Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong PT Bank Sumut (Perseroda) agar mampu mengejar kategori kelas Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) II dan memberi daya ungkit yang lebih besar terhadap perekonomian.

Sebagai informasi, KBMI II merupakan kelompok bank menengah dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Dari segi modal, Bank Sumut sendiri saat ini masih berada di kategori KBMI I dengan total modal inti sebesar Rp5,2 triliun.

“Kelasnya Bank Sumut saat ini masih KBMI I, ini masih satu level di atas BPR. Sedangkan di aturan OJK di tahun 2029, bank harus memiliki modal Rp6 triliun untuk masuk ke KBMI II,” kata Bobby, dikutip Rabu (8/4/2026).

Bobby mengatakan para pemegang saham pun terus mendorong Bank Sumut untuk mampu naik kelas ke KBMI II sesuai peraturan tersebut. Hal ini untuk menghindari penurunan status Bank Sumut menjadi BPR (bank perkreditan rakyat).

Dalam RUPS Tahunan Bank Sumut Tahun Buku 2025 yang digelar di Kantor Pusat Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/4/2026) kemarin Bobby menyampaikan para pemegang saham telah sepakat untuk menyuntik modal tambahan untuk Bank Sumut dengan menyisihkan dividen tahun 2025. Besar dividen yang wajib disisihkan sebagai modal di tahun 2026 yakni 15%.

“Kami menyepakati dari keseluruhan dividen yang dibagikan, sebanyak 15% nya dikembalikan sebagai modal,” ujar Bobby.

Selain dari dividen, pemegang saham lainnya seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) juga telah menganggarkan sekitar Rp70 miliar dalam APBD Pemkab Tapsel tahun 2026 untuk memperkuat permodalan Bank Sumut. Total tersebut termasuk 15% dividen yang akan disetor kembali ke Bank Sumut.

Sedangkan Pemprov Sumut bakal menambah modal Rp100 miliar untuk Bank Sumut di tahun 2026, di samping penyertaan (inbreng) aset senilai Rp280,98 miliar seperti yang disepakati dalam RUPS Luar Biasa Bank Sumut akhir tahun 2025 lalu.

Diketahui, para pemegang saham Bank Sumut sebelumnya telah sepakat menyetujui penggunaan aset untuk penyertaan modal Bank Sumut di tengah tekanan fiskal daerah. Hal ini menjadi solusi untuk memperkuat fondasi keuangan Bank Sumut selain modal berbentuk uang tunai serta menjadi strategi mempercepat peningkatan kelas Bank Sumut menjadi KBMI II.

Bobby pun menargetkan syarat modal Rp6 triliun untuk masuk KBMI II dapat segera tercapai. Dia menyebut berharap Bank Sumut bertumbuh lebih inovatif dan memperbanyak produk agar dapat bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

“Menjelang 2029 masih sekitar Rp800 miliar lagi modal yang harus dicari. Kami berharap, tentu dari sisi dana pihak ketiganya terlebih dahulu, jangan terlalu mahal. Lalu, produk perbankannya juga harus banyak, jangan hanya mengandalkan APBD dan ASN,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) tidak menutup kemungkinan untuk dapat naik kelas ke KBMI 4 meski dalam waktu dekat perseroan belum berencana menjadi penghuni kelompok bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun tersebut.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyampaikan, pihaknya membuka peluang untuk naik ke KBMI 4, seiring rencana pertumbuhan bisnis ke depan. Kendati begitu, perseroan perlu menyiapkan perencanaan yang matang agar posisinya di KBMI 4 benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis.

“Semua harus dilakukan dengan proses perencanaan yang matang, karena ke Buku 4 [KBMI 4] kalau kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan akan menjadi percuma juga,” kata Steffano usai menghadiri RUPS WOM Finance, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Saat ini, Steffano menyebut bahwa Maybank Indonesia masih menyusun strategi sebelum memutuskan langkah untuk naik kelas. Di tengah kondisi industri yang masih menantang, perseroan juga belum menetapkan target dalam waktu dekat.

Namun, dia menyebut bahwa peluang untuk naik ke KBMI 4 tetap terbuka dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. “Targetnya bukan sekarang yang pasti karena situasi juga challenging dan sebagainya. Mungkin dalam waktu 2—3 tahun ke depan tidak menutup kemungkinan itu,” tuturnya.

