Bisnis.com, MAKASSAR —PT PLN (Persero) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Makassar menyosialisasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan yang menyasar para pegawai ini dianggap menjadi langkah konkret untuk menjaga kualitas dan integritas kerja, serta bertujuan untuk membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan.

"Sosialisasi ini sendiri telah dilaksanakan mulai 17 April 2026 lalu di Aula PLN UPDL Makassar. Momentum ini harus kita manfaatkan sebagai upaya nyata dalam menjaga kualitas, kinerja, serta integritas di lingkungan kerja PLN,” ujar Officer Evaluasi dan Pengendalian Mutu dan Kinerja PLN UPDL Makassar Megawati Andriyani Samson melalui keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Materi utama disampaikan oleh Manager PLN UPDL Makassar Reza Hardiansyah, yang memaparkan pentingnya penerapan prinsip kepatuhan dan anti penyuapan dalam setiap lini operasional perusahaan.

Dia menegaskan bahwa penerapan SMAP dan SMK bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari budaya kerja yang harus dijalankan secara konsisten.

“Kita ingin memastikan bahwa PLN UPDL Makassar tidak hanya unggul dalam mencetak SDM kelistrikan yang kompeten, tetapi juga SDM yang memiliki integritas tak tergoyahkan dan patuh pada prinsip-prinsip etika bisnis yang sehat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, PLN juga menekankan penerapan prinsip “4 No’s” sebagai panduan perilaku seluruh pegawai, yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality.

Sosialisasi berlangsung interaktif dan ditutup dengan komitmen bersama seluruh pegawai untuk terus mengawal implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Melalui langkah ini, PLN Pusdiklat UPDL Makassar berharap dapat terus menghadirkan layanan kelistrikan dan pendidikan yang berintegritas tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H, PT TASPEN (Persero) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas institusi. Hal ini dilakukan dengan mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekan perusahaan untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel dalam bentuk apapun kepada jajaran insan TASPEN maupun Anak Perusahaan. Langkah ini merupakan bagian wujud nyata komitmen TASPEN dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan mencegah potensi konflik kepentingan di hari yang fitri ini.

Corporate SecretaryTASPEN Henra menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan penerapan ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas organisasi. “Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat 'Zero Gratification' dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idulfitri ini," ujar Henra.

Lebih lanjut, TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya TASPEN dalam mengimplementasikan ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel. Apabila masyarakat menemukan adanya oknum dari jajaran TASPEN yang meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, laporan dapat disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan oleh perusahaan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa kanal, antara lain melalui email pengaduan@taspen.co.id, SMS/WhatsApp 08111446666, serta melalui website wbs.taspen.co.id. Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor.

Sepanjang tahun 2025, TASPEN juga telah melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain melalui penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal yang menekankan penerapan prinsip 5 NO (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, No Conflict of Interest). Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN dalam membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, TASPEN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari langkah TASPEN dalam memperkuat budaya integritas perusahaan sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara, yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik serta pelayanan profesional bagi seluruh peserta. Dalam implementasinya, TASPEN menargetkan terwujudnya Zero Fraud di lingkungan perusahaan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran integritas.

JAKARTA, KOMPAS.com — MDI Ventures meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Sucofindo International Certification Services pada 24 Desember 2025 lalu.

Sertifikasi tersebut disebut sebagai langkah penguatan tata kelola dan kepatuhan perusahaan untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani risiko penyuapan secara lebih terstruktur dalam proses bisnis.

Dalam ekosistem venture capital atau modal ventura, interaksi dengan berbagai pihak, mulai dari founder, mitra korporasi, investor, hingga vendor, terjadi secara intensif dan cepat. Kondisi ini mendorong MDI Ventures memandang penguatan tata kelola sebagai kebutuhan strategis agar setiap keputusan dan kolaborasi dijalankan sesuai standar integritas yang konsisten.

ISO 37001 merupakan standar internasional untuk membangun sistem manajemen anti-penyuapan.

Standar ini membantu organisasi menyiapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang relevan, mulai dari upaya pencegahan, mekanisme pelaporan, hingga tindak lanjut, sehingga risiko penyuapan dapat dikelola secara sistematis dan terukur.

Direktur MDI Ventures Roby Roediyanto mengatakan, sertifikasi ini dimaksudkan agar kepercayaan terhadap perusahaan tidak hanya bertumpu pada reputasi, tetapi juga ditopang oleh sistem kerja yang teruji.

“Sertifikasi ini memperjelas bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam proses investasi, kemitraan, dan pengambilan keputusan,” ujar Roby dalam siaran pers, Kamis (15/1/2026).

Dalam aktivitas investasi di ekosistem startup, potensi risiko integritas umumnya muncul pada proses deal sourcing, evaluasi dan keputusan investasi, pemilihan mitra dan vendor, pengelolaan sponsorship atau event, serta hubungan dengan pihak ketiga.

Melalui penerapan SMAP, MDI Ventures memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kesadaran organisasi sehingga seluruh kolaborasi dan keputusan bisnis tetap berlangsung secara transparan, akuntabel, dan beretika.

“Kepercayaan adalah pondasi utama bagi CVC yang menjadi penghubung antara korporasi besar, startup, dan mitra strategis. Dengan ISO 37001, kami memastikan proses operasional dan investasi dijalankan dengan standar anti-penyuapan yang diakui secara global, sehingga kepercayaan dibangun bukan hanya lewat reputasi, tetapi juga melalui sistem yang terstruktur dan teruji,” kata Roby.

Sertifikasi ISO 37001 ini juga disebut mempertegas upaya MDI Ventures dalam memperkuat tata kelola dan membangun kepercayaan yang sebelumnya tercermin dari keberhasilannya mempertahankan predikat Indonesia Trusted Company untuk kedua kalinya secara berturut-turut dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada penghujung 2025.

Upaya tersebut sejalan dengan pendalaman aspek pengendalian internal secara menyeluruh.

Implementasi SMAP di MDI Ventures mencakup penguatan pengaturan proses due diligence pihak ketiga, gratifikasi, konflik kepentingan, kanal pelaporan, serta pelatihan karyawan.

Penerapan ini ditujukan untuk memastikan seluruh proses dan keputusan bisnis yang melibatkan pihak eksternal berjalan secara transparan, akuntabel, serta tetap fleksibel sebagai corporate venture capital.

MDI Ventures menyampaikan, sertifikasi ini menjadi momentum untuk penguatan tata kelola secara berkelanjutan melalui evaluasi dan audit berkala.

Informasi terkait tata kelola dan kepatuhan juga akan tersedia melalui situs resmi perusahaan sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

MDI Ventures merupakan perusahaan modal ventura korporasi multi-dana yang berada di bawah naungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Selain mengelola investasi Telkom Group, MDI Ventures juga mengelola dana dari investor institusional pihak ketiga dan berfokus pada investasi startup yang dinilai dapat memberikan nilai sinergi bagi Telkom dan pengembangan ekosistem digital Indonesia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA - MDI Ventures memperoleh sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari SUCOFINDO International Certification Services pada tanggal 24 Desember 2025. Sertifikasi ini merupakan langkah penguatan tata kelola dan kepatuhan perusahaan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan secara lebih terstruktur dalam proses bisnisnya.

Dalam ekosistem venture capital, interaksi dengan berbagai pihak mulai dari founder, mitra korporasi, investor, hingga vendor terjadi secara intensif dan cepat. Karena itu, MDI Ventures memandang penguatan tata kelola sebagai kebutuhan strategis agar setiap keputusan dan kolaborasi dijalankan sesuai dengan standar integritas yang konsisten.

ISO 37001 adalah standar internasional untuk membangun sistem manajemen anti-penyuapan , dimana standar ini membantu organisasi menyiapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang relevan mulai dari pencegahan, mekanisme pelaporan, hingga tindak lanjut, sehingga risiko penyuapan dapat dikelola secara sistematis dan terukur.

Direktur MDI Ventures, Roby Roediyanto menekankan, bahwa sertifikasi ini dimaksudkan agar kepercayaan terhadap perusahaan tidak hanya bertumpu pada reputasi, tetapi juga ditopang oleh sistem kerja yang teruji. “Sertifikasi ini memperjelas bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam proses investasi, kemitraan, dan pengambilan keputusan,” jelasnya.

Dalam aktivitas investasi di ekosistem startup, potensi risiko integritas umumnya muncul pada proses seperti deal sourcing, evaluasi dan keputusan investasi, pemilihan mitra dan vendor, pengelolaan sponsorship atau event, serta hubungan dengan pihak ketiga.

Melalui penerapan SMAP, MDI Ventures memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kesadaran organisasi sehingga seluruh kolaborasi dan keputusan bisnis tetap berlangsung secara transparan, akuntabel, dan beretika.

“Kepercayaan adalah pondasi utama bagi CVC yang menjadi penghubung antara korporasi besar, startup, dan mitra strategis. Dengan ISO 37001, kami memastikan proses operasional dan investasi dijalankan dengan standar anti-penyuapan yang diakui secara global, sehingga kepercayaan dibangun bukan hanya lewat reputasi, tetapi juga melalui sistem yang terstruktur dan teruji,” tutup Roby.

Sertifikasi ISO 37001 ini mempertegas upaya MDI Ventures untuk memperkuat tata kelola dan membangun kepercayaan yang sebelumnya juga tercermin dari keberhasilannya dalam mempertahankan predikat “Indonesia Trusted Company” untuk kedua kalinya secara berturut-turut dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) di penghujung tahun 2025. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan yang terus mendalami aspek pengendalian internal secara menyeluruh.

MDI Ventures Dukung Sinergi Startup dan BUMN Garap Pasar Logistik



Implementasi SMAP di MDI Ventures memperkuat pengaturan proses due diligence pihak ketiga, gratifikasi, konflik kepentingan, kanal pelaporan, serta pelatihan karyawan. Penerapan ini membantu memastikan seluruh proses dan keputusan bisnis yang melibatkan pihak eksternal berjalan secara transparan, akuntabel, dan tetap fleksibel sebagai corporate venture capital.

MDI menegaskan bahwa sertifikasi ini menjadi momentum untuk penguatan tata kelola secara berkelanjutan, yang dijalankan melalui evaluasi dan audit berkala. Informasi terkait tata kelola dan kepatuhan juga akan tersedia melalui website resmi perusahaan, sebagai bagian dari komitmen MDI terhadap transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, Asuransi Jasindo menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan dan membangun budaya integritas dalam seluruh proses bisnis.

Peringatan HAKORDIA tahun ini juga dirancang sejalan dengan arah kebijakan nasional Asta Cita, yang menempatkan tata kelola bersih dan berintegritas sebagai pilar menuju Indonesia Bebas Korupsi.

Asuransi Jasindo menyatakan dukungan terhadap semangat tersebut dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan penerapan prinsip antikorupsi dilakukan secara konsisten.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP).

Sertifikasi ini dinilai menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan praktik suap dan korupsi bukan hanya berupa deklarasi, tetapi dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis dan sesuai standar internasional.

“Kami menerapkan sistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) untuk memastikan setiap keputusan bisnis dijalankan secara terukur, diawasi, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Sistem ini juga didukung melalui whistleblowing system, sosialisasi kepatuhan, dan evaluasi berkala terhadap budaya antikorupsi di internal perusahaan,” ujar Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui ISO 37001 disebut menjadi pijakan penting bagi perusahaan dalam memastikan setiap proses bisnis berjalan mengikuti prinsip integritas dan kepatuhan.

Asuransi Jasindo menekankan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen nyata untuk menghadirkan layanan yang profesional dan dapat dipercaya.

Perseroan menambahkan, penerapan GRC bukan sekadar kewajiban, melainkan fondasi untuk membangun bisnis sehat dan berkelanjutan.

Karena itu, Asuransi Jasindo akan terus memperkuat implementasi program antikorupsi guna menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

“HAKORDIA menjadi pengingat bagi seluruh insan Jasindo bahwa integritas adalah fondasi dari perlindungan risiko yang kami berikan kepada masyarakat. Kami tidak menoleransi kecurangan dalam bentuk apa pun, dan seluruh insan Jasindo berkomitmen menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan,” tambah Brellian.

Perusahaan menegaskan bahwa perlindungan terbaik hanya dapat diberikan melalui proses bisnis yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan penguatan tata kelola, implementasi SMAP ISO 37001, serta dukungan terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi melalui HAKORDIA 2025, Asuransi Jasindo menyatakan akan terus memastikan seluruh layanan mencerminkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengembangan sistem digital iPubers, yang kini menjadi instrumen utama dalam memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas distribusi pupuk ke petani.

"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia dapat melaksanakan perubahan tata kelola pupuk bersubsidi secara cepat dan akurat sehingga akses petani terhadap pupuk semakin mudah," ujar Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Dalam pelaksanaannya, iPubers memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani yang berhak, meningkatkan transparansi di setiap tahap, serta mempercepat proses verifikasi dan penebusan pupuk di lapangan.

"Melalui iPubers, pemerintah dan Pupuk Indonesia dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga penyelewengan atau peredaran pupuk di luar sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Ninis.

Ia menegaskan, keberadaan iPubers sekaligus meningkatkan kualitas layanan petani karena distribusi kini lebih cepat, terukur, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan.

Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).

Selanjutnya, Pupuk Indonesia turut memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaporan Harta Kekayaan Karyawan (e-LHKPN), serta program Pengelolaan Benturan Kepentingan (PIONIR) yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas tahunan sebagai bentuk komitmen terhadap Pedoman dan Perilaku Perusahaan.

Sebagai pelengkap, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan KPK dan didukung oleh kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan pelapor serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

"Pupuk Indonesia selalu mendukung upaya Pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan berkomitmen terhadap Governance dan Compliance di setiap lini bisnis sehingga terwujud ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Telkom Akses (Telkom Akses), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menunjukkan komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih dan berstandar internasional. Salah satunya diwujudkan dengan keberhasilan Telkom Akses meraih dua sertifikasi bergengsi sekaligus, yakni ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Kedua sertifikasi tersebut diberikan oleh British Standards Institution (BSI) Indonesia setelah melalui proses audit dan verifikasi independen terhadap sistem manajemen di lingkungan Telkom Akses. Prosesi penyerahan sertifikat dilaksanakan di Kantor Pusat BSI Indonesia, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/11/2025).

Adapun sertifikat tersebut diterima langsung oleh SGM Quality Management & HSE Telkom Akses Bambang Sunaryadi yang mewakili manajemen perusahaan. Dengan sertifikasi ini, Bambang menegaskan bahwa Telkom Akses selalu mengedepankan keamanan, integritas, dan transparansi.

"Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 37001:2016 bukan sekadar pengakuan, tetapi cerminan budaya kerja Telkom Akses yang telah menjalankan & menjunjung tinggi keamanan, integritas, dan transparansi," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (13/11/2025).

Dia melanjutkan, dengan konsistensi menjalankan standarisasi internasional ini, pihaknya ingin terus memastikan seluruh insan Telkom Akses berperan aktif menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra. Pada akhirnya, pencapaian ini menegaskan keseriusan Telkom Akses dalam membangun ekosistem bisnis yang transparan, aman, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan nilai-nilai tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) yang diterapkan di seluruh lini operasional.

Melalui sertifikasi ganda ini, Telkom Akses semakin memperkuat posisinya sebagai perusahaan penyedia infrastruktur digital yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki tata kelola dan sistem keamanan yang terpercaya.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengakuisisi 24,5 persen Hak Partisipasi alias saham Petroliam Nasional Berhad (Petronas) di Blok Bobara yang terletak di perairan laut dalam (ultra-deepwater) Papua Barat.

Akuisisi saham ini dituangkan dalam penandatanganan Farm-Out Agreement (FOA) dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Bobara oleh PT Pertamina Hulu Energi Bobara, dan Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd yang dilakukan saat perhelatan KTT ASEAN Summit ke-47 Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin (26/10).

Dengan penandatanganan FOA PSC Blok Bobara ini, maka PHE akan memiliki 24,5 persen Participating Interest, bersama Petronas dan TotalEnergies dalam Wilayah Kerja tersebut.

"Acara seremoni hari ini bukan sekadar tonggak kontraktual, tetapi merupakan wujud nyata dari kemitraan energi Malaysia-Indonesia, sinergi kapabilitas yang saling melengkapi, serta tanggung jawab bersama kita dalam memperkuat ketahanan energi kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan tertulis, Senin (27/10).

Dalam kesempatan ini, Simon meminta dukungan untuk pertumbuhan bisnis Pertamina di Malaysia, sejalan dengan portofolio jangka panjang Petronas di Indonesia. Dukungan tersebut termasuk peluang untuk Pertamina menjadi operatorship di Malaysia Balingian PSC dan PSC lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi mengatakan kemitraan di Blok Bobara mencerminkan sinergi kuat dan komitmen bersama di antara Pertamina, Petronas dan TotalEnergies untuk melangkah maju.

"PSC Bobara selaras dengan fokus strategis PHE dalam mengeksplorasi dan mengembangkan peluang baru di area frontier," ujarnya.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Perusahaan juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, terus memperkuat komitmenya dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan tercapainya swasembada energi di masa depan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kontribusi PHE sebagai perusahaan hulu migas andalan nasional yang memprioritaskan ketahanan energi, ketersediaan dan keberlanjutan.

Sebagai pengelola 24 persen blok minyak dan gas di Indonesia, PHE mencatatkan produksi migas hingga Agustus 2025 mencapai 1,04 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD), terdiri dari 556 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan 2,8 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD).

"Subholding Upstream Pertamina tidak hanya menjaga stabilitas produksi migas nasional, tetapi juga melakukan ekspansi, inovasi serta transformasi menuju operasi yang lebih berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional," kata Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina, Hermansyah Y Nasroen.

Kinerja produksi ditopang oleh aktivitas hulu yang masif. Hingga Agustus 2025, tercatat 580 sumur eksploitasi berhasil dibor, disusul 836 kegiatan workover dan 25.514 kegiatan well services. Selain itu, PHE juga memperkuat cadangan energi melalui Survei Seismik 3D seluas 652 km² serta pengeboran 15 sumur eksplorasi.

Tidak hanya produksi, Subholding Upstream juga agresif memperkuat cadangan untuk mendapat sumberdaya energi baru, baik melalui kegiatan Survei Seismik 3D sepanjang 652 kilometer persegi (km2) maupun pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 15 sumur.

Hasilnya, Subholding Upstream mendapat tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) dengan realisasi 2C Validation sebesar 804 juta barel setara minyak (MMBOE) dan menambah cadangan terbukti (P1) migas sebesar 105 juta barel setara minyak (MMBOE).

Hermansyah menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari strategi optimasi portofolio, akselerasi pengeboran, serta implementasi teknologi untuk meningkatkan recovery factor lapangan existing.

Dengan strategi tersebut, PHE menegaskan perannya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus kontributor signifikan dalam mendukung transisi energi Indonesia.

Produksi dan cadangan migas nasional akan semakin kuat dengan tuntasnya proyek strategis Subholding Upstream Pertamina antara lain pengembangan Stasiun Pengumpul Akasia Bagus (SP ABG) EP, Proyek Sisi Nubi, Proyek CEOR lapangan minas di Area A Stage-1 dan proyek Lapangan OO-OX PHE ONWJ.

"Kami berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan produksi berkelanjutan, sekaligus memastikan aspek keselamatan dan lingkungan tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Secara masif, PHE juga melakukan evaluasi atas peluang new venture dengan mempertajam peluang inisiasi potensi eksplorasi baru. Ke depannya dengan kegiatan yang masif dan agresif, melalui beberapa kegiatan joint study dan project new venture yang sedang berlangsung dan diproyeksikan akan menambah portofolio wilayah kerja eksplorasi baru di Subholding Upstream Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina melalui Subholding Upstream berkomitmen meningkatkan produksi melalui berbagai inovasi dan pengembangan lapangan-lapangan migas.

"Dukungan Pertamina dalam ketahanan energi nasional tercermin kuat dari langkah PHE. Capaian-capaian PHE semakin memperkuat peran Pertamina sebagai kontributor utama suplai minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelas Fadjar.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada peringatan Hari Standar Dunia, PT Pertamina (Persero) menegaskan kembali komitmennya dalam penerapan standardisasi global dalam rangka memastikan implementasi tata kelola bisnis yang lebih baik. Saat ini, Pertamina Group telah menjalankan sejumlah ketentuan dari Organisasi Internasional untuk standardisasi yang diikuti oleh 160 negara di dunia

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan komitmen kuat Pertamina dalam memperkuat tata kelola bisnis dengan memenuhi standar yang berlaku secara global. Untuk standardisasi tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, Pertamina telah memberlakukan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 22301:2019 terkait Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis.

“Seluruh Subholding Pertamina telah menerapkan standar pengelola kelangsungan bisnis dan memastikan layanan energi tetap berjalan saat terjadi insiden atau bencana,” ujar Fadjar.

Fadjar mengungkapkan, komitmen Pertamina dalam menerapkan standar internasional menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis, termasuk dengan adanya monitoring dan evaluasi berkala dari lembaga standardisasi internasional.

Dalam kaitan dengan praktik GCG, Pertamina juga terus berupaya memperketat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37002:2021 dalam lingkup Fraud Whistleblowing Management System.

Selain itu, Pertamina juga menunjukkan komitmennya dalam manajemen lingkungan, mutu, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Fadjar menguraikan, Pertamina telah membentuk Sistem Manajemen HSSE Pertamina (SUPREME) yang landasan penyusunannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada skala nasional dan internasional, seperti Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Peraturan Kapolri No. 24/2007, serta PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada skala global, imbuhnya, SUPREME juga mengacu pada standar sistem manajemen internasional, seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, ISO 31000, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, dan standar lainnya. Penerapan ISO dievaluasi berkala guna memastikan pemenuhan kriteria standar yang ditetapkan

“Dalam standardisasi pengelolaan energi, Pertamina juga telah melaksanakan prinsip yang tertuang dalam ISO 50001:2018 yang mengukur standar kemampuan perusahaan dalam mengelola penggunaan energi dan mengukur kinerja energi secara berkelanjutan,” pungkas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.