Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama, kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang semakin baik, akuntabel serta transparan," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis.

Raihan kembali opini WTP dari BPK RI tersebut berhasil dilakukan secara berturut-turut oleh Pemprov Kalimantan Tengah. Namun gubernur menekankan opini WTP bukan tujuan akhir.

Pihaknya berkomitmen laporan keuangan pemerintah provinsi ke depan semakin berkualitas dan tidak terulang lagi adanya temuan-temuan yang sama.

Agustiar menegaskan pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat, serta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara optimal.

"Kepada penjabat sekretaris daerah dan seluruh perangkat daerah, agar segera menindaklanjuti temuan dari BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku. Tak perlu menunggu 60 hari kerja, secepatnya. Baik temuan administrasi maupun pengembalian kerugian negara," jelasnya.

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI Slamet Kurniawan menyampaikan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"BPK tak hanya memberi opini atas laporan keuangan, tetapi juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, di antaranya terkait pengelolaan rumah dinas dan pembukuan retribusi pemakaian rumah dinas yang belum sepenuhnya memadai, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan retribusi sewa rumah dinas.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah provinsi menyusun mekanisme pengelolaan rumah dinas terintegrasi antar perangkat daerah, melakukan inventarisasi aset, memperbarui data aset, serta mengoptimalkan pemungutan retribusi sesuai ketentuan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi dari unsur pengelola apartemen dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Saksi yang diperiksa ini adalah Ichwan Muzani Abrianto selaku Manager Building Apartemen Pasar Baru Mansion.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, dari keterangan yang bersangkutan pihaknya menelusuri aset tersangka dalam perkara tersebut.

"Pemeriksaan kepada yang bersangkutan, ini penyidik mendalami berkaitan dengan upaya penelusuran aset yang diduga terkait dengan perkara ini," kata Budi kepada wartawan, dikutip Selasa (16/6/2026).

"Karena memang dari perkara dengan hitungan KN (kerugian negara) yang cukup besar mencapai Rp622 miliar, artinya ini juga tantangan bagi KPK bagaimana nanti untuk asset recovery-nya," sambungnya.

Kendati begitu, Budi belum mengungkap identitas tersangka yang diduga menguasai aset yang dimaksud.

Selain Ichwan, Lembaga Antirasuah juga memeriksa King Yuwono selaku Direktur PT Trikarya Idea Sakti dan Firda Alhamdi selaku Staff Bagian Keuangan PT Raudah Eksati Utama.

Menurutnya, upaya pemulihan kerugian negara terus dilakukan berbarengan dengan menelusuri pihak yang mempunyai peran penting dalam proses pembagian, pendistribusian hingga pengisian kuota haji tambahan.

"Sehingga upaya untuk melacak, menelusuri aset-aset yang diduga terkait, termasuk soal illegal gain yang didapat dari para PIHK, ini juga menjadi concern bagi penyidik untuk melakukan pemulihan keuangan negaranya nanti," ujarnya.

Hari ini turut dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM). Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan kondisi kesehatan.

JAKARTA - Polda Metro Jaya masih mengusut kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah oleh PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 70 saksi dan menerima ratusan aduan dari korban.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 70 orang saksi,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin, Selasa (9/6/2026).

Imannudin mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap korban hingga pihak yang terlibat dalam promosi perjalanan umrah yang gagal diberangkatkan.

“Baik itu korban maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan promosi dan pelaksanaan perjalanan umrah yang kemarin tidak jadi berangkat beberapa jemaah,” ujar dia.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan atau ASF, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana perjalanan umrah.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah meminta keterangan Selebgram Muhammad Muhammad Miftahuda atau Keanu Angelo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan Hanania Travel setelah mempromosikan paket umrah pada Senin kemarin.

Lihat video: LEBIH DARI 12 MILIAR! Bos Travel Umrah Resmi Jadi Tersangka Penipuan Massal!



Keanu membantah menerima fee endorsement, tetapi dia mengakui telah diberangkatkan umrah oleh Hanania Travel. “Aku jelasin di dalam, bahwa aku dalam kerja sama sama Hanania itu aku engga menerima uang endorse-an sama sekali. Aku tuh kerja samanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku, aku promo-in testimoni aku, pengalaman aku selama di sana,” kata Keanu usai jalani pemeriksaan, Senin, 8 Juni 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, selebgram berusia 27 tahun itu turut membawa rekening koran. Rekening koran itu menjadi bukti bahwa dirinya tidak menerima dana dari Hanania Travel.

