Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis kasus Chromebook pada Selasa (30/6/2026).

Sidang vonis tersebut digelar usai agenda sebelumnya seperti pembuktian terkait pemeriksaan saksi, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pleidoi Nadiem Makarim dan pencaranya hingga sidang agenda replik serta duplik.

Total, persidangan Nadiem ini telah berlangsung lima bulan atau sejak sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang berlangsung pada Senin (5/1/2026. Oleh karena itu, pada sidang vonis nantinya bakal menentukan nasib Nadiem dalam kasus Chromebook.

Fakta-fakta persidangan menjelang sidang vonis Nadiem Makarim:

1. Vonis Nadiem 10 Tahun Penjara

Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Setelah mendekam di balik jeruji sejak proses penyidikan hingga dilimpahkan ke pengadilan, Nadiem dinyatakan untuk menjadi tahanan rumah di tengah persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Permohonan tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

2. Dituntut 18 Tahun

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Adapun, jaksa mengungkap hal yang memberatkan tuntutan Nadiem mulai dari tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian, perbuatan Nadiem dalam kasus Chromebook dinilai telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selanjutnya, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar. Nadiem yang dinilai menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan telah memberatkan tuntutan.

Selain itu, Nadiem dinilai telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara hal yang meringankan yaitu Nadiem belum pernah dihukum.

3. Blak-blakan di Pleidoi

Usai dituntut 18 tahun, Nadiem merasa kecewa dengan tuntutan jaksa. Dia pun menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya.

Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya. Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

Kemudian, pada sidang nota pembelaan yang digelar pada Selasa (2/6/2026), Nadiem telah membantah tudingan maupun dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Soal keuntungan Rp809 miliar misalnya. Nadiem menekankan uang tersebut merupakan hasil transaksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo. Dalam transaksi ini dirinya tidak diuntungkan sama sekali.

Bahkan, kata Nadiem, berdasarkan fakta persidangan uang nominal Rp809 miliar itu telah kembali ke rekening Goto.

"Berulang kali telah dibuktikan uang Rp 809 miliD itu transaksi internal antara dua perusahaan GoTo, yang tidak melibatkan saya maupun Google, dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut," ujar Nadiem.

Masih dalam pleidoi, Nadiem juga menyatakan kebingungan atas tuduhan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang dituduhkan terhadapnya. Pasalnya, Nadiem menilai jaksa menyebarkan narasi tersebut karena tidak bisa membuktikan pidana yang dituduhkan terhadapnya.

Adapun, salah satu pendiri Gojek itu juga sempat menyatakan kekecewaan mendalam atas proses hukum yang kini dihadapinya. Sebab, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial dan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya.

Namun, Nadiem justru menghadapi ancaman hukuman pidana. Meskipun begitu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara sebagai pucuk pimpinan di Kemendikbudristek.

Adapun, Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor pada Selasa (2/6/2026).

4. Jaksa Tolak Pleidoi Nadiem

Pada pekan selanjutnya, JPU menyatakan untuk menolak semua dalil nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum Nadiem Makarim.

Mulanya, jaksa menyatakan telah telah membaca dan mencermati seluruh nota pembelaan, baik yang dibacakan oleh penasihat hukum maupun Nadiem. Jaksa menilai pleidoi yang diungkapkan keduanya telah memutarbalikkan fakta hukum yang ada agar seolah-olah Nadiem Makarim tidak bersalah.

"Penuntut umum menilai bahwa nota pembelaan yang memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas, agar seolah-olah terdakwa tidak bersalah," ujar jaksa.

Kemudian, jaksa menyatakan bahwa nota pembelaan yang diungkapkan Nadiem sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian perkara Chromebook tersebut.

"Melalui replik ini, penuntut umum dengan tegas menyatakan, tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum," imbuhnya.

Adapun, dalam repliknya, jaksa tetap meminta agar majelis hakim bisa memvonis Nadiem Makarim selama 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain itu, jaksa juga tetap meminta majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

"Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik Penuntut Umum disampaikan," pungkas jaksa.