Hingga akhir 2025, modal inti Maybank Indonesia secara konsolidasian tercatat sebesar Rp30,88 triliun. Posisi tersebut menempatkan Maybank Indonesia dalam KBMI 3 dengan modal inti dikisaran Rp14 triliun—Rp17 triliun.

OJK sebelumnya mengharapkan agar penghuni bank KBMI 4 dapat bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai informasi, KBMI 4 merupakan kelompok bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Saat ini, hanya terdapat empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun sebagai penghuni KBMI 4. Keempat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menuturkan, upaya konsolidasi perbankan tidak hanya dilakukan terhadap bank perekonomian rakyat (BPR) maupun bank pembangunan daerah (BPD), tetapi juga mencakup bank-bank umum.

“KBMI 4 itu kan hanya ada empat bank pada saat ini. Kita harapkan dalam 2—3 tahun ke depan itu sudah akan ada tambahan enam bank yang bergeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4,” katanya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penghapusan kategori bank berdasarkan modal (KBMI) I masih bergulir. Bank-bank yang berada pada kategori itu pun memberikan sejumlah tanggapan.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus kategori KBMI 1 dan mendorong bank untuk naik kelas ke KBMI 2.

Dalam pengelompokan bank berdasarkan KBMI, bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun masuk ke KBMI 1. Kemudian, bank dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun masuk ke KBMI 2.

Lalu, KBMI 3 merupakan kelompok bank dengan modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Salah satunya adalah PT Bank Ina Perdana Tbk. (Bank Ina) yang merupakan bagian dari Salim Group. Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Ina Adhiputra Tanoyo mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari OJK.

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank Ina ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank Ina memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Bank KBMI 1 lain juga telah menyampaikan tanggapannya terhadap wacana tersebut. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum Bank Panin Dubai Syariah Andri Latif menyampaikan bahwa perseroan sejauh ini belum memiliki rencana tindakan korporasi dalam memenuhi kebijakan dari OJK tersebut.

Perseroan juga belum memiliki linimasa dalam menghadapi kebijakan tersebut. “Perseroan belum memiliki linimasa [timeline],” terang Andri dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI, dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Kendati begitu, PNBS memastikan akan senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, perseroan juga memastikan akan mengikuti ketentuan permodalan perbankan yang berlaku saat ini.

Di sisi lain, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. atau Bank Mas menuturkan bahwa perseroan akan terus memantau perkembangan wacana ini, termasuk dengan berkomunikasi aktif dengan OJK.

Bank milik Wings Group, yang didirikan oleh Johanes Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto itu, juga menyatakan siap melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Bank MAS sebagai bank umum yang berizin dan diawasi oleh OJK, sepenuhnya menghormati dan mendukung langkah strategis dan kebijakan yang diambil OJK,” ungkap Manajemen Bank Mas.

Dalam memenuhi kebijakan OJK tersebut, manajemen berencana menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan usaha, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan kebijakan/regulasi.

Perseroan juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur TI untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Tidak berhenti di situ, manajemen juga memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai serta memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi dan memperluas skala bisnis perseroan.

Saat ini, manajemen menyebut bahwa kondisi permodalan dan likuiditas perseroan berada pada posisi yang sehat dan kuat, serta telah memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan OJK. “Fokus utama kami tetap pada pemberian layanan terbaik bagi stakeholder,” tegas manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) angkat bicara terkait wacana penghapusan kategori KBMI 1 dan dorongan kenaikan kelas menjadi KBMI 2 yang sebelumnya mengemuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank INA, Adhiputra Tanoyo, mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank INA ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank INA memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Rencana OJK

OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Siapkan Insentif

Seiring dengan hal ini, OJK membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI I yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Dian menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian.

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI I pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan belum melakukan revisi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya memberi arahan penyesuaian pada sejumlah bank.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan manajemen saat ini fokus mengeksekusi rencana yang sudah ada, dengan kemungkinan evaluasi pada pertengahan tahun.

“Iya, kami kan RBB-nya sudah kita sampaikan Desember. Jadi, kami teruskan aja dengan RBB yang ada sekarang. Nanti Juni mungkin baru kita lihat perkembangannya untuk revisi atau enggak,” ujar Riduan saat ditemui di DPR, Rabu (18/2/2026).

