Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan gelondongan kayu pasca-banjir di Sumatra bukan berasal dari Hulu Batang Toru.

Hal itu terungkap usai Kemen LH melakukan verifikasi lapangan di Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Lebih khusus peninjauan dilakukan di aliran Sungai Garoga yang dipenuhi material kayu.

"Kami memastikan bahwa material kayu yang memenuhi aliran sungai bukan berasal dari hulu Batang Toru," ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Dia menambahkan, untuk sementara pihaknya masih meneliti temuan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatra. Temuan lapangan ini akan dikaji lebih lanjut oleh tim kajian lingkungan yang melibatkan ahli lingkungan, akademisi, hingga tim audit KLH/BPLH.

Dalam hal ini, Hanif yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memastikan bakal mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang sengaja merusak alam.

"Jika nantinya ditemukan ada pihak yang sengaja membuang atau membiarkan material kayu memasuki aliran sungai hingga menambah risiko banjir, maka tindakan hukum termasuk pidana akan segera kami terapkan," imbuhnya.

Adapun, Hanif bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, instansi terkait, dan masyarakat setempat untuk memastikan bantuan darurat, rehabilitasi, dan langkah mitigasi berjalan terpadu

“Kami akan memprioritaskan pemulihan akses dasar bagi warga terdampak, mitigasi risiko jangka pendek seperti pembersihan aliran sungai dari material yang menghambat, serta perencanaan pemulihan jangka menengah yang mempertimbangkan restorasi fungsi ekosistem hulu DAS,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bakal mengusut dugaan pembalakan liar buntut bencana alam banjir di Sumatera Utara (Sumut).

Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengatakan untuk langkah awal pihaknya bakal melakukan analisis soal pembalakan liar di Sumut.

"lya. Satgas PKH akan teliti kondisi hutan di sana," ujar Febrie kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

Jampidsus Kejagung RI itu mengatakan untuk saat ini pihaknya bakal memonitor terlebih dahulu kondisi di Sumut. Sebab, penindakan baru dilakukan setelah kondisi masyarakat maupun wilayah terdampak telah kembali pulih.

"Ya setelah kondisi kesulitan masyarakat bisa diatasi dulu," pungkasnya.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya masih menganalisa apakah banjir ini disebabkan oleh perbuatan manusia atau memang murni bencana alam.

Dengan demikian, jika nantinya ada unsur pidana dalam buntut bencana alam itu maka korps Adhyaksa siap melakukan tindakan hukum.

"Tapi nanti itu masih didalami dulu ya. Kita lihat perkembangan berikutnya. Yang ketika nanti ada di situ, ada unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum," tutur Anang.

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus bertambah menjadi 442 jiwa pada Senin (1/12/2025).

Sementara itu, total ada 402 orang hilang dari tiga provinsi di pulau Sumatra itu. Dalam hal ini, BNPB menyatakan akan terus melakukan upaya memulihkan kondisi akibat bencana alam tersebut dengan stakeholder terkait.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepulauan Riau gagalkan upaya penyelundupan 281.583 ekor benih bening lobster (BBL) di Perairan Utara Bintan, Kepulauan Riau pada 5 November 2025.

Berdasarkan siaran pers, Satgas patroli laut Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau berhasil mengamankan muatan sebanyak 36 kotak yang berisi 281.583 ekor benih bening lobster yang akan dibawa keluar Perairan Indonesia secara ilegal. Diperkirakan nilai temuan tersebut senilai Rp28,16 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Adhang Noegroho Adhi menjelaskan bahwa pada 4 November 2025, petugas mendapatkan informasi bahwa terdapat High Speed Craft (HSC) yang diduga akan melakukan kegiatan penyelundupan BBL. Kapal tersebut akan menuju luar Perairan Indonesia sehingga satgas patroli laut melakukan pemantauan terhadap HSC tersebut.

"Satgas patroli laut Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau langsung melakukan pemantauan dan penyekatan di Perairan yang akan dilalui. Kemudian didapat informasi lanjutan bahwa posisi HSC yang diduga memuat BBL secara ilegal tersebut sudah bergerak. Pada hari Rabu, 5 November 2025, saat satgas patroli laut melakukan pemantauan di sekitar Perairan Tanjung Berakit, terlihat sebuah HSC dengan haluan mengarah ke utara (Malaysia). Selanjutnya satgas langsung melakukan pengejaran selama hampir satu jam karena HSC tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan melakukan beberapa kali manuver. Akhirnya HSC tersebut mengandaskan diri dan para pelaku berhasil kabur", ungkap Adhang Noegroho Adhi dikutip pada Senin (10/11/2025).

Adhang mengatakan selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk dilakukan serah terima atas BBL tersebut. Sedangkan penanganan kasus sedang dilakukan pendalaman oleh Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

Foto: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepulauan Riau gagalkan upaya penyelundupan 281.583 ekor benih bening lobster (BBL) di Perairan Utara Bintan. (Dok. Bea Cukai)

Adapun penyelundupan tersebut melanggar Pasal 102A UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp5 miliar, Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar, dan/atau Pasal 87 jo Pasal 34 UU Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda Rp3 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perkembangan terbaru ihwal permasalahan yang terjadi di beberapa platform fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol) bermasalah.

Ada tiga perusahaan yang OJK beberkan perkembangannya yakni PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P), PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), dan PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan mendorong penyelesaian fintech P2P lending bermasalah.

Terkait dengan KoinP2P, Agusman menegaskan OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk proses hukum atas dugaan tindak pidana.

“OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai proses hukum atas dugaan tindak pidana maupun penyelesaian permasalahan yang terjadi di KoinP2P,” tegasnya dalam lembar jawaban tertulis RDK September 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Untuk permasalahan yang ada di Akseleran dan Crowde, OJK terus memantau ketat dan mendorong upaya penyelesaian permasalahan yang ada di dua fintech lending tersebut.

OJK, katanya, menekankan agar penyelesaian ini dilakukan secara transparan dan dengan tanggung jawab, termasuk melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara ketat terhadap progress action plan pengurus dan pemegang saham untuk mendukung penyelesaian permasalahan secara menyeluruh,” ucap Agusman.

Di luar hal tersebut, selama September 2025 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 14 penyelenggara pinjaman daring (pindar) atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, ataupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sebagai informasi, tingkat wanprestasi (TWP90) atau rasio kredit macet di industri pindar masih dalam kondisi terjaga yakni berada pada level 2,60% per Agustus 2025.