“Aku juga bawa rekening koran aku periode bulan aku berangkat, yaitu 2 tahun yang lalu, bulan Agustus, dan 1 bulan sebelumnya, 1 bulan setelahnya, bahwa aku enggak menerima aliran dana apa pun dari Hanania Group,” ujar dia.

Keanu tidak membantah adanya kontrak kerja sama dengan pihak Hanania Travel. Ia menegaskan, kerja sama tersebut berupa barter trip, di mana ia diberangkatkan umrah oleh Hanania Travel.

“Kerja sama sama Hanania-nya untuk barter itu. Selama perjalanan aja. Jadi itu cuma pekerjaan kontrak untuk satu perjalanan umrahnya, bukan aku bukan BA, aku bukan-bukan kayak ada periode waktu tertentu, cuma barter trip, berangkat dan promoin testimoni aku selama aku di sana,” jelas dia.

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Cek Kesehatan untuk Rakyat (CAKRA) memberikan layanan pemeriksaan kesehatan mata dan pembagian kacamata gratis kepada 300 penerima manfaat. Mereka berasal dari sejumlah sekolah dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat PGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026) ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT PGN ke-61 sekaligus wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan mata.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah kasus gangguan penglihatan yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu siswa diketahui memiliki tingkat rabun jauh hingga minus 17, sementara peserta lainnya mengalami gangguan penglihatan pada salah satu mata.

Ada juga siswa yang selama ini masih menggunakan kacamata dengan ukuran minus 1, namun setelah diperiksa ternyata kondisi penglihatannya telah mencapai minus 6.

Temuan tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap pemeriksaan mata dan alat bantu penglihatan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab banyak keluarga belum dapat melakukan pemeriksaan secara rutin maupun mengganti kacamata sesuai perkembangan kondisi mata anak.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan melalui program CAKRA, PGN ingin memastikan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan.

Program ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan sekaligus upaya menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.

Menurut dia, akses layanan kesehatan yang memadai, termasuk kesehatan mata, berperan penting dalam mendukung proses belajar, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat.

“Dari hasil pemeriksaan hari ini, kami melihat masih banyak anak yang mengalami gangguan penglihatan cukup serius namun belum mendapatkan penanganan yang memadai karena keterbatasan biaya. Kondisi ini tentu dapat memengaruhi proses belajar dan kualitas hidup mereka. Karena itu, kami berharap bantuan kacamata yang diberikan dapat membantu mereka belajar dengan lebih nyaman dan percaya diri,” ujar Fajriyah.

Program pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis merupakan bagian dari rangkaian CAKRA yang lebih luas. Sebelumnya, PGN juga menyelenggarakan layanan pemeriksaan kesehatan dasar bagi masyarakat di tiga wilayah operasional perusahaan, yakni SOR I sebanyak 500 orang, SOR II sebanyak 560 orang, dan SOR III sebanyak 550 orang. Dengan demikian, total penerima manfaat layanan kesehatan dasar yang telah dijangkau mencapai 1.610 orang.

Kepala SDN Cideng 7 Ratna Suminar mengapresiasi PGN atas dukungan yang diberikan kepada para siswa untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan mata dan kacamata sesuai kebutuhan. Program tersebut memberikan manfaat besar karena masih terdapat siswa yang mengalami gangguan penglihatan namun belum mendapatkan penanganan akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Hal senada disampaikan Kepala Yayasan Al Mubarok Henny Setiyani. Menurut dia, program pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis yang diselenggarakan PGN mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mata.

“Program ini sangat membantu karena memberikan solusi langsung dirasakan manfaatnya oleh para siswa dan keluarga mereka. Kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari para peserta dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut agar semakin banyak anak yang terbantu,” kata Henny.

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Saiful Mujani menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam 30 menit di Polda Metro Jaya, Kamis (4/6/2026). Pemeriksaan tersebut terkait laporan dugaan penghasutan atas pernyataannya mengenai seruan penggulingan pemerintahan.

Saiful tiba memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 11.00 WIB dan pemeriksaan berakhir pada pukul 16.30 WIB. Usai pemeriksaan, ia mengungkapkan penyidik mengajukan sebanyak 37 pertanyaan.

"Ada ya 37 pertanyaan. Yang didalami terutama pernyataan saya yang beredar di media itu, media sosial yang viral itu. Itu dikonfirmasi saja apakah itu pernyataan saya benar tidak seperti itu, terus kemudian maksudnya apa, dan seterusnya. Ya jadi itu saja," kata Saiful.