JAKARTA - Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang mengabulkan permohonan tahanan rumah kepada Nadiem Anwar Makarim, terdakwa dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp2,1 triliun perlu ditinjau ulang. Sebab, hal itu dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.

Pengamat hukum dan kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan mengatakan, dengan tetap mengedepankan praduga tak bersalah, kasus dugaan korupsi melibatkan Nadiem Makarim yang nilainya triliunan Rupiah mendapat sorotan masyarakat. Menurut Edi, setiap terdakwa seyogyanya mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law agar tidak mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.

"Kita minta putusan hakim yang mengabulkan tahanan rumah terhadap Nadiem Makarim ditinjau kembali agar tidak melukai rasa keadilan," katanya, Senin (18/5/2026).

Dosen Pascasarjana ini menilai putusan kebijakan tahanan rumah dinilai bisa memunculkan persepsi adanya perlakuan khusus terhadap terdakwa. ”Jangan ada kesan Hukum tajam kebawsh, tumpul keatas,” katanya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap penanganan perkara korupsi terutama ketika kasusnya melibatkan pejabat atau tokoh publik. Oleh sebab itu, transparansi dan konsistensi aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum.

Lihat video: Update Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim, Kini Resmi Jadi Tahanan Rumah



“KUHAP memang mengatur adanya jenis penahanan berupa tahanan rumah. Namun penerapannya harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan alasan hukum yang sangat kuat. Terdakwa adalah tahanan negara yang seharusnya bisa ditahan di rumsh sakit dengan pengawasan yang ketat,” ucapnya.

Menurut Edi, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Semua harus setara dan mendapat perlakuan yang sama. Jangan sampai muncul kesan bahwa masyarakat biasa langsung ditahan di rutan, tapi pejabat atau tokoh tertentu dengan mudah bisa mendapatkan tahanan rumah. Perlakuan seperti ini sangat menyakitkan bagi masyarakat.

Edi menambahkan, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai dasar pertimbangan pemberian tahanan rumah tersebut agar tidak berkembang spekulasi negatif di masyarakat. Selama ini, kata Edi, tidak pernah ada terdakwa tahanan rumah yang sakit berat sekalipun, tapi yang ada adalah tahanan negara tapi tetap dirawat di rumah sakit dengan pengawasan ketat.

“Setiap terdakwa tetap memiliki hak hukum dan harus dijunjung asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim terlihat memakai gelang detektor di pergelangan kaki saat menghadiri sidang tuntutan kasus dugaan korupsi Chromebook.

Atribut gelang detektor tersebut dipakai sebagai alat untuk melacak keberadaannya selama menjadi tahanan rumah sejak Selasa (12/5).

"Ini tidak bisa dilepas," ujar Nadiem dilansir dari Antara.

Meski keluar dari rumah tahanan negara (rutan), ia mengaku tidak diperbolehkan bepergian ke mana pun selain ke pengadilan untuk menghadiri sidang dan rumah sakit untuk menjalani perawatan.

Sebelumnya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan status Nadiem menjadi tahanan rumah dari sebelumnya tahanan rutan.

Hakim Ketua Purwanto Abdullah menyatakan pengabulan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem.

"Mengalihkan jenis penahanan terdakwa terhitung sejak tanggal 12 Mei 2026," kata Hakim Ketua dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5) malam.

Kendati demikian, Hakim Ketua menegaskan Nadiem wajib berada di dalam rumah kediamannya selama 24 jam dalam tujuh hari, sehingga tidak boleh meninggalkan kediamannya, kecuali untuk beberapa aktivitas.

Aktivitas dimaksud, yakni menjalani tindakan operasi pada Rabu (13/5) dan perawatan medis lanjutan di rumah sakit serta persidangan. Untuk kontrol medis, diperlukan terlebih dahulu izin tertulis dari Hakim Ketua berdasarkan rekomendasi tertulis dari dokter.

Selama menjadi tahanan rumah, Hakim Ketua menyebut Nadiem juga wajib memakai alat pemantau elektronik pada tubuhnya serta wajib melapor kepada jaksa penuntut umum (JPU) sebanyak dua kali dalam seminggu.

Apabila Nadiem melanggar salah satu atau lebih syarat tersebut, maka jenis penahanannya akan dialihkan kembali ke penahanan rutan.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menceritakan momen haru usai menjadi tahanan rumah. Ia mengaku sangat terharu karena akhirnya bisa kembali bertemu dengan anak-anaknya.

Nadiem menggambarkan perasaannya bercampur antara sedih dan senang saat kembali ke rumah. Bahkan, ia mengaku tak mampu menahan air mata.

"Teman-teman enggak pernah merasakan seperti apa kembali ke rumah. Itu perasaan yang sedih dan senang bercampur. Itu hal yang enggak bisa saya jelaskanlah bagaimana perasaannya. Ya sudah jelas banyak air mata," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Nadiem juga menceritakan momen ketika anak bungsunya kembali menangis saat dirinya hendak menghadiri sidang pembacaan tuntutan hari ini. Menurut dia, sang anak merasa baru kembali bertemu dengannya tetapi harus kembali ditinggalkan.

"Tadi si kecil yang paling, si baby yang umur satu tahun itu nangis waktu saya keluar untuk sidang hari ini, karena dia kayak pertama kali merasa saya ada di rumah habis itu kok pergi lagi. Jadi harus ditarik dari tangan saya," imbuh dia.

Tak hanya itu, Nadiem mengaku sempat tertahan di depan lift sebelum masuk ke rumahnya. Ia mengatakan dirinya merasa takut untuk kembali masuk ke tempat yang biasa ia tinggali.

"Ke rumah saya pun saya ketahan di lift takut untuk masuk balik ke dalam rumah. Tapi akhirnya saya melangkah dan masuk," lanjut dia.

Nadiem pun bersyukur majelis hakim mengabulkan permohonannya menjadi tahanan rumah demi menjalani operasi. Ia juga mengapresiasi sikap hakim yang dinilainya manusiawi karena mengizinkannya menjalani masa perawatan bersama keluarga.

"Saya tentunya bersyukur yang luar biasa, saya bisa dalam lingkungan steril menjalani operasi dan perawatan di rumah. Saya juga bersyukur bahwa hakim itu manusiawi untuk memperbolehkan saya bersama keluarga di masa perawatan," tandas Nadiem.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan tanggapan terkait penetapan Nadiem Makarim sebagai tahanan rumah oleh majelis hakim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Chromebook per Selasa, 12 Mei 2026. Meski jadi tahanan rumah, Nadiem tak bisa keluar rumah tanpa izin.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengungkapkan pihaknya saat ini telah mengalihkan Nadiem Makarim sebagai tahanan rumah. Anang menyebut Nadiem tidak bisa keluar dari rumah tahanan tanpa seizin dari Majelis Hakim dan Juga Jaksa Penuntut Umum.

“Tadi malam tim penuntut umum sudah melakukan melaksanakan penetapan majelis hakim di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah. Kalau dia tidak bisa keluar dari rumah tanpa seizin daripada majelis hakim dan penuntut umum. Harus ada izin,” kata Anang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (12/5/2026).

Anang mengatakan, rumah yang dijadikan tempat tahanan Nadiem saat ini juga telah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Rencananya, agenda pembacaan tuntutan terhadap Nadiem Makarim akan digelar besok. “Iya kita bekerja sama dengan aparat keamanan juga. Agenda besok kalau tidak salah kan tuntutan,” ungkap dia.

Disinggung terkait adanya kemungkinan pengunduran agenda pembacaan tuntutan lantaran jadwal operasi yang akan dilakukan oleh Nadiem Makarim pada Rabu, 13 Mei 2026 besok, Anang menuturkan semua itu kembali kepada keputusan majelis hakim.

Lihat video: Mata Berkaca-kaca! Nadiem Makarim Terharu Diserbu Dukungan Ojol Saat Sidang



“Ya kita lihat besok hasil persidangan dibuka nanti apakah memang dia sakit atau seperti apa nanti kan besok dibuka oleh majelis hakim. Itu sepenuhnya kewenangan dari majelis hakim,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan perintah majelis hakim terkait pemindahan terdakwa Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari majelis hakim.

“Iya baik, tadi malam tim penuntut umum sudah melakukan melaksanakan penetapan majelis hakim di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah dan tadi malam sudah dilaksanakan oleh kami,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan meskipun eks Mendikbudristek itu telah menjadi tahanan rumah, Kejagung tetap melakukan pengawasan ketat, termasuk dengan pemasangan detektor terhadap Nadiem.

Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat keamanan, termasuk Polri. Nadiem juga tidak dapat bepergian tanpa izin dari hakim maupun jaksa penuntut umum.

“lya kita bekerja sama dengan aparat keamanan juga,” pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Keputusan itu tertuang dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Dalam ketentuan tersebut, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, serta dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara yang sama.

“Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif,” pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Hal tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

Di sisi lain, Nadiem menyatakan rasa syukur atas keputusan hakim ini. Founder Gojek itu menyatakan bahwa dirinya bisa berada di lingkungan steril setelah menjalankan operasi yang dijadwalkan pada Rabu (13/5/2026).

“Saya hanya ingin mengucapkan alhamdulillah rasa syukur saya kepada Allah. Saya ingin berterima kasih kepada majelis atas kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah,” ujar Nadiem.

JAKARTA - Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan status tahanan Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah. Peralihan status penahanan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) ini tertuang dalam Penetapan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

"Satu, mengabulkan permohonan penasihat hukum terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah di ruang sidang, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026) malam.

"Dua, mengalihkan jenis penahanan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari penahanan Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi penahanan rumah," sambungnya.

Hakim menyebutkan, setelah peralihan ini Nadiem akan menjalani penahanan di rumahnya yang berlokasi di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan peralihan ini, Nadiem harus berada di rumah tersebut selama 24 jam dalam seminggu.

"Terdakwa wajib bersedia dipasang alat pemantau elektronik pada tubuhnya apabila sarana dan prasarana tersedia pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan terdakwa dilarang melepas, merusak, memanipulasi atau mengganggu fungsi alat tersebut, wajib segera melaporkan apabila terjadi kerusakan, dan wajib memastikan alat selalu aktif dan terisi daya," ucapnya.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Diketahui, beberapa pihak melaporkan pimpinan Lembaga Antirasuah ke Dewas KPK terkait pengalihan tahanan rumah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

Menurutnya, hanya pihak Dewas yang bisa menjelaskan lebih jauh terkait pemanggilan yang dimaksud.

"Kalau pimpinan belum, mungkin spesifik itu ditanyakan ke Dewas," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/4/2026).

Setyo enggan berbicara lebih jauh. Menurutnya, sebagai terlapor hanya bisa menunggu berjalannya proses yang dimaksud.

"Kita tunggu prosesnya," ujarnya.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang diterimanya terhadap pimpinan, deputi, dan juru bicara Lembaga Antirasuah terkait peralihan tahanan rumah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Ketua Dewas KPK, Gusrizal menyatakan, pihaknya menerima sejumlah aduan terkait hal tersebut sejak 25 Maret kemarin. Ia mengungkapkan, pada pokoknya aduan yang diterima mempertanyakan landasan hukum dan etik di balik keputusan pengalihan status tahanan tersangka YCQ, dari penahanan di rutan menjadi tahanan rumah.

Gusrizal melanjutkan, pihaknya telah menerima dan mendisposisi setiap aduan yang masuk, untuk secepatnya ditindaklanjuti sejak 30 Maret lalu. Dewas pun akan menindaklanjuti aduan-aduan tersebut sesuai ketentuan dan prosedur operasional baku (POB) yang berlaku.

