Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan telah merampungkan draf rekomendasi dari tim reformasi untuk diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie pada Senin (9/2/2026).

"Sudah [rampung draft-nya]," ujar Jimly.

Draft itu berisi catatan yang dikumpulkan tim reformasi sebagai rekomendasi kepada presiden untuk perbaikan institusi Polri. Dalam draft itu tertuang masukan dari sejumlah elemen masyarakat selama hampir tiga bulan sejak dibentuk pada November 2025.

Namun, Jimly menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum menyerahkan draft tersebut ke Prabowo. Sebab, tim reformasi saat ini tinggal menunggu waktu penyerahan itu ke presiden.

"Tinggal tunggu waktu untuk diterima presiden," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra pihaknya telah maraton mengumpulkan aspirasi untuk menyusun draft laporan tim reformasi.

Yusril menyampaikan laporan tim reformasi besutan Prabowo Subianto itu ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

"Kami mengadakan rapat-rapat itu agak maraton supaya target akhir bulan Januari ini sudah [rampung]," kata Yusril kepada wartawan pada Rabu (21/1/2026)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Tim Reformasi Polri masih berjalan dan terus melaporkan perkembangannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda taklimat Presiden Prabowo kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait kabar Tim Reformasi Polri yang dinilai lama tidak terdengar, Prasetyo memastikan tim tersebut tetap aktif. Ia menyebut laporan kerja tim disampaikan langsung kepada Presiden.

“Ada dong. Lapor kepada Presiden,” kata Prasetyo singkat.

Terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai posisi Polri di bawah kementerian tertentu atau pembentukan kementerian baru, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada pembahasan semacam itu di lingkungan Istana.

“Enggak ada,” ujarnya saat ditanya mengenai kemungkinan penyesuaian kelembagaan Polri.

Prasetyo juga membantah anggapan bahwa isu-isu tersebut bersumber dari Tim Reformasi Polri. Menurutnya, isu yang berkembang bukan berasal dari tim yang bekerja melakukan reformasi internal kepolisian.

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa kekuatan sebuah negara tidak ditentukan oleh perubahan struktur kelembagaan semata, melainkan oleh kualitas institusi negara itu sendiri. Ia menyebut birokrasi, TNI, dan Polri harus diperkuat agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

“Syarat negara kuat itu birokrasi harus kuat dan hebat, tentaranya harus kuat dan hebat, dan polisinya harus kuat dan hebat. Kita harus membuat kuat, bukan terjebak pada isu-isu kelembagaan,” kata Prasetyo.

Dalam catatan Bisnis, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pimpinan kepolisian saat ini menunjukkan kesiapan untuk berubah dan melakukan perbaikan internal.

Jimly menjelaskan bahwa isu-isu teknis seperti kinerja pejabat di tingkat operasional sebenarnya dapat langsung ditangani oleh Kapolri tanpa menunggu rekomendasi dari komisi.

“Ya, hal yang sifatnya operasional begitu, itu tentu kan bisa langsung diambil tindakan oleh Kapolri secara internal. Ya kan bisa saja kita bahas di komisi, tetapi bisa juga itu langsung, karena itu menyangkut kewenangan internalnya polisi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia telah mengalami transformasi dan dinamika dalam empat tahun terakhir. Reformasi menjadi cara untuk meningkatkan peran dan pelayanan di masyarakat.

Saat Orde Baru, Angkatan Bersenjata Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Polri pernah menjadi satu bagian. Namun, pada masa masa Reformasi, Polri dan ABRI dipisahkan, sehingga Polri menjadi lembaga sipil. Setelah ABRI berpisah dari Polri, maka ABRI berganti nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Pemisahan tersebut ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, sekaligus menjadi titik tolak besar bagi institusi kepolisian untuk berubah menjadi organisasi sipil yang profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. TAP MPR 2000 juga mengatur tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Reformasi polisi di Indonesia, dibagi ke dalam tiga kategori perubahan yaitu, struktural, instrumental dan kultural. Dikatakan sebagai perubahan struktural jika menyangkut perubahan posisi dalam pemerintahan dimana Polri berada atau ditempatkan. Instrumental jika menyangkut perubahan berbagai piranti lunak terkait visi, misi, peraturan internal kepolisian serta kurikulum di berbagai lembaga pendidikan Polri.

