REPUBLIKA.CO.ID, CEBU -- Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengingatkan negara-negara ASEAN mengenai ancaman perubahan iklim dan potensi El Nino ekstrem yang dapat mengganggu produksi pangan kawasan. Dalam pidatonya pada sesi pleno KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026), Prabowo menilai ketahanan pangan menjadi isu mendesak di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Presiden RI mendorong negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama regional di bidang pangan. Bentuknya mulai dari pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi pangan, hingga penguatan sistem cadangan pangan kawasan melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).

“Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional mengenai risiko El Nino ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam situasi ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak,” kata Prabowo, dikutip Ahad (10/5/2026).

Menurut Presiden RI, ancaman krisis pangan tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Ia memandang ASEAN perlu membangun sinergi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasokan pangan kawasan di tengah ancaman iklim dan potensi gangguan produksi.

Prabowo menilai penguatan cadangan pangan lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapan negara-negara ASEAN menghadapi berbagai ancaman krisis pangan pada masa mendatang.

“Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan pangan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah negara. Menurut dia, sektor pertanian dan pangan tidak dapat dipandang sekadar urusan ekonomi karena berkaitan langsung dengan stabilitas, kemerdekaan, hingga perdamaian.

Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional melalui dukungan terhadap sektor pertanian dan keberpihakan kepada petani. Ia menekankan negara harus hadir kuat dalam menjaga sektor pangan.

“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian,” tuturnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Menurut dia, sektor pertanian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan agar negara-negara Asia Tenggara tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Upaya tersebut, menurutnya, dapat dilakukan melalui penguatan solidaritas dan kerja sama antarnegara.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026).

“Kita harus memberi contoh, kita harus benar-benar berkomitmen untuk memiliki Asean yang solid dan Asean yang menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, yang menghargai dialog dan kolaborasi,” kata Prabowo.

Prabowo menilai konflik dan rivalitas geopolitik hanya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat serta menghambat pembangunan kawasan. Karena itu, dia menekankan bahwa Asean perlu terus mengedepankan dialog dan kerja sama sebagai fondasi utama hubungan antarnegara.

“Kita tidak boleh membiarkan persaingan. Kita tidak boleh membiarkan masa lalu kita menentukan masa kini dan masa depan kita. Indonesia bertekad untuk membangun kebijakan bertetangga yang baik,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengingatkan bahwa Asean harus mampu menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh rivalitas geopolitik global yang berpotensi memecah persatuan kawasan.

“Sekali lagi, kita tidak boleh terbawa dan tidak boleh terpengaruh oleh arus persaingan geopolitik dan ego saat ini,” ujarnya.

Prabowo juga mengajak seluruh negara Asean untuk terus memperkuat budaya damai serta meningkatkan kerja sama kawasan di tengah meningkatnya berbagai tantangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung meninggalnya prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean.

Di hadapan para pemimpin negara Asia Tenggara, Prabowo menyoroti pentingnya penghormatan terhadap mandat pasukan penjaga perdamaian PBB. Menurutnya, keselamatan personel penjaga perdamaian harus dijamin dan dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik.

“Kita telah kehilangan prajurit Indonesia yang bertugas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kita menuntut akuntabilitas bahwa tugas-tugas penjaga perdamaian harus dihormati oleh semua pihak,” kata Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026).

Prabowo juga mendorong agar keselamatan warga negara menjadi perhatian utama negara-negara Asean di tengah dinamika global saat ini.

Menurutnya, banyak negara di kawasan memiliki ribuan warga negara yang berada di luar negeri. Karena itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang erat antarnegara Asean untuk memperkuat perlindungan serta penanganan warga negara dalam situasi darurat.

“Saya pikir kita harus memiliki pendekatan Asean yang sama. Indonesia bersedia bekerja sama erat dengan rekan-rekan kita dari Asean. Perlindungan warga negara kita harus tetap menjadi prioritas utama,” katanya.

Prabowo menilai kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan di antara negara anggota Asean.

“Saya menyambut baik contoh Singapura yang menawarkan untuk juga bekerja sama dengan negara-negara lain jika kita harus mengevakuasi warga negara kita,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan masyarakat sipil. Menurutnya, Asean perlu berbicara dengan satu suara dalam menyikapi berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

“Dalam melindungi warga sipil kita, Asean harus berbicara dengan satu suara. Kita harus menuntut semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan memajukan akuntabilitas atas pelanggaran. Inilah saatnya bagi Asean untuk menunjukkan pengaruhnya. Kita harus memiliki suara politik kolektif yang kuat,” kata Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong kerja sama antar negara Asean yang lebih erat dalam merespons dampak konflik di Timur Tengah serta menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini.

