Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengapresiasi pemberian gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto kepada aktivis buruh, Marsinah.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo yang mengakui keberadaan buruh sebagai pahlawan nasional.

“Melalui forum ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang akhirnya pecah telur, seorang buruh bisa dijadikan pahlawan nasional,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dia melanjutkan, selain Marsinah, kalangan buruh menginginkan adanya sosok lain yang memberikan inspirasi untuk juga diakui sebagai pahlawan nasional.

Namun demikian, dia mengaku belum memiliki nama-nama yang dapat diajukan sebagai pahlawan nasional tersebut. Said hanya mengatakan bahwa pengakuan serupa bisa diberikan untuk tokoh buruh lokal.

“Saya enggak tahu, nanti didiskusikan itu di kalangan buruh. Atau mungkin pahlawan buruh lokal yang memberikan inspirasi atau perjuangan untuk tingkat nasional, itu bisa saja,” tutur Said.

Diberitakan sebelumnya, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 116/TK/2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Berikut daftar 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025:

1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur

2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah

3. Marsinah – Jawa Timur

4. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat

5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah – Sumatra Barat

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah

7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatra Utara

10. Zainal Abisin Syah – Maluku Utara

JAKARTA - Rahmah El Yunusiyyah menjadi satu dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Fauziah Fauzan El Muhammady, perwakilan keluarga Rahmah El Yunusiyyah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah atas pemberian gelar pahlawan tersebut.

"Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Bapak (Presiden RI) Prabowo Subianto yang telah memberikan anugerah ini," ujar Fauziah, seusai penganugerahan.

Menurut dia, pemberian gelar pahlawan nasional adalah bentuk penghargaan dan penghormatan tertinggi negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam perjuangan mewujudkan kemajuan bangsa. Rahmah El Yunusiyyah diakui sebagai pahlawan yang gigih memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan.

"Semua santri menyambut dengan rasa syukur. Artinya, ada pengakuan atas perjuangan Bunda Rahmah. Yang tak hanya sebagai tokoh pendidikan, tapi juga tokoh perjuangan kemerdekaan," kata Fauziah yang saat ini memimpin Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat.

Perguruan Diniyah Puteri adalah pondok pesantren modern khusus perempuan yang didirikan Rahmah pada 1 November 1923. Pusat pendidikan ini juga berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat saat itu.

Fauziah juga menceritakan sosok Rasuna Said asal Maninjau, Sumatera Barat. Rasuna Said yang sudah lebih dulu dinobatkan sebagai pahlawan merupakan murid pertama Rahmah El Yunusiyyah di Perguruan Diniyah Puteri.

"Jadi, murid beliau sudah lebih dahulu mendapat pengakuan sebagai pahlawan nasional. Sekarang gurunya diakui sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillah, terima kasih,” katanya.

Selain mendirikan Perguruan Diniyah Puteri, Rahmah juga mendirikan Perserikatan Guru-Guru Putri Islam di Bukittinggi. Rahmah juga aktif dalam pergerakan menentang penindasan penjajah Belanda.

Rahmah pun mendirikan Taman Bacaan Khuttub Khannah agar perempuan bisa meningkatkan literasi. Ia menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera (GKIS) Padang Panjang serta ikut mendirikan Partai Masyumi di Minangkabau.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan finansial sebesar Rp57 juta per tahun bagi keluarga atau ahli waris penerima gelar pahlawan nasional . Kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa besar para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan Indonesia.

"Ini bagian untuk menghormati, menghargai sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan, kita beri dukungan Rp57 juta per tahun," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).

Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya tidak menilai kebijakan ini dari sisi nominal semata, melainkan dari nilai moral dan penghargaan yang terkandung di dalamnya. "Ya, enggak banyak, tapi mohon jangan dilihat nilainya, tapi untuk menyambung silaturahmi," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh menjadi pahlawan nasional. Penetapan ini merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi dari negara atas jasa-jasa mereka yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun penetapan 10 tokoh tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Berikut 10 nama penerima gelar pahlawan beserta jasa-jasanya untuk Indonesia:

1. Almarhum KH Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

Tokoh dari Provinsi Jawa Timur. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.

2. Almarhum Jenderal Besar TNI HM Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)

Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945.

3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)

Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan Hak Asasi Manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Ngunjo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial.

4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)

Riwayat perjuangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya dengan konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Djuanda tahun 1953.

5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

Ia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam memelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.

6.Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata)

Perjuangan militer dari Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan Kompi dalam TKR selama periode perang kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949.

7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di Bidang Pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah, 1921. Sekolah Kejuruan Wanita 1922, sekolah agama dan umum di setiap (kejenelian) 1922.

8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

Syaikhona Muhammad Kholil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama.

9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara (Bidang Perjuangan Bersenjata)

Dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragih, Pasukan Dayak di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala.

10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi)

Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967.

JAKARTA - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengapresiasi keputusan PresidenPrabowo Subianto yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, HM Soeharto. Keputusan itu menegaskan sikap kenegarawanan dan keberanian moral dalam menempatkan sejarah bangsa secara adil dan proporsional.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama dalam Rapat Konsolidasi Pemuda DPP KNPI bersama DPD KNPI se-Indonesia yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin, 10 November 2025.

“KNPI mengapresiasi Presiden Prabowo yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Bapak Soeharto, beliau ini adalah tokoh besar bangsa yang telah meletakkan fondasi pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan kemandirian bangsa. Apalagi KNPI sejak lama sangat concern mendorong Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional dan hampir setiap tahun kami pengurus ziarah ke Makam Pak Harto di Imogiri,” ujar Haris.

Haris menilai, pengakuan terhadap Soeharto sebagai Pahlawan Nasional akan menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk belajar tentang nilai pengabdian, keteguhan, dan disiplin dalam membangun Indonesia.

“Pemuda harus meneladani semangat kerja keras dan dedikasi Pak Harto yang membangun dari nol pascakrisis dan menata bangsa dengan orientasi pada kemandirian. KNPI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang mengajak kita semua berdamai dengan sejarah,” lanjutnya.

Dalam forum yang dihadiri pimpinan DPD KNPI dari seluruh provinsi di Indonesia, Haris juga menyerukan agar pemuda Indonesia bersatu menjaga persatuan nasional dan meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan.

“Konsolidasi Pemuda ini menjadi momentum bagi kita untuk meneguhkan peran pemuda sebagai penerus perjuangan bangsa, dan dukungan penuh dalam mengawal pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” katanya.

JAKARTA - Pada momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, kepada para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam momen ini, Mendikdasmen mengajak masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Abdul Mu’ti usai mengikuti prosesi Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Minggu dini hari (9/11/2025).

Selain mengenang jasa para pahlawan, Mendikdasmen menekankan pentingnya peran generasi muda dalam melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Generasi penerus diharapkan tidak hanya mengenal nama-nama pahlawan, tetapi juga memahami nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan keteladanan yang mereka wariskan.

“Kami mengharapkan kepada generasi muda di seluruh Indonesia tidak hanya mengenali nama-nama para pahlawan, tetapi juga meneladani perjuangan dan pribadi mereka dalam membela bangsa dan negara,” jelas Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti juga mengajak seluruh pelajar Indonesia untuk menumbuhkan sikap serta jiwa kepahlawanan yang diwujudkan melalui semangat belajar, kerja keras, dan prestasi di berbagai bidang.

“Kepada generasi muda Indonesia, khususnya para pelajar, kami mengajak untuk memiliki sikap dan jiwa kepahlawanan yang dibuktikan dengan usaha sungguh-sungguh untuk mengharumkan nama bangsa dan negara, berprestasi sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuan masing-masing, demi mengangkat nama Indonesia di kancah dunia,” pesannya.

JAKARTA - Presiden Ke-2 RI Soeharto akhirnya mendapat gelar pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Presiden Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh menjadi pahlawan nasional termasuk Soeharto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Penetapan ini merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi dari negara atas jasa-jasa mereka yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Soeharto dinilai berjasa saat menjadi Wakil Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yogyakarta usai proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Saat itu, Soeharto memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada 1945.

Guru Besar Bidang Resolusi Konflik dan Damai Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ) Prof Abdul Haris Fatgehipon menuturkan Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional atas jasa dan pengabdiannya dalam membangun bangsa, terutama dalam bidang pertanian, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dia mengajak masyarakat merenungkan kembali makna kepahlawanan dari sudut pandang spiritual dan moral. Gelar pahlawan bukan sekadar simbol melainkan pengakuan atas dedikasi yang memberi manfaat besar bagi rakyat dan negara.

“Para pahlawan sejati, termasuk Pak Harto tidak membutuhkan gelar. Yang paling penting adalah doa, penghargaan, dan penerusan semangat perjuangan oleh generasi penerus,” ujar Haris.

Menurut dia, Soeharto memenuhi banyak aspek kepahlawanan baik sebagai prajurit yang berjuang dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pembebasan Irian Barat maupun sebagai pemimpin yang menyelamatkan ekonomi nasional dari krisis pasca-Orde Lama.

“Pak Harto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya.

Haris juga menyoroti warisan konkret pemerintahan Soeharto yang masih dirasakan hingga kini seperti RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, serta beasiswa Supersemar yang telah membantu jutaan pelajar di seluruh Indonesia.

Dia menekankan pentingnya melihat sejarah secara jujur dan menyeluruh. Pengakuan terhadap jasa besar Soeharto tidak berarti mengabaikan sisi-sisi kelam yang turut menjadi bagian dari perjalanan bangsa.

“Setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Soeharto pun tidak luput dari kritik atas praktik KKN dan insiden kemanusiaan di masa pemerintahannya. Namun, yang lebih penting kita belajar agar kesalahan serupa tidak terulang,” ungkapnya.

Haris mengajak generasi muda mengambil nilai keteladanan dari para pemimpin bangsa tanpa terjebak pada glorifikasi masa lalu. Semangat membangun bangsa dengan keikhlasan adalah makna kepahlawanan sejati.

“Gelar pahlawan hanyalah bentuk penghargaan negara, tetapi yang abadi adalah nilai perjuangan dan pengabdian yang ditinggalkan bagi bangsa,” kata Haris.

MOCHTAR Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Kehakiman sekaligus pakar hukum internasional dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025. Dia bersama 9 orang tokoh lainnya mendapat penganugerahan sebagai Pahlawan Nasional yang diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).

Mochtar Kusumaatmadja lahir di Batavia (Jakarta), pada 17 Februari 1929. Ayah dua orang anak ini juga merupakan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Dia memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun. Mochtar dikenal supel dan mudah bergaul dengan siapa saja. Bahkan, suka berkelakar dan mencairkan suasana saat momentum rapat para petinggi negara.

Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955), ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial.

Pada 1958-1961, dia mewakili Indonesia pada Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, 1970.

Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai ahli di bidang hukum internasional. Selain memperoleh gelar S1 dari FHUI, ia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale (Universitas Yale) AS (1955). Kemudian, dia menekuni program doktor (S3) bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran (lulus 1962).

Kemantapan intelektualnya bermula sejak menjadi mahasiswa, terutama setelah menjadi dosen di FH Unpad Bandung. Mantan Dekan Fakultas Hukum Unpad ini telah menunjukkan ketajaman dan kecepatan berpikirnya. Ketika itu, dia dengan berani mengkritik pemerintah, antara lain mengenai Manifesto Politik Soekarno.

Akibatnya, dia pernah dipecat dari jabatan Guru Besar Unpad. Pemecatan itu dilakukan Presiden Soekarno melalui telegram dari Jepang (1962).

Namun pemecatan dan ketidaksenangan Bung karno itu tidak membuatnya kehilangan jati diri. Kesempatan itu digunakan menimba ilmu di Harvard Law School (Universitas Harvard), dan Universitas Chicago, Trade of Development Research Fellowship pada 1964-1966. Malah kemudian kariernya semakin moncer setelah pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto.

Di pemerintahan Orde baru, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) Kabinet Pembangunan III dan IV pada 29 Maret 1979 hingga 19 Maret 1983 dan 19 Maret 1983 hingga 1 Maret 1988 menggantikan 'Si Kancil' Adam Malik, Mochtar terlebih dahulu menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978.

Mochtar Kusumaatmadja lebih menunjukkan kepiawaian dalam jabatan Menlu dibanding Menteri Kehakiman. Di tengah kesibukannya sebagai Menlu, dia sering kali menyediakan waktu bermain catur kegemarannya, terutama pada perayaan hari-hari besar di departemen yang dipimpinnya. Bahkan pada akhir 1985, ia terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi).

Di samping itu ia juga mendirikan kantor hukum bernama Mochtar Karuwin Komar (MKK), di mana kantor hukum yang didirikan dia menjadi kantor hukum pertama yang memperkerjakan pengacara asing.

Definisinya tentang hukum yang berbunyi: "Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan", dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Doktrin ini menjadi mazhab yang dianut di Fakultas Hukum Unpad hingga saat ini.

Mochtar Kusumaatmadja wafat di usia 92 tahun pada Minggu (6/6/2021) pukul 09.00 WIB, di kediamannya Jalan Belitung, Jakarta Selatan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur atau K.H Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-4 sekaligus tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU). Ia adalah salah satu dari 10 tokoh bangsa yang mendapatkan anugerah tersebud di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2025.

Anugerah Pahlawan Nasional ini diberikan kepada Gus Dur karena sepanjang hidupnya ia mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.

Riwayat Pendidikan Gus Dur

Gus Dur dikenal sebagai sosok yang berakar kuat dalam tradisi pesantren dan pendidikan Islam. Melansir laman NU Oline, ia merupakan putra sulung K.H. Wahid Hasyim dan cucu pendiri NU, K.H. Hasyim Asy’ari. Dari garis ibunya, Gus Dur juga merupakan cucu K.H. Bisri Sansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur.

Latar belakang keluarganya yang sarat nilai keislaman dan keilmuan menjadikan Gus Dur tumbuh sebagai sosok cendekiawan yang berwawasan luas dan berpikiran terbuka.

Sejak kecil, Gus Dur telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia lima tahun, ia sudah mampu membaca Al-Qur’an, berkat bimbingan langsung dari sang kakek, K.H. Hasyim Asy’ari.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan kelanjutan pembahasan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Muzani menyampaikan bahwa MPR akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Ke-8 RI itu untuk membicarakan hal tersebut.

“Ya kita sedang minta waktu untuk ketemu dengan Presiden untuk berdiskusi persoalan itu,” ucapnya usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dia menambahkan sejauh ini bahan yang disampaikan oleh MPR sudah final dan selesai dan mereka akan segera menyampaikan ke Kepala Negara untuk didiskusikan.

Mengenai dasar hukum yang akan digunakan dalam penerapan GBHN, Muzani menjelaskan bahwa tengah mengkaji hal tersebut

“Nah, ini yang mau kita diskusikan apakah TAP MPR atau UU atau apa?” ucap petinggi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, menanggapi pandangan sebagian pihak yang menilai susunan Tim Reformasi Polri berisi tokoh-tokoh yang sama, Muzani memberikan pandangan positif.

“Ya kita sih berprasangka baik, kita beri optimisme karena mereka orang-orang yang sangat paham terhadap persoalan kepolisian dan menjadi tuntutan masyarakat. Kami percaya itu orang kredibel bisa perjuangkan reformasi kepolisian,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto tidak memiliki hambatan hukum.

Dia menjelaskan bahwa seluruh proses hukum terhadap Soeharto telah dinyatakan selesai sesuai dengan ketetapan MPR pada periode sebelumnya.

“Dalam ketetapan MPR periode yang lalu, persoalan Presiden Bung Karno, Soeharto, dan Gus Dur, tiga Presiden sudah dinyatakan selesai. Mereka sudah dinyatakan telah menjalani semua proses yang diharuskan oleh ketetapan MPR, baik Bung Karno, Soeharto, ataupun Gus Dur,” ujar Muzani usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dia menambahkan, ketetapan terkait para presiden tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku setelah masing-masing menjalani proses sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, Bung Karno ketetapannya dinyatakan tidak berlaku karena sudah menjalani. Gus Dur juga ketetapannya dinyatakan tidak berlaku karena sudah menjalani. Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata.

Dia melanjutkan, oleh karena itu MPR beranggapan bahwa tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk kepada Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto.

Ketika ditanya mengenai dugaan keterkaitan keluarga Soeharto dengan kasus BLBI, Muzani menyatakan tidak mengetahui detailnya.

“Saya tidak tahu, yang saya jelaskan adalah proses hukum Presiden Soeharto. Karena pemberian gelar pahlawan nasional diberikan kepada Haji Muhammad Soeharto,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie, sudah mulai disampaikan oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Gus Ipul usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

“Itu sudah mulai ada usulan. Pelan-pelan dari masyarakat sudah diusulkan, nanti insyaallah akan diproses,” ujar Gus Ipul.

Saat ditanya lebih lanjut apakah usulan tersebut baru diajukan pada tahun ini, Gus Ipul menyatakan masih akan meninjau kembali prosesnya.

“Nanti saya lihat ya, tapi sudah mulai ada usulan, tadi juga ada pembicaraan-pembicaraan,” tandasnya.

Sekadar informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Istana Negara, Senin (10/11).

Prabowo membuka acara dengan memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah berjasa.

Pemberian penganugerahan gelar pahlawan nasional berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2025 secara resmi Prabowo menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 (sepuluh) orang Tokoh Nasional di antaranya sebagai berikut:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur;

2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;

3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur;

4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat;

5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat;

6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah;

7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;

8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur;

9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara; dan

10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara.

Adapun Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah memberikan pertimbangan pengusulan penganugerahan gelar tersebut dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada Pasal 26 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tentang syarat khusus untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa para keluarga tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional akan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah sebesar Rp57 juta per tahun.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

“Ya ada dukungan lah, tapi itu sebagai bagian dari bentuk silaturahmi, kalah dilihat nilainya tidak terlalu banyak, tapi ini bagian untuk menghormati, menghargai sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan, kami beri dukungan Rp57 juta per tahun,” ujar Gus Ipul.

Dia menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak dimaksudkan untuk dilihat dari sisi nominal, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan.

“Ya enggak banyak, tapi mohon jangan dilihat nilainya, tapi untuk menyambung silaturahmi,” tandasnya.

Sekadar informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Istana Negara, Senin (10/11).

Prabowo membuka acara dengan memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah berjasa.

Pemberian penganugerahan gelar pahlawan nasional berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2025 secara resmi Prabowo menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 (sepuluh) orang Tokoh Nasional di antaranya sebagai berikut:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur;

2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;

3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur;

4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat;

5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat;

6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah;

7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;

8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur;

9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara; dan

10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara.

Adapun Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah memberikan pertimbangan pengusulan penganugerahan gelar tersebut dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada Pasal 26 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tentang syarat khusus untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.