Reformasi polisi merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan. Reformasi polisi didefinisikan sebagai transformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam merespon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Setelah pada bertransformasi pada pada 2002, Polri berharap tingkat kepercayaan masyarakat bisa semakin pulih. Namun, sangat tidak disangka bahwa Polri berpolemik dengan KPK. Polemik ini membuat SBY turun tangan untuk mengurai seteru yang sempat meruncing hingga di kalangan masyarakat. SBY menilai bahwa KPK dan Polri adalah penegak hukum yang bisa bersama-sama menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Saat itu, SBY tahu, kapan presiden harus ambil alih dalam penegakan hukum. Menurutnya, peran presiden yang paling tepat adalah menengahi dan memediasi agar permasalahan itu bisa diatasi. SBY juga pernah menengahi ketika ada perselisihan antara lain KPK dengan MA, itu sekitar tahun 2006, BPK dengan MA tahun 2007, KPK dan Polri tahun 2009.

Namun, Presiden tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan penegak hukum dalam menangani UU yang bukan kewenangan presiden. Hal yang sama dalam menangani kewenangan penyidik itu juga berlaku bagi Jaksa Agung, KPK, kecuali ada kewenangan yang diatur dalam UU.

SBY menjelaskan bahwa presiden memiliki 4 kewenangan yaitu pemberian grasi dan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan DPR. Permasalahan ini menyangkut permasalah KPK-Polri merupakan yang kedua kalinya.

"Saya ingat perselisihan KPK dengan lembaga yang lain dan saya ikut memediasinya. Ini yang ketiga kalinya. Saya tidak pernah melakukan pembiaran atau melakukan mediasi. Tetapi harus dihindari presiden terlalu sering untuk urusan penegakan hukum ini. Lima tahun lalu saya punya inisiatif untuk pemberantasan korupsi, banyak yang kritik saya itu tidak tepat karena itu mencampuri penegakan hukum," ungkap SBY.

Presiden ke-6 RI ini sadar bahwa presiden tidak boleh mencampuri urusan penegakan hukum. Dia juga menegaskan bahwa sinergi KPK dan Polri sangat penting dalam melakukan penegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.

Tim Reformasi Percepatan Polri

Pembenahan di tubuh Polri terus dilakukan agar bisa melayani dan mengayomi masyarakat dengan baik. Pemerintah lantas membentuk Tim Percepatan Reformasi Polri dengan harapan berkurangnya aksi kekerasan terhadap masyarakat.

Salah satu pemicu terbentuknya Tim Percepatan Reformasi Polri adalah peristiwa demonstrasi di Jakarta dan beberapa kota-kota besar. Hingga puncaknya adalah seorang driver online meninggal dunia karena dilindas oleh mobil rantis milik Brimob. Peristiwa ini memancing kemarahan masyarakat di Indonesia dan menimbulkan aksi demo hingga hampir 2 minggu.

Kelompok masyarakat sipil, tokoh nasional, hingga mahasiswa menuntut agar adanya reformasi di tubuh Polri. Kemudian Presiden RI Prabowo juga memerintahkan untuk membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dan mengemukakan sejumlah rencana kerja selama tiga bulan ke depan usai resmi dibentuk.

Seiring dengan semakin banyaknya aksi massa di masyarakat, Polri harus belajar untuk beradaptasi dengan cara yang lebih humanis dan responsif. Insiden-insiden kekerasan dalam penegakan hukum, seperti yang terjadi selama demonstrasi, mendorong perlunya pelatihan tambahan dan pendekatan baru dalam menghadapi protes yang berlangsung. Reformasi kebijakan pertemuan dengan masyarakat juga diperlukan untuk memperbaiki citra Polri.

Seluruh masyarakat Indonesia kini berharap agar Tim Percepatan Reformasi Polri bisa mengayomi masyarakat, menciptakan keamanan, dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat berhadap mendapatkan perlindungan kepolisian tanpa melalui kekerasan.

Kini Reformasi Polri dalam 40 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Polri juga bisa meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, serta penguatan undang-undang yang ada. Masyarakat Indonesia berharap agar Polri diharapkan mampu menjadi institusi yang lebih akuntabel dan prima dalam melindungi masyarakat.

