Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa keamanan siber, PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR), bersama Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) mendorong pelaku industri untuk mengadopsi matrik risiko keamanan siber guna mengetahui langkah konkret dalam menjaga sistem perusahaan dari serangan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi lebih dari 5,16 miliar anomali trafik di ruang digital Indonesia sepanjang tahun lalu.

Fenomena ini memicu urgensi peralihan fokus industri, dari yang semula sekadar melakukan upaya pencegahan konvensional kini wajib menguasai tata cara merespons insiden secara cepat dan terukur.

President Director ITSEC Asia, Patrick Dannacher, mengungkapkan eskalasi ancaman siber saat ini sudah menyentuh level kritis sehingga wajib menjadi agenda pembahasan utama di tingkat direksi perusahaan.

Ketika sebuah insiden terjadi, tegasnya, dampaknya bisa meluas ke operasional bisnis, layanan kepada pelanggan, hingga reputasi organisasi.

“Karena itu, kesiapan menghadapi krisis siber tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab tim IT saja. Para pengambil keputusan juga perlu memahami bagaimana merespons situasi tersebut dengan cepat dan tepat," ujar Patrick, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Melalui program bertajuk Gerakan Nasional Ketahanan Siber (GNKS) 2026 ini, para pemimpin perusahaan tidak sekadar mendengarkan paparan teori, melainkan langsung dilibatkan dalam Executive Tabletop Exercise.

Metode interaktif ini membimbing jajaran manajemen melalui lima fase simulasi, mulai dari pemetaan konteks ancaman, penyusunan mitigasi bencana, hingga simulasi pengambilan keputusan krusial di tengah krisis.

Formulasi taktis tersebut sengaja disusun agar para pelaku industri memperoleh dokumen panduan konkret yang dapat diimplementasikan langsung di internal perusahaan masing-masing.

Output kepelatihan mencakup matriks risiko penentu prioritas pengamanan (Security Flow), konsep cetak biru alur otentikasi data (Security Design Concept), serta indikator penilaian kompetensi internal (Security Skills Assessment).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menilai peningkatan kapabilitas taktis para pemangku kepentingan di daerah merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi berbasis digital.

"Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko siber. Upaya ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar ruang digital Indonesia dapat tumbuh secara sehat, aman, dan terpercaya," tutur Slamet.

Sementara itu, Ketua Umum ADIGSI, Firlie Ganinduto, menambahkan pemilihan Makassar sebagai lokasi roadshow kedua setelah Banten didasari oleh posisi wilayah ini sebagai hub pertumbuhan ekonomi utama di kawasan timur Indonesia. Kolaborasi ini dijadwalkan berlanjut ke beberapa kota besar lain seperti Pontianak, Bali, Yogyakarta, hingga Medan sepanjang tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti ancaman siber menjadi salah satu risiko utama yang mengintai industri asuransi, seiring dengan meningkatnya digitalisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan keamanan siber di industri perasuransian adalah suatu keharusan dan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang sehat, bukan sekadar isu teknis.

“Seiring meningkatnya digitalisasi, risiko siber menjadi salah satu risiko utama yang dapat berdampak pada operasional, integritas data, hingga penyusunan laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Dilanjutkan Ogi, OJK secara aktif melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan mengacu pada POJK No. 4 Tahun 2021, serta mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan keamanan siber, tata kelola data, dan keandalan sistem ke dalam profil risiko utama perusahaan.

“Ke depan, OJK mendorong industri untuk memperkuat langkah mitigasi secara menyeluruh, antara lain melalui penerapan sistem pencadangan data yang andal, pengendalian akses yang ketat termasuk terhadap pihak ketiga,”

Kemudian, lanjutnya, melalui peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, serta penguatan peran fungsi manajemen risiko dan kepatuhan sejak tahap awal pengembangan sistem di industri asuransi.

Tidak sampai di situ, OJK juga mengimbau perusahaan memastikan kesiapan business continuity plan dan disaster recovery plan, serta meningkatkan peran aktif direksi dan dewan komisaris dalam pengawasan risiko siber.

