Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar jabatan Kapolri idealnya bisa dijabat selama dua sampai dengan tiga tahun.

Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri menjelaskan skema pengangkatan Kapolri yang ideal mulai dengan asumsi perwira Polri lulusan Akpol pada umur 22 tahun

Kemudian, untuk menjadi Perwira Tinggi (Pati) Polri harus memiliki masa dinas perwira atau MDP 25 tahun. Selanjutnya, dengan hitung-hitungan maksimal pensiun pada 58 tahun, maka Pati Polri berusia 47 tahun harus melewati perjalanan karier penting selama 11 tahun untuk menjadi Kapolri.

"47 kalau pensiunnya 58 tahun atau usia dinas maksimalnya itu usia pensiun, sisa dinas, masih ada sisa waktu itu berarti 11 tahun ya, 11 tahun dinas," ujar Dofiri di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kemudian, dia menjabarkan dalam 11 tahun inilah, seorang Pati Polri harus menyiapkan pengalaman yang kaya, matang, dan mumpuni. Mulanya, bisa menjabat direktur, kepala biro selama 1,5 tahun dan ditempatkan di daerah atau menjadi wakapolda selama 1,5 tahun.

Setelah itu, Pati Polri kembali ditarik ke Mabes Polri atau Lemdik untuk menjadi bintang dua selama tiga tahun. Pada level ini, Pati Polri dengan pangkat bintang dua, minimal harus mengenyam dua jabatan baik menjadi Kepala Divisi dan dilanjutkan menjabat Kapolda.

"Ketika jadi Kapolda, itu berarti tambah 1 setengah tahun tambah 1 setengah tahun lagi itu sudah mengalami 6 tahun. Jadi 3 tahun lagi ketika dia menjabat di Kapolda," imbuhnya.

Setelah itu, perjalanan menuju bintang tiga menjadi titik krusial bagi Pati Polri untuk menjadi Kapolri. Pati Polri dari bintang dua ke bintang tiga bisa mengemban jabatan asisten atau wakil bintang tiga selama 1,5 tahun.

Selanjutnya, setelah menyandang bintang tiga, maka calon Kapolri bisa menjalankan perannya selama setahun untuk akhirnya diangkat menjadi Kapolri.

Alhasil, total Pati Polri mencapai level bintang tiga dengan menghabiskan 8-8,5 tahun. Sementara sisanya, menjabat Kapolri selama tiga tahun agar regenerasi pada korps Bhayangkara menjadi ideal.

"Kan 8 setengah tahun sisanya berapa kalau 11 tahun? 2 setengah tahun. Atau kalau dipercepat, Bintang 3-nya cuma 6 bulan misalnya. Busa 3 tahun. Nah jadi, di Kapolri itu kira-kira 2 sampai dengan 3 tahun idealnya seperti itu. Ini supaya regenerasinya juga bagus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah rampung usai memberikan laporan yang memuat rekomendasi ke presiden.

Anggota KPRP, Mahfud MD mengatakan KPRP merupakan komisi yang bersifat ad hoc atau keberadaannya selesai ketika tujuannya sudah tercapai.

"Begini. Kalau komisi ini kan sifatnya ad hoc, ya. Ad hoc itu artinya mengerjakan hal tertentu sampai waktu yang ditentukan," ujar Mahfud di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan, pekerjaan KPRP sudah berlangsung selama tiga bulan sejak tahun lalu. Dua bulan dilakukan untuk belanja masalah terkait Polri, sisa waktunya dilakukan untuk pembahasan atau perumusan rekomendasi untuk disampaikan ke Presiden.

"Waktunya kan semula ditentukan tiga bulan. Kami sudah selesai, sudah lapor. Pada dasarnya sudah enggak ada kerjaan lain apalagi sudah tiga ribu halaman gitu," imbuhnya.

Namun demikian, eks Menkopolhukam ini menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih berniat untuk berdiskusi dengan anggota KPRP nantinya.

"Tapi kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu sudah selesai. Nanti kita akan dipanggil lagi dalam ya diskusi-diskusi lagi kata Presiden itu penting diatur kayak begini yang nanti Setneg akan mengatur diskusi kita," pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas arah besar reformasi Polri, termasuk rekomendasi kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Dalam pembahasan lain, Presiden Prabowo memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap seperti saat ini, yakni diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR hingga mengatur tugas anggota di luar institusi.

Salah satu poin penting lainnya adalah penguatan Kompolnas. Presiden menyetujui agar lembaga tersebut diperkuat dengan kewenangan yang lebih mengikat serta keanggotaan yang lebih independen.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengungkap rekomendasi paling disorot dari laporannya yaitu terkait persoalan kultural.

Sebelumnya, laporan KPRP ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk rekomendasi untuk agenda perbaikan Polri nantinya.

Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengatakan ada tiga aspek persoalan yang dilaporkan ke Presiden yakni struktural, instrumental dan kultural.

Kemudian, sejak KPRP dibentuk, total ada sembilan perilaku negatif aktual yang ditengarai di tubuh korps Bhayangkara. Sembilan perilaku negatif itu mencakup budaya kekerasan, koruptif, fanatisme, "militeristik", budaya impunitas, silent blue code, hingga target angka.

"Ada sembilan. Itu lengkap jabarannya. Nah, ini kami akomodir itu semua dari serap aspirasi masyarakat yang banyak tadi ya. Kami kumpulkan oh ternyata memang ada budaya atau perilaku aktual yang negatif," ujar Dofiri di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri itu mengatakan salah satu rekomendasi untuk memecahkan persoalan itu melalui evaluasi pendidikan Polri.

Berdasarkan diskusi dengan anggota KPRP, evaluasi pendidikan ini bertujuan untuk mencegah perilaku negatif aktual itu berlanjut saat anggota mulai berdinas.

"Ketika mereka akan direkrut ya bagaimana kemudian perilaku yang sembilan tadi setidaknya jangan sampai kemudian ketika dinas itu tidak muncul, dibuatkan ketika mereka di lembaga pendidikan," imbuhnya.

Oleh karena itu, pendidikan Polri bakal ada penguatan paradigma di kepolisian mulai dari filosofi pedoman hidup dan kerja sebagaimana Tribrata dan Catur Prasetya. Harapannya, anggota yang akan berdinas nanti akan menjadi polisi sipil yang humanis, merangkul dan profesional.

"Yang protagonis, yang merangkul ya, humanis ya, profesional dan yang bagus-bagus itulah kira-kira seperti itu. Itu nanti output yang akan kita inginkan di lembaga pendidikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

Laporan tersebut disebut memuat sejumlah rekomendasi strategis yang berpotensi membawa perubahan besar, termasuk pada aspek regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie belum mengungkapkan secara rinci isi laporan yang disampaikan. Ia hanya menyebut materi laporan mencakup berbagai hal.

“Banyak,” ujar Jimly singkat saat ditanya soal isi laporan sebelum bertemu Presiden.

Lebih lanjut, dia juga memastikan dokumen laporan telah disiapkan dan akan dibagikan kemudian. Namun, terkait kabar adanya delapan poin rekomendasi, Jimly memilih belum memberikan konfirmasi.

“Nanti saja, nanti saya laporkan apa saja yang setuju apa yang tidak,” katanya.

Senada, anggota komisi sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa laporan yang disusun cukup komprehensif, bahkan mencapai ribuan halaman dengan berbagai ringkasan.

“Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada tiga ratus halaman, ada yang cuma tiga halaman,” ujarnya.

Menurut Yusril, laporan tersebut telah rampung sejak sekitar dua bulan lalu dan kini diserahkan secara resmi kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut setelah Presiden mempelajari seluruh rekomendasi yang disampaikan.

Dia juga mengindikasikan bahwa usulan reformasi yang diajukan memiliki cakupan luas dan berpotensi berdampak pada perubahan regulasi yang berlaku saat ini.

“Kalau disetujui, maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang,” tegasnya.

Sementara itu, anggota komisi lainnya, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa laporan tersebut terdiri dari sejumlah dokumen tebal yang juga memuat aspirasi masyarakat.

“Ada 10 buku tebal-tebal, yang delapan verbatim suara-suara masyarakat dan rencana Polri sendiri, kemudian yang dua itu resume,” jelas Mahfud.

Namun, dia belum membeberkan prioritas rekomendasi yang diajukan, termasuk apakah fokus reformasi akan menyasar aspek struktural atau lainnya. Menurutnya, hal tersebut akan disampaikan setelah Presiden menerima laporan secara resmi.

Penyerahan laporan ini menjadi tahap penting dalam upaya mendorong reformasi Polri yang lebih komprehensif. Meski demikian, arah kebijakan dan implementasi rekomendasi masih menunggu keputusan Presiden setelah mempelajari dokumen yang diserahkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur jabatan sipil yang dapat diduduki oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Langkah ini diambil guna menyelesaikan polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menilai Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri saat ini belum perlu direvisi. Namun, pemahaman dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 serta ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pasal tersebut sementara ini tetap berlaku, tetapi pemahaman dan pelaksanaannya harus dihubungkan dengan Putusan MK dan norma Pasal 19 ayat (4) UU ASN,” ujar Yusril saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (21/12/2025).

Yusril menjelaskan, Pasal 19 UU ASN mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Namun, jabatan apa saja yang dapat diisi oleh TNI dan Polri harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

“Karena itu kami menyusun PP untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri, melaksanakan Putusan MK, sekaligus melaksanakan Pasal 19 UU ASN,” kata Yusril.

Lebih lanjut, dia menegaskan, PP tersebut nantinya akan menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 yang selama ini menuai kontroversi terkait dasar hukum dan kewenangannya.

Terkait kemungkinan revisi UU Polri, Yusril menyebut hal tersebut masih bergantung pada hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Prof. Jimly Asshiddiqie serta kebijakan yang akan diambil Presiden Prabowo setelah menerima masukan dari komisi tersebut.

“Bahwa apakah UU Polri akan direvisi atau tidak, itu tergantung bagaimana hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Prof Jimly dan kebijakan apa yang akan diambil oleh Presiden setelah mendapat masukan dari Komisi Percepatan Reformasi POLRI. PP itu nantinya akan menggantikan Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2025,” ujarnya.

Yusril juga menanggapi perbandingan dengan UU TNI yang telah mengatur secara eksplisit jabatan di institusi lain yang dapat diduduki prajurit TNI. Menurutnya, pengaturan melalui PP merupakan pilihan kebijakan yang sah secara konstitusional.

“Dengan PP juga tidak masalah. Berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, Presiden dapat menerbitkan PP untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Apalagi Pasal 19 UU ASN dengan tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut harus dilakukan dengan PP,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyelesaian polemik pasca Putusan MK dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

“Sekarang ini kami fokus menyelesaikan problem pasca Putusan MK dan polemik terhadap Perpol No 10 Tahun 2025 agar tidak melebar ke mana-mana,” kata Yusril.

Dia mengungkapkan, proses perumusan PP telah dimulai sejak dua hari lalu dan melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum dan HAM, di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

“Presiden sudah setuju pengaturannya dalam bentuk PP,” ujarnya.

Adapun target penyelesaian regulasi tersebut diharapkan rampung dalam waktu dekat. “Diharapkan paling lambat akhir Januari 2026 sudah selesai,” pungkas Yusril.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mendorong agar tiga orang yang ditahan terkait demo ricuh Agustus 2025 dan aktivis lingkungan bisa dibebaskan.

Tiga orang itu yakni tersangka provokasi dugaan pembakaran Mabes Polri Laras Faizzati, serta dua aktivis lingkungan yakni Adetya Pramandira atau Dera dan Fathul Munif.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengatakan total ada 1.038 yang ditangkap karena kerusuhan demo Agustus 2025. Dari ribuan itu, muncul tiga nama agar bisa dibebaskan.

"Kami tadi bersepakat ya dengan Pak Kapolri ini [Laras] agar dilihat lebih dulu apa benar dia ini bersalah. Kalau enggak, Insyaallah akan sekurang-kurangnya ditangguhkan kalau tidak dilepaskan," ujar Mahfud, di posko reformasi Polri, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Selanjutnya, Dera dan Munif juga diminta dibebaskan. Menurut Mahfud, penetapan tersangka keduanya dilakukan pada 14 November. Sementara, penangkapan keduanya dilakukan Polda Jawa Tengah pada 27 November.

Mahfud menjelaskan, aktivis lingkungan seharusnya memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam UU Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). UU pada intinya melindungi orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata.

"Orang ini adalah aktivis lingkungan sehingga kita minta ketentuan tentang Anti-SLAPP ya. Perlindungan hukum terhadap pegiat lingkungan hidup saksi, pelapor, terlapor dan ahli yang memperjuangkan kestabilan lingkungan hidup itu diberi perlindungan khusus oleh kepolisian," pungkas Mahfud.

Sementara itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie juga mendesak agar ada pengurangan terhadap 1.038 orang yang ditahan. Dorongan pembebasan itu berlaku untuk perempuan, anak-anak hingga kelompok difabel.

"Itu kita minta supaya diberi pertimbangan, sehingga kalau pun tidak bisa dikeluarkan dari statusnya ya itu paling tidak ada penangguhan, ditangguhkan," ujar Jimly.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa aspek pendidikan kepolisian, termasuk kurikulum, turut menjadi bagian dari pembahasan dalam agenda reformasi yang tengah digarap komisinya.

Hal itu disampaikan Jimly usai melaksanakan audiensi di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ketika ditanya apakah reformasi yang sedang disusun akan menyentuh hingga pada struktur kurikulum pendidikan Polri, Jimly membenarkan bahwa isu tersebut sudah mulai masuk dalam pembicaraan awal.

“Oh pendidikan. Ya tadi dibicarakan. Nanti akan kami bahas. Ya misalnya ada usul demiliterisasi kurikulum pendidikan dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Menurut Jimly, berbagai usulan yang masuk, termasuk dari kelompok masyarakat sipil, akan menjadi bahan kajian Komisi Percepatan Reformasi Polri.

“Ya nanti kita bahas. Ya sumbernya ya masuk dari [agenda audiensi] tadi aja ya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri telah mendapatkan usulan terkait pembentukan Kementerian Keamanan untuk menaungi Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan usulan muncul setelah melakukan audiensi dengan pengamat politik Faizal Assegaf.

Dia menjelaskan, ide itu muncul karena berkaca pada TNI yang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam urusan anggaran hingga rekrutmen.

"Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan," ujar Jimly di PTIK, Rabu (19/11/2025).

Selanjutnya, Jimly juga mendapatkan ulusan soal penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar melakukan urusan seperti Kemenhan.

Selain itu, ada juga usulan soal koordinasi Polri yang dibagi ke beberapa kementerian. Misalnya, urusan hukum ke Kementerian Hukum (Kemenkum) dan koordinasi lainnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ada lagi usul lain 'Ini dibagi aja. Untuk penegakan hukum koordinasinya ke menteri hukum, koordinasi yang itu ke menteri dalam negeri'," imbuh Jimly.

Namun demikian, Jimly memastikan bahwa hingga saat ini belum ada usulan yang dieksekusi. Dia hanya mengatakan tim reformasi Polri masih melakukan belanja masalah alias menampung sejumlah masukan dari seluruh pihak.

"Itu alternatif. Tidak apa apa, nanti kami bahas. Sabar-sabar," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Anggota Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahfud MD membeberkan bahwa dirinya telah mengidentifikasi 27 persoalan yang saat ini tengah menggerogoti institusi Polri. Dirinya pun menyatakan bahwa hal tersebut akan diselesaikan jajaran bersama.

Mahfud menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut diperolehnya dari laporan masyarakat, yang diterimanya selama beberapa waktu terakhir.

“Itu saya mencatat 27 masalah. Dari begitu banyak itu setiap ada orang lapor saya catat,” jelas Mahfud saat ditemui usai ibadah salat Jumat di Masjid Nuruzzaman Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (14/11/2025).

Mantan Menko Polhukam ini mengatakan berbagai problem yang dilaporkan masyarakat tersebut bermacam-macam. Di antaranya dugaan pemerasan, narkoba, hingga penganiayaan. Seluruh masalah tersebut, lanjut Mahfud, telah diinventarisasi

“Oh, ini pemerasan, oh ini kasus narkoba, oh ini masalah penganiayaan. Terus saya catat semua itu ya ada 27 masalah,” jelasnya.

Mahfud menjelaskan, puluhan persoalan itu sebenarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumpun besar atau klaster. Namun, ia menegaskan jumlah pastinya tetap 27 butir sesuai dengan catatan yang ia himpun sendiri.

“Kalau dikelompokkan mungkin bisa menjadi empat kelompok besar lah mungkin,” tambahnya.

Meski begitu, Mahfud enggan untuk memprioritaskan isu-isu tertentu tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan seluruh persoalan akan dibahas oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama institusi Polri secara setara.

“Semua [isu diselesaikan], enggak ada prioritas, pokoknya semua masalah kita bicarakan, tetapi begini ya, kita ini berbicara nih dengan Polri. Bukan kita buat sepihak, semua disampaikan ke Polri, dicocokkan datanya lalu dicari jalan keluar bersama karena kita enggak mau menempatkan diri sebagai atasan Polri, bukan,” paparnya.

Mahfud menyatakan bahwa kedudukan Percepatan Reformasi bukan sebagai entitas yang mengawasi atau mengaudit Polri, bergandengan tangan sebagai mitra untuk membereskan persoalan-persoalan tersebut.

“Kita bukan atasan Polri, kita bukan inspektur yang memeriksa Polri tapi ya mau memperbaiki bersama dengan Polri, dan Polri terbuka, punya catatan-catatan yang sama tentang kelemahan dirinya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Sinta Nuriyah Wahid menyinggung soal tugas pokok dan fungsi Polri dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Istri dari Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menyatakan Polri harus bisa menjaga kedaulatan sipil dan bukan malah sebaliknya.

"Bagaimanapun, Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita. Bukan justru untuk menyakiti rakyat," kata Sinta di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

Dia menambahkan, sejumlah masukan telah disampaikan dalam audiensi bersama tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto itu.

Salah satu masukan dari GNB ini yaitu soal Polri harus bisa lepas dari intervensi politik maupun Bisnis. Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi yang semakin dipercaya untuk ke depannya.

"Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi," pungkasnya.

Sementara itu, anggota GNB, Komaruddin Hidayat menyatakan masukan, kritik maupun saran sangat wajar dilayangkan kepada Polri. Namun, masukan itu terjadi lantaran anggota Polri tidak menjelaskan tugasnya dengan baik.

Oleh sebab itu, Komarudin menyampaikan bahwa komisi reformasi Polri harus bisa menerima setiap saran dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti tokoh agama.

"Sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto bakal menggelar rapat perdana di Mabes Polri hari ini, Senin (10/11/2025).

Informasi agenda tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie.

"Iya rapat perdana jam 13," ujar Jimly saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).

Hanya saja, Jimly tidak menjelaskan lebih detail terkait agenda itu, termasuk soal rencana pembahasan yang akan dibawa dalam rapat perdana reformasi Polri ini.

Sebelumnya, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Adapun, komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri.

Nah, berikut ini struktur keanggotaan tim reformasi Polri:

Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian:

Jimly Asshiddiqie

Anggota:

1. Eks Menkopolhukam, Mahfud MD

2. Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra

3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

4. Wamenko Hukum, Ham dan Imipas Otto Hasibuan

5. Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian

6. Eks Kapolri Idham Aziz

7. Eks Kapolri Badrodin Haiti

8. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri

9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk menilai berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Dalam arahannya di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025) malam, Presiden menekankan pentingnya keberanian dan objektivitas dalam melihat persoalan demi kepentingan bangsa dan negara.

“Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI juga meminta agar komisi melibatkan berbagai pihak dalam proses kajian, termasuk Kapolri yang masih aktif dan para mantan kepala kepolisian.

Dia menilai masukan dari kedua pihak penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi dan tantangan Polri saat ini. Prabowo tidak membatasi masa kerja komisi tim reformasi Polri, tetapi meminta laporan berkala setiap tiga bulan.

“Komisi ini bertugas mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa semangat reformasi Polri tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga bagi lembaga-lembaga negara lainnya yang perlu perbaikan tata kelola.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa bergantung pada tegaknya rule of law dan kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

“Keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum dan menjamin kepastian hukum yang adil,” kata Prabowo menutup arahannya.

Prabowo telah membentuk tim reformasi Polri. Berikut komposisi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian:

Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: Jimly Asshiddiqie

Anggota Percepatan Reformasi Kepolisian

1. Mahfud MD
2. Yusril Ihza Mahendra
3. Supratman Andi Agtas
4. Otto Hasibuan
5. Tito Karnavian
6. Idham Aziz
7. Badrodin Haiti
8. Ahmad Dofiri
9. Listyo Sigit Prabowo

Jimly mengatakan bahwa arahan dari Presiden Prabowo terkait reformasi Polri merupakan pandangan luas terhadap perlunya evaluasi kelembagaan negara secara menyeluruh, bukan hanya Polri.

Dia menilai, pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan respons Presiden terhadap berbagai peristiwa yang mencerminkan keresahan publik beberapa waktu terakhir.

“Peristiwa di bulan Agustus lalu, seperti kerusuhan yang sampai membakar kantor polisi dan rumah pejabat negara, itu puncak dari kemarahan publik. Presiden merespons dengan langkah konkret, termasuk mengangkat menteri baru dan membentuk tim reformasi kepolisian,” jelasnya.

Terkait target waktu, Jimly menyebut Presiden meminta laporan awal dalam waktu tiga bulan, namun tanpa batasan waktu kerja yang kaku.

“Kalau misalnya 3 bulan selesai, insyaallah selesai. Tapi kalau perlu 6 bulan, ya 6 bulan. Ini soal serius dan harus direspons cepat dan efektif,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa komisi akan bekerja sinergis dengan tim transformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri.

“Tidak perlu dipertentangkan. Justru ini menunjukkan sikap responsif Kapolri yang siap melakukan perbaikan. Senin nanti kami rapat pertama di Mabes Polri, sekaligus mendengar langsung dari internal,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.