Perjalanan reformasi Polri selama 40 tahun terakhir adalah cerminan dari usaha masyarakat untuk menuntut institusi penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya selisih besar data ekspor Indonesia, yang diperoleh dari luar negeri.

Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo, Mahfud mengatakan Kepala Negara ke-8 RI itu memperlihatkan contoh ketimpangan laporan ekspor, bahkan menyebut harus membeli data dari luar negeri karena data resmi dianggap tidak akurat.

“Saya punya data ini [ekspor], kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam,” ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

Dalam ratas itu, Prabowo juga menegur keras pimpinan Polri dan TNI. Presiden menekankan bahwa aparat harus membela rakyat dan menjaga kekayaan negara.

“Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab,” kata Mahfud mengutip Presiden.

Bahkan, Mahfud menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah bertahun-tahun menikmati uang negara.

Kepala Negara RI itu mengungkap ada perusahaan yang selama 25–40 tahun mengeruk kekayaan dengan kontribusi yang minim.

“Jadi beliau [Presiden Prabowo] tahu, perusahaan ini sekian 30-40 tahun makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 tahun makan uang negara. Masa nggak mau nyumbang ke negara, katanya. Kita harus nasionalis,” tuturnya.

Selain itu, Prabowo meminta agar ada keberpihakan dari aparat kepolisian. Prabowo juga memberikan teguran keras kepada pimpinan Polri dan TNI.

“Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini,” ujar Mahfud meniru ucapan Presiden.

Presiden Prabowo, kata Mahfud, menekankan polisi dan tentara harus membela rakyat serta menjaga kekayaan negara.Menurutnya, arah kebijakan Presiden sudah jelas. Namun Mahfud mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan.

Dia menilai komitmen Mantan Menteri Pertahanan 2019–2024 itu akan efektif jika seluruh jajaran menggerakkan instruksi secara serempak.

Selain itu, Presiden menyebutkan kebijakan Patriot Bondsebagai upaya memastikan kekayaan negara dimanfaatkan secara adil, bukan sepenuhnya dikirim ke luar negeri.

“Dia cerita banyak. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond. Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini enggak ada? Semua dikirim ke luar negeri,” ungkapnya.

Menurut Mahfud, Prabowo ingin negara bekerja lebih efektif dalam mengamankan kekayaan nasional. Namun demikian, keberhasilan kebijakan Presiden sangat bergantung pada kecepatan implementasi di tingkat bawah.

Bisnis.com, SURABAYA – Anggota Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahfud MD membeberkan bahwa dirinya telah mengidentifikasi 27 persoalan yang saat ini tengah menggerogoti institusi Polri. Dirinya pun menyatakan bahwa hal tersebut akan diselesaikan jajaran bersama.

Mahfud menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut diperolehnya dari laporan masyarakat, yang diterimanya selama beberapa waktu terakhir.

“Itu saya mencatat 27 masalah. Dari begitu banyak itu setiap ada orang lapor saya catat,” jelas Mahfud saat ditemui usai ibadah salat Jumat di Masjid Nuruzzaman Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (14/11/2025).

Mantan Menko Polhukam ini mengatakan berbagai problem yang dilaporkan masyarakat tersebut bermacam-macam. Di antaranya dugaan pemerasan, narkoba, hingga penganiayaan. Seluruh masalah tersebut, lanjut Mahfud, telah diinventarisasi

“Oh, ini pemerasan, oh ini kasus narkoba, oh ini masalah penganiayaan. Terus saya catat semua itu ya ada 27 masalah,” jelasnya.

Mahfud menjelaskan, puluhan persoalan itu sebenarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumpun besar atau klaster. Namun, ia menegaskan jumlah pastinya tetap 27 butir sesuai dengan catatan yang ia himpun sendiri.

“Kalau dikelompokkan mungkin bisa menjadi empat kelompok besar lah mungkin,” tambahnya.

Meski begitu, Mahfud enggan untuk memprioritaskan isu-isu tertentu tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan seluruh persoalan akan dibahas oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama institusi Polri secara setara.