Saiful menuturkan, penyidik meminta penjelasan pernyataannya yang menanyakan tentang kemungkinan mengonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

"Cuma pertanyaan saya, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri kita untuk menjatuhkan Prabowo? Itu kan pertanyaan saya. Nah, itu saya diminta penjelasan. Saya bilang saya bertanya seperti itu, itu bentuknya pertanyaan karena mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan besar itu tidak mudah," ujarnya.

Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan pertanyaan terbuka kepada publik dalam konteks diskusi politik, bukan sebuah ajakan untuk menggulingkan pemerintah seperti yang dituduhkan pelapor.

"Itu pertanyaan terbuka terhadap publik. Publik yang namanya melihat tidak ada alternatif lain untuk menghentikan Prabowo kecuali dengan aksi-aksi. Pertanyaannya, bisa tidak aksi-aksi itu dilakukan efektif dan seterusnya? Yang jawab siapa? Ya tanyalah sama semua publik ini, pertanyaan itu jawabannya publik," kata Saiful.

Dalam pemeriksaan tersebut, Saiful didampingi tim kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi, termasuk Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan. Fadhil mengungkap terdapat empat laporan polisi yang dilayangkan terhadap sejumlah akademisi, aktivis, dan pengamat yang hadir dalam forum halal bihalal di Komunitas Utan Kayu pada 31 Maret 2026.

Menurut dia, keterangan yang disampaikan Saiful kepada penyidik menunjukkan tidak adanya unsur penghasutan sebagaimana dilaporkan.

"Profesor Saiful Mujani tidak sama sekali mengajak, tidak sama sekali mendorong, tidak sama sekali apalagi memaksa orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau menggulingkan kekuasaan. Yang ada adalah analisa politik berdasarkan riwayat keilmuan beliau dan juga pertanyaan reflektif berdasarkan diskusi yang ada di situ," ujar Fadhil.

Sementara itu, perwakilan YLBHI, Arif Maulana, menilai pernyataan Saiful merupakan bentuk pendapat dan ekspresi seorang akademisi yang dilindungi konstitusi. Ia berharap kepolisian tidak melanjutkan proses hukum tersebut karena menilai unsur pidana penghasutan tidak terpenuhi.

"Pernyataan beliau dalam forum tersebut itu adalah bagian dari pendapat, bagian dari ekspresi beliau sebagai seorang ahli politik menyampaikan pandangannya terkait dengan situasi politik hari ini, pemerintahan hari ini, dan itu sah. Itu dilindungi oleh Konstitusi dan itu bagian dari demokrasi," kata Arif.

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu datang sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan melawan penguasa yang berkaitan dengan pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto.

Kuasa hukum Saiful Mujani, Todung Mulya LubisTodung mengatakan kehadiran kliennya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, Saiful datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait laporan yang menjeratnya.

Kasus tersebut berawal dari pernyataan Saiful dalam sebuah diskusi bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan”. Dalam forum itu, ia menyampaikan pandangannya bahwa menjatuhkan Prabowo dari kursi pemerintahan dapat menjadi cara untuk menyelamatkan Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik dan berujung pada laporan ke Kepolisian.

“Jadi kami kesini untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Saudara Saiful diminta untuk memberikan klarifikasi untuk peristiwa halal bihalal yang terjadi beberapa waktu yang lalu,” kata kuasa hukumnya, Todung Mulia Lubis kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Dinilai Absurd

Todung menilai, pasal penghasutan yang ditujukan ke Saiful Mujani tersebut itu tidak jelas.

“Dia dituduh, dipersangkakan melanggar Pasal 246 KUHPidana. Ini pasal mengenai penghasutan, saya ngga tahu yang dihasut siapa, yang merasa terhasut siapa dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang terhasut ini. Ini buat saya absurd, pasal yang absurd yang dipakai oleh pihak kepolisian,” ujar dia.

Dia menuturkan, pendapat, kritikan yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu dilindungi oleh UUD 1945 dan UU Hak Asasi. Ia pun mengatakan, Saiful Mujani yang merupakan akademisi tidak boleh dikriminalisasi.

“Jadi tidak ada yang dilanggar sama sekali. Kalau kita bicara mengenai hak untuk menyatakan pendapat, sekeras apapun, dan itu juga berada dalam rumah demokrasi, kalau kita ingin mengakui kita hidup dalam rumah demokrasi yang membolehkan kontestasi pendapat, yang membolehkan perbedaan pendapat dan tidak boleh sekritis apapun pendapat itu dikriminalisasi,” ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya menghormati panggilan polisi tersebut. Ia berharap, perkara yang dihadapi Saiful dapat dihentikan.