Saat dikonfirmasi apakah revisi masih bersifat tentatif, Riduan menegaskan evaluasi akan melihat dinamika ke depan.“Iya, tapi kan kami selalu bekerja lebih dari RBB,” katanya.

OJK Buka Ruang Negosiasi

Sebagai informasi, sebelumnya target pertumbuhan kredit Bank Mandiri berada di kisaran 7–9%.

Ketua Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan otoritas tengah melakukan pendekatan lebih granular terhadap industri perbankan, termasuk membuka ruang negosiasi atas target pertumbuhan kredit di masing-masing RBB bank.

“Ya ada beberapa hal sebetulnya ya kalau kita lihat strategi yang akan kita pakai ke depan. Pertama memang kalau perbankan itu kita akan fokus sekarang ke individu bank. Jadi memang kenapa negosiasi ini sekarang masih terus berlangsung,” ujar Dian saat ditemui.

Dia menambahkan, proses negosiasi tersebut mencakup seluruh segmen pembiayaan.“Negosiasi terkait pertumbuhan kredit contohnya di masing-masing RBB bank itu masih terus diupayakan sekarang. Ada negosiasi yang lebih tinggi. Nah itu untuk semua jenis kredit ya termasuk korporasi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Momen Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 H menjadi saat yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, termasuk oleh perusahaan jasa keuangan. Momen tersebut juga akan dimanfaatkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) untuk memperkuat bisnisnya.

Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon Ivan Jaya menyebutkan bahwa pihaknya mempunyai beberapa strategi dalam memanfaatkan momen Lebaran 2026, terutama dengan memperbanyak aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara luring.

“Karena Danamon sendiri tersebar di 350 cabang di seluruh Indonesia, hampir 200 kota di Indonesia. Jadi, kami mengadakan banyak aktivitas [luring],” ujar Ivan saat ditemui dalam konferensi pers Danamon dan Adira Finance di Indonesia International Motor Show 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dia menyebut dua contoh spesifik dari aktivitas-aktivitas menjelang Lebaran tersebut, yaitu Danamon Mini Travel Fair dan sponsor terhadap IIMS 2026. Tahun ini merupakan tahun ke-5 Danamon hadir di IIMS.

Selain acara-acara luring, Transaction Banking Head Bank Danamon Edy Supriyanto menyatakan bahwa pihanya juga menambahkan batas atas atau limit transaksi nasabahnya pada momen Lebaran. Umumnya, menurut Edy, transaksi masyarakat melalui Danamon akan meningkat setiap tahunnya dalam masa Lebaran.

“Jadi, kita support agar customer-customer ini juga bisa meningkatkan omzetnya menjelang Lebaran,” jelasnya pada kesempatan yang sama.

Selain dari sisi Danamon sendiri, dia mengakui bahwa aktivitas transaksi masyarakat memang melonjak setiap momen Lebaran datang. Secara khusus, dia melihat adanya peningkatan yang besar dalam aktivitas industri otomotif, baik di sektor sepeda motor, mobil, hingga di industri suku cadang atau spare part.

Edy menilai bahwa hal tersebut terjadi karena banyak orang yang ingin pulang ke kampung halamannya dan pergi tamasya. Sebelum melakukan hal-hal tersebut, masyarakat akan banyak melakukan perawatan dan reparasi kendaraannya. Hal ini juga menjadi alasan Danamon menambah batasan transaksi untuk para nasabahnya yang merupakan pelaku usaha otomotif.

Ivan mengatakan hal-hal tersebut dilakukan untuk mendukung industri otomotif di Indonesia. Secara keseluruhan, program-program dari Danamon tersebut juga ditujukan agar para nasabah mereka semakin banyak melakukan aktivitas transaksi.

Sebagai catatan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menargetkan penjualan mobil baru sebanyak 850.000 unit pada 2026, meningkat dari sekitar 800.000 penjualan pada tahun sebelumnya.

“Kami sendiri, kalau dari sisi bank, kami berusaha untuk semua aktivitas itu dijalankan dari awal tahun. Benar-benar dari awal tahun sampai dengan nanti Lebaran itu udah kita geber dari awal, termasuk untuk yang berjualan, KPM [Kredit Pemilikan Mobil] seperti ini ” tegas Ivan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank milik konglomerat Tanah Air dengan modal inti di bawah Rp6 triliun beberkan sederet strategi perseroan untuk mengerek modal, di tengah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus klasifikasi kategori kelompok bank dengan modal inti (KBMI) 1.

Merujuk Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bank yang masuk dalam kategori KBMI 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun. Kemudian KBMI 2 untuk modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menyampaikan nantinya hanya akan ada tiga klasifikasi KBMI. Langkah itu ditempuh sebagai upaya regulator untuk mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Menyusul wacana tersebut, sejumlah bank milik konglomerat Indonesia memberikan penjelasannya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (23/12/2025).

Salah satunya yakni PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS). Sebagai informasi, Panin Syariah merupakan anak usaha Bank Panin (PNBN) yang dikendalikan oleh konglomerat Mu'min Ali Gunawan (Lie Mo Ming) dan keluarganya.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum Bank Panin Dubai Syariah Andri Latif menyampaikan bahwa perseroan sejauh ini belum memiliki rencana tindakan korporasi dalam memenuhi kebijakan dari OJK tersebut. Perseroan juga belum memiliki linimasa dalam menghadapi kebijakan tersebut. “Perseroan belum memiliki linimasa [timeline],” terang Andri, dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Kendati begitu, PNBS memastikan akan senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, perseroan juga memastikan akan mengikuti ketentuan permodalan perbankan yang berlaku saat ini.

Sementara itu, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) menilai, rencana tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat industri perbankan nasional.

“Bank memahami arah kebijakan tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan industri perbankan yang lebih sehat,” ujar Sekretaris Perusahaan Rumi Kreshna Wibowo.

Namun dalam implementasinya, perseroan mengharapkan agar regulator dapat merancang roadmap dan linimasa yang terstruktur sehingga bank dapat membuat perencanaan strategis yang tepat dan terstruktur untuk penambahan modal dan penyaluran dana (kredit) secara prudent dalam kondisi ekonomi saat ini.

Karyawati melayani nasabah di kantor Bank Panin Dubai Syariah di Jakarta./JIBI-Dwi Prasetya

Selain itu, Bank Artha Graha Internasional, anak usaha dari Artha Graha Network perusahaan milik konglomerat Tomy Winata ini, meminta adanya masa transisi untuk pemenuhan secara bertahap, atau opsi lain terutama untuk bank dengan kondisi keuangan yang kuat dan pangsa pasar yang bagus.

Perseroan juga mengharapkan agar komunikasi dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak dan kepanikan di masyarakat dan tetap dapat menjaga stabilitas perbankan. “Selama bank berada dalam kategori sehat, bank tidak perlu dipaksakan untuk melakukan merger,” ujar Rumi.

Terkait dampak yang dapat terjadi atas rencana tersebut, Rumi menuturkan bahwa kegiatan operasional dan kondisi keuangan saat ini belum berdampak. Rumi mengatakan perseroan akan memprioritaskan peningkatan kinerja di setiap lini dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.

Lebih lanjut, Rumi memastikan bahwa perseroan akan menggenjot keunggulan kompetitif dalam melakukan penguatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi.

Mengingat belum adanya ketentuan resmi yang mengatur rencana kebijakan tersebut, perseroan akan menyesuaikan linimasa setelah adanya arahan resmi dari OJK.

Di sisi lain, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. atau Bank Mas menuturkan bahwa perseroan akan terus memantau perkembangan wacana ini, termasuk dengan berkomunikasi aktif dengan OJK.

Bank milik Wings Group, yang didirikan oleh Johanes Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto itu, juga menyatakan siap melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Bank MAS sebagai bank umum yang berizin dan diawasi oleh OJK, sepenuhnya menghormati dan mendukung langkah strategis dan kebijakan yang diambil OJK,” ungkap Manajemen Bank Mas.

Dalam memenuhi kebijakan OJK tersebut, manajemen berencana menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan usaha, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan kebijakan/regulasi.

Perseroan juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur TI untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Tidak berhenti di situ, manajemen juga memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai serta memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi dan memperluas skala bisnis perseroan.

Saat ini, manajemen menyebut bahwa kondisi permodalan dan likuiditas perseroan berada pada posisi yang sehat dan kuat, serta telah memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan OJK. “Fokus utama kami tetap pada pemberian layanan terbaik bagi stakeholder,” tegas manajemen.