“Semua [isu diselesaikan], enggak ada prioritas, pokoknya semua masalah kita bicarakan, tetapi begini ya, kita ini berbicara nih dengan Polri. Bukan kita buat sepihak, semua disampaikan ke Polri, dicocokkan datanya lalu dicari jalan keluar bersama karena kita enggak mau menempatkan diri sebagai atasan Polri, bukan,” paparnya.

Mahfud menyatakan bahwa kedudukan Percepatan Reformasi bukan sebagai entitas yang mengawasi atau mengaudit Polri, bergandengan tangan sebagai mitra untuk membereskan persoalan-persoalan tersebut.

“Kita bukan atasan Polri, kita bukan inspektur yang memeriksa Polri tapi ya mau memperbaiki bersama dengan Polri, dan Polri terbuka, punya catatan-catatan yang sama tentang kelemahan dirinya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) hari ini, Kamis (13/11/2025).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan audiensi itu bakal digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

"Iya hari ini menerima audiensi GNB di PTIK jam 13.30," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).

Pertemuan ini nantinya akan membahas soal rekomendasi atau masukan terhadap tim reformasi Polri untuk nantinya disampaikan kepada Prabowo Subianto.

Sebelumnya, GNB merupakan gerakan yang dipelopori tokoh nasional. Kelompok ini juga sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pascademonstrasi akhir Agustus 2025.

Pertemuan Presiden dengan GNB ini telah memunculkan wacana reformasi Polri. Wacana itu muncul seiring dengan insiden kematian ojek online Affan Kurniawan.

Adapun para tokoh GNB yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:

1. Sinta Nuriyah Wahid;

 2.⁠ ⁠Quraish Shihab;

 3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom;

 4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno;

 5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;

 6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;

 7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;

 8.⁠ ⁠Alissa Wahid;

 9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;

10.⁠ ⁠Francisia SS Seda;

11.⁠ ⁠Laode M Syarif;

12. Hong Thin;

13. Kamaruddin Amin;

14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

16. Uskup Antonius S. Bunjamin.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto mengemukakan sejumlah rencana kerja selama tiga bulan ke depan usai resmi dibentuk.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan pihaknya bakal mengumpulkan persoalan terkait dengan kinerja Polri.

Pengumpulan itu dilakukan dengan mendengarkan aspirasi publik dari berbagai kalangan, baik itu LSM, organisasi masyarakat hingga mahasiswa. Agenda paling dekat, tim reformasi bakal melakukan audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa.

"Seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang," ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

Jimly menambahkan, hasil dari rapat rutin itu nantinya dikaji secara internal oleh komisi percepatan reformasi Polri.

Setelahnya, kata Jimly, tim reformasi bakal merumuskan suatu kebijakan untuk nantinya bakal dikeluarkan untuk agenda reformasi Polri ke depannya.

"Nanti tim akan mengkajinya sehingga selama 2 bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini," imbuhnya.

Namun demikian, Jimly mengemukakan bahwa kebijakan baru ini tidak serta-merta langsung diterapkan pada Polri. Pasalnya, penerapan kebijakan baru dari hasil tim reformasi ini bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto bakal menambah satu anggota baru dengan gender perempuan.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan penambahan anggota itu bakal dilakukan pada pekan depan.

"Nah, kami rapat bersepuluh dan insyaallah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang ya, ibu-ibu," ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

Hanya saja, Jimly enggan mengemukakan sosok perempuan yang akan bergabung menjadi tim reformasi Polri ini.

Di samping itu, Jimly mengemukakan bahwa penambahan itu dilakukan agar memenuhi keterwakilan dari pihak perempuan.

"Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang," pungkasnya.

Sekadar informasi, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Adapun, komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri. Nah, berikut ini struktur keanggotaan tim reformasi Polri:

Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian:

Jimly Asshiddiqie

Anggota:

1. Eks Menkopolhukam, Mahfud MD

2. Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra

3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

4. Wamenko Hukum, Ham dan Imipas Otto Hasibuan

5. Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian

6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

7. Eks Kapolri Idham Azis

8. Eks Kapolri Badrodin Haiti

9. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan kelanjutan pembahasan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Muzani menyampaikan bahwa MPR akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Ke-8 RI itu untuk membicarakan hal tersebut.