“Saya berharap tentunya, case semacam ini tidak terjadi, abis pemeriksaan ini, the case closed ya, karna tidak ada alasan hukum apapun untuk menindaklanjuti laporan ini,” ujat Todung.

Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi berbagai potensi gangguan kesehatan yang kerap muncul seiring bertambahnya usia

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi 70 lanjut usia di wilayah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, guna mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup kelompok tersebut.

Manager Communication, Relations & CSR Pertagas Imam Rismanto mengatakan perhatian terhadap kesehatan lansia merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi mereka bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para lansia dapat terus menjalani masa tua dengan sehat, produktif, dan bahagia," kata Imam dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Sebanyak 70 lansia dari Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Prabumulih mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Sekolah Lansia Harapan Bunda, daerah tersebut yang difasilitasi Pertagas.

Imam menyampaikan kegiatan itu digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap 29 Mei. Serta menjadi kesempatan bagi para peserta untuk memantau kondisi kesehatan mereka melalui serangkaian skrining dan konsultasi yang dilakukan tenaga medis.

"Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar serta konsultasi kesehatan," ujar Imam.

Melalui layanan tersebut, para lansia dapat mengetahui kondisi tubuh mereka sejak dini sekaligus memperoleh edukasi mengenai upaya menjaga kesehatan agar tetap aktif dan mandiri di usia lanjut.

"Selain memperoleh layanan kesehatan, para lansia juga memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk bersosialisasi dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta," jelasnya.

Menurutnya, antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung menunjukkan kesadaran para lansia semakin meningkat untuk menjaga kesehatan demi mewujudkan masa tua yang aktif, mandiri, dan berkualitas.

Lebih lanjut Imam mengatakan momentum Hari Lanjut Usia Nasional menjadi pengingat pentingnya memberikan ruang bagi lansia untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

"Upaya menjaga kesehatan lansia juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera," ucapnya.

Adapun kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut melalui salah satu wilayah operasinya, Operation South Sumatera Area (OSSA).

Program tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasi, termasuk kelompok lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kami juga ingin mendukung akses layanan kesehatan preventif bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih,” ujar Imam.

Menurutnya pula, melalui momentum Hari Lanjut Usia Nasional, perusahaan juga ingin mengajak seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia agar mereka dapat menjalani masa tua secara aktif, mandiri, dan bermakna.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Desa Pangkul sekaligus Pengurus Sekolah Lansia Harapan Bunda, Lusi Lestriani, mengatakan layanan kesehatan seperti ini sangat dibutuhkan para lansia.

Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi berbagai potensi gangguan kesehatan yang kerap muncul seiring bertambahnya usia.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Kegiatan ini membantu para lansia mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sekaligus memberikan semangat karena mereka merasa diperhatikan,” ujar Lusi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini bertujuan memastikan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi aman dan layak konsumsi

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap daging kurban yang telah disembelih sebanyak 2.313 ekor hewan kurban di 288 titik pemotongan di Kota Bandung.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan pemeriksaan masih terus dilakukan oleh tim gabungan hingga berakhirnya hari tasyrik pada Sabtu (30/5).

“Kegiatan ini bertujuan memastikan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi aman dan layak konsumsi,” kata Gin Gin di Bandung, Jumat.

Ia menjelaskan dari total hewan yang diperiksa, terdiri atas 1.065 ekor sapi dan 1.248 ekor domba serta kambing.

Menurut dia, tim pemeriksa hanya menemukan beberapa kasus tidak layak terhadap organ hewan kurban. Beberapa temuan di antaranya berupa cacing hati pada organ hati serta paru-paru yang mengalami kerusakan seperti bercak merah dan pengerasan jaringan.

“Apabila ditemukan kelainan maka organ tersebut harus dibuang atau diafkir karena tidak layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Gin Gin menilai hasil tersebut menunjukkan keberhasilan tim pemeriksa dalam mendeteksi serta memisahkan hewan sehat dan hewan yang tidak layak sebelum Idul Adha.

Ia menambahkan pemeriksaan tersebut juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat.

“Walau mungkin ini dianggap bukan penyakit berbahaya tetapi hal kecil tersebut bisa menimbulkan musibah atau madhorot,” katanya.

Ia menyebut tim pemeriksa setelah penyembelihan (post mortem) berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri atas dokter hewan dan paramedis dari berbagai lembaga seperti PDHI Jabar I, Universitas Padjadjaran, hingga pusat studi CAATIS Telkom University.

Sebelumnya, DKPP Kota Bandung telah memeriksa 17.984 ekor hewan kurban yang tersebar di 289 lokasi penjualan, 277 masjid, dan dua rumah potong hewan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 81,88 persen hewan dinyatakan sehat dan layak, sedangkan 18,12 persen dinyatakan tidak layak, mayoritas karena belum cukup umur.

Gin Gin memastikan tidak ditemukan penyakit zoonosis atau penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus melakukan pemeriksaan. Bahkan di beberapa bagian ada pengawasan yang cukup serius untuk menentukan kesehatan hewan kurban

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, telah melakukan pemeriksaan 15.000 ekor hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah yang tersebar di berbagai titik penjualan.

“Kami terus melakukan pemeriksaan. Bahkan di beberapa bagian ada pengawasan yang cukup serius untuk menentukan kesehatan hewan kurban,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wilsandi Saefuloh di Bandung, Selasa.

Dia menyebut sebanyak 90 petugas pemeriksa telah menyebar ke seluruh kecamatan di Kota Bandung dan memeriksa kondisi fisik, kebugaran, serta memastikan hewan bebas dari penyakit menular.

Wilsandi menjelaskan bahwa kriteria dari hewan kurban yang telah diperiksa tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari usia dan kondisi fisik.

“Sisanya ada yang ditemukan sehat tapi tidak layak, dan ada juga yang tidak sehat serta tidak layak,” kata dia.

Meski demikian, dia memastikan bahwa kondisi tidak sehat tersebut bukan disebabkan oleh penyakit menular. Namun keluhan umumnya adalah gangguan ringan seperti diare atau iritasi mata akibat cuaca dan lingkungan.

“Penyakit menular belum ditemukan sampai hari ini. Sebagian besar hewan dijual di pinggir jalan, sehingga rentan terkena penyakit ringan akibat perubahan cuaca atau pakan yang tidak tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wilsandi menjelaskan DKPP telah membentuk tim pemeriksa yang disebar ke seluruh wilayah di 30 kecamatan serta pada titik-titik penjualan yang masih sepi atau baru terbentuk.

“Petugas yang diterjunkan berasal dari kalangan dokter hewan profesional, relawan mahasiswa, serta institusi pendidikan tinggi,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

SLEMAN - RS Condong Catur Sleman menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check up untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular yang kini mulai banyak dialami kelompok usia muda. Hal itu disampaikan Direktur RS Condong Catur Sleman Erna Eviani di sela kegiatan bakti sosial donor darah dan medical check up gratis yang digelar Next Hotel Yogyakarta bersama MNC Peduli di Sleman, Yogyakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Erna, kegiatan pemeriksaan kesehatan kali ini difokuskan pada screening gula darah sewaktu bagi para karyawan dan peserta yang hadir.

"Kegiatan medical check up ini penting untuk screening penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung, hingga stroke yang sekarang mulai banyak ditemukan pada usia muda," ujar Erna kepada SindoNews.

Ia menjelaskan perubahan pola hidup, kebiasaan merokok, makanan tidak sehat, hingga pola tidur yang buruk menjadi faktor meningkatnya penyakit tidak menular di kalangan generasi muda dan pekerja usia produktif.



Karena itu, Erna mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam setahun agar risiko penyakit dapat dideteksi lebih awal. "Kalau memungkinkan lebih baik dua kali setahun, terutama bagi yang memiliki faktor risiko atau sudah terdeteksi memiliki kadar gula darah tinggi," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, RS Condong Catur bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dan donor darah gratis bagi masyarakat dan karyawan hotel.

Selain pemeriksaan kesehatan umum, peserta juga mendapatkan edukasi terkait pola hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular.

SLEMAN - Ratusan peserta mengikuti kegiatan donor darah dan medical check up gratis yang digelar Next Hotel Yogyakarta bersama MNC Peduli dalam rangka perayaan HUT ke-4 hotel tersebut di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan sosial ini diikuti karyawan hotel, masyarakat sekitar, hingga personel Denhanud Adisutjipto Yogyakarta. Donor darah digelar bekerja sama dengan PMI dan RS Condong Catur Sleman.

Peserta donor darah, Iqbal yang merupakan anggota Denhanud Adisutjipto Yogyakarta mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI AU terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah.