Hal itu disampaikan Sugiono dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Asean (ASEAN Foreign Minister’s Meeting/AMM) yang berlangsung pada Kamis (7/4/2026) di Cebu, Filipina. Pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-48.

Sugiono juga mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengoordinasikan respon bersama Asean terhadap krisis yang dihadapi saat ini.

“Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, Asean tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis pada Kamis (7/4/2026).

Di samping itu, menurut Sugiono, kini semakin banyaknya negara yang bergabung dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan yang terus berlanjut terhadap Asean.

Menurutnya, kemitraan yang dijalin Asean dengan mitra wicaranya harus terus diperkuat guna mencapai hasil yang konkret dan konstruktif untuk isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Sugiono pun menyampaikan dukungan Indonesia untuk Turki agar dapat segera menjadi mitra wicara Asean.

Lalu, dalam pertemuan tersebut Sugiono pun menyerukan pentingnya stabilitas Myanmar, serta dukungan terhadap Timor-Leste sebagai anggota baru Asean.

Adapun, Presiden RI Prabowo Subianto pun dijadwalkan akan menghadiri KTT Asean ke-48 di Filipina. Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB hari ini.

Setibanya di Cebu, Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 Asean, yakni KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Agenda tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi subkawasan Asia Tenggara.

Sementara di KTT ke-48 Asean, pembahasan akan berfokus pada penguatan kerja sama antarnegara Asia Tenggara, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini.

Sejumlah isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi serta memperkuat koordinasi dalam merespons dinamika geopolitik.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos Thongsavan Phomvihane di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (05/05/2026).

Dalam kedatangannya, tamu kehormatan orang nomor dua di RI itu disambut dengan penampilan Tari Pendet dari Bali yang dibawakan oleh para penari dari sanggar Perkumpulan Seni Budaya Khatulistiwa.

Tarian ini secara umum dikenal sebagai tarian penyambutan yang mencerminkan sikap penghormatan serta ketulusan dalam menerima tamu. Iringan musik tradisional sasando pun berlangsung hangat. Hal ini pun menjadi momen Wapres Gibran mengenalkan budaya Nusantara kepada tamu negara.

“Terima kasih atas kedatangannya,” ujar Gibran kepada Wakil PM Phomvihane.

Hadir mendampingi Wakil PM Laos dalam pertemuan ini, Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Laos untuk Indonesia Khamfeuang Phanthaxay, Direktur Jenderal Departemen Asia-Pasifik dan Afrika Bounthanongsack Chanthalath, serta Direktur Jenderal Departemen ASEAN Sengdavanh Vongsay.

Sementara itu, Gibran didampingi oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Luar Negeri M. Anis Matta, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto, serta Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar.

Perkuat Hubungan Puluhan Tahun

Berdasarkan hitung-hitungan, pertemuan ini menandai hubungan diplomatik Indonesia-Laos yang hampir mencapai 70 tahun pada 2027. Hal tersebut sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan kemitraan strategis dengan negara sahabat di kawasan, termasuk Laos.

Kemudian, secara historis, Indonesia dan Laos memiliki kedekatan geografis serta hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua negara juga memegang peran strategis dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi kawasan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) M. Anis Matta mengatakan kerja sama negara Asean menjadi penting di tengah dinamika geopolitik yang ada.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan kerja sama regional sebagai respons terhadap berbagai tantangan global.

“Di tengah goncangan geopolitik yang ada sekarang ini, faktor geografi ini memainkan peranan yang sangat penting. Karena itu, penguatan kerja sama ASEAN dan di sini Laos konteksnya sangat penting sekali,” ujar Anis Matta usai pertemuan.

Buah Hasil Pertemuan

Anis Matta mengemukakan total ada tiga isu utama yang dibahas dalam pertemuan dua pejabat tinggi negara itu. Secara terperinci, tema ekonomi, keamanan, dan politik.

Khusus keamanan, isu yang diangkat berkaitan dengan kejahatan lintas negara serta perlindungan warga negara. Salah satunya yaitu soal kasus scam yang melibatkan WNI.

Kemudian, dari sisi ekonomi, fokus penguatan kerja sama diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Presiden dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai fondasi ketahanan strategis negara.

“Investasi yang kita rencanakan di Laos ini berhubungan dengan agenda prioritas pemerintah yaitu ketahanan pangan,” pungkas Anies.

Turut mendampingi Gibran, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf menyampaikan arahan Gibran terkait ketahanan pangan ini yaitu penjajakan peluang investasi hilirisasi di sektor pupuk.