"Kami akan terus mengawasi penanganan perkara ini, khususnya secara etik," kata Gusrizal dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Selasa (1/4/2026).

Gusrizal menegaskan, komitmen pihaknya untuk tidak kendor dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dewas kata Gusrizal, akan terus memantau setiap tahapan penanganan perkara ini, khususnya dari sisi etik dan perilaku insan KPK, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menegaskan bahwa proses alih status penahanan tahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ) sesuai mekanisme dan prosedur. KPK menyebut, alih status tahanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi laporan terhadap pimpinan dan struktural ke Dewan Pengawas KPK yang disampaikan pengacara eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Azis Yanuar, Jumat ini.

"KPK pastikan bahwa seluruh proses dan langkah yang diambil dalam penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

KPK menilai, pelaporan ke Dewan Pengawas merupakan sesuatu yang sah. Budi menyebutkan, pelaporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik yang dijamin oleh peraturan perundangan.

"Partisipasi masyarakat adalah salah satu pengejawantahan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, guna memastikan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Budi meyakini bahwa Dewas akan objektif, independen, dan profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. "Kami meyakini Dewan Pengawas akan melakukan assessment secara objektif, independen, dan profesional dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Proses tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balances untuk menjaga integritas dan akuntabilitas kelembagaan," jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, Aziz Yanuar, melaporkan ketua, empat wakil ketua, sejumlah deputi, hingga juru bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait dugaan pelanggaran etik pengalihan status penahanan Gus Yaqut dari rutan menjadi tahanan rumah.

"Kita ke Dewas menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku komisi. Yang kita laporin ada ketua KPK, kemudian Wakil Ketua KPK wakil ketuanya itu ada empat, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, serta Juru Bicaranya," kata Aziz di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/3/2026).

Menurut Aziz, keputusan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran nilai dasar lembaga antirasuah. "Yang diduga dilanggar itu nilai dasar keadilan, profesionalisme, transparan dan tidak objektif, serta yang terakhir bertentangan dengan etika pemerintahan," ujarnya.

Aziz menyatakan, pengalihan penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah merupakan anomali dalam perkara korupsi. "Ini jarang, sangat jarang dan suatu anomali. Satu kejadian extraordinary crime mendapatkan privilege."

Aziz menyoroti alasan pengalihan yang dinilai tidak berbasis kebutuhan medis yang objektif. "Alasannya itu ternyata permintaan dari pihak keluarga, bukan alasan objektif. Misalnya alasan kesehatan yang mengharuskan berdasarkan rekam medis valid," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA Pengacara Immanuel Ebenezer (Noel), Aziz Yanuar mengungkapkan pihaknya sedang mengajukan peralihan menjadi tahanan rumah untuk sang klien guna melihat penegakan hukum apakah tebang pilih atau tidak.

Pengajuan ini tidak lama setelah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menjelang Lebaran 1447 H.

"Klien tim kami yaitu Immanuel Ebenezer dan keluarganya sedang mengajukan juga permohonan untuk tahanan rumah. Sebenarnya semangat dari keluarga dan dari tim kuasa hukum itu adalah mau melihat sejauh mana sih penegakan hukum ini berkeadilan atau hanya tebang pilih?" katanya kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Aziz menyampaikan pihak yang dekat dengan pemerintahan dianggap mudah mendapatkan perizinan pengalihan status penahanan, sedangkan yang tidak dekat pemerintah dipersulit.

"Ketika ini dekat dengan kekuasaan, ada interest tertentu dengan kekuasaan yang saat ini terlibat di pemerintahan, kemudian dia dipermudah untuk dapat tahanan rumah. Sedangkan yang sudah tidak ada interest kemudian dipersulit. Sebenarnya kita mau melihat itu saja, kita mau mengukur, ada measure bagaimana penegakan hukum ini implementasinya ini, ada enggak sih equality before the law. Kita mau lihat itu sebenarnya," sambungnya.