“Kolaborasi antar pelaku industri juga menjadi kunci untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang terus berkembang, sehingga ketahanan industri tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” jelas Ogi.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan ada perusahaan asuransi yang terkena cyber attack atau serangan siber. Serangan itu sampai menargetkan Disaster Recovery Center (DRC).

“Jadi, perusahaan itu sekarang tidak punya data untuk bisa menyusun laporan keuangan dengan baik. Itu menjadi hal-hal baru yang mungkin harus diperhatikan ketika mengembangkan Information Technology [IT],” bebernya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day 2026 di Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim mencatat nilai transaksi digital sepanjang 2025 mencapai Rp65,77 triliun.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut pengguna aplikasi JConnect pun sudah tembus lebih dari 993.000 atau hampir 1.000.000 pengguna. JConnect adalah layanan transformasi digital terintegrasi dari Bank Jatim yang meliputi mobile banking, internet banking, dan SMS banking.

Dilanjutkan Emil, transaksi QRIS di Bank Jatim pun turut mengalami peningkatan yakni sebesar 60,76% (year on year/YoY) pada 2025. Kendati begitu, dia tidak menampik bahwa ada risiko siber, fraud, dan reputasi dalam transaksi digital.

“Kadang-kadang ya gitu kita ingin menggenjot lending dan mempermudah akses. Namun, hal itu juga perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko agar tidak menimbulkan potensi kebocoran data,” tegasnya dalam Rapat Kerja Tahunan bersama anggota KUB Bank Jatim di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Selain risiko dalam transaksi digital, Emil turut menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Tantangan itu mencakup kompetisi perbankan dan fintech, disrupsi digital, dan perubahan perilaku nasabah.

Kendati begitu, dia tetap melihat adanya peluang yang bisa dimanfaatkan BPD seperti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang kuat, basis UMKM yang besar, sinergi melalui Kelompok Usaha Bank (KUB), dan perluasan serta pembiayaan produktif.

“Memang dari 38 provinsi di Indonesia, Jawa Timur ini menyumbang sekitar 14,4% dari perekonomian nasional. Kami bersyukur bahwa pertumbuhan kami berada di angka 5,96% di triwulan I/2026,” bebernya.

Sebagai informasi, sepanjang 2025 Bank Jatim secara konsolidasi membukukan laba bersih sebesar Rp1,61 triliun, tumbuh 24,80% YoY. Sementara itu, laba bersih secara bank only tumbuh 20,65% YoY menjadi Rp1,54 triliun.

Menilik asetnya, secara konsolidasi tumbuh 42,93% YoY menjadi Rp168,85 triliun. Sementara itu, kredit tumbuh 46,65% YoY menjadi Rp110,50 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp127,24 triliun, tumbuh 41,36% YoY.

Apabila secara bank only, Bank Jatim mencatat pertumbuhan aset 3,70% YoY menjadi Rp105,85 triliun, kredit tumbuh 4,98% YoY menjadi Rp67,24 triliun, dan DPK sebesar Rp78,60 triliun atau tumbuh 1,43% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia layanan infrastruktur awan dan keamanan siber, Akamai Technologies Inc, melaporkan adanya pergeseran pola serangan siber yang kini mengandalkan pergerakan lateral (lateral movement) dengan kecepatan tinggi.

Tren ini memaksa organisasi untuk merombak strategi pertahanan jaringan mereka guna menghindari kelumpuhan sistem secara masif.

Dalam laporan terbarunya, Akamai menyoroti bahwa lingkungan bisnis modern yang dinamis telah dimanfaatkan oleh peretas untuk bergerak secara horizontal di dalam jaringan korporasi.

Berbeda dengan pola serangan konvensional, serangan dengan pergerakan lateral super cepat ini memungkinkan aktor ancaman berpindah dari satu titik masuk yang lemah menuju aset bernilai tinggi—seperti basis data pelanggan atau kontrol administratif—hanya dalam hitungan menit.

Secara teknis, pergerakan lateral adalah teknik yang digunakan penyerang setelah berhasil menembus satu perangkat di dalam jaringan. Alih-alih langsung mengeksekusi serangan, mereka “berjalan” ke samping untuk mencari celah di perangkat atau server lain.

Dalam pola terbaru yang dideteksi Akamai, otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh peretas membuat proses pemindaian celah dan perpindahan antar-beban kerja (workload) terjadi lebih cepat daripada kemampuan tim keamanan siber dalam mengidentifikasi maupun merespons ancaman tersebut. Hal inilah yang sering kali menjadi pemicu utama penyebaran ransomwareberskala besar di infrastruktur hibrida maupun cloud.

Menanggapi fenomena tersebut, Akamai mengumumkan pengintegrasian kapabilitas AI baru pada solusi Akamai Guardicore Segmentation.

Langkah ini dirancang untuk menjawab kegagalan alat mikrosegmentasi lama yang dinilai terlalu kaku dan sering kali memaksa tim TI melakukan spekulasi dalam menetapkan kebijakan keamanan.

Senior Vice President sekaligus General Manager Enterprise Security Akamai Ofer Wolf mengungkapkan bahwa inovasi ini lahir dari hasil analisis mendalam terhadap lebih dari 500 proyek segmentasi global.

“Kami menganalisis berbagai hambatan umum di bidang teknologi dan perilaku manusia. Wawasan tersebut menjadi panduan untuk menerapkan segmentasi berbasis AI di seluruh siklus pengendalian risiko, mulai dari penemuan berkelanjutan hingga respons cepat,” ujar Wolf dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Melalui pendekatan berbasis AI, sistem kini mampu secara otomatis menemukan perilaku aplikasi dan menghasilkan kebijakan segmentasi yang akurat dalam skala besar.

Selain itu, sistem dapat mensimulasikan dampak kebijakan sebelum benar-benar diterapkan, sehingga mengurangi risiko operasional yang sering kali menghambat jalannya bisnis.

Pembaruan ini juga mencakup alur kerja yang didelegasikan kepada pemilik aplikasi. Dengan melibatkan pemilik aplikasi secara langsung melalui portal khusus, proses persetujuan kebijakan keamanan dapat dipercepat, menghilangkan sekat birokrasi antara tim operasional dan tim keamanan siber.

Bagi korporasi, urgensi penerapan strategi ini kian mendesak seiring dengan semakin ketatnya persyaratan audit, kepatuhan, serta kedaulatan data di berbagai wilayah.

Akamai menekankan bahwa kemampuan untuk mengurangi permukaan serangan secara terukur tanpa menambah jumlah personel secara masif menjadi kunci resiliensi bisnis saat ini.

Di tengah beban kerja yang kian kompleks pada lingkungan TI hibrida, cloud, dan Kubernetes, kemampuan mitigasi risiko pergerakan lateral bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan digital perusahaan dari ancaman siber yang terus berevolusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Studi global terbaru dari Kaspersky menunjukkan hampir satu dari tiga perusahaan di dunia terdampak ancaman siber melalui rantai pasokan dalam setahun terakhir.

Berdasarkan survei tersebut, sekitar 31% perusahaan global mengalami serangan rantai pasokan sepanjang tahun lalu. Di kawasan Asia Pasifik APAC, China mencatat angka tertinggi dengan dua dari lima perusahaan terdampak, disusul Vietnam (34%), India (29%), Singapura (26%), dan Indonesia (20%).

Risiko ini cenderung lebih tinggi pada perusahaan besar. Sekitar 36% perusahaan skala besar melaporkan mengalami serangan, lebih tinggi dibandingkan usaha kecil dan menengah. Hal ini tidak lepas dari kompleksitas operasional perusahaan besar yang rata-rata bekerja sama dengan hingga 100 pemasok serta lebih dari 130 kontraktor, sehingga memperluas potensi celah keamanan.

Selain itu, serangan melalui hubungan tepercaya juga menjadi ancaman signifikan. Secara global, sekitar 25% perusahaan terdampak serangan ini dalam setahun terakhir. Di Asia Pasifik, Singapura menjadi negara dengan paparan tertinggi, di mana satu dari tiga perusahaan mengalami serangan tersebut, diikuti Vietnam (27%), India (23%), Indonesia (22%), dan China (15%).

Meski tergolong sering terjadi, kedua jenis serangan ini justru kerap diremehkan oleh perusahaan. Hanya 9% perusahaan yang menempatkan serangan rantai pasokan sebagai prioritas utama, sementara serangan hubungan tepercaya hanya diperhatikan oleh 8% responden.

Padahal, lebih dari separuh perusahaan mengakui bahwa serangan tersebut dapat mengganggu operasional bisnis secara signifikan. Kesenjangan antara tingkat risiko dan prioritas penanganan ini dinilai dapat meningkatkan kerentanan perusahaan di tengah lanskap digital yang semakin terhubung.

“Seiring organisasi menjadi lebih saling terhubung, paparan mereka terhadap serangan juga meningkat,” ujar Kepala Pusat Operasi Keamanan Kaspersky Sergey Soldatov, dikutip Bisnis, Rabu (18/3/2026).

Data dari World Economic Forum juga menunjukkan bahwa 65% perusahaan besar menganggap kerentanan pihak ketiga dan rantai pasokan sebagai hambatan utama dalam membangun ketahanan siber.

Managing Director Asia Pasifik Kaspersky Adrian Hia menilai adanya ketimpangan persepsi risiko antarnegara di kawasan APAC. Pasar seperti Vietnam dan China menghadapi spektrum ancaman siber yang lebih luas daripada rata-rata global.

Mereka lebih khawatir tentang gangguan yang disebabkan oleh rantai pasokan. Di sisi lain, negara-negara seperti Singapura menunjukkan kehati-hatian yang lebih tinggi terhadap serangan hubungan tepercaya.

Pihaknya juga melihat bahwa persepsi risiko tidak selalu sebanding dengan kerentanan aktual. “Perkiraan risiko yang kurang tepat ini dapat secara signifikan menghambat investasi keamanan siber yang memadai, membuat organisasi menjadi lebih rentan daripada sebelumnya karena ancaman terus tumbuh dalam hal skala dan kecanggihannya,” jelas Adrian.

Untuk mengurangi risiko, Kaspersky merekomendasikan sejumlah langkah. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemasok sebelum membuat kesepakatan.

Periksa kebijakan keamanan siber mereka, informasi tentang insiden masa lalu, dan kepatuhan terhadap standar keamanan industri. Untuk perangkat lunak dan layanan cloud, disarankan juga untuk meninjau data kerentanan dan uji penetrasi.

Kedua, menerapkan standar keamanan dalam kontrak kerja sama. Lakukan audit keamanan secara berkala dan pastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan protokol pemberitahuan insiden yang relevan dari organisasi

Ketiga, mengadopsi pendekatan keamanan seperti zero trust dan manajemen identitas. Keempat, perusahaan disarankan melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan.

Kelima, menyiapkan rencana respons insiden guna meminimalkan dampak jika terjadi serangan. Terakhir, berkolaborasi dengan pemasok terkait masalah keamanan. Perkuat perlindungan di kedua belah pihak dan jadikan itu prioritas bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kesepakatan pertukaran data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membuka peluang efisiensi bagi industri perbankan, namun tetap perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan dan mitigasi risiko, khususnya terkait keamanan siber dan yurisdiksi data.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa dalam perjanjian dagang RI-AS, kebijakan pemrosesan data lintas batas tetap disertai sejumlah prasyarat ketat, terutama terkait akses pengawas terhadap data.

“Indonesia memiliki akses yang segera, langsung, lengkap, dan berkelanjutan terhadap data yang diproses atau disimpan di luar wilayah Indonesia untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Menurut OJK, komitmen tersebut menjadi kunci agar aktivitas pemrosesan data di luar negeri tetap berada dalam koridor pengawasan yang efektif. Dengan demikian, bank tetap diperbolehkan memanfaatkan infrastruktur global seperti data center luar negeri selama memenuhi ketentuan terkait manajemen risiko teknologi informasi, outsourcing, serta perlindungan data nasabah.

Dari sisi positif, kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kapasitas teknologi perbankan nasional. Akses terhadap infrastruktur global juga berpotensi mendorong inovasi layanan keuangan digital dan mempercepat transformasi digital sektor perbankan.

Namun demikian, OJK mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut antara lain konsentrasi pada penyedia jasa teknologi luar negeri, perbedaan yurisdiksi hukum, serta potensi ancaman keamanan siber yang melibatkan lintas negara.

“OJK juga mencermati risiko konsentrasi dan yurisdiksi pada pihak penyedia jasa TI di luar negeri, ketahanan siber, serta kesiapan pemulihan insiden siber lintas negara,” tulisnya.

Untuk itu, OJK menegaskan bahwa penguatan koordinasi dengan otoritas terkait, dukungan perangkat pengawasan (supervisory tools), serta kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.

OJK pun optimistis, dengan pengawasan yang memadai dan implementasi prinsip kehati-hatian, kebijakan pertukaran data lintas batas justru dapat meningkatkan ketahanan dan keandalan industri perbankan nasional.

Sebagai penekanan, otoritas memastikan bahwa akses data oleh regulator harus tetap memenuhi prinsip utama, yakni tersedia secara cepat, langsung, lengkap, dan berkelanjutan demi menjaga efektivitas pengawasan sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris yang berfokus pada keamanan siber, National Cyber Security Centre (NCSC), memperingatkan seluruh korporasi di Inggris mengenai ancaman risiko serangan siber yang dipicu oleh meningkatnya eskalasi konflik di Iran.

Lembaga tersebut menekankan bahwa serangan fisik dan digital yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dikhawatirkan memicu efek domino di ruang siber global. Situasi ini dinilai dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan singkat.

Direktur Ketahanan Nasional NCSC Jonathon Ellison mengatakan korporasi yang memiliki aset atau rantai pasokan di daerah dengan tensi regional tinggi berada dalam risiko yang paling rentan. Hal ini mencakup ancaman tidak langsung yang kini dikategorikan "hampir pasti" terjadi.

“Dalam konteks peristiwa yang berkembang cepat di Timur Tengah, sangat penting bagi semua organisasi Inggris untuk tetap waspada terhadap potensi risiko kompromi siber,” kata Ellison dikutip dari The Register, Selasa, (3/3/2026).

Berdasarkan laporan pemantauan jaringan, konektivitas internet di Iran sempat merosot hingga mendekati 0% setelah serangan terkoordinasi oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir pekan lalu.

Analis dari perusahaan keamanan siber SentinelOne menilai aktivitas siber yang selaras dengan kepentingan negara Iran kemungkinan besar akan meningkat dalam jangka pendek. Iran diketahui memanfaatkan operasi siber sebagai alat retribusi asimetris dan pesan strategis.

Menurut data dari perusahaan keamanan Amerika Serikat, Anomali, Teheran diperkirakan mengandalkan serangan siber karena operasi militer konvensional mereka terhambat oleh "Operation Epic Fury".

Kelompok tersebut, yang juga dikenal sebagai MuddyWater, memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Fokus serangan diprediksi menyasar jaringan pertahanan, pemerintah, serta jaringan intelijen milik Israel dan Amerika Serikat.

Taktik yang paling diwaspadai adalah penggunaan wiper malware, yakni perangkat lunak berbahaya untuk menghapus data secara permanen. Penggunaan perangkat ini bertujuan melumpuhkan sistem komputer secara total agar sulit dipulihkan dalam waktu singkat.

Selain serangan teknis, terdapat potensi penguatan kampanye disinformasi untuk membentuk persepsi publik. SentinelOne mencatat tujuan langkah tersebut adalah untuk mengaburkan kegagalan militer atau dampak terhadap warga sipil melalui klaim-klaim palsu.

NCSC menginstruksikan perusahaan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap dasar-dasar keamanan, termasuk audit eksposur internet dan pengetatan kontrol akses. Perusahaan juga didorong mendaftar pada layanan Early Warning untuk notifikasi waktu nyata.

Kesiapan menghadapi lonjakan lalu lintas Distributed Denial of Service (DDoS) juga menjadi poin krusial. Meskipun kemampuan teknis aktor tertentu sering dianggap dilebih-lebihkan, mereka tetap dikategorikan sebagai pihak yang mampu melakukan gangguan signifikan.

Di sisi lain, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) di Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan risiko serupa. Aktor siber yang berafiliasi dengan pemerintah Iran rutin menargetkan jaringan dengan keamanan buruk dan perangkat internet.

Situasi geopolitik yang cair saat ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya bergantung pada pertahanan pasif. Pelaku usaha diwajibkan aktif memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan strategi keamanan secara dinamis seiring dinamika lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) angkat bicara terkait wacana penghapusan kategori KBMI 1 dan dorongan kenaikan kelas menjadi KBMI 2 yang sebelumnya mengemuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank INA, Adhiputra Tanoyo, mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank INA ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank INA memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Rencana OJK

OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Siapkan Insentif

Seiring dengan hal ini, OJK membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI I yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Dian menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian.

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI I pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) memperkuat tata kelola perlindungan data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di tengah meningkatnya digitalisasi layanan perbankan dan risiko siber, dengan mengantongi dua sertifikasi berstandar internasional terkait privasi data dan manajemen AI.

BCA memperoleh sertifikasi ISO 27701 tentang sistem manajemen privasi informasi serta ISO 42001 terkait tata kelola kecerdasan buatan.

Langkah ini dinilai mempertegas kesiapan bank dalam mengelola risiko teknologi sekaligus menjaga kepercayaan nasabah di tengah adopsi AI yang semakin luas di industri jasa keuangan.

Direktur BCA Lianawaty Suwono mengatakan penguatan tata kelola data dan AI menjadi krusial seiring pemanfaatan teknologi digital yang semakin kompleks dalam operasional perbankan, mulai dari layanan transaksi, analisis data nasabah, hingga pengelolaan risiko.

“Transformasi digital di perbankan tidak hanya berbicara soal kecepatan dan kenyamanan, tetapi juga bagaimana risiko dapat dikelola secara bertanggung jawab. Kepercayaan nasabah sangat bergantung pada bagaimana data dan teknologi digunakan,” ujarnya dikutip Selasa (10/2/2026).

Sertifikasi ISO 27701 merupakan standar internasional yang mengatur sistem manajemen privasi informasi, termasuk pengelolaan data pribadi nasabah dari hulu ke hilir, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan data. Standar ini juga menjadi rujukan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data yang semakin ketat.

Sementara itu, ISO 42001 yang terbit pada 2023 menjadi standar global terbaru untuk tata kelola kecerdasan buatan. Sertifikasi ini menekankan aspek etika, transparansi, akuntabilitas, serta mitigasi risiko dalam pengembangan dan pemanfaatan AI, termasuk potensi bias, keamanan sistem, dan dampaknya terhadap pengguna.

Bagi sektor perbankan, pengaturan AI menjadi isu strategis seiring meningkatnya penggunaan teknologi ini dalam pengambilan keputusan berbasis data, personalisasi layanan, hingga pencegahan fraud. Penguatan tata kelola AI dinilai penting agar inovasi tidak menimbulkan risiko baru bagi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

Menurut Lianawaty, adopsi standar internasional tersebut merupakan bagian dari upaya BCA memperkuat kerangka manajemen risiko teknologi informasi secara menyeluruh, sejalan dengan arah penguatan tata kelola di industri perbankan nasional.

“Inovasi harus berjalan beriringan dengan governance yang kuat. Dengan standar ini, kami memastikan pemanfaatan teknologi, termasuk AI, tetap berada dalam koridor yang aman dan bertanggung jawab,” katanya.

Ke depan, tekanan terhadap industri perbankan untuk meningkatkan ketahanan siber, perlindungan data, serta tata kelola teknologi diperkirakan akan terus meningkat, seiring ekspektasi regulator dan masyarakat terhadap keamanan layanan keuangan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut aturan lama terkait penyelenggaraan teknologi informasi (TI) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), seiring penerbitan ketentuan baru yang menetapkan standar keamanan digital lebih ketat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 34 Tahun 2025 dan aturan pelaksananya melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 43 Tahun 2025 .

Dengan berlakunya ketentuan baru ini, OJK mencabut POJK Nomor 75/POJK.03/2016 serta Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 yang selama ini menjadi acuan penyelenggaraan TI BPR dan BPRS.

Regulasi tersebut dirancang untuk menjawab meningkatnya risiko siber dan kebutuhan perlindungan data nasabah di tengah akselerasi digitalisasi industri BPR/BPRS .

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan aturan baru ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan penyelenggaraan TI yang lebih optimal dan aman, termasuk dari sisi sumber daya manusia, proses, dan teknologi.

“Dengan diterbitkannya ketentuan ini, diharapkan BPR dan BPR Syariah memiliki environment yang mendukung penyelenggaraan TI secara optimal serta tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (8/1/2026).

POJK 34/2025 mengatur secara lebih rinci tata kelola TI, termasuk penetapan wewenang dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris, penguatan manajemen risiko TI, hingga kewajiban memiliki rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Selain itu, aturan ini juga mewajibkan penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia .

Ketentuan penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah ini mengatur antara lain mengenai:

a. Tata kelola TI, antara lain penetapan wewenang serta tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris

b. Arsitektur TI bagi BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital

c. Manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI, antara lain terkait pengamanan informasi, kerja sama dengan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PPJTI) dan kepemilikan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan/DRP)

d. Penempatan sistem elektronik BPR dan BPR Syariah pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia; serta

e. Ketahanan dan keamanan siber yang juga diperlukan sebagai respon atas meningkatnya konektivitas sistem TI BPR dan BPR Syariah dengan pihak ketiga.

Dian juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pelindungan nasabah dalam pengembangan sistem teknologi informasi di BPR/S.

“Seluruh BPR/S diharapkan dapat membangun sistem TI, baik secara mandiri atau menggunakan vendor TI, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak membahayakan kesehatan BPR/S, dan mengedepankan prinsip pelindungan nasabah,” tegasnya.

Ketentuan ini mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pada saat POJK dan PADK ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re melihat prospek bisnis reasuransi pada 2026 tetap positif dan berkelanjutan.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat menyebut pihaknya memproyeksikan asuransi kesehatan, asuransi jiwa kredit, dan mortalitas individu serta kumpulan menjadi penopang utama pertumbuhan reasuransi jiwa untuk 2026.

Sementara itu, lanjutnya, untuk reasuransi umum yang menjadi penopang adalah lini asuransi properti, asuransi kredit, dan kendaraan bermotor.

“Serta asuransi teknik dan rekayasa seiring berlanjutnya proyek infrastruktur nasional, diproyeksikan tetap menjadi kontributor utama premi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Dia meneruskan, dari sisi reasuransi umum, Indonesia Re memandang bahwa pasar domestik masih memiliki prospek pertumbuhan yang solid.

Hal tersebut karena perbaikan fundamental ekonomi nasional, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi, serta potensi pengembangan segmen risiko baru seperti siber dan perubahan iklim.

“Namun demikian, perusahaan tetap mencermati tantangan berupa peningkatan klaim akibat bencana alam, kondisi pasar yang melunak [soft market], serta ketatnya persaingan industri,” ujar Delil.

Untuk menjaga profitabilitas, Indonesia Re mengetatkan seleksi risiko, penyesuaian tarif premi yang sejalan dengan profil risiko, diversifikasi portofolio, pemanfaatan data dan analitik lanjutan, penguatan programretrosesi, serta akselerasi digitalisasi proses operasional dan klaim.

Hingga akhir September 2025, perusahaan reasuransi BUMN ini mencatat kinerja keuangan yang solid dengan tetap mampu menjaga stabilitas bisnis di tengah dinamika pasar yang kompetitif.

“Perusahaan terus memperkuat kualitas portofolio melalui underwriting yang prudent, perbaikan syarat dan ketentuan, serta peningkatan efisiensi operasional sebagai dasar pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” tegas Delil.

Adapun, secara keseluruhan Delil menilai meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, perubahan iklim, serta faktor lingkungan memperkuat urgensi kebutuhan akan proteksi asuransi dan reasuransi yang lebih terstruktur dan memadai.

“Eksposur risiko bencana seperti gempa bumi dan banjir memang menjadi perhatian, tetapi di sisi lain kondisi ini mendorong permintaan terhadap solusi reasuransi yang lebih kuat, baik untuk asuransi jiwa, kesehatan, maupun risiko katastropik. Indonesia Re melihat peluang strategis untuk semakin berperan dalam memperkuat ketahanan finansial perusahaan asuransi nasional,” ucapnya.

Baginya, fluktuasi ekonomi global yang ditandai dengan perubahan suku bunga, inflasi, dan volatilitas nilai tukar menuntut industri reasuransi untuk semakin disiplin dalam pengelolaan risiko.

“Dalam konteks tersebut, penerapan underwriting yang prudent, pricing berbasis aktuaria yang akurat, penguatan valuasi, serta implementasi IFRS 17 menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesian Risk Professional Association (IRPA) menyoroti ancaman siber terhadap sektor keuangan dan infrastruktur kritis. Hal itu turut mengancam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Ketua Indonesian Risk Professional Association (IRPA), Alan Yazid, menyatakan, kegagalan siber berskala besar bisa mematikan layanan penting, menghancurkan kepercayaan nasabah, dan memicu krisis likuiditas.

Untuk merespons ancaman yang berkembang itu, IRPA merilis publikasi berbasis risiko yang ditujukan kepada semua bank di Indonesia untuk menguatkan kewaspadaan sektor industri terhadap gelombang ancaman yang semakin canggih.

“Kami merilis pemeringkatan berbasis risiko dengan metodologi ketat, didukung oleh Perbanas Institute,” ujar Alan dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Hal itu disampaikannya dalam IRPA Annual Risk Professional Summit 2025 di Bandung, Jumat (12/12/2025). Para pakar risiko menyoroti kompleksitas ancaman siber yang kini melibatkan aktor lintas negara, dengan potensi dampak sistemik terhadap stabilitas industri keuangan nasional.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Muliaman Hadad menegaskan bahwa risiko siber kini menjadi ancaman nyata yang hampir pasti akan dijumpai oleh setiap lembaga keuangan.

“Sekitar 10 tahun lalu belum terlalu mengancam. Kini, setiap bank pasti akan kena serangan siber. Pasti. Tinggal tergantung mereka siap atau tidak,” katanya.

Dia menekankan bahwa manajemen risiko bukan penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi agar pertumbuhan berlangsung solid dan sehat.

Kekhawatiran para pakar semakin diperkuat oleh kasus dugaan peretasan yang menyerang sistem pembayaran BI-FAST, infrastruktur real-time yang dikelola Bank Indonesia untuk mendukung transformasi digital sistem pembayaran nasional.

Sejak 2024 hingga Maret 2025, terdeteksi anomali transaksi dan dugaan aktivitas penipuan elektronik yang memanfaatkan celah keamanan dalam sistem transfer BI-FAST, dengan potensi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Dugaan peretasan ini bahkan terhubung dengan beberapa bank peserta yang mengalami transaksi tidak sah dan anomali dana lewat BI-FAST.

Bank Indonesia menegaskan bahwa infrastruktur BI-FAST secara keseluruhan masih aman dan berstandar internasional. Namun, insiden tersebut menunjukkan bahwa titik terlemah sering terjadi pada pengamanan internal peserta atau penyelenggara layanan.

Ketua LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Gandung Troy Sulistyantoro mengingatkan bahwa dampak serangan siber juga sangat terkait dengan reputasi dan kredibilitas lembaga.

Kerugian akibat pencurian data, ransomware, dan penyalahgunaan identitas digital dapat menimbulkan efek domino yang lebih luas terhadap kepercayaan publik.

Dari sisi pemerintah, perwakilan BSSN Slamet Aji Pamungkas menyoroti bahwa ancaman siber kini semakin kompleks—kini sering muncul melalui rantai pasok digital atau pihak ketiga. Dia juga mengingatkan bahwa sekitar 70% aspek keamanan bergantung pada perilaku manusia.

“Karena itu, literasi digital dan kualitas SDM menjadi aspek krusial yang tak bisa diabaikan dalam strategi mitigasi risiko nasional,” imbuhnya.

Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar menjelaskan bahwa survei Federal Reserve AS menyebut kecerdasan buatan (AI) sebagai potensi market shock dalam 12–18 bulan mendatang, yang apabila berinteraksi dengan ketegangan geopolitik, berpeluang memperburuk disrupsi siber dan teknologi.

“Risiko-risiko ini kini makin sering muncul dalam penilaian stabilitas keuangan global, diperparah oleh tekanan inflasi yang menetap dan suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi sehingga mempertebal kompleksitas lanskap risiko ekonomi digital,” jelasnya.