JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menilai DPR dan pemerintah berpotensi tidak menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya. Hal itu lantaran para pemangku kebijakan tak kunjung menerbitkan naskah akademik dan membahas RUU Pemilu .

Menurut Titi yang juga pakar kepemiluan, RUU Pemilu telah masuk ke dalam Prolegnas sejak 2025. "Nah, sekarang di 2026 kembali menjadi Prolegnas, legislasi prioritas Prolegnas 2026. Bedanya dengan 2025, di 2025 pengusulnya adalah Baleg atau Badan Legislasi DPR, 2026 pengusulnya menjadi Komisi II DPR," kata Titi dalam diskusi bertajuk "Penundaan Revisi UU Pemilu dan Ancaman Pembangkangan Konstitusi," yang digelar Perludem di Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Titi mengatakan, DPR dan pemerintah belum juga menerbitkan naskah akademik dan melakukan pembahasan RUU Pemilu. Padahal, ia meyakini, proses pembahasan RUU Pemilu terbilang panjang.

Menurutnya, DPR perlu memparipurnakan draf RUU Pemilu lebih dulu. Setelahnya, dikirim ke presiden. Kemudian, presiden mengirim surpres yang berisi daftar inventarisasi masalah (DIM) atas draf RUU versi DPR serta menugaskan menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah mewakili dalam pembahasan.

"Nah, kalau polanya seperti itu sampai hari ini belum ada draf RUU, naskah akademik dan draf RUU belum ada versi DPR-nya, pertanyaannya dari kerangka waktu atau timeline kapan nih RUU bisa selesai? Kapan RUU ini akan selesai? Apalagi kita tidak boleh menegasikan partisipasi masyarakat yang bermakna, gitu ya kira-kira," kata Titi.

Titi menegaskan, dari apa yang terjadi saat ini, ada peringatan yang sangat keras soal masa depan keberlanjutan revisi Undang-Undang Pemilu. "Dan bisa jadi legislative inaction atau ketidakaktifan legislatif dalam menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya untuk melakukan pembaruan, perbaikan, pembenahan aturan yang menjadi fungsinya, menjadi tugasnya itu akan kembali terulang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perguruan tinggi harus menjadi ruang bagi pertukaran gagasan, perdebatan intelektual, serta pengembangan sains dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (28/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa perbedaan pandangan di lingkungan akademik merupakan hal yang wajar dan justru menjadi ciri utama kehidupan kampus.

"Kita berbeda pandangan tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi," ujar Prabowo.

Menurut dia, kebebasan akademik atau academicfreedom harus dijaga sebagai fondasi utama dalam dunia pendidikan tinggi. Namun, kebebasan tersebut perlu diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat luas.

"Kampus punya academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain," katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, pada dasarnya memperoleh dukungan dari negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, hasil riset dan inovasi di kampus harus dikembalikan untuk kepentingan publik.

Dia menilai kampus perlu lebih aktif menggeluti sains dan teknologi guna menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.

"Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu," ujarnya.

Presiden menambahkan bahwa sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Meski demikian, swasta turut menikmati berbagai bentuk dukungan pemerintah, mulai dari subsidi energi hingga berbagai kebijakan fiskal lainnya.

"Swasta berperan sangat penting, tapi swasta pun menikmati uang rakyat dari subsidi listrik, subsidi BBM, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jadi saudara, ini adalah bernegara," kata Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi peserta sarasehan yang telah mengikuti rangkaian kegiatan secara tekun. Ia mengaku telah menerima berbagai usulan dan pertanyaan dari peserta dan berjanji akan mempelajarinya lebih lanjut.

"Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu-satu akan saya perhatikan," ujar Prabowo.

Bisnis.com, MALANG—Saat ini sangat rentan mengalami digital distress akibat FOMO (fear of missing out), kecemasan akan validasi, hingga kebiasaan doomscrolling, kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam untuk terus-menerus menelusuri, membaca, atau menggulir layar ponsel, sehingga perlu diterapkan detoks digital

"Gejalanya bisa muncul dalam berbagai bentuk. Secara psikologis seseorang menjadi sulit berkonsentrasi, gelisah, cemas saat jauh dari ponsel, mudah marah, hingga akhirnya mengalami burnout akademik," kata Psikolog Pendidikan sekaligus Ketua Korps Immawati DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Wilda Kumala Sari, dikutip Selasa (16/6/2026).

Dia menyoroti bagaimana kecemasan digital sering kali merenggut kesadaran mahasiswa akan realitas saat ini, sehingga mereka kerap kehilangan kendali atas prioritas belajar dan produktivitas mereka.

“Sering kali kita terjebak pada masa lalu atau kecemasan tentang masa depan secara berlebihan. Karena itu, bersikap bijak terhadap masa lalu dan masa depan dimulai dengan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di masa kini,” ungkapnya.

Mengatasi persoalan tersebut, integrasi antara psikologi dan agama menjadi solusi utama, yakni dengan menerapkan digital mindfulness melalui konsep khusyuk dan ihsan.

Dia menerangkan, khusyuk melatih mahasiswa untuk memusatkan pikiran agar terlepas dari distraksi gawai, sementara ihsan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah Swt. selalu mengawasi setiap aktivitas, termasuk di ruang siber.

“Ihsan membuat kita memiliki filter dalam berperilaku di media sosial. Dengan begitu, kita tidak akan melakukan cyberbullying, menyebarkan hoaks, atau melakukan plagiarisme digital,” tegasnya.

Untuk mengimplementasikan kesadaran tersebut, mahasiswa diarahkan untuk melakukan langkah praktis seperti mematikan notifikasi yang tidak penting, membiasakan monotasking daripada multitasking, serta menerapkan teknik STOP (Stop, Take a breath, Observe, Proceed) sebelum membuka media sosial.

"Pada jeda tersebut, mahasiswa dapat bertanya kepada diri sendiri, ‘Apakah Allah rida dengan apa yang aku lakukan? Apakah ini membawa manfaat?’ sebelum memutuskan untuk berinteraksi di dunia maya," tambahnya.

Melalui pembekalan mindfulness ini, kata dia, maka mahasiswa UMM diharapkan mampu menjadi pengendali penuh atas teknologi yang mereka gunakan, bukan justru menjadi budak algoritma. Kegiatan ini menitipkan pesan mendalam bahwa menjaga kesehatan mental dan spiritual melalui batasan digital yang sehat adalah fondasi wajib bagi mahasiswa untuk meraih kesuksesan akademik dan kehidupan yang menenangkan di masa depan.

Pada suatu malam, seorang dosen masih duduk di depan laptop. Ruang kerja sudah nyenyat. Lampu koridor tinggal beberapa yang menyala. Ia tidak sedang membaca buku baru. Ia tidak sedang merancang pertanyaan untuk memancing perdebatan di kelas. Ia juga tidak sedang menulis esai yang sejak lama mengganggu pikirannya. Ia sedang mengunggah bukti kegiatan, mengisi laporan kinerja, memperbaiki data, dan memastikan semua kolom dalam sistem terisi.

Pemandangan ini makin akrab di banyak kampus. Universitas tampak tertib karena semua hal tercatat. Ada dokumen, foto kegiatan, sertifikat, tautan publikasi, luaran, dan angka. Tetapi di balik ketertiban itu, ada satu hal yang makin musykil ditemukan: waktu untuk berpikir dengan tenang.

Kampus kita hari ini tidak kekurangan aktivitas. Seminar berjalan. Kerja sama ditandatangani. Akreditasi dikejar. Publikasi dihitung. Program internasional dipromosikan. Kata unggul, inovatif, adaptif, dan berdaya saing muncul di banyak dokumen. Semua tampak maju. Semua tampak perlu. Namun, pertanyaan paling penting justru jarang diajukan: apakah kampus masih menjadi tempat orang belajar gelisah?

Gelisah dalam arti yang baik. Gelisah karena melihat ketidakadilan. Gelisah karena melihat ilmu dipakai untuk melayani kekuasaan. Gelisah karena melihat mahasiswa tumbuh menjadi pencari sertifikat, bukan pencari kebenaran. Gelisah karena dosen makin sibuk menjadi pengisi sistem, bukan penjaga akal sehat publik.

Senja Akademik

Jeffrey R. Di Leo, dalam buku Late Academe: Justice, Extinction, and the University (Palgrave Macmillan, 2026), memberi istilah yang tajam untuk gejala ini: late academe. Ia menulis bahwa istilah itu hanya bisa dipahami dalam konteks late capitalism. Jika kapitalisme sedang memainkan babak akhirnya, pendidikan tinggi juga ikut terseret ke dalam babak yang sama. Di Leo menyebut bahwa late academe meminta kita melihat akibat tatkala pasar digunakan sebagai satu-satunya ukuran nilai dalam pendidikan tinggi (Di Leo, 2026, hlm. 1).

Buku itu berbicara tentang Amerika Serikat. Akan tetapi, pantulannya terasa dekat dengan Indonesia. Neoliberalisme kampus di sini jarang datang dengan wajah kasar. Ia tidak selalu berkata, “jual kampus kepada pasar.” Ia datang dengan bahasa yang terdengar wajar: efisiensi, produktivitas, pemeringkatan, akreditasi, relevansi, hilirisasi, serapan kerja, dan kerja sama industri.

Kata-kata itu tidak otomatis buruk. Kampus memang perlu efisien. Lulusan perlu bekerja. Riset perlu berdampak. Dana publik perlu dipertanggungjawabkan. Masalah muncul ketika semua kata itu menjadi satu-satunya bahasa yang boleh dipakai untuk menilai universitas.

Saat itu terjadi, kampus kehilangan kosakata liyan yang lebih tua dan lebih penting: kebenaran, kebebasan, keadilan, keberanian, dan tanggung jawab publik.

Universitas sebagai Pabrik

Di Leo memberi gambaran keras tentang universitas korporat. Ia mendedah bagaimana universitas dapat berubah menyerupai pabrik. Mahasiswa menjadi bahan mentah. Lulusan menjadi produk akhir. Pendidikan menjadi layanan. Dosen menjadi pekerja produksi. Efisiensi menjadi nilai utama (Di Leo, 2026, hlm. 219-220).

Gambaran itu mungkin terdengar berlebihan. Namun kita mengenali gejalanya. Program studi dinilai dari jumlah peminat. Dosen dinilai dari jumlah luaran. Mahasiswa dinilai dari masa studi. Penelitian dinilai dari indeks. Pengabdian dinilai dari laporan. Seminar dinilai dari dokumentasi. Bahkan reputasi akademik sering diringkas menjadi angka yang mudah dipajang dalam brosur penerimaan mahasiswa baru.

Administrasi di titik ini tidak lagi melayani kehidupan akademik. Kehidupan akademik justru dipaksa melayani administrasi. Dosen menyesuaikan irama berpikir dengan tenggat laporan. Mahasiswa memilih mata kuliah dengan kalkulasi peluang kerja. Pimpinan kampus membaca arah institusi melalui akreditasi, ranking, dan citra publik.

Kampus seperti ini tidak tampak rusak. Ia tetap menerima mahasiswa. Ia tetap menggelar wisuda. Ia tetap punya rapat, kuliah umum, dan konferensi. Bahayanya justru berada di sana. Kemunduran intelektual sering datang dalam bentuk yang sangat normal.

Dosen yang Mengecilkan Suara

Dilema intelektual Indonesia hari ini tidak muncul karena kampus kekurangan orang pintar. Kampus kita punya banyak doktor, profesor, peneliti, penulis, dan pengajar tekun. Masalahnya, banyak orang pintar bekerja dalam sistem yang membuat mereka terlalu lelah untuk berpikir bebas.

Dosen mengajar, membimbing, meneliti, menulis artikel, menghadiri rapat, mengurus kurikulum, mengejar hibah, mengisi laporan, memperbaiki data akreditasi, dan melayani berbagai aplikasi digital. Di atas kertas, semua itu tampak produktif. Tetapi produktivitas administratif tidak selalu sama dengan kehidupan intelektual.

Seorang dosen bisa sangat sibuk tanpa sempat membaca serius. Ia bisa memenuhi banyak indikator tanpa pernah menulis gagasan yang mengguncang kenyamanan publik. Ia bisa aktif di banyak kegiatan tanpa punya ruang batin untuk bertanya: apa yang salah dengan pendidikan kita?

Dalam keadaan seperti ini, kritik menjadi mahal. Dosen mungkin melihat publikasi berubah menjadi perlombaan angka. Ia melihat mahasiswa makin cemas. Ia melihat kampus lebih takut turun peringkat daripada kehilangan budaya membaca. Walakin, ia juga harus menjaga karier, jabatan, keluarga, relasi birokrasi, dan keamanan hidup. Maka banyak suara belajar mengecil. Banyak kritik berhenti di ruang pribadi.

Universitas yang sehat membutuhkan suara yang tidak selalu nyaman. Tanpa kritik, kampus berubah menjadi tempat latihan kepatuhan.

Mahasiswa dalam Hitungan Pasar

Mahasiswa juga hidup dalam tekanan yang sama. Bagi banyak keluarga, kuliah adalah investasi besar. Orang tua membayar biaya pendidikan dengan harapan anaknya mendapat pekerjaan lebih baik. Oleh karena itu, wajar jika mahasiswa bertanya: setelah lulus kerja apa?

Pertanyaan itu sah. Kampus tidak boleh menertawakan kecemasan mahasiswa. Pendidikan tinggi yang tidak acuh pada nasib lulusan hanya memelihara kesombongan akademik. Namun, kampus gagal bila hanya menjawab kecemasan itu dengan bahasa pasar kerja.

Mahasiswa memang perlu keterampilan. Tetapi mereka juga perlu nalar. Mereka perlu sertifikat. Tetapi mereka juga perlu keberanian menilai informasi. Mereka perlu pekerjaan. Tetapi mereka juga akan menjadi warga negara, pemilih, guru, orangtua, pembaca berita, pengguna teknologi, dan pengambil keputusan moral.

Kampus tidak boleh memperlakukan mahasiswa sebagai pelanggan yang harus selalu puas. Pendidikan tinggi kadang harus membuat mahasiswa tidak nyaman. Ia harus memaksa mahasiswa membaca lebih panjang, menulis lebih jujur, bertanya lebih tajam, dan berpikir lebih tertib.

Ilmu yang Sulit Dijual

Dalam bab “Metrics and Value”, Di Leo meneroka bahwa di universitas neoliberal, nilai disiplin ilmu diukur secara eksklusif oleh pasar (Di Leo, 2026, hlm. 66). Kalimat itu menjelaskan nasib banyak ilmu reflektif. Filsafat, sejarah, sastra, seni, humaniora, dan ilmu sosial kritis sering dianggap tidak praktis. Ilmu-ilmu itu tidak selalu menghasilkan paten. Tidak selalu memberi kerja cepat. Tidak selalu menaikkan peringkat kampus.

Walakin justru ilmu seperti itu menjaga akal sehat publik. Sejarah mengajarkan masyarakat membaca ingatan. Filsafat melatih orang menimbang alasan. Sastra membuka kepekaan terhadap pengalaman manusia. Ilmu sosial kritis membantu warga membaca kuasa, propaganda, ketimpangan, dan kekerasan yang bersembunyi di balik bahasa resmi.

Negara tidak hanya membutuhkan tenaga ahli. Negara membutuhkan manusia yang mampu bertanya: pembangunan ini untuk siapa? Teknologi ini melayani siapa? Kebijakan ini mengorbankan siapa?

Akuntabilitas Tanpa Menyerah

Kampus tentu tidak boleh anti-akuntabilitas. Akreditasi tetap penting. Data tetap perlu. Efisiensi tetap dibutuhkan. Riset harus memberi manfaat. Lulusan harus punya kompetensi. Kampus yang menolak semua ukuran akan berubah menjadi lembaga tertutup yang merasa selalu benar.

Masalahnya bukan pengukuran. Masalah muncul ketika pengukuran menggantikan penilaian akademik. Masalahnya bukan publikasi. Masalah muncul ketika publikasi menjadi industri angka. Masalahnya bukan kerja sama industri. Masalah muncul ketika industri menjadi kompas utama universitas.

Oleh sebab itu, kampus perlu mengatur ulang prioritas. Beban administrasi dosen yang tidak berdampak langsung pada mutu kuliah dan riset perlu dikurangi. Penilaian dosen harus memberi tempat bagi mutu mengajar, kedalaman riset, integritas akademik, dan kontribusi publik.

Akreditasi harus kembali menjadi alat diagnosis, bukan pusat kehidupan kampus. Forum diskusi, kelompok baca, esai publik, kritik kebijakan, dan debat ilmiah perlu dihidupkan lagi. Kampus yang baik tidak hanya menghasilkan lulusan tepat waktu. Kampus yang baik menghasilkan manusia yang tidak mudah dibohongi.

Keberanian untuk Tetap Gelisah

Universitas tidak perlu menjauh dari perubahan. Ia harus terbuka pada teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja. Tetapi universitas juga harus menjaga ruang yang tidak sepenuhnya tunduk pada pasar. Ruang itu bernama kebebasan akademik.

Kebebasan akademik bukan kemewahan. Ia syarat dasar agar kampus tetap menjadi kampus. Tanpanya, pendidikan tinggi hanya melatih manusia untuk menyesuaikan diri. Padahal bangsa membutuhkan orang yang mampu memahami sistem, memperbaikinya, dan bila perlu menolaknya.

Kampus yang tidak lagi gelisah mungkin tampak aman. Ia punya banyak rapat, banyak laporan, banyak lulusan, banyak sertifikat, dan banyak seremoni. Tetapi bangsa akan membayar mahal bila universitas kehilangan keberanian untuk bertanya.

Tatkala pasar, birokrasi, dan kekuasaan meminta semua orang bergeming, kampus seharusnya menjadi tempat pertama yang menolak lupa cara berwicara.

Bisnis.com, MALANG — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memberikan wadah nyata bagi siswa Gen Z melalui ajang kompetisi tingkat nasional, PsychoBoost! Vol. 4, yang digelar pada Sabtu (30/5/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi tersebut mengusung tema "Empowering Your Potential: Psychology as the Key to Innovation, Creativity, and Well-Being".

Ketua Pelaksana PsychoBoost! Vol. 4, Mar'atus Sholikhah, mengatakan ajang tahunan ini dirancang untuk memantik daya pikir kritis generasi muda melalui tiga kategori perlombaan, yakni esai nasional dan desain poster bagi mahasiswa, serta adu kecerdasan (Psywar) khusus untuk siswa SMA/sederajat.

"PsychoBoost! Vol. 4 hadir sebagai platform untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta mendorong ide-ide kreatif yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sekaligus memberikan wadah kolaborasi interaktif guna memperkaya wawasan peserta," ungkapnya.

Kategori Psywar diikuti oleh 30 tim atau sekitar 90 siswa, dengan delegasi terjauh berasal dari Jawa Barat. Sementara itu, pada kategori mahasiswa terdapat 30 tim esai dan 22 peserta desain poster yang beradu gagasan.

Selain atmosfer perlombaan yang kompetitif, peserta SMA juga diajak mengikuti Fapsi Tour untuk mengeksplorasi berbagai fasilitas unggulan kampus. Rangkaian kegiatan luring tersebut memberikan kesan mendalam bagi para peserta.

Askiya Sayyida, salah satu peserta Psywar dari SMAN 21 Surabaya, mengaku takjub dengan atmosfer akademik Kampus Putih dan mendapatkan pengalaman yang menantang.

"Seru banget campus tour-nya. Ternyata view di dalam ruangannya bagus banget, jadi aku suka. Gedung kampusnya sendiri juga benar-benar besar," ujar Askiya.

Wakil Dekan II Fakultas Psikologi UMM, Zainul Anwar, menegaskan pihak universitas akan selalu proaktif memfasilitasi program kemahasiswaan yang memberikan dampak nyata, terutama sebagai sarana untuk mengenalkan ilmu psikologi sejak dini kepada siswa SMA.

"Kegiatan ini sangat penting dan positif untuk diikuti oleh anak SMA yang memang berminat di jurusan psikologi. Harapannya para peserta tetap semangat sehingga kegiatan ini dapat terus terlaksana dengan baik ke depannya," ujarnya.

Menurutnya, melalui semarak PsychoBoost! Vol. 4, Fakultas Psikologi UMM kembali membuktikan komitmennya sebagai institusi pendidikan yang progresif.

UMM tidak hanya berfokus mencetak akademisi yang unggul secara keilmuan, tetapi juga proaktif mendampingi dan mempersiapkan generasi muda yang inovatif, berdaya saing global, serta siap menjadi motor penggerak kesejahteraan psikologis di tengah dinamika masyarakat.

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen.

Angka tersebut menjadi pertanda optimisme ekonomi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan, dan lemahnya perdagangan internasional, capaian itu merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Tetapi dalam ekonomi empiris, angka pertumbuhan tidak pernah berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar soal "berapa persen", melainkan juga tentang bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang menopangnya, aspek keberlanjutan, dan konsistensi dengan indikator ekonomi lainnya.

Secara historis, pola pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif dapat diprediksi. Kuartal I biasanya menjadi periode pertumbuhan yang moderat karena aktivitas ekonomi baru bergerak kembali setelah akhir tahun. Sebaliknya, pertumbuhan umumnya menguat pada Kuartal III dan terutama pada Kuartal IV ketika belanja pemerintah dicairkan seluruhnya, proyek infrastruktur dikebut, dan konsumsi masyarakat meningkat menjelang akhir tahun.

Karena itu, pertumbuhan 5,61 persen pada Kuartal I 2026 terlihat tidak biasa. Secara empiris terjadi semacam overshooting growth pada awal tahun. Pertumbuhan tampak melampaui pola normal historisnya. Penjelasan paling rasional adalah adanya kombinasi beberapa faktor temporer yang bekerja bersamaan.

Percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun memberikan stimulus permintaan agregat yang besar. Momentum Ramadhan, Idulfitri, dan liburan panjang mendorong konsumsi rumah tangga, mobilitas masyarakat, transportasi, hotel, restoran, dan perdagangan ritel. Pembayaran THR pada Maret 2026 memperkuat daya beli jangka pendek. Subsidi dan belanja sosial juga dicairkan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, beberapa sektor manufaktur mengalami peningkatan produksi, terutama pengolahan migas dan makanan-minuman yang memang secara tradisional sangat sensitif terhadap momentum konsumsi domestik.

Beberapa lembaga seperti LPEM, CELIOS, dan INDEF secara terbuka mempertanyakan keabsahan perhitungan dan konsistensi sumber pertumbuhan tersebut. Menariknya, mereka tidak menggunakan data alternatif untuk mengkritik BPS. Kritik justru dibangun menggunakan data resmi BPS sendiri.

LPEM memperkirakan pertumbuhan riil kemungkinan lebih dekat ke kisaran 4,89 persen dan menilai angka 5,61 persen berpotensi overestimate. CELIOS menilai headline GDP tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat karena terdapat gap antara pertumbuhan makro dan tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Sementara INDEF menyebut fenomena ini sebagai "pertumbuhan infus" - ekonomi tumbuh karena suntikan fiskal pemerintah, bukan karena mesin ekonomi bergerak secara organik.

Argumen yang paling banyak mendapat perhatian adalah kontradiksi antara sektor listrik dan manufaktur. Menurut data BPS, sektor listrik, gas, dan air mengalami kontraksi sebesar −0,99 persen, sementara sektor manufaktur justru tumbuh 5,04 persen.

Listrik dan energi merupakan pendukung utama produksi manufaktur. Secara umum, ketika konsumsi energi industri melemah, output manufaktur juga cenderung melambat. Dari sinilah muncul dugaan bahwa pertumbuhan manufaktur yang memiliki kontribusi 19 persen terhadap PDB mengalami overestimasi.

Namun, ekonomi modern tidak lagi bekerja secara linier seperti model industri lama.

Intensitas listrik terhadap output terus menurun akibat efisiensi teknologi, digitalisasi produksi, otomasi industri, penggunaan captive power, dan transformasi struktur industri. Banyak negara mengalami pertumbuhan output manufaktur meskipun konsumsi energinya stagnan atau menurun.

Apalagi pada awal 2025 terdapat diskon tarif listrik, sedangkan pada 2026 kebijakan tersebut tidak lagi berlaku. Ini juga faktor yang membuat pertumbuhan PDB sektor listrik menurun.

Faktor temporer

Secara empiris, Ramadhan dan Idulfitri hampir selalu meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Liburan panjang meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengangkat sektor jasa.

Belanja pemerintah yang dipercepat sejak awal tahun memberikan tambahan stimulus fiskal. Alokasi subsidi sosial dan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya ikut memperkuat permintaan domestik.

Karena itu, pertumbuhan Kuartal I 2026 memang memiliki karakter yang lebih bersifat demand-driven dibanding productivity-driven. Percepatan belanja negara, terutama MBG dan belanja sosial, bisa jadi akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II dan seterusnya melandai.

Namun menyebut seluruh pertumbuhan tersebut sebagai "semu" atau "artificial" juga terlalu simplistis.

Program MBG misalnya, tidak hanya menciptakan konsumsi jangka pendek. Dalam jangka menengah, program ini berpotensi menciptakan multiplier effect melalui penguatan UMKM pangan, rantai pasok lokal, penyerapan tenaga kerja informal, peningkatan partisipasi kerja perempuan, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi tidak hanya bergerak melalui investasi besar dan ekspor, tetapi juga melalui penguatan permintaan domestik dan sirkulasi ekonomi lokal.

Isu lain yang paling menarik dalam perdebatan ini adalah lonjakan inventori dalam komponen GDP. Data menunjukkan perubahan inventori meningkat sangat tajam dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun.

Dalam praktik national accounts internasional, inventori memang sering menjadi ruang penyesuaian statistik untuk menyeimbangkan pendekatan produksi dan pengeluaran. Namun sejak revisi sistem neraca nasional tahun 2010, inventori Indonesia sebenarnya tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai residual balancing item. Inventori benar-benar dihitung sebagai barang yang diproduksi tetapi belum terjual, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi.

Jika inventori tersebut nantinya terserap pasar pada kuartal berikutnya, maka ia justru dapat menjadi sumber pertumbuhan lanjutan. Tetapi jika tidak terserap, maka inventori berpotensi menjadi indikasi lemahnya permintaan riil.

Pada titik ini, perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi berubah dari sekadar persoalan teknis statistik menjadi persoalan kelembagaan dan kredibilitas publik.

Kredibilitas BPS sangat penting karena statistik resmi merupakan fondasi pengambilan keputusan ekonomi nasional. Bank Sentral, kementerian, investor, pelaku usaha, pasar keuangan, hingga rumah tangga membangun ekspektasi ekonomi berdasarkan data resmi pemerintah.

Dalam era digital, publik tidak lagi menerima statistik secara pasif. Masyarakat kini membandingkan GDP dengan konsumsi listrik, penerimaan pajak, transaksi digital, PMI manufaktur, mobilitas penduduk, hingga data satelit malam hari.

Transparansi metodologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan institusional.

Karena itu, respons terbaik terhadap kritik bukan defensif, melainkan memperkuat keterbukaan metodologi statistik. BPS perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai metode seasonal adjustment, estimasi inventori, balancing discrepancy, dan sumber data agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sebaliknya, kritik akademik juga harus menjaga disiplin metodologis. Skeptisisme penting dalam ilmu ekonomi, tetapi skeptisisme tanpa robustness empiris dapat berubah menjadi risiko reputasi bagi akademisinya sendiri.

Pada akhirnya, perdebatan ini mungkin bukan soal apakah angka 5,61 persen "benar" atau "salah". Secara definisi statistik, angka tersebut tetap valid sebagai ukuran peningkatan output ekonomi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya pada harga konstan.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat untuk bertahan ketika stimulus fiskal mulai normal, efek Ramadhan menghilang, dan tekanan global kembali meningkat.

Di sinilah tantangan ekonomi Indonesia sesungguhnya berada.

Tetapi justru di tengah perdebatan itulah optimisme perlu dibangun secara rasional. Indonesia masih memiliki pasar domestik besar, stabilitas fiskal yang relatif terjaga, transformasi hilirisasi industri, bonus demografi, dan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang.

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang. Kritik empiris yang sehat justru akan memperkuat kualitas kebijakan publik, meningkatkan transparansi statistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Anggito Abimanyu, Dosen UGM

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan kembali penerapan jalan berbayar sebagai salah satu cara daerah meraih pendapatan ditengah terus menurunnya fiskal provinsi.

Dedi Mulyadi mengatakan ke depan ini sektor-sektor pendapatan provinsi akan hilang karena bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Salah satunya terkait penerapan pajak pada kendaraan listrik.

“Mungkin ke depan kalau mobil listrik sudah jadi tren, bahan bakar makin menurun penggunaannya, subsidi bahan bakar menurun, mungkin ke depan pajak kendaraan bermotor [listrik] akan diberlakukan,” katanya di DPRD Jabar, Bandung, Senin (11/5/2026).

Pihaknya sendiri menilai dari sisi keadilan, belum diterapkannya pajak pada kendaraan listrik menggunakan logika karbon tidak tepat.

“Penerapan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon, tapi logika penggunaan jalan raya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan ke dewan. Hari ini Pemprov Jabar akan melakukan kajian menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar, ini lagi dikaji,” katanya.

Menurutnya penerapan jalan berbayar akan diberlakukan pada jalan provinsi yang memiliki kualitas setara jalan tol. Dengan langkah ini, ia menilai, lebih berkeadilan dibanding dikenakan pajak kendaraan bermotor.

“Namanya masih konsep, perlu dikaji. Ada pemikiran kalau pengen berkeadilan pajak kendaraan bermotor dihapus diganti jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar, itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan,” tuturnya.

Dia mengakui karena ini masih bersifat kajian maka penerapannya tidak bisa dilakukan serta merta atau dalam waktu cepat. Prasyarat paling penting adalah seluruh jalan provinsi sudah memenuhi kelaikan seperti jalan tol. Karena itu pihaknya menunggu kajian akademik yang dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Jabar.

“Kajian akademik nanti dengan pakar transportasi kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Terkait skema pembayaran jalan berbayar ini, KDM—panggilan akrabnya memastikan bahwa konsep dan teknologi ini sudah banyak diterapkan di negara-negara lain. Dengan sistem digital, maka pengendara mobil tidak perlu melakukan tap seperti masuk tol.

Catatan bisnis, konsep jalan berbayar pernah muncul di era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di 2017 lalu. Skema electronic road pricing [ERP] di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta pernah dikaji serius bahkan menggandeng investor asal Swedia, Kapsch Trafficcom.

Penerapan sistem berbayar bagi kendaraan roda empat dari wilayah Jabar ke DKI sudah disusun lebih dulu pihaknya sejak 2017 lalu. Langkah ini diyakini bisa menekan jumlah kendaraan di ruas provinsi setiap harinya yang akan menuju DKI dan mengalihkan pemilik kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Studi awal penerapan sistem berbayar ini diambil di daerah Margonda, Kota Depok karena dari pertimbangan pihaknya kendaraan yang masuk ke DKI dari sana terbilang tinggi. Studi kala itu mengkaji bangkitan tarikan, kesiapan transportasi umum pendukung hingga lahan parkir besar sebelum ERP diterapkan.

Dari catatan Dinas Perhubungan Jabar, dari wilayah penyangga Jakarta, jumlah kendaraan yang bergerak masuk per hari rata-rata mencapai 2 juta kendaraan. ERP ini nantinya akan dipasang di jalur provinsi di Margonda menyerupai gerbang tol otomatis yang dilengkapi perangkat pemidai dan kamera.

Kendaraan yang akan melintas lalu akan tercatat dalam database yang nantinya dipakai untuk menagih tarif. Ditargetkan bisa diterapkan pada 2018, rencana ini batal karena Pemkot Depok kala itu menolak.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (2/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional dengan penekanan pada arah kebijakan pemerintah ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat berlangsung sejak sore hingga malam hari.

Ia menjelaskan pembahasan dilakukan secara komprehensif guna memastikan respons pemerintah terhadap dinamika yang berkembang.

“Pertemuan ini membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah masukan dari kalangan pekerja. Pemerintah disebut memberikan perhatian terhadap aspirasi serikat buruh dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Di samping itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama terkait optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah menilai kampus memiliki potensi besar untuk terlibat langsung melalui pemanfaatan kapasitas keilmuan yang dimiliki.

“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di Tanah Air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” ujar Teddy.

Upaya ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan kebutuhan riil pembangunan di daerah. Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Rapat terbatas ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional berjalan selaras dengan aspirasi publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang dirancang dengan skema omnibus law. Langkah ini ditempuh untuk menyederhanakan regulasi sekaligus mendukung target pembangunan perumahan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, mengungkapkan bahwa penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU telah rampung.

“Naskah akademik sudah selesai, draf RUU juga telah kami siapkan. Saat ini kami mendorong agar inisiatif tersebut dapat beralih dari pemerintah menjadi inisiatif DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Roberia menjelaskan, urgensi penyusunan beleid ini menguat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta regulasi rumah susun. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk memasukkan RUU Perumahan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka.

Menurutnya, pembentukan undang-undang dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni usulan pemerintah atau DPR. Dalam konteks ini, pemerintah menilai revisi regulasi menjadi krusial guna mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa substansi utama RUU tersebut adalah menciptakan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian, termasuk di sektor hunian vertikal.

“Rakyat harus semakin mudah memiliki rumah, termasuk rumah susun. Ke depan, kami ingin biaya seperti iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Pemerintah berharap proses pembahasan di tingkat legislatif dapat segera berjalan, seiring arahan Presiden untuk mempercepat reformasi regulasi di sektor perumahan. Langkah ini dinilai penting mengingat angka backlog perumahan nasional masih berada pada kisaran belasan juta unit.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum terus dilakukan guna memastikan kesiapan aspek legal sebelum RUU tersebut dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPR.

Selalu terbesit pertanyaan mengapa di negara ini banyak kebijakan yang dilahirkan oleh para pejabat bergelar akademik berderet-deret malah jauh dari akal sehat. Pertanyaan lain yang mengikutinya adalah mengapa ketika rakyat menjerit menghadapi krisis, perguruan tinggi, institusi yang kerap disebut sebagai “benteng terakhir” kebenaran, justru gagap atau bahkan bungkam.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat mungkin terbaca dalam kondisi kampus-kampus kita hari ini. Bukan rahasia lagi bahwa pendidikan tinggi kita sedang terengah-engah karena permintaan capaian luaran pendidikan tinggi dan riset milenium ini, di samping tekanan finansial akibat berbagai jenis kompetisi. Ini mengakibatkan kebergantungan finansial untuk operasional perguruan tinggi, yang selanjutnya membuatnya rentan terhadap dinamika pemerintahan, sehingga otonominya kian terkikis oleh “gerinda” kepentingan birokrasi dan politik praktis.

Saat ini otonomi perguruan tinggi berada di titik yang amat rendah, tetapi tidak buntu. Ada kesalahkaprahan yang kronis dalam cara pemerintah memaknai perannya dalam relasinya dengan perguruan tinggi: karena negara memberikan dana, negara merasa berhak mendikte gerak-gerik akademik hingga ke urusan administratif yang paling remeh sekalipun.

Meminta tanggung-jawab atas pemanfaatan dana adalah wajar, namun ini tidak sama dengan mendikte. Memberikan dukungan, termasuk finansial, bagi pendidikan adalah kewajiban konstitusional negara, bukan karcis untuk menyeragamkan pikiran, apalagi membungkam suara kritis. Fenomena itu mencerminkan mentalitas pemerintah sebagai “pemberi kerja” vis à vis institusi yang semestinya mementingkan nalar.

Bila kampus dipaksa tunduk pada aturan birokrasi yang kaku dan tak jarang irasional, kualitas pendidikan dan riset terancam ambruk. Otonomi perguruan tinggi bukan sekadar hak istimewa para profesor. Melainkan, syarat mutlak agar proses pencarian kebenaran bisa berjalan dengan pikiran merdeka, independen dari tekanan para pemangku kepentingan, dan hanya berkomitmen pada etika kerja demi keluhuran pengetahuan dan ekosistem perguruan tinggi.

Tanpa itu kampus hanya akan menjadi produsen stempel bagi kebijakan pemerintah. Proses transfer pengetahuan pun akan menjadi kering, tak akan menciptakan ekosistem intelektual yang sehat maupun hasil pendidikan yang bermakna. Jika tak segera diperbaiki, berangsur, perguruan tinggi bisa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Ketidakbebasan tersebut bukan saja bersumber pada tekanan dari luar, melainkan dapat juga dari degenerasi sistem di dalam. Struktur organisasi perguruan tinggi perlu disusun agar jalur komando dan jalur koordinasi, termasuk jalur bottom-up, dapat memastikan pengkondisian kerja internal perguruan tinggi mencerminkan marwahnya sebagai ekosistem yang mempersiapkan intelektual muda dan menghidupkan roda pengetahuan yang progresif. Wujudnya terlihat dalam strategi pemajuan, indikator kinerja, pola kepemimpinan, mekanisme struktural, hingga praktek keseharian.

Kepekaan pada kondisi negara dan bangsa, berikut keterlibatannya dalam upaya perbaikan kondisi tersebut, telah lama diterima sebagai salah satu tanggung jawab moral universitas.

Kungkungan birokratis yang berlebihan merupakan lonceng peringatan bahaya bagi kebebasan akademik. Independensi adalah syarat, bukan sekadar hak. Kampus mesti menjadi tempat yang membolehkan segala ideologi tumbuh, diuji, dan bahkan dipertentangkan secara terbuka tanpa ancaman sanksi. Pemimpin perguruan tinggi perlu didukung agar selalu berani melindungi otonomi perguruan tinggi, agar peran kampus sebagai pengampu kebenaran senantiasa terjaga.

Mempertimbangkan hal itu, kebaikan tata kelola internal kampus dapat diterima sebagai cerminan dari kesehatan rasional sebuah negara. Jika kampusnya sakit dan lemah, akal sehat publik pun akan reyot.

Kita harus mulai membicarakan model baru agar kampus bisa bernapas lega tanpa harus selalu menengadah, menunggu dengan segala ketidakpastian kucuran dana yang akan datang bersama instruksi birokrasi. Kebergantungan finansial pada satu sumber sering menjadi celah bagi relasi kuasa, termasuk intervensi politik.

Karenanya, kita harus menghidupkan dan memperkuat potensi berbagai sumber pendanaan dan menjernihkan mekanisme realisasinya, seperti pendanaan publik (public funding), penggalangan dana (crowdfunding), hingga pembentukan dana abadi (endowment). Semua ini bukan sekadar pilihan, tapi keharusan prinsipil.

Dengan sumber pendanaan yang beragam dan transparan, kampus berlatih melaksanakan good governance dalam konteks luas, sehingga semakin dipercaya dan bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjaga integritas akademiknya. Dana abadi publik memastikan riset-riset dilakukan bukan demi pesanan sponsor atau kepentingan jangka pendek penguasa, melainkan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat luas. Kemandirian finansial merupakan fondasi bagi kemandirian nalar.

Di samping itu, satu hal yang memiriskan dalam satu dasawarsa terakhir adalah semakin lebarnya jurang antara pengetahuan di menara gading dan realitas di akar rumput. Kampus biasa sibuk memproduksi pengetahuan dan teknologi canggih, sementara masyarakat di sekitarnya merasa asing dan tidak terhubung. Ada kelembaman dalam mengkomunikasikan luaran akademik untuk menjadikannya sebagai modal rasional bagi publik.

Maka, inilah tugas besar akademia kontemporer: memastikan kemampuan berpikir rasional dan kritis tidak terbatas pada mereka yang memiliki gelar akademik. Kemampuan menalar harus menjadi modal esensial bagi rakyat luas agar mereka dapat berkontribusi aktif pada pemajuan bangsa, menyaring dan memanfaatkan informasi, sekaligus menjadi “senjata” agar tak mudah dibodohi oleh retorika kosong atau solusi-solusi palsu. Akademisi berutang moral untuk menghidupkan nalar itu kembali ke tengah masyarakat, menjadikannya perangkat rasional dalam perjuangan kolektif untuk menghadapi krisis yang nyata.

Jelas, keberadaan kampus tak boleh terlepas dari konteks sosialnya. Kampus tak boleh berjalan sendiri, sementara rakyat berjuang habis-habisan menghadapi ketidakadilan. Ini adalah perjuangan kolektif yang melibatkan semua elemen: staf administrasi, dosen, peneliti, dan mahasiswa. Di luar kampus, para individu ini adalah juga anggota masyarakat. Kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasanya “ideologi kampus” adalah rumah kebenaran yang relevan dengan penderitaan rakyat.

Membiarkan otonomi kampus terus dikerdilkan sama dengan membiarkan nalar bangsa ini dilumpuhkan. Mengembalikan otonomi lembaga pendidikan tinggi bukan hanya soal teknis tata kelola, tapi soal menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat yang berkuasa harus memiliki nalar yang tajam. Agar nalar itu tumbuh subur, kampus harus merdeka, berdaulat, dan selalu berani memperjuangkan kebenaran.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2026-2031. Penetapan dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik UGM pada Jumat (24/4).

Pemilihan anggota MWA ini merupakan bagian dari proses pergantian kepengurusan untuk masa bakti lima tahun ke depan. Sebanyak 16 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026-2031 resmi ditetapkan dalam rapat.

Suroso Isnandar menyampaikan rasa syukur atas amanah tersebut, dan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam pengembangan universitas.

"Merupakan kehormatan bagi saya dapat dipercaya menjadi bagian dari Majelis Wali Amanat UGM. Saya siap memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung kemajuan UGM sebagai perguruan tinggi unggulan yang memberi manfaat luas bagi bangsa," ujar Suroso.

Ketua Ad Hoc Pemilihan Anggota MWA, Deendarlianto menyampaikan bahwa seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, serta mendapat persetujuan anggota pleno.

"Sebanyak 82 anggota Senat Akademik UGM telah memberikan suara dari total 88 anggota, dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan," kata Deendarlianto.

Proses pemilihan anggota pun dilakukan melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan, mulai penjaringan, seleksi, dan pemungutan suara. Anggota MWA terpilih akan menjalankan tugas untuk periode 2026-2031 sesuai mandat dalam tata kelola Universitas Gadjah Mada.

Adapun ke-16 anggota MWA UGM yang baru berasal dari berbagai unsur, yakni tokoh masyarakat, alumni, dosen non guru besar, dosen guru besar, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Komposisi ini diharapkan mampu memperkuat peran MWA dalam mengawal arah kebijakan UGM ke depan.

MWA adalah salah satu organ penting di UGM yang memiliki peran strategis dalam penetapan kebijakan umum universitas, pengawasan bidang non-akademik, serta mendukung arah pengembangan institusi.

Bisnis.com, MALANG — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuka Beasiswa Jalur Prestasi Non Akademik (Minat dan Bakat) yang secara khusus menyasar para pemimpin muda di tingkat sekolah, yakni para pelajar yang memiliki rekam jejak aktif sebagai pengurus organisasi, mencakup OSIS, Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) melalui jalur beasiswa prestasi dan tanpa harus melalui tahapan tes.

Wakil Rektor II UMM Ahmad Juanda menjelaskan keuntungan yang ditawarkan melalui skema beasiswa ini sangat meringankan biaya pendidikan awal. Para penerima beasiswa berhak mendapatkan benefit berupa potongan Biaya Studi Semester (BSS) pada semester pertama dengan besaran mulai dari 50% hingga 75%.

“Besaran persentase potongan ini nantinya akan disesuaikan dengan program studi yang dipilih oleh calon mahasiswa,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026). Kesempatan ini, kata dia, diperuntukkan bagi lulusan SMA/sederajat dari rentang kelulusan 2024 hingga 2026.

Jalur prestasi ini, ujar dia, disediakan secara khusus bagi calon mahasiswa yang telah membuktikan dedikasinya sebagai pengurus organisasi di tingkat sekolah. UMM sangat menghargai jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan kemampuan kolaborasi yang diasah melalui keaktifan di OSIS.

“Melalui potongan biaya studi ini, kami berharap dapat menjaring dan mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh sebagai pionir pemimpin bangsa di masa depan." jelasnya

Bagi pendaftar yang ingin mengikuti seleksi ini, syarat administratif yang ditetapkan cukup terukur. Calon mahasiswa wajib membuktikan keaktifannya dengan melampirkan Surat Tugas kepengurusan organisasi dari sekolah.

Beberapa program studi spesifik seperti Biologi, Matematika, dan PGSD juga mensyaratkan adanya Surat Keterangan Dokter tidak buta warna.

Beasiswa Jalur Prestasi ini dibuka pada 1 April hingga ditutup pada 25 Juni 2026. Calon mahasiswa dapat memantau hasil pengumuman kelulusan seleksi secara berkala melalui laman resmi online.umm.ac.id setelah tim seleksi selesai melakukan proses validasi berkas.

“Mari bersama-sama mencetak sejarah baru dan menjadi pemimpin masa depan yang tangguh serta berdaya saing global melalui Universitas Muhammadiyah Malang,” ucapnya.