Dia menyinggung ketika kliennya ditolak saat ingin melakukan medical check up secara menyeluruh. Meskipun pada pengajuan pertama dan kedua dikabulkan karena ada pemeriksaan kesehatan. Aziz mengatakan permohonan ini sebelum Noel di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan, katanya, terdapat pihak lain yang mengajukan permohonan tahanan rumah karena alasan kesehatan langsung dapat diterima saat ditahap penyidikan.

"Jadi di satu sisi Emmanuel Ebenezer mengajukan medical check-up menyeluruh itu tidak di-approve oleh KPK atau diabaikan. Tapi di sisi lain ada tahanan lain mengajukan tahanan rumah dengan alasan kesehatan juga, di-ACC," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Aziz telah melaporkan Pimpinan hingga Juru Bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena dugaan kesalahan prosedur atas perubahan status penahanan Yaqut.

Dia menyebut pihak yang dilaporkan di antaranya adalah Ketua KPK, Wakil Ketua KPK (wakil ketuanya itu ada empat), Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, serta Juru Bicara KPK.

Dia menilai perubahan status penahanan Yaqut dapat membuat preseden buruk bagi KPK karena dianggap memberikan keistimewaan terhadap satu tahanan.

"Menurut saya itu satu anomali dan menjadikan preseden buruk bagi KPK itu sendiri," jelasnya.

Aziz mengutarakan kliennya akan mengajukan pengalihan status penahanan karena alasan kesehatan.

Di sisi lain, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan pengalihan status penahanan Yaqut.

"Kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan sekalian, juga masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami melalui dukungan-dukungannya dan komentar-komentarnya kepada kami, juga kami tentunya di hari lebaran ini memohon maaf atas kegaduhan yang ada," katanya pada (26/3/2026).

Asep menjelaskan pengalihan status penahanan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar.

Dia menerangkan bahwa keputusan pengalihan penahanan juga sesuai hasil keputusan bersama Pimpinan KPK, sehingga hal ini bukan berdasarkan keputusan pribadi.

Termasuk, katanya, mempertimbangkan dampak di masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel melaporkan Pimpinan KPK sampai Juru Bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait perubahan penahanan dari rutan ke rumah terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas.

Sebagai informasi, Noel adalah salah satu terdakwa kasus dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Lebih lanjut, Aziz menjelaskan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Komisioner dari KPK atas perubahan status penahanan Yaqut.

"Pertama adalah nilai dasar keadilan, kemudian juga profesionalisme, kemudian juga ada lagi mengenai transparan dan tidak objektif, serta yang terakhir bertentangan dengan etika pemerintahan," katanya kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Meski telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurutnya terdapat anomali terkait dengan extraordinary crime yang dilakukan oleh tersangka.

Secara rinci, dia menyebut pihak yang dilaporkan di antaranya adalah Ketua KPK, Wakil Ketua KPK (wakil ketuanya itu ada empat), Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, serta Juru Bicara KPK.

Dia menilai perubahan status penahanan Yaqut dapat membuat preseden buruk bagi KPK karena dianggap memberikan keistimewaan terhadap satu tahanan.

"Menurut saya itu satu anomali dan menjadikan preseden buruk bagi KPK itu sendiri," jelasnya.

Aziz mengutarakan kliennya akan mengajukan pengalihan status penahanan karena alasan kesehatan.

Di sisi lain, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan pengalihan status penahanan Yaqut.

"Kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan sekalian, juga masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami melalui dukungan-dukungannya dan komentar-komentarnya kepada kami, juga kami tentunya di hari lebaran ini memohon maaf atas kegaduhan yang ada," katanya pada (26/3/2026).

Asep menjelaskan pengalihan status penahanan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar.

Dia menerangkan bahwa keputusan pengalihan penahanan juga sesuai hasil keputusan bersama Pimpinan KPK, sehingga hal ini bukan berdasarkan keputusan pribadi.

Termasuk, katanya, mempertimbangkan dampak di masyarakat.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka Lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik. Kendati demikian, Yaqut telah dijebloskan kembali ke Rutan KPK.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantre.