN maupun obligasi korporasi, sejauh ini menunjukkan tren positif. Rata-rata nilai transaksi harian SBN, sekarang sudah cukup besar sekitar Rp60 triliun pada 2025,” ujar Eddy dalam acara Penganugerahan SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

OJK juga melaporkan kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan turut mencatatkan pertumbuhan 8,67 persen year on year (yoy), yang mencerminkan minat investor semakin kuat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Beberapa indikator mencerminkan perkembangan yang signifikan, seperti misalnya pemilikan SBN yang dapat diperdagangkan sekarang tumbuh sekitar 8,67 persen secara tahunan,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan aktivitas Repurchase Agreement (Repo) SBN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Adapun, saat ini porsi Repo SBN terhadap total transaksi mencapai sekitar 35 persen, sementara Repo antarbank menyumbang lebih dari 70 persen dari total aktivitas Repo.

“Termasuk juga porsi Repo SBN terhadap total transaksi itu saat ini 35 persen, dan juga Repo antarbank ini juga menyumbang hingga lebih dari 70 persen dari aktivitas Repo,” ujar Eddy.

Eddy mengatakan data-data tersebut mencerminkan bahwa kedalaman pasar terus meningkat, proses price recovery semakin baik, serta mekanisme Repo semakin berkembang secara market-driven.

Sementara itu, dalam kesempatan ini, BEI melaporkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencatatkan total nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun sepanjang 2025, atau melonjak 461,6 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Total nilai transaksi SPPA tersebut terdiri dari transaksi Repo di SPPA senilai Rp751,6 triliun, dan transaksi outright atau jual beli surat utang senilai Rp630,5 triliun sepanjang tahun 2025.

Saat ini, SPPA telah mengakomodasi perdagangan surat utang sebanyak 39 pengguna jasa, dengan 14 diantaranya merupakan pengguna repo. Adapun, pengguna SPPA terdiri dari bank umum, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025. Nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun, naik 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S. Manullang, menjelaskan pertumbuhan transaksi tersebut didorong oleh implementasi transaksi repurchase agreement (repo) di SPPA yang mulai berjalan sejak 10 Maret 2025. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi repo mencapai Rp751,6 triliun.

“Sejak diluncurkan, transaksi perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025, kami melihat lonjakan yang sangat signifikan baik dari sisi nilai maupun aktivitas transaksi,” ujarnya dalam acara SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026).

Selain itu, Kristian menjelaskan, transaksi outright atau jual beli putus juga mencatatkan peningkatan yang kuat. Nilainya mencapai Rp630,5 triliun, atau tumbuh 156,2 persen secara tahunan.

“Implementasi repo menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan likuiditas dan aktivitas perdagangan di SPPA,” katanya.

Lebih lanjut, Kristian menilai bahwa kehadiran SPPA mampu menjawab kebutuhan industri akan platform transaksi yang terstandarisasi, aman, transparan, dan efisien. Hal ini sekaligus memperkuat likuiditas serta mendorong pendalaman pasar surat utang dan pasar uang domestik.

Ia menambahkan, SPPA kini telah digunakan oleh 39 pengguna jasa, yang terdiri dari perbankan, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 di antaranya telah aktif memanfaatkan fitur transaksi repo.

Dalam pengembangannya, dikatakan Kristian, SPPA akan terus memperkuat sinergi dengan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Menurutnya, salah satu capaian penting yaitu diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antar pasar pada November 2025.

Selain itu, sejak 1 April 2026, SPPA juga resmi digunakan sebagai platform penyampaian kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder.

“Sinergi dengan regulator dan pelaku pasar menjadi kunci dalam membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” tutur Kristian.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi kerja sama ekonomi dengan Jepang, termasuk ratifikasi amandemen perjanjian dagang kedua negara atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Prabowo mengungkapkan, kedua negara membahas berbagai isu strategis yang mencakup sektor ekonomi, energi, maritim, perikanan, hingga keamanan. Dia menilai arah kerja sama bilateral saat ini menunjukkan tren yang positif.

Hal ini disampaikannya dalam joint statement bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi usai pertemuan bilateral di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

“Kami tadi membahas banyak masalah di bidang ekonomi, kerja sama bilateral di bidang energi, kelautan, maritim dan perikanan, serta keamanan. Ini semua menunjukkan trajectory yang positif, yang baik,” ujar Prabowo.