Kerja sama ini, kata Aminuddin, dilandasi oleh potensi yang saling melengkapi antara RI dan Laos. Detailnya, Laos memiliki potensi besar komoditas potas, sementara Indonesia membutuhkan bahan baku tersebut untuk produksi pupuk.

Kondisi ini menjadikan kolaborasi kedua negara strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong hilirisasi industri. Adapun, secara spesifik wujud kerja sama ini bakal dilakukan dengan kans PT Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos.

"Salah satu topik utama yang dibahas memang kemungkinan PT Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos," ujar Aminuddin.

Sementara itu, Laos nantinya bakal memasok bahan baku pupuk berupa Potas. Kebutuhan tersebut semakin relevan mengingat Indonesia masih mengimpor bahan baku pupuk berupa potas dari Laos dengan nilai sekitar 60 juta dolar AS per tahun.

Selain sektor pupuk, peluang kerja sama juga terbuka di bidang lain, seperti infrastruktur melalui BUMN Karya, pertambangan, serta sektor pertahanan. Namun, seluruh rencana masih dalam tahap awal dan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan antara kedua pihak.

"Ini kan baru pertemuan pertama ya antara pimpinan negara. Nanti kami, Bapak Wamenlu juga sudah berkoordinasi, tadi sudah menyampaikan kepada Dubes Laos yang untuk Indonesia, untuk kami jajaki follow-up meeting selanjutnya, yang nanti kami juga akan melibatkan BUMN-BUMN terkait langsung," pungkas Aminuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ASEAN–ID NOURISH: Forum on Healthy School Meals and Nutrition for Human Capital Development and Resilient Food System pada 27–30 April 2026. Forum ini menekankan penguatan kolaborasi regional guna mendorong program makan bergizi di sekolah sekaligus memperkuat sistem pangan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan berbagai negara untuk berbagi praktik baik dan memperkuat kerja sama dalam pengembangan program makan bergizi serta pembangunan sistem pangan yang tangguh di kawasan ASEAN.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi BGN Nurjaeni mengatakan, Kota Semarang dipilih sebagai tuan rumah karena komitmennya terhadap ketahanan pangan sekaligus perannya dalam Steering Committee Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) kawasan Asia-Pasifik periode 2026–2028. MUFPP merupakan jejaring kota global yang mendorong kebijakan pangan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pemenuhan gizi menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. “Kita ingin memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar agar dapat fokus meraih prestasi,” kata Agustina dalam keterangan yang diterima pada Selasa (5/5/2026).

Dalam welcoming remark, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ina H Krisnamurthi menekankan pentingnya kerja sama ASEAN yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Komitmen di tingkat ASEAN perlu diterjemahkan menjadi kerja sama praktis yang hasilnya dapat dirasakan langsung di tingkat nasional,” kata Ina.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn.) Suardi Samiran dalam keynote speech menyatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang pembangunan ekonomi. “Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi investasi strategis untuk meningkatkan potensi kognitif anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Suardi.

Nurjaeni menambahkan akses makanan sehat di sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi unggul dan kompetitif secara global.

Sebagai bagian forum, peserta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Semarang, yakni SPPG Polda Jawa Tengah, SPPG Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), dan SPPG Padalangan. Kunjungan tersebut memperlihatkan implementasi Program MBG sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas negara.

Forum ASEAN–ID NOURISH diikuti lebih dari 120 peserta dalam Dialog Nasional yang terdiri atas perwakilan tujuh negara anggota ASEAN, 11 negara mitra eksternal dan High Contracting Parties to TAC, lima organisasi internasional, serta tujuh organisasi masyarakat sipil. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penguatan sistem pangan dan gizi.

Ke depan, forum ini diharapkan menjadi katalis pembentukan kemitraan konkret yang mencakup sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, rantai pasok, hingga pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung program makan bergizi berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya penguatan agenda keberlanjutan (sustainability) dalam kerja sama ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Wamendag Roro, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menegaskan keberlanjutan harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi kawasan agar pertumbuhan yang dicapai ASEAN tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif.

"Kami memandang bahwa agenda keberlanjutan harus menjadi pilar penting dalam integrasi ekonomi ASEAN," ujar Wamendag pada rangkaian pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat and Related Meetings di Manila, Filipina, pada 11-13 Maret 2026.

Roro melanjutkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perlu berjalan seiring dengan komitmen terhadap transisi hijau, penguatan ekonomi sirkular, serta pencapaian target netralitas karbon.

Pertemuan tiga hari tersebut membahas berbagai agenda strategis terkait masa depan integrasi ekonomi ASEAN, termasuk penguatan ketahanan ekonomi kawasan, transformasi digital, serta inisiatif keberlanjutan di bawah kerangka ASEAN Economic Community (AEC).

Dalam pembahasan mengenai berbagai inisiatif keberlanjutan di ASEAN, negara-negara anggota mencatat perkembangan implementasi sejumlah kerangka kerja penting, seperti Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community, ASEAN Strategy for Carbon Neutrality, serta ASEAN Blue Economy Framework.

Menurut Wamendag Roro, berbagai inisiatif tersebut menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

"ASEAN memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antarnegara anggota guna mempercepat implementasi kebijakan ekonomi hijau, memperkuat investasi berkelanjutan, dan memastikan transisi energi yang inklusif," jelasnya.

Lebih lanjut, Roro Esti juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional dalam mendukung berbagai inisiatif strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan, termasuk pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta penguatan pembiayaan hijau.

"Kami terus mendorong ASEAN untuk dapat terus memperkuat kerja sama dalam pengembangan energi bersih, pembiayaan berkelanjutan, serta pemanfaatan ekonomi biru. Dengan langkah ini, ASEAN dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan tetap selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan," tambah Roro.

Melalui forum ini, Roro Esti juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendorong agenda keberlanjutan di kawasan ASEAN, sekaligus memastikan bahwa integrasi ekonomi regional mampu memberikan manfaat yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh negara anggota.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan kerja sama dilakukan dari lintas daerah, Dispar Kalsel bersama Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya, ini bagian dari upaya membangun sinergi antar-wilayah di kawasan timur Indonesia,

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat kerja sama pariwisata kawasan ASEAN melalui skema Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) guna mendorong pengembangan destinasi unggulan, khususnya UNESCO Global Geopark Meratus.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Dinas Pariwisata (Dispar) Kalsel Abdul Karim Zaidan di Banjarmasin, Kamis mengatakan, kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat promosi pariwisata serta meningkatkan daya saing destinasi regional.

“Penguatan kerja sama dilakukan dari lintas daerah, Dispar Kalsel bersama Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya, ini bagian dari upaya membangun sinergi antar-wilayah di kawasan timur Indonesia,” ucapnya.

Ia menyebutkan, kerja sama bakal lebih fokus pada promosi bersama, pengembangan industri pariwisata, dan penyusunan paket wisata yang terintegrasi antar-wilayah.

“Ruang lingkup kerja sama pariwisata dalam kerangka BIMP-EAGA mencakup pengembangan pemasaran dan penyelenggaraan agenda bersama, penguatan industri pariwisata, penyusunan paket wisata lintas daerah, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, kerja sama tersebut juga menyasar pengembangan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung utama pariwisata yang melibatkan pelaku usaha lokal dan masyarakat.

Ia mengungkapkan, salah satu fokus strategis kerja sama antarprovinsi ini adalah pengembangan geopark di masing-masing daerah, baik di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

“Pengembangan geopark menjadi prioritas karena tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Abdul Karim.

Melalui penguatan kerja sama BIMP-EAGA, Pemprov Kalsel berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan antar-wilayah sehingga mampu memperkuat posisi pariwisata regional di tingkat nasional dan ASEAN, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan peningkatan kapasitas Asean Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) guna penguatan cadangan beras di kawasan.

Kepala negara menilai bahwa mekanisme cadangan beras darurat kawasan yang dibentuk untuk menjamin ketahanan pangan dan membantu negara-negara anggota saat krisis.

Dia menilai, penguatan APTERR perlu dibarengi dengan peningkatan koordinasi antarnegara serta sistem pertukaran informasi yang lebih baik agar respons darurat bisa lebih cepat dan tepat.

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-28 Asean Plus Three (APT) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin (27/10/2025).

“Bagi Indonesia, hal-hal ini bukanlah risiko yang bersifat abstrak. Inilah tekanan nyata bagi para petani kita, generasi muda kita, dan peran penting yang kita mainkan dalam rantai pasok global,” tegasnya.

Prabowo menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga semangat persaingan yang sehat di tengah dinamika global yang semakin intens.

“Saya akan menutup dengan menegaskan kembali sebuah kebenaran mendasar bahwa persaingan adalah sesuatu yang tak terelakkan itulah mesin kemajuan. Namun agar benar-benar menjadi pendorong kemajuan, persaingan harus bersifat konstruktif,” pungkas Prabowo.

Sekadar informasi, "Rice reserve" adalah cadangan beras strategis untuk mengantisipasi krisis pangan, yang dapat diartikan sebagai cadangan beras pemerintah (seperti di Jepang) atau cadangan beras regional (seperti APTERR). Cadangan ini dibentuk untuk menjaga stabilitas pasokan dan mencegah kelangkaan beras akibat gagal panen atau bencana.

Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga (APTERR) merupakan kerja sama regional yang dibentuk berdasarkan Perjanjian APTERR yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan Asean Plus Tiga pada Pertemuan ke- 11 Menteri Pertanian dan Kehutanan Asean Plus Tiga (AMAF+3) pada tanggal 7 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia.

Dewan APPTERR adalah dewan eksekutif yang terdiri dari satu perwakilan dari setiap anggota dan bertindak sebagai badan pengurus APTERR. Sementara itu, Sekretariat APTERR dibentuk untuk memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan mekanisme APTERR.

Sekretariat APTERR dipimpin oleh Manajer Umum (GM) yang ditunjuk oleh Dewan APTERR. Kegiatan dan program implementasi Sekretariat APTERR wajib dilaporkan kepada Dewan APTERR.

Ruang kantor Sekretariat APTERR merupakan sumbangan dari Pemerintah Thailand yang berlokasi di Kantor Ekonomi Pertanian (OAE), Kementerian Pertanian dan Koperasi (MOAC), Bangkok, Thailand.

Sekretariat APTERR didukung secara finansial oleh Dana APTERR yang disumbangkan oleh para Pihak APTERR. Dana APTERR terdiri dari Dana Abadi (EF), yang merupakan kontribusi modal untuk dukungan finansial jangka panjang, dan kontribusi tahunan untuk Biaya Operasional (OC) yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan APTERR.

Tujuan utama APTERR adalah memperkuat ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan pemberantasan kekurangan gizi di antara para anggotanya tanpa mengganggu perdagangan normal, sementara tujuan bersama Para Pihak APTERR adalah terjaminnya ketahanan pangan di kawasan Asean+3.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif untuk menghadapi meningkatnya keterkaitan antara kejahatan lintas negara, pencucian uang, dan tindak kejahatan siber yang semakin canggih, termasuk penipuan daring (online scam).

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan inisiatif yang dipimpin Malaysia telah mendorong pembentukan Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on Money Laundering, yang memperkuat koordinasi regional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas dan jaringan kriminal berbasis siber.

“Isu keamanan yang kompleks ini berdampak langsung pada tatanan sosial, keselamatan warga, serta menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi dan keamanan nasional,” ujarnya dalam sambutan pembukaan 30th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting dikutip dari Bernama, Sabtu (25/10/2025).

Mohamad menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dan koordinasi regional dalam menghadapi kejahatan lintas negara, seiring transisi Asean dari APSC Blueprint 2025 menuju Asean 2045 Strategic Plan, yang akan menjadi panduan arah kebijakan kawasan di masa depan.

Dia juga menyoroti perlunya adaptasi terhadap dinamika keamanan global yang kian kompleks, ditandai dengan persaingan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan ancaman lintas negara.

“Penguatan mekanisme kerja sama di bidang pertahanan, penegakan hukum, dan lembaga hukum sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” tegasnya.

Menurut Mohamad, kerja sama pertahanan Asean juga menunjukkan kemajuan signifikan melalui Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus yang menjadi wadah utama latihan bersama serta kolaborasi di bidang baru seperti keamanan siber, maritim, dan kesehatan.

Para menteri pertahanan, lanjutnya, juga sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pertahanan, termasuk meningkatkan kesadaran atas implikasi keamanan dan mendorong penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab di bidang militer.

Dalam isu hak asasi manusia, Mohamad mengapresiasi peran Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang terus memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan, serta memperkuat pedoman ASEAN terkait prinsip non-pemidanaan bagi korban perdagangan manusia.

Dia menambahkan, Asean Extradition Treaty yang telah lama dinantikan kini memasuki tahap akhir dan dijadwalkan akan ditandatangani bulan depan. Sementara itu, pembentukan Asean Prosecutors/Attorneys-General Meeting (APAGM) akan memperkuat koordinasi penuntutan dan upaya bersama melawan kejahatan lintas negara.

Mohamad menegaskan pentingnya Asean untuk tetap solid dan berpandangan jauh ke depan di tengah lanskap keamanan kawasan yang semakin kompleks akibat persaingan geopolitik dan geoekonomi.

APSC, yang digelar menjelang KTT Asean ke-47, merupakan salah satu dari tiga pilar utama Komunitas Asean bersama Asean Economic Community (AEC) dan Asean Socio-Cultural Community (ASCC). Pilar ini berperan sentral dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.

Didirikan melalui Bali Concord II pada 2003, APSC bertujuan menciptakan kawasan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, dengan landasan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.