MNC Bank

PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seiring adanya rencana penghapusan klasifikasi KBMI 1.

Namun, bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo ini mengaku belum memiliki timeline pelaksanaan dalam mengantisipasi rencana OJK tersebut. Perseroan juga memastikan tidak terdampak terhadap rencana OJK dalam menghapus kategori KBMI 1 tersebut.

“Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan permodalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal,” jelas Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna Siahaan.

Berbeda dengan bank KBMI 1 lainnya, PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) mengaku tidak mengetahui adanya wacana penghapusan kategori KBMI 1.

Menyusul hal tersebut, bank yang sahamnya digenggam oleh Hanwha Life dan beberapa entitas milik James Riady ini belum dapat mengetahui dampak dari wacana ini terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, dan kondisi keuangan perseroan.

“Perseroan tidak mengetahui ketentuan tersebut. Dengan demikian, saat ini Perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi apapun,” ungkap Corporate Secretary Bank Nobu Mario Satrio.

Batal Merger

Jika menilik ke belakang, Bank Nobu dan MNC Bank sempat berencana melakukan penggabungan usaha. Rencana merger Bank Nobu dan MNC Bank ini muncul pada akhir 2022 saat OJK memberikan sinyal akan ada dua bank yang merger. Nama kedua bank baru terkuak pada awal 2023.

Pada awalnya, kedua bank yang saat itu masih dikuasai oleh dua konglomerat Tanah Air, menargetkan proses merger akan rampung pada Agustus 2023.

Kendati begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kedua bank telah memutuskan untuk mengakhiri rencana penggabungan usaha sebagaimana laporan yang disampaikan kepada pihak regulator.

“Harapannya agar masing-masing bank dapat lebih fokus pada target-target pertumbuhan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dian dalam keterangannya pada Sabtu (22/11/2025).

Adapun sebagai pengganti komitmen merger, dalam rangka penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing serta sejalan dengan kebijakan strategis pengembangan industri perbankan, OJK telah meminta pemegang saham pengendali (PSP) kedua untuk tetap melakukan penguatan permodalan bank secara berkelanjutan melalui tambahan setoran modal dan/atau mengundang masuknya investor strategis.

“Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan skala usaha dan daya saing masing-masing bank guna mendukung pengembangan bisnis bank ke depan secara sehat dan berkelanjutan,” lanjut Dian.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun atau masuk kategori kelompok bank dengan modal inti (KBMI) 1 memberikan penjelasan terkait strategi untuk meningkatkan modal di tengah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus klasifikasi KBMI 1.

Sebagai informasi, kelompok KBMI 1 terdiri dari bank-bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun. Kemudian KBMI 2 untuk modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) misalnya. Dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (22/12/2025) menyatakan perseroan senantiasa mengikuti ketentuan dari regulator. "Bank akan menyesuaikan apabila telah terdapat ketentuan OJK yang mengatur terkait hal tersebut," demikian penjelasan manajemen.

Kemudian, untuk pemenuhan modal agar dapat naik kelas ke KBMI 2, Bank IBK menyebutkan akan dilakukan secara organik, mengingat modal inti perseroan saat ini senilai Rp5,7 triliun atau kurang Rp300 miliar untuk mencapai Rp6 triliun.

Perseroan berharap penambahan modal akan terpenuhi setelah 2026 yang diperoleh dari estimasi laba 2025 senilai Rp210 miliar dan proyeksi laba tahun depan sesuai rencana bisnis bank (RBB) senilai Rp210 miliar. Terkait dengan linimasa atau timeline lebih lanjut, manajemen menyatakan akan menunggu peraturan lebih lanjut dari regulator.

Hingga akhir September 2025, Bank IBK membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp160,32 miliar. Sementara, sepanjang 2024, laba yang dibukukan senilai Rp215,85 miliar.

Selain Bank IBK, PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) juga menyampaikan dukungan terkait rencana OJK tersebut, untuk menciptakan industri perbankan yang lebih sehat dan berdaya saing.

Manajemen BVIC menyatakan sejalan dengan rencana kebijakan tersebut, perseroan terus memperkuat keunggulan kompetitif, baik melalui transformasi digital maupun peningkatan kualitas layanan.

"Perseroan juga akan terus mengoptimalkan peningkatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi, efisiensi operasional, serta ekspansi bisnis yang selektif," ujar manajemen.

Lebih jauh, perseroan akan menyesuaikan timeline setelah menerima arahan resmi dari OJK, mengingat belum ada ketentuan resmi yang mengatur terkait dengan linimasa atas rencana kebijakan tersebut. "Namun demikian, inisiatif penguatan permodalan dan transformasi digital telah berjalan dan akan terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan."

Per 30 September 2025 modal inti Bank Victoria tercatat senilai Rp4,01 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp3,58 triliun. Pada periode yang sama, BVIC membukukan laba tahun berjalan senilai Rp127,79 miliar.

Bank Digital

Dari sisi bank digital, Direktur Utama Bank Neo Eri Budiono menegaskan perseroan saat ini lebih memilih fokus memperkuat kinerja fundamental dibandingkan berspekulasi terhadap kebijakan yang masih bersifat wacana. Menurutnya, Bank Neo menitikberatkan pada perbaikan profitabilitas, tata kelola, serta cara perusahaan mengomunikasikan kinerja ke pasar.

“Sekarang ini kami benar-benar fokus ke apa yang ingin dicapai. Tahun ini setidaknya kami sampaikan profitabilitas, tata kelola kita perbaiki, dan yang penting adalah bagaimana mengomunikasikan semua ini ke market,” ujar Eri dalam paparan publik, Selasa (16/12/2025).

Dari sisi permodalan, Bank Neo masih mengandalkan laba ritel (retail earnings) dengan modal inti yang saat ini berada di kisaran Rp4 triliun. Dengan posisi tersebut, Eri menilai kondisi permodalan perseroan masih memadai jika dilihat dari rasio kecukupan modal (CAR).

Berdasarkan data yang dipaparkan, modal inti Bank Neo menguat menjadi Rp4 triliun, naik 1,52% dibandingkan September 2025 sebesar Rp3,94 triliun, serta tumbuh 20,06% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp3,33 triliun pada Oktober 2024. Sebagai informasi, KBMI I merupakan kelompok bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun.

Sementara itu, CAR Bank Neo pada Oktober 2025 tercatat meningkat signifikan menjadi 47,77%, dibandingkan 35,89% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menanggapi peluang naik kelas ke KBMI II, Eri menyatakan bahwa perseroan tidak semata-mata mengejar status tersebut. Meski demikian, dia mengakui menjadi bank dengan skala yang lebih besar akan membuka ruang bagi pengembangan produk baru.

“Kalau dari sisi kecukupan modal, sebenarnya jauh lebih dari cukup. Tapi tentunya kita ingin menjadi bank yang lebih besar, supaya bisa menawarkan produk lain, misalnya layanan valas untuk nasabah yang suka travel,” jelasnya.

Banyak Faktor

Adapun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi pertimbangan OJK untuk mendorong KBMI 1 melakukan konsolidasi.

Dia menuturkan, konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan daya dorong perbankan terhadap perekonomian nasional. Dian menyebut, Indonesia masih merupakan bank-driven economy. Itu artinya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit.

“Pertama memang ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar. Ukuran itu menentukan segalanya, size does matter. Itu akan membuat efisiensi dan lain sebagainya kemudian juga akan mendorong tentu saja kredit dan lain sebagainya itu dilakukan,” tutur Dian saat ditemui di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, kebutuhan investasi teknologi semakin besar. Dian menuturkan penguatan sistem IT, digital banking, hingga pengembangan super app membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga sulit dipenuhi oleh bank dengan modal dan aset terbatas jika berjalan sendiri-sendiri.

Saat ini, Dian menyebut bahwa bank-bank KBMI 1 telah mulai melakukan kajian internal, baik terkait opsi penambahan modal maupun rencana merger dengan bank lain yang dinilai memiliki potensi.

Dia mengharapkan proses tersebut dapat berlanjut dan menghasilkan penguatan struktur perbankan nasional ke depan. “Kita harapkan itu akan terus terjadi dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% mulai memunculkan babak baru bagi industri perbankan nasional.

Di tengah tekanan eksternal akibat perang di Timur Tengah, pelemahan rupiah, hingga volatilitas pasar global, bank-bank kini dihadapkan pada tantangan menjaga pertumbuhan kredit sekaligus mempertahankan likuiditas dan efisiensi biaya dana.