Salah satu fokus utama adalah percepatan ratifikasi dan implementasi amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, akan bekerja keras agar proses tersebut segera rampung.

“Kami akan bekerja keras untuk mempercepat ratifikasi dan implementasi dari protokol amandemen IJEPA. Saya berharap dalam waktu cepat ini bisa kita selesaikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Indonesia dan Jepang resmi menyepakati pembaruan protokol General Review IJEPA pada Agustus 2024 untuk mempererat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi yang telah berjalan sejak 2008. Pembaruan ini mencakup area strategis baru seperti ekonomi digital dan penguatan rantai pasok global.

Melalui kesepakatan ini, Jepang memberikan pembebasan tarif (0%) untuk berbagai produk unggulan Indonesia, termasuk olahan perikanan, buah-buahan tropis, serta komponen otomotif dan tekstil. Selain barang, IJEPA terus membuka akses pasar bagi tenaga kerja profesional Indonesia di sektor kesehatan.

Pemerintah mengimbau eksportir memanfaatkan kesempatan ini dengan menyertakan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJ. Informasi detail mengenai regulasi dan pos tarif dapat diakses melalui portal resmi Indonesia National Trade Repository (INTR) atau FTA Center Kementerian Perdagangan.

Di sisi lain, Prabowo juga membuka peluang lebih luas bagi partisipasi Jepang dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor mineral kritis dan rare earth, serta industrialisasi berbasis hilirisasi.

“Kami terus mengajak dan membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, termasuk kerja sama di bidang mineral kritis dan rare earth, serta hilirisasi industri,” katanya.

Di sektor energi, Indonesia menyatakan terbuka untuk kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan hingga energi nuklir. Pemerintah juga mendorong keterlibatan Jepang dalam inisiatif Asia Zero Emission Community.

Prabowo menambahkan, pemerintah akan mempercepat penyelesaian hambatan proyek-proyek strategis (debottlenecking), termasuk proyek Legok Nangka dan Sarulla.

Sekadar informasi, Proyek Legok Nangka di Jawa Barat merupakan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional yang akan diubah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Proyek senilai Rp 4 triliun ini melibatkan konsorsium yang didalamnya terdapat perusahaan Jepang (seperti Sumitomo Corporation) dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2028-2029.

Adapun, proyek Sarulla di Sumatra Utara merupakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Proyek ini juga melibatkan investasi besar dari perusahaan Jepang seperti Itochu dan Kyushu Electric Power.

Dalam kesempatan itu, Kepala negara juga menyambut kontribusi perusahaan Jepang INPEX Corporation dalam proyek gas Abadi di Blok Masela, yang diharapkan segera terealisasi setelah mengalami penundaan panjang.

“Kita berharap proyek ini bisa segera terwujud,” ujarnya.

Tak hanya sektor ekonomi, Prabowo turut mendorong penguatan kerja sama di bidang pendidikan, pariwisata, serta program people-to-people contact guna mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.

Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dan Jepang untuk terus menjaga serta meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin erat.

“Indonesia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada Indonesia dalam pembangunan ekonomi kita,” pungkas Prabowo.

PT Telkom Indonesia (Persro) Tbk (Telkom) menjadikan transformasi TLKM 30 sebagai agenda reformasi menyeluruh guna memperkuat fundamental bisnis.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum eksekusi bagi Telkom dalam membuktikan implementasi strategi tersebut, yang mencakup penataan portofolio bisnis, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), restrukturisasi dan streamlining anak usaha, serta pembentukan strategicholding untuk mendorong operational excellence dan membuka nilai aset TelkomGroup.

TLKM 30 dirancang sebagai strategi transformasi jangka menengah hingga 2030 untuk meningkatkan kinerja dan daya saing Telkom sebagai enabler ekosistem digital. Melalui inisiatif ini, Telkom melakukan penataan portofolio bisnis secara lebih terarah, serta memperkuat praktik tata kelola perusahaan agar setiap lini bisnis dapat berkembang optimal dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.

"TLKM 30 kami jalankan untuk membuka nilai yang lebih besar dari seluruh potensi bisnis Telkom, sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan kepada negara dan pemegang saham, melalui peningkatan nilai dan dividen. Pada saat yang sama, dengan dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, transformasi ini kami dorong untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat melalui layanan konektivitas digital yang semakin merata dan berkualitas," papar Dian dalam agenda TelkomGroup Business Update di Jakarta, Jumat (6/3).

Transformasi TLKM 30 ini juga sejalan dengan agenda total governance reset pada pengelolaan BUMN dari Danantara, dengan menekankan penguatan praktik tata kelola yang transparan, prudent, serta disiplin dalam pengelolaan aset perusahaan.

Upaya ini mencakup normalisasi dan peningkatan kualitas aset, praktik pengeluaran yang akuntabel, serta penyelarasan pencatatan keuangan agar laporan perusahaan semakin akurat dan wajar.

Dalam implementasinya, Telkom mendorong peningkatan operational excellence melalui penguatan disiplin, perbaikan proses bisnis, serta pengelolaan alokasi modal yang lebih efisien. Hal ini didukung oleh transformasi budaya perusahaan yang menekankan kolaborasi, akuntabilitas, serta orientasi pada kinerja dan penciptaan nilai.

Langkah-langkah itu mengakselerasi efisiensi pengelolaan sumber daya, sehingga fundamental bisnis Telkom semakin solid di tengah tantangan ketidakpastian global dan kebutuhan akan kemandirian infrastruktur digital. Sebagai perusahaan yang dual listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan New York Stock Exchange (NYSE), Telkom menegaskan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Sejumlah progres transformasi mulai terlihat sejak implementasi TLKM 30 pada pertengahan tahun lalu. Salah satunya, pembentukan entitas FiberCo melalui spin-off sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) atau Infranexia.

InfraNexia akan fokus mengembangkan bisnis fiber, meningkatkan efisiensi operasional dan investasi, serta membuka peluang network sharing dan kemitraan strategis. Ke depannya, entitas ini diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru bagi TelkomGroup.

Selain FiberCo, Telkom juga menyiapkan langkah strategis untuk membuka potensi nilai dari aset infrastruktur lainnya, termasuk bisnis data center dan tower melalui NeutraDC dan Mitratel.

Sebagai bagian dari langkah transformasi, Telkom juga menjalankan streamlining melalui penataan portofolio entitas usaha di lingkup TelkomGroup. Perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai entitas anak usaha guna memastikan fokus di sektor telekomunikasi dan digital, serta menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping dan efisien.

Implementasi awal dari upaya streamlining adalah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) oleh PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra) menuju divestasi penuh atas PT Administrasi Medika (AdMedika) beserta entitas anak usahanya, TelkoMedika, yang bergerak di bidang third party administrator pada sektor kesehatan sebagai bentuk penataan portofolio bisnis non-core di TelkomGroup.

Pada saat yang sama, Telkom turut memperkuat peran perusahaan sebagai strategic holding. Dalam model ini, Telkom berfokus pada fungsi value creation dan governance oversight, sementara operasional bisnis dijalankan oleh entitas operating company sebagai penggerak utama pada masing-masing lini usaha.

Dian menambahkan, TelkomGroup akan memperkuat struktur bisnis melalui operating company yang berfokus pada empat pilar utama, yakni B2C, B2B ICT, Digital Infrastructure, serta International Business. Melalui struktur ini, Telkom berupaya memastikan setiap lini bisnis memiliki fokus lebih tajam, yang mampu bergerak lebih lincah dalam mengoptimalkan potensi ekosistem digital di Indonesia.

Bisnis.com, Batam — Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esty Widya Putri mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam untuk memperluas pasar hingga tingkat internasional dengan memanfaatkan fasilitas pusat ekspor yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Batam.

Dalam dialog bersama eksportir dan pelaku usaha, Senin (9/3/2026), Roro menilai posisi strategis Batam berpotensi besar menjadi pintu gerbang ekspor bagi produk UMKM ke pasar global.

“Batam memiliki lokasi yang sangat strategis. Karena itu kami berharap keberadaan export center di sini dapat menjadi sumber informasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar hingga ke tingkat global,” ujarnya usai diskusi.

Pusat ekspor tersebut diharapkan menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi terkait kondisi pasar internasional, peluang ekspor, hingga perkembangan perjanjian perdagangan yang tengah dijajaki pemerintah.

Dia menjelaskan, Kementerian Perdagangan saat ini memfokuskan tiga agenda utama dalam memperkuat sektor perdagangan nasional. Pertama, menjaga dan memperkuat pasar domestik dengan membuka akses pemasaran produk UMKM melalui jaringan ritel modern di berbagai daerah.

“Langkah ini dilakukan agar produk UMKM dapat masuk ke lebih banyak gerai ritel sehingga jangkauan pemasarannya semakin luas,” kata Roro.

Agenda kedua adalah memperluas pasar ekspor melalui pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA). Pemerintah menilai kesepakatan dagang tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar internasional.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan informasi mengenai pemanfaatan perjanjian dagang tersebut di kalangan pelaku usaha daerah.

“Karena itu kami terus mendorong sosialisasi agar pelaku usaha memahami peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor,” ujarnya.

Sementara agenda ketiga adalah memperkuat kapasitas UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Pendampingan difokuskan pada pelaku usaha yang telah siap ekspor, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas produk, maupun keberlanjutan usaha.

Saat ini Kementerian Perdagangan memiliki jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara melalui atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

Jaringan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan informasi pasar sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli di luar negeri.

Secara nasional, kinerja perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan surplus yang mencapai sekitar 41,05 miliar dolar AS. Meski ekspor masih didominasi komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, bahan bakar, serta besi dan baja, peningkatan juga mulai terlihat pada komoditas yang banyak dihasilkan UMKM, seperti kopi, kakao, dan produk halal.

Menurut Roro, produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Namun pelaku usaha tetap perlu memahami standar yang berlaku di negara tujuan, mulai dari sertifikasi halal, standar keberlanjutan, hingga persyaratan kualitas produk.

Dia juga menekankan pentingnya promosi dan jejaring bisnis dalam memperluas pasar ekspor. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pameran atau expo yang mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli potensial.

“Networking sangat penting. Melalui expo, buyer dan seller dapat bertemu langsung sehingga membuka peluang kerja sama dan perluasan pasar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Roro juga mencatat berbagai masukan dari para eksportir di Batam yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Perdagangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekspor ke depan, khususnya untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

IDXChannel - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menandatangani Gold Sales & Purchase Agreement (GSPA) dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Penandatanganan tersebut masing-masing dilakukan melalui entitas anak, yakni PT Bumi Suksesindo serta PT Puncak Emas Tani Sejahtera.

Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dengan total volume transaksi sebesar 3 metrik ton atau hampir 100 ribu ounce emas per tahun atau total 6 metrik ton, dengan opsi untuk menambah 3 metrik ton lagi per tahunnya.

Dalam skema ini, BSI dan PETS bertindak sebagai penjual, sementara Antam sebagai pembeli emas granula hasil pemurnian domestik.

Presiden Direktur Merdeka Copper Gold, Albert Saputro, menyatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyerapan produksi emas di bawah Grup Merdeka secara optimal di dalam negeri, sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok hulu-hilir nasional.

“Dengan basis produksi yang semakin kuat dari Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Emas Pani, kami membutuhkan struktur offtake yang stabil dan terukur. GSPA ini memberikan kepastian penyerapan produksi sekaligus memperkuat kontribusi kami terhadap industri emas domestik,” ujar Albert dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Sementara itu, Direktur Komersial Aneka Tambang, Handi Sutanto, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bukti kedaulatan emas nasional di mana hasil tambang bumi Indonesia diolah menjadi emas murni yang siap dimiliki masyarakat.

Produksi emas Grup Merdeka yang masuk dalam klausul kerja sama dengan Antam berasal dari dua operasi tambang, yakni Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur yang dikelola PT Bumi Suksesindo, anak perusahaan MDKA, yang berproduksi sejak 2017.

Kemudian, Tambang Emas Pani di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo yang dikelola salah satunya oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera, di bawah kendali PT Merdeka Gold Resources Tbk.

Tambang Emas Pani adalah operasi tambang terbaru Grup Merdeka. Operasi ini melaksanakan first mining pada awal Oktober 2025.

Melalui proses heap leach, Tambang Emas Pani melakukan first gold pour (penuangan emas perdana) pada 14 Februari 2026 dan telah mengirim batangan dore seberat 44,04 kg ke Antam untuk pemurnian perdana pada 27 Februari 2026.

Penjualan pertama emas murni perdana oleh MDKA kepada Antam berdasarkan GSPA diharapkan terlaksana sebelum akhir Maret 2026.

(NIA DEVIYANA)