“Ya kita sedang minta waktu untuk ketemu dengan Presiden untuk berdiskusi persoalan itu,” ucapnya usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dia menambahkan sejauh ini bahan yang disampaikan oleh MPR sudah final dan selesai dan mereka akan segera menyampaikan ke Kepala Negara untuk didiskusikan.

Mengenai dasar hukum yang akan digunakan dalam penerapan GBHN, Muzani menjelaskan bahwa tengah mengkaji hal tersebut

“Nah, ini yang mau kita diskusikan apakah TAP MPR atau UU atau apa?” ucap petinggi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, menanggapi pandangan sebagian pihak yang menilai susunan Tim Reformasi Polri berisi tokoh-tokoh yang sama, Muzani memberikan pandangan positif.

“Ya kita sih berprasangka baik, kita beri optimisme karena mereka orang-orang yang sangat paham terhadap persoalan kepolisian dan menjadi tuntutan masyarakat. Kami percaya itu orang kredibel bisa perjuangkan reformasi kepolisian,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku belum mengetahui secara pasti perannya dalam Komite Reformasi Polri yang akan dilantik di Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).

Hal itu disampaikannya saat ditanya apakah dirinya akan menjadi anggota komite, sesaat sebelum pelantikan berlangsung.

“Ndak tahu ini,” ujar Mahfud

Mahfud mengatakan dirinya hanya menerima undangan untuk hadir tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai status atau jabatan yang akan diemban.

“Ndak tahu, cuma disuruh datang,” katanya.

Saat dikonfirmasi bahwa sejumlah pihak telah membenarkan namanya termasuk dalam daftar anggota komite, Mahfud tetap menjawab diplomatis.

“Ya ndak tahu, saya diminta datang karena dipanggil Presiden suruh datang,” ujarnya.

Dia menuturkan baru menerima panggilan resmi dari Istana pada malam sebelumnya.

“Tadi malam saya ditelepon tapi tidak diberi tahu apa. Mau pakai batik disuruh pakai jas saja,” tutur Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengaku sempat mendengar pembicaraan soal pembentukan komite tersebut sekitar sebulan lebih yang lalu.

“Udah lama dulu, sudah 40 hari lalu,” katanya.

Namun, dia menegaskan belum ada diskusi lebih lanjut soal penugasan atau posisi di dalam tim.

“Belum, belum, belum,” tegasnya.

Untuk diketahui, sejumlah tokoh hukum dan pejabat pemerintahan mulai berdatangan menjelang pelantikan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11/2025)

Menurut pantauan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tiba di Istana sekitar pukul 14.33 WIB.

Dengan mengenakan jas hitam dan dasi biru muda, Yusril mengatakan dirinya belum mendapat kepastian apakah akan dilantik sebagai anggota komite.

“Saya belum tahu dilantik atau enggak. Tadi diberi tahu ada acara pelantikan dan diminta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau hanya sebagai undangan, nanti kita tunggu saja lah,” kata Yusril saat tiba di Istana.

Yusril menyebut pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, saat ditanya jumlah anggota komite, Yusril mengatakan belum mengetahui secara pasti.

“Belum tahu saya, nanti bisa ditanyakan ke Mensesneg ya, karena yang menangani Keppres Mensesneg,” tambahnya.

Sekitar 15 menit kemudian, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan juga tiba di Istana pukul 14.50 WIB. Dia mengonfirmasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan pembentukan tim reformasi Polri.

“Iya, kelihatannya begitu,” ujar Otto ketika ditanya apakah dirinya akan dilantik sebagai anggota komite.

Meskipun belum mengetahui struktur dan posisi masing-masing anggota, tetapi Otto mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa tim tersebut beranggotakan sekitar sembilan orang.

“Saya dengar sembilan orang, tapi persisnya bagaimana, kita belum tahu,” ujarnya.

Otto juga menyebut sejumlah nama yang kemungkinan tergabung dalam tim, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman, dan beberapa tokoh hukum lain. Dia menambahkan bahwa unsur tim akan diambil dari mantan Kapolri, tokoh hukum, dan masyarakat.