"Ini bukti kepedulian kami dari satuan PASGAT, khususnya dari Yonhanud 21 PASGAT untuk membantu masyarakat, khususnya yang ada di Yogyakarta,” ujar Iqbal kepada SindoNews.

Ia menyebut sebanyak tujuh personel dari batalionnya diterjunkan untuk mengikuti aksi sosial tersebut. Menurutnya, kegiatan donor darah juga menjadi pengalaman positif bagi anggota yang baru pertama kali terlibat dalam kegiatan sosial di Yogyakarta. "Perasaannya senang karena bisa membantu masyarakat juga," katanya.

Selain donor darah, peserta juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pengecekan kesehatan mata. Pihak penyelenggara berharap kegiatan sosial tersebut dapat membantu menambah stok darah PMI yang saat ini mulai menipis di wilayah Yogyakarta.

BANDUNG - Dexa Group terus memperluas akses masyarakat terhadap deteksi dini dan edukasi kesehatan melalui program Cek Segitiga: Cek Kesehatan Gratis. Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program inisiatif melalui Dharma Dexa ini telah menjangkau lebih dari 12.000 warga di berbagai kota di Indonesia.

Pada pelaksanaan di GOR Saparua, Bandung, Minggu (10/5/2026), Dexa Group bekerja sama dengan RS Santo Yusup menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi 602 warga. Dari total peserta yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak 67,8% teridentifikasi memiliki potensi risiko kesehatan tinggi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan 44,9% peserta terdeteksi mengalami hipertensi , 37,2% memiliki kadar kolesterol tinggi, dan 8,6% terindikasi diabetes. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, terutama karena sebagian peserta tidak menyadari adanya potensi risiko kesehatan sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Hipertensi Mulai Serang Usia Muda, Kenali Penyebab dan Cara Mencegahnya

Dokter dari RS Santo Yusup, dr Sriyani, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pencegahan penyakit kronis di masyarakat. “Banyak peserta merasa dirinya sehat, tetapi setelah diperiksa ternyata memiliki tekanan darah atau kolesterol yang cukup tinggi. Karena itu, deteksi dini sangat penting agar risiko penyakit bisa dicegah lebih awal,” katanya.

Ia menambahkan gaya hidup modern, seperti kurang olahraga, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta kurang istirahat, turut memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat saat ini. “Lifestyle menjadi faktor yang sangat menentukan. Menjaga pola makan, rutin bergerak, dan cek kesehatan berkala adalah langkah sederhana yang penting untuk kesehatan jangka panjang,” tambahnya.

Direktur Utama PT Dexa Medica, V Hery Sutanto, mengatakan program Cek Kesehatan Gratis merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pendekatan promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Kami ingin mendorong masyarakat agar semakin sadar bahwa menjaga kesehatan perlu dimulai dari langkah sederhana, salah satunya melalui pemeriksaan kesehatan rutin,” ujarnya.

Menurut Hery, deteksi dini perlu menjadi kebiasaan masyarakat agar potensi risiko kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditangani dengan lebih tepat. “Ke depan, kami ingin terus memperluas jangkauan program ini agar semakin banyak masyarakat mendapatkan akses edukasi dan pemeriksaan kesehatan, khususnya untuk membantu mencegah risiko penyakit tidak menular sejak dini,” lanjutnya.

Komitmen memperluas akses kesehatan yang berkualitas juga telah menjadi bagian dari perjalanan Dexa Medica melalui OGB Merah, lini obat generik berlogo yang diproduksi sejak 1991. Selama lebih dari tiga dekade, OGB Merah hadir sebagai pilihan obat berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat luas. Melalui program Cek Kesehatan Gratis, komitmen tersebut diperluas dalam bentuk edukasi dan deteksi dini kesehatan masyarakat. Cek Kesehatan Gratis di Bogor, 7 dari 10 Peserta Berisiko Penyakit Kronis

Antusiasme peserta terlihat langsung di lapangan. Adila Yuliandawati (24), salah seorang peserta, mengaku kegiatan ini membuka kesadarannya untuk lebih memperhatikan kesehatan. “Seru banget karena bisa olahraga bareng, cek kesehatan gratis, dan dapat edukasi juga. Jadi bukan cuma datang buat periksa, tapi sekalian jadi lebih aware buat mulai hidup sehat,” katanya.

Melalui program Cek Segitiga: Cek Kesehatan Gratis, Dexa Group memperkuat kontribusinya dalam mendorong masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya deteksi dini. Termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, dan penerapan gaya hidup sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.