REPUBLIKA.CO.ID, NATUNA -- Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Kepulauan Riau mencatat kelapa bulat asal Kabupaten Natuna menjadi komoditas primadona yang diminati daerah lain menjelang Ramadhan.

Pada Rabu (18/2), sebanyak 148,89 ton kelapa bulat akan dikirim ke Tanjungpinang setelah melalui pemeriksaan karantina dan diterbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-3).

Kelapa bulat merupakan istilah untuk buah kelapa utuh yang masih dalam kondisi segar dan belum diolah. Tanaman kelapa sendiri dikenal sebagai "pohon kehidupan" karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, mulai dari batang untuk bahan bangunan, lidi untuk sapu, hingga buah yang memiliki nilai ekonomi tertinggi . Penanggung Jawab Satuan Layanan BKHIT Natuna, Iwan Setiawan, menyebutkan kelapa asal Natuna dikenal dengan sebutan kelapa jambul.

Secara ilmiah, tanaman kelapa memiliki nama latin Cocos nucifera L. . Tanaman ini termasuk dalam famili Arecaceae (suku pinang-pinangan) dan merupakan satu-satunya spesies dalam genus Cocos . Meskipun ada varietas yang pernah diusulkan seperti Cocos nucifera var. javanica, secara taksonomi nama tersebut disinonimkan dengan Cocos nucifera .

Produk Olahan Kelapa Bulat

Kelapa bulat dapat diolah menjadi beragam produk turunan dengan nilai tambah signifikan:

Virgin Coconut Oil (VCO) dan minyak kelapa: Memberikan nilai tambah hingga 11 kali lipat dibanding kelapa mentah .

Arang tempurung dan briket: Produk unggulan ekspor untuk kebutuhan shisha di Timur Tengah dan barbeque di Eropa, dengan nilai tambah 4,5 kali lipat .

Nata de coco: Olahan dari air kelapa dengan nilai tambah 3,6 kali lipat .

Cocofiber dan cocopeat: Berbahan dasar sabut kelapa, digunakan untuk media tanam organik dan geotekstil .

Produk lainnya adalah desiccated coconut (kelapa parut kering), gula kelapa, serta santan UHT dan air kelapa kemasan.

Tingginya permintaan kelapa bulat dipicu beberapa faktor. Menjelang Ramadhan, konsumsi rumah tangga dan UMKM meningkat signifikan karena masakan bersantan menjadi hidangan khas.

Faktor lainnya adalah lonjakan ekspor. Sepanjang Januari-Oktober 2025, nilai ekspor kelapa bulat melonjak 143,90 persen mencapai US$208,2 juta (Rp3.507.545.400.000/Tiga triliun lima ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). China menjadi pasar utama dengan nilai impor mencapai US$57,24 juta (Rp964.150.560.000/Sembilan ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada Januari-April 2025.

Potensi Ekonomi Nasional dari Komoditas Kelapa Bulat

Komoditas kelapa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada 2024, ekspor kelapa bulat dan produk turunannya mencapai 431.915 ton dengan nilai devisa sekitar US$1,55 miliar atau setara Rp25 triliun. Bahkan jika hilirisasi dioptimalkan, potensi ekspor diperkirakan bisa mencapai US$6,5 miliar .

Produksi kelapa nasional mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun dengan luas perkebunan 3,32 juta hektare, dan 98 persen dikelola petani rakyat . Pemerintah mengalokasikan Rp750 miliar pada 2025 untuk revitalisasi perkebunan kelapa guna meningkatkan produktivitas .

Petugas karantina berkomitmen mendorong potensi daerah untuk menembus pasar dalam negeri. "Dengan diperdagangkannya kelapa Natuna ke daerah lain, menjadi bukti hasil pertanian Natuna dapat bersaing dengan daerah lainnya," ujar Iwan.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui hilirisasi industri dan peningkatan harga beli di tingkat petani.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan ke Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Amran menegaskan, hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

"Sekarang harga kelapa butir di petani hanya Rp2-3 ribu. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara," ujar Amran saat berkunjung ke pabrik pengolahan kelapa PT NICO, Minggu (27/10).

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara yang akan dimulai pada 2026. Ke-10 ribu hektare lahan itu dibagi dalam beberapa kabupaten.

Amran mengatakan, dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi," katanya.

Terlebih, saat ini ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok. Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO menjadi bukti nyata, bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

Selain itu, masih ada produk olahan lainnya yang dihasilkan seperti tepung kelapa, santan kelapa, nata decoco yang telah menembus pasar Asia, Amerika, dan Eropa.

"Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah," ujar Amran.

Ia menambahkan, nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah. Misalnya, sebutir kelapa yang dihargai Rp3 ribu dapat mengalami perubahan nilai ekonomi berkali-kali lipat saat sudah menjadi produksi minuman kelapa, mencapai Rp50 ribu.

"Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil," kata Amran.

Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga diyakini memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

Gubernur Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap pengembangan komoditas kelapa di Maluku Utara. Ia menyebut, program hilirisasi dan peningkatan harga beli kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

"Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat," ujar Sherly.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua mengucapkan terima kasih atas perhatian Mentan Amran di Maluku Utara, khususnya Halmahera Utara. Ia menyatakan mendukung penuh langkah Amran dalam mendorong hilirisasi perkebunan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Mentan. Inovasinya dalam meningkatkan level pertanian Indonesia kami dukung penuh. Dan hal ini sejalan dengan apa yang kami inginkan dari daerah serta mensejahterakan petani kita," papar Piet Hein.

Data Kementan menunjukkan, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dengan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan.

Mentan Amran menegaskan, masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

"Kita ingin Maluku Utara menjadi pusat hilirisasi kelapa Indonesia. Dari sini, kita buktikan bahwa desa-desa mampu menembus pasar dunia. Kuncinya satu: harga petani harus naik, industri harus tumbuh, dan semua pihak harus untung," pungkas Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA UTARA -- Pemerintah menyiapkan lahan seluas 10 ribu hektare di Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk memperkuat hilirisasi kelapa nasional. Program tersebut bagian dari strategi memperluas nilai tambah komoditas perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penghasil utama.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pengembangan lahan itu dimulai pada 2026. Lahan tersebar di sejumlah kabupaten di Malut, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia timur. Dukungan negara mencakup penyediaan bibit unggul, sarana produksi, serta kemitraan dengan industri pengolahan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan penguatan hilirisasi harus diikuti dengan peningkatan harga beli di tingkat petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati pelaku industri. Ia menegaskan, hilirisasi harus berpihak kepada petani sebagai produsen utama.

“Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” ujar Amran saat meninjau pabrik pengolahan kelapa PT NICO, pada akhir pekan lalu, dikutip Selasa (28/10/2025).

Program hilirisasi kelapa menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor pertanian tidak berhenti di produksi bahan mentah. Pemerintah ingin setiap daerah penghasil memiliki fasilitas pengolahan yang mampu meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasar global.

Amran menegaskan, arah kebijakan tersebut membuka jalan agar petani turut merasakan manfaat langsung dari ekspor produk olahan. Ia mencontohkan, Maluku Utara kini mampu menembus pasar China melalui ekspor coconut milk, minyak kelapa murni (VCO), dan arang tempurung yang dihasilkan pabrik lokal seperti PT NICO.

“Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” kata Amran.

Kementan mencatat, nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah menjadi produk turunan. Harga kelapa butir di tingkat petani yang hanya sekitar tiga ribu rupiah dapat berubah menjadi 40 sampai 50 ribu rupiah setelah diproses menjadi coconut milk atau coconut water.

Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco telah menyerap ribuan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari satu miliar butir per tahun. Sekitar 76 persen hasil tersebut telah terserap oleh industri pengolahan.

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) memboyong 45 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan unggulan di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025.

Dalam pameran dagang terbesar di Indonesia itu, Pertamina optimistis produk unggulan UMKM akan menembus pasar ekspor, sehingga dapat berkontribusi mendorong perekonomian nasional.

Salah satu UMKM binaan Pertamina, Bali Pure bahkan bisa cuan Rp300 juta per bulan.

Produk olahan kelapa itu, tampak laris manis di booth pameran berskala internasional yang berlangsung pada 15–19 Oktober 2025 di ICE BSD Hall 7, Tangerang – Banten.

Pemilik Bali Pure, Sumayana menceritakan kembali saat dirinya merintis usahanya

"Jadi kalau Bali Pure ini saya rintis dari tahun 2015," kata Sumayana saat ditemui di ICE BSD hall 7, Tangerang, Jumat (17/10/2025).

Cerita UMKM Binaan Pertamina, Modal Rp300 Ribu Kini Cuan Rp300 Juta per Bulan dari Olahan Kelapa (Nur Ichsan Yuniarto/IDXChannel)

Sumayana menambahkan, Bali Pure dibangun untuk menekan adanya kesenjangan para petani kelapa yang ada di Desa Sembiran, Kecamata Tejakula, Buleleng, Bali.

"Jadi awal mula saya mulai merintis ini adalah karena melihat adanya kesenjangan para pertani yang ada di desa. Desa saya itu salah satu penghasil kelapa," kata dia.

"Nah biasanya kelapa itu dikirim ke luar pulau dan dimediasi oleh para tengkulak. Cuma para tengkulak ini kadang tekan terlalu keras ke petani. Sebelumnya bapak saya juga seorang pertani. Nah, keprihatinan tersebutlah membuat saya memiliki ambisi untuk mengangkat komoditi kelapa ini untuk diolah di pedesaan kami," kata Sumayana.

Pria yang akrab dipanggil Bli Sum ini menambahkan, pada 2015 itu dirinya hanya mempunyai modal uang Rp300 ribu.

"Jadi di awal saya merintis 2015 itu hanya dengan modal Rp300 ribu, modal nekat dan ambisi saja," kata Sum.

Tak hanya itu, untuk mengolah dan memproduksi kelapa ini, dirinya sempat meminjam garasi mobil milik temannya.

"Saya pinjam garasi mobil milik teman. Jadi di sana asalnya hanya dengan bermodalkan izin. Karena itu tidak perlu ada suatu pengecekan yang serius. Nah dari sanalah kami bertumbuh, pelan-pelan juga kami memproduksi seperti olahan kunyit, jahe merah, dan beberapa produk turunan lainnya," kata pria asli Bali itu.

Awal membangun Bali Pure, dirinya hanya memproduksi virgin coconut oil (VCO). Sayangnya, jangkauan penjualan VCO tidak terlalu luas. Meski begitu, dirinya tetap melanjutkan hingga akhirnya mulai bergabung dengan Pertamina pada 2018.

"Baru tahun 2018 ikut program Pertamina, kami dibina bagaimana untuk scale up dan go global, go nasional, go global. Dan dibantu juga dengan pendanaan," katanya.

Setahun kemudian, kata dia, sekitar 2019, dirinya mulai memutar otak untuk lebih berinovasi, salah satunya membuat rumah produksi standard Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Baru semenjak dapat bantuan dari Pertamina dan pendampingan itu, kami mulai membuat rumah produksi berstandar BPOM. Nah, karena kalau kita hanya menjual minyak VCO aja, jangkauan market-nya kurang luas. Sehingga mulai saya berpikir untuk mensuplai ke SPA, yaitu dengan membuat minyak body oil atau massage oil. Nah itu izinnya harus BPOM," katanya.

"Produk lainnya dari minyak VCO ini kami olah menjadi body lotion, body scrub, sama body cream. Termasuk hair oil juga," kata dia.

Lebih lanjut Sumayana mengatakan, pada enam bulan pertama dirinya bisa mengantongi cuan Rp3,8 juta .

"Jadi kalau di awal kan, namanya merintis itu dalam enam bulan omzetnya cuma Rp3,8 juta. Itu enam bulan loh. Yang selanjutnya di tahun 2016 awal baru kami mendapatkan omzet per bulan itu sampai Rp2,4 juta per bulan, nambah ya. Dan begitu seterusnya sampai omzet mentok itu di Rp70 juta per bulan," katanya.

"Kalau sekarang dari Rp70 juta baru masuk Pertamina, sekarang sudah per bulan kami bisa meraup Rp300 juta per bulan. Sekitar Rp3 miliar sekian per tahunnya," kata Sum.

Tak hanya itu rumah produksinya di Bali yang awalnya hanya delapan orang, kini bisa mempekerjakan warga sekitar.

"Sekarang kami sudah punya karyawan sekitar 26 orang," katanya.

Produk VCO ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri. Produk olahan kelapa ini juga diekpor ke beberapa negara bahkan sampai Polandia.

"Kalau untuk ekspor, kami ada LCL atau Less Container Load. Belum bisa full container karena kapasitas juga terbatas. Jadi seperti sabun, kami beberapa kali ekspor. Seperti ke Polandia. Kemudian kalau minyak VCO, kami rutin kirim ke Singapura sama ke Amerika Serikat. Termasuk body oil-nya juga kami kirim ke spa yang ada di Jerman juga pernah," kata Sumayana.

(Nur Ichsan Yuniarto)