“Waktu dulu Pak Presiden mengatakan akan bentuk tim reformasi ini jumlahnya lebih kurang sembilan orang. Unsurnya ada dari beberapa mantan Kapolri dan tokoh hukum,” ujar Otto.

Tak lama berselang, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga tiba di Istana sekitar 15.09 WIB. Jimly enggan berkomentar banyak ketika ditanya apakah dirinya akan menjadi ketua tim reformasi Polri.

Saat ditanya kapan dikabari soal penunjukan, Jimly menjawab telah dihubungi sejak lama.

“Sudah dua bulan lalu. Tapi ya, tunggulah nanti diumumkan,” ucapnya

Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kepolisian, meningkatkan profesionalisme, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Pelantikan komite tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (7/11/2025) sore di Istana Negara pukul 16.00 WIB.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Tim Reformasi Polri, hari ini, di Istana Negara, Jumat (7/11/2025).

Dari pantauan CNBC Indonesia, beberapa kandidat sudah mulai tiba di kawasan Istana Negara sekitar pukul 14.38 WIB, seperti Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

"Saya belum tahu dilantik atau nggak. Tadi diberi tahu acara pelantikan dan di minta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau apakah hanya sebagai undangan nanti kita tunggu saja lah," kata Yusril kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa acara pelantikan akan diselenggarakan pukul 16.00 WIB. Yusril juga belum mengetahui berapa anggota tim perbaikan lembaga keamanan ini yang akan dilantik.

"Pelantikan sekitar jam 4 tapi kita diminta hadir jam 3," terang Yusril.

Tak lama kemudian, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Otto Hasibuan juga tiba di kawasan Istana.

Otto juga membenarkan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan Tim Reformasi Polri, termasuk dirinya yang masuk sebagai salah satu anggota bersama Yusril.

"Ya, posisinya di mana kita kan belum tahu. Tapi saya diminta untuk satu dalam tim lah maksudnya tim reformasi Polri ini, gitu," katanya.

Menurutnya dalam rencana tim ini akan beranggotakan sembilan orang, meski dia belum bisa membeberkan siapa saja sosok yang masuk dalam tim.

Namun menurutnya ada dari unsur mantan Kapolri dan beberapa tokoh hukum.

"Oh iya, kan Pak Presiden sudah menyampaikan ini sejak lama untuk menyampaikan bahwa akan ada tim reformasi ini ya kan? Dan waktu itu Pak Presiden mengatakan unsurnya ya, unsurnya akan ada diambil dari beberapa mantan Kapolri dan ada dari beberapa tokoh hukum. Nah itu yang pernah disampaikan oleh Presiden jauh hari sebelumnya. Sehingga kita diberitahukan, Pak Mahfud supaya masuk dalam tim. Ya saya tidak bertanya lagi siapa yang masuk. Tapi saya tahu unsurnya itu siapa saja," kata Otto.

Tak lama kemudian hadir Mantan Kapolri Badrodin Haiti, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jimly Asshiddiqie.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Tim Reformasi Kepolisian di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk memperkuat tata kelola dan performa Polri pasca rentetan aksi dan sorotan publik.

Adapun, nantinya anggota tim telah dipilih dan proses pelantikan tinggal menunggu pengumuman resmi oleh Presiden. Pelaksanaan reformasi ini ditargetkan mengkaji tugas-wewenang Polri, mekanisme akuntabilitas, dan upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Langkah ini dinilai sebagai salah satu inisiatif utama pemerintahan Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum dan reformasi kelembagaan dalam kerangka keamanan nasional.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan usai dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Prasetyo menyebut, pengumuman resmi rencananya dilakukan dalam minggu ini, dengan harapan seluruh anggota komite dapat hadir secara lengkap.

“InsyaAllah minggu ini lah, jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir dan tidak ada halangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam susunan anggota komite, yang sebelumnya disebut berjumlah sembilan orang.

“Enggak ada, tidak ada,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai posisi Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dalam struktur komite tersebut, Prasetyo memastikan Mahfud tetap menjadi bagian dari tim.

“Masih [ada nama Mahfud MD],” katanya singkat.

Dengan demikian, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi Komite Reformasi Polri, yang disebut akan berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan profesionalisme di tubuh kepolisian.

“Tinggal diumumkan aja,” pungkas Prasetyo.