JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine Presiden Prabowo Subianto dibawa dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN pada 7–8 Mei 2026. Penggunaan Maung dalam KTT ke-48 ASEAN ini memiliki makna yang jauh melampaui fungsi kendaraan operasional Presiden semata.

“Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi sebagai simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi sebuah simbol diplomasi. Dari dalam negeri, untuk Indonesia, hadir di panggung dunia,” kata Seskab, Minggu (10/5/2026).

Bagi Indonesia, perjalanan Maung menuju Cebu menjadi simbol kesiapan negara dalam membawa produk strategis nasional tampil di level internasional. Kehadiran kendaraan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa karya industri pertahanan Indonesia mampu berdiri sejajar dan dipercaya mendukung agenda kenegaraan di forum tertinggi kawasan Asia Tenggara.

Diketahui, mobil kepresidenan karya anak bangsa produksi PT Pindad itu telah lebih dahulu tiba di Cebu pada 4 Mei 2026. Dari dalam lambung pesawat Airbus A400M TNI AU, Maung MV3 Garuda Limousine dibawa langsung dari Indonesia untuk mendampingi mobilitas Presiden Prabowo selama agenda kenegaraan berlangsung.

Kehadiran Maung di Filipina pun mencuri perhatian di tengah deretan kendaraan delegasi negara-negara ASEAN. Bukan kendaraan impor ataupun mobil kenegaraan asing, Presiden Prabowo memilih menggunakan kendaraan produksi nasional sebagai representasi kemampuan industri strategis Indonesia di panggung dunia.

Lihat video: KTT ASEAN DI TENGAH KONFLIK IRAN-AS



Mobil berwarna putih tersebut tampil dengan desain eksklusif dan maskulin. Maung MV3 Garuda Limousine merupakan varian terbaru dari keluarga Maung yang dikembangkan PT Pindad. Kendaraan ini dirancang khusus dari platform MV3 sebagai kendaraan resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan standar keamanan, kenyamanan, dan performa tinggi.

Usai digunakan Presiden Prabowo selama rangkaian KTT ASEAN ke-48, Maung MV3 Garuda Limousine kembali pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Airbus A400M TNI AU, menutup perjalanan diplomasi kendaraan karya anak bangsa di Filipina.

Felldy Asyla Utama-SindoNews

JAKARTA - Kehadiran kendaraan taktis (Rantis) Maung yang digunakan Presiden Prabowo Subianto selama mengikuti rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, sukses mencuri perhatian para delegasi dan warga setempat. Kendaraan produksi dalam negeri Indonesia tersebut tampak mencolok saat membawa Presiden Prabowo ke sejumlah agenda resmi.

Sejak tiba di Cebu, Maung menjadi salah satu simbol yang paling banyak menarik perhatian di sekitar lokasi konferensi. Tidak sedikit warga maupun delegasi negara ASEAN yang mengamati langsung kendaraan karya industri pertahanan Indonesia tersebut.

Desain yang gagah, modern, dan berkarakter kuat dinilai merepresentasikan kemajuan industri nasional Indonesia. Yusail salah satu warga Cebu yang tampak mengamati dan mengabadikan momen dengan kendaraan taktis tersebut menilai Maung memiliki daya tarik yang kuat.

“Saya melihat ini satu kendaraan yang menakjubkan,” ujarnya.

Warga lainnya, Alex, yang turut berswafoto dengan latar belakang Maung juga turut menilai model kendaraan karya industri anak bangsa ini memiliki keunikan tersendiri.

“Kendaraan ini sangat klasik dan berbeda dengan kendaraan lainnya yang pernah saya lihat di Filipina,” ujar Alex.

Tidak hanya dari segi tampilan yang dinilai unik dan menarik, Maung pun turut menarik impresi baik dari segi keamanan dan kenyamanan. Hal tersebut diutarakan oleh Kathrine, salah satu petugas keamanan perhelatan KTT ASEAN ke-48.

“Saya rasa kendaraan ini sangat aman untuk dikendarai oleh Presiden Indonesia,” ucapnya.

Penggunaan Maung oleh Presiden Prabowo di forum internasional turut membawa pesan strategis bahwa Indonesia terus mendorong kemandirian industri nasional, termasuk di sektor pertahanan dan otomotif. Kehadiran kendaraan buatan anak bangsa di panggung diplomasi regional menjadi bentuk kebanggaan nasional sekaligus menunjukkan kapasitas manufaktur Indonesia yang semakin berkembang.

Di tengah agenda diplomasi ASEAN yang membahas penguatan kerja sama kawasan, keberadaan Maung turut menjadi sorotan tersendiri. Kendaraan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi Presiden, tetapi juga menjadi representasi semangat Indonesia untuk tampil percaya diri dengan produk dalam negeri di hadapan dunia internasional.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia berpeluang masuk dalam pembentukan rantai pasok baru global di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara "Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast" di Jakarta, Jumat.

“Forum ini adalah forum komunikasi yang baik untuk membuat rantai pasok yang baru, karena Indonesia dilihat cukup konsisten dan stabil,” kata Anindya.

Menurut dia, stabilitas Indonesia menjadi salah satu modal penting dalam menarik kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 patut diapresiasi karena menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Pertumbuhan 5,61 persen itu adalah pertumbuhan yang patut diapresiasi,” ujar dia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebelumnya menyampaikan investasi memberikan kontribusi sekitar 1,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 5,61 persen pada kuartal I 2026, atau sekitar 31–32 persen dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Anindya mengatakan pertumbuhan tersebut didorong konsumsi pemerintah yang kemudian berlanjut pada konsumsi domestik, serta kinerja investasi yang dinilai tetap sehat.

Ia menyebut realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp500 triliun dan tidak hanya berasal dari proyek besar, tetapi juga tersebar di berbagai daerah.

“Pertumbuhan investasi kita sangat sehat, sekitar Rp500 triliun di kuartal I. Tidak semuanya harus investasi yang mega, tetapi banyak sekali investasi di daerah,” ucapnya.

Forum "Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast" pada bulan Mei 2026 dihadiri puluhan duta besar, kepala perwakilan diplomatik, kamar dagang asing, pimpinan Kadin daerah, serta pejabat pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama investasi Indonesia.

Sejumlah negara yang hadir antara lain Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Uni Emirat Arab, Belanda, Thailand, Vietnam, hingga Uni Eropa.

Menurut Anindya, keterlibatan Kadin daerah dalam forum diplomasi ekonomi penting untuk mempertemukan peluang investasi daerah dengan mitra luar negeri.

Ia mengatakan kerja sama dengan negara sahabat dapat mendorong perdagangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah komoditas strategis yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi.

Anindya menyebut komoditas seperti minyak sawit, batu bara, nikel, dan komoditas lain tidak hanya perlu diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga didorong masuk ke proses hilirisasi.

“Ini kesempatan untuk memikirkan bagaimana komoditas-komoditas kita dari palm oil (minyak sawit), batu bara, nikel sampai yang lain itu bukan saja kita ekspor, tapi bisa kita hilirisasi,” ujar dia.

Ia menambahkan dunia usaha memilih untuk tetap menyiapkan diri menghadapi pertumbuhan, bukan hanya berfokus pada efisiensi di tengah ketidakpastian.

Anindya menilai kerja sama pusat dan daerah serta penguatan perdagangan antara Indonesia dan mitra luar negeri menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang di tengah perubahan ekonomi global.

“Kadin memilih untuk fokus juga di pertumbuhan. Nah ini yang kita lihat sehingga kita bisa menjaga lapangan kerja bahkan meningkatkan,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah kekuatan utama dunia dalam sektor pertanian, khususnya komoditas perkebunan.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 47,47 juta ton, dengan ekspor sekitar 32,36 juta ton dan nilai devisa lebih dari 22 miliar dolar AS. Di sektor kakao, sekitar 96 persen ekspor Indonesia telah berupa produk olahan, menandakan keberhasilan parsial hilirisasi. Sementara itu, produksi karet nasional berada pada kisaran 2,1 juta ton, dan kopi sekitar 700 ribu ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama global.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan pasar yang mengemuka. Nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri belum optimal. Ekspor kopi Indonesia, misalnya, masih didominasi oleh produk mentah dengan nilai ekspor sekitar 1,6 miliar dollar AS, sementara produk olahan hanya menyumbang sebagian kecil.

Pada komoditas gula, situasinya lebih problematis, dimana produksi gula nasional sekitar 2,2 - 2,3 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai lebih dari 7 juta ton, sehingga impor masih mendominasi pasar gula nasional.

Pada saat yang sama, indikator kesejahteraan petani seperti Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka relatif tinggi, yakni sekitar 125,35 pada Maret 2026. Bahkan untuk subsektor perkebunan rakyat mencapai lebih dari 150. Angka ini dapat dijadikan alat indikator kesejahteraan petani, termasuk untuk melihat realitas ketimpangan di lapangan.

Sementara itu, di beberapa kasus lokasi sentra perkebunan juga masih banyak tantangan terhadap fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, serta akses pasar yang terbatas.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa persoalan ditingkat petani bukan semata produksi, melainkan struktur pasar dan tata niaga. Dalam banyak kasus, selisih harