Jakarta (ANTARA) - PT Taspen (Persero) memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025 untuk mendorong integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih, sekaligus menghadapi proses resertifikasi standar tersebut pada April 2026.

Corporate Secretary PT Taspen (Persero) Henra mengatakan penguatan SMAP merupakan kewajiban perusahaan sebagai BUMN yang mengelola dana pensiun dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat negara.

“Kami mengemban mandat yang sangat krusial dalam mengelola dana jaminan sosial masa depan para peserta. Oleh karena itu, implementasi SMAP ISO 37001:2025 terus kami perkuat melalui pembaruan kebijakan, sistem pengendalian internal yang ketat, serta peningkatan kesadaran seluruh insan Taspen secara berkelanjutan,” ujar Henra dalam keterangannya pada Rabu.

Ia menegaskan implementasi SMAP dilakukan secara menyeluruh sepanjang 2026, mencakup seluruh unit kerja dan proses bisnis di kantor pusat maupun kantor cabang, serta hubungan dengan mitra dan pemangku kepentingan seperti vendor, agen, dan pihak ketiga lainnya.

Dalam penerapannya, SMAP ISO 37001:2025 mengatur pengendalian risiko penyuapan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk terkait gratifikasi, hadiah, jamuan, donasi, serta potensi konflik kepentingan melalui proses identifikasi risiko, due diligence, penguatan pengendalian internal, hingga mekanisme pelaporan dan investigasi.

Taspen juga mengimbau para peserta untuk berani melaporkan dugaan pelanggaran, khususnya praktik penyuapan maupun gratifikasi, sebagai bagian dari upaya membangun layanan publik yang transparan dan akuntabel.

Sebagai langkah penguatan, perusahaan menetapkan sasaran anti penyuapan pada 2026 dengan target nol kasus penyuapan di seluruh unit kerja dalam ruang lingkup ISO 37001.

Selain itu, Taspen menetapkan percepatan penanganan laporan, antara lain keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) maksimal 14 hari kerja sejak laporan diterima, tindak lanjut laporan melalui Whistleblowing System (WBS) hingga berita acara hasil penelitian awal maksimal 14 hari kerja, serta audit khusus internal terkait dugaan penyuapan maksimal 14 hari kerja sejak perintah direksi hingga pelaporan hasil audit.

Taspen menegaskan tidak mentoleransi pelanggaran dan akan menindak setiap penyimpangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang 2025, perusahaan juga menjalankan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi, seperti sosialisasi Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Compliance Movie Day, sosialisasi budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan, program e-learning integritas, serta kampanye digital internal dengan prinsip 5 NO yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, dan No Conflict of Interest.

Langkah tersebut disebut selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pilar penguatan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H, PT TASPEN (Persero) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas institusi. Hal ini dilakukan dengan mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekan perusahaan untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel dalam bentuk apapun kepada jajaran insan TASPEN maupun Anak Perusahaan. Langkah ini merupakan bagian wujud nyata komitmen TASPEN dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan mencegah potensi konflik kepentingan di hari yang fitri ini.

Corporate SecretaryTASPEN Henra menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan penerapan ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas organisasi. “Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat 'Zero Gratification' dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idulfitri ini," ujar Henra.

Lebih lanjut, TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya TASPEN dalam mengimplementasikan ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel. Apabila masyarakat menemukan adanya oknum dari jajaran TASPEN yang meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, laporan dapat disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan oleh perusahaan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa kanal, antara lain melalui email pengaduan@taspen.co.id, SMS/WhatsApp 08111446666, serta melalui website wbs.taspen.co.id. Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor.

Sepanjang tahun 2025, TASPEN juga telah melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain melalui penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal yang menekankan penerapan prinsip 5 NO (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, No Conflict of Interest). Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN dalam membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, TASPEN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari langkah TASPEN dalam memperkuat budaya integritas perusahaan sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara, yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik serta pelayanan profesional bagi seluruh peserta. Dalam implementasinya, TASPEN menargetkan terwujudnya Zero Fraud di lingkungan perusahaan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran integritas.

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) telah melalui Audit Pengawasan (Surveillance) Tahun II atas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran mengatakan capaian ini menunjukkan konsistensi Askrindo dalam menerapkan sistem pengendalian anti penyuapan secara berkelanjutan di seluruh lini organisasi.

“Sertifikasi ini juga membuktikan bahwa sistem tidak hanya berjalan saat sertifikasi awal, tetapi diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam aktivitas operasional sehari-hari,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Audit Surveillance II SMAP SNI ISO 37001:2016 dilaksanakan pada akhir tahun 2025 oleh lembaga sertifikasi PT Chesna.

Cakupan audit meliputi berbagai proses strategis di lingkungan perusahaan, seperti proses pengadaan barang dan jasa, keuangan dan investasi, akuntansi, pemasaran, pengelolaan jaringan dan digital, serta underwriting.

Dengan sertifikasi ini, Askrindo telah mendapatkan dua sertifikasi pada akhir tahun 2025, yakni penerapan SMAP dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Melalui 2 penerapan ISO SMAP dan SMM yang berkelanjutan, Askrindo memastikan seluruh proses operasional dijalankan secara disiplin, sehingga mampu menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas layanan serta meningkatkan daya saing perusahaan di tengah dinamika industri,” tutur Fankar.

Askrindo sebelumnya mempertahankan sertifikasi SMM ISO 9001:2015 berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi independen yang sama. Audit itu mencakup lingkup inti proses akseptasi dan klaim asuransi umum.

Hasilnya, Askrindo mempertahankan sertifikasi tanpa temuan ketidaksesuaian, baik mayor maupun minor (nol temuan).

Perusahaan meyakini capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Askrindo telah berjalan secara efektif, konsisten, dan sesuai standar internasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengembangan sistem digital iPubers, yang kini menjadi instrumen utama dalam memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas distribusi pupuk ke petani.

"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia dapat melaksanakan perubahan tata kelola pupuk bersubsidi secara cepat dan akurat sehingga akses petani terhadap pupuk semakin mudah," ujar Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Dalam pelaksanaannya, iPubers memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani yang berhak, meningkatkan transparansi di setiap tahap, serta mempercepat proses verifikasi dan penebusan pupuk di lapangan.

"Melalui iPubers, pemerintah dan Pupuk Indonesia dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga penyelewengan atau peredaran pupuk di luar sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Ninis.

Ia menegaskan, keberadaan iPubers sekaligus meningkatkan kualitas layanan petani karena distribusi kini lebih cepat, terukur, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan.

Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).

Selanjutnya, Pupuk Indonesia turut memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaporan Harta Kekayaan Karyawan (e-LHKPN), serta program Pengelolaan Benturan Kepentingan (PIONIR) yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas tahunan sebagai bentuk komitmen terhadap Pedoman dan Perilaku Perusahaan.

Sebagai pelengkap, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan KPK dan didukung oleh kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan pelapor serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

"Pupuk Indonesia selalu mendukung upaya Pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan berkomitmen terhadap Governance dan Compliance di setiap lini bisnis sehingga terwujud ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengakuisisi 24,5 persen Hak Partisipasi alias saham Petroliam Nasional Berhad (Petronas) di Blok Bobara yang terletak di perairan laut dalam (ultra-deepwater) Papua Barat.

Akuisisi saham ini dituangkan dalam penandatanganan Farm-Out Agreement (FOA) dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Bobara oleh PT Pertamina Hulu Energi Bobara, dan Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd yang dilakukan saat perhelatan KTT ASEAN Summit ke-47 Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin (26/10).

Dengan penandatanganan FOA PSC Blok Bobara ini, maka PHE akan memiliki 24,5 persen Participating Interest, bersama Petronas dan TotalEnergies dalam Wilayah Kerja tersebut.

"Acara seremoni hari ini bukan sekadar tonggak kontraktual, tetapi merupakan wujud nyata dari kemitraan energi Malaysia-Indonesia, sinergi kapabilitas yang saling melengkapi, serta tanggung jawab bersama kita dalam memperkuat ketahanan energi kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan tertulis, Senin (27/10).

Dalam kesempatan ini, Simon meminta dukungan untuk pertumbuhan bisnis Pertamina di Malaysia, sejalan dengan portofolio jangka panjang Petronas di Indonesia. Dukungan tersebut termasuk peluang untuk Pertamina menjadi operatorship di Malaysia Balingian PSC dan PSC lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi mengatakan kemitraan di Blok Bobara mencerminkan sinergi kuat dan komitmen bersama di antara Pertamina, Petronas dan TotalEnergies untuk melangkah maju.

"PSC Bobara selaras dengan fokus strategis PHE dalam mengeksplorasi dan mengembangkan peluang baru di area frontier," ujarnya.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Perusahaan juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, terus memperkuat komitmenya dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan tercapainya swasembada energi di masa depan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kontribusi PHE sebagai perusahaan hulu migas andalan nasional yang memprioritaskan ketahanan energi, ketersediaan dan keberlanjutan.

Sebagai pengelola 24 persen blok minyak dan gas di Indonesia, PHE mencatatkan produksi migas hingga Agustus 2025 mencapai 1,04 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD), terdiri dari 556 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan 2,8 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD).

"Subholding Upstream Pertamina tidak hanya menjaga stabilitas produksi migas nasional, tetapi juga melakukan ekspansi, inovasi serta transformasi menuju operasi yang lebih berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional," kata Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina, Hermansyah Y Nasroen.

Kinerja produksi ditopang oleh aktivitas hulu yang masif. Hingga Agustus 2025, tercatat 580 sumur eksploitasi berhasil dibor, disusul 836 kegiatan workover dan 25.514 kegiatan well services. Selain itu, PHE juga memperkuat cadangan energi melalui Survei Seismik 3D seluas 652 km² serta pengeboran 15 sumur eksplorasi.

Tidak hanya produksi, Subholding Upstream juga agresif memperkuat cadangan untuk mendapat sumberdaya energi baru, baik melalui kegiatan Survei Seismik 3D sepanjang 652 kilometer persegi (km2) maupun pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 15 sumur.

Hasilnya, Subholding Upstream mendapat tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) dengan realisasi 2C Validation sebesar 804 juta barel setara minyak (MMBOE) dan menambah cadangan terbukti (P1) migas sebesar 105 juta barel setara minyak (MMBOE).

Hermansyah menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari strategi optimasi portofolio, akselerasi pengeboran, serta implementasi teknologi untuk meningkatkan recovery factor lapangan existing.

Dengan strategi tersebut, PHE menegaskan perannya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus kontributor signifikan dalam mendukung transisi energi Indonesia.

Produksi dan cadangan migas nasional akan semakin kuat dengan tuntasnya proyek strategis Subholding Upstream Pertamina antara lain pengembangan Stasiun Pengumpul Akasia Bagus (SP ABG) EP, Proyek Sisi Nubi, Proyek CEOR lapangan minas di Area A Stage-1 dan proyek Lapangan OO-OX PHE ONWJ.

"Kami berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan produksi berkelanjutan, sekaligus memastikan aspek keselamatan dan lingkungan tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Secara masif, PHE juga melakukan evaluasi atas peluang new venture dengan mempertajam peluang inisiasi potensi eksplorasi baru. Ke depannya dengan kegiatan yang masif dan agresif, melalui beberapa kegiatan joint study dan project new venture yang sedang berlangsung dan diproyeksikan akan menambah portofolio wilayah kerja eksplorasi baru di Subholding Upstream Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina melalui Subholding Upstream berkomitmen meningkatkan produksi melalui berbagai inovasi dan pengembangan lapangan-lapangan migas.

"Dukungan Pertamina dalam ketahanan energi nasional tercermin kuat dari langkah PHE. Capaian-capaian PHE semakin memperkuat peran Pertamina sebagai kontributor utama suplai minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelas Fadjar.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada peringatan Hari Standar Dunia, PT Pertamina (Persero) menegaskan kembali komitmennya dalam penerapan standardisasi global dalam rangka memastikan implementasi tata kelola bisnis yang lebih baik. Saat ini, Pertamina Group telah menjalankan sejumlah ketentuan dari Organisasi Internasional untuk standardisasi yang diikuti oleh 160 negara di dunia

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan komitmen kuat Pertamina dalam memperkuat tata kelola bisnis dengan memenuhi standar yang berlaku secara global. Untuk standardisasi tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, Pertamina telah memberlakukan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 22301:2019 terkait Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis.

“Seluruh Subholding Pertamina telah menerapkan standar pengelola kelangsungan bisnis dan memastikan layanan energi tetap berjalan saat terjadi insiden atau bencana,” ujar Fadjar.

Fadjar mengungkapkan, komitmen Pertamina dalam menerapkan standar internasional menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis, termasuk dengan adanya monitoring dan evaluasi berkala dari lembaga standardisasi internasional.

Dalam kaitan dengan praktik GCG, Pertamina juga terus berupaya memperketat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37002:2021 dalam lingkup Fraud Whistleblowing Management System.

Selain itu, Pertamina juga menunjukkan komitmennya dalam manajemen lingkungan, mutu, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Fadjar menguraikan, Pertamina telah membentuk Sistem Manajemen HSSE Pertamina (SUPREME) yang landasan penyusunannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada skala nasional dan internasional, seperti Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Peraturan Kapolri No. 24/2007, serta PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada skala global, imbuhnya, SUPREME juga mengacu pada standar sistem manajemen internasional, seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, ISO 31000, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, dan standar lainnya. Penerapan ISO dievaluasi berkala guna memastikan pemenuhan kriteria standar yang ditetapkan

“Dalam standardisasi pengelolaan energi, Pertamina juga telah melaksanakan prinsip yang tertuang dalam ISO 50001:2018 yang mengukur standar kemampuan perusahaan dalam mengelola penggunaan energi dan mengukur kinerja energi secara berkelanjutan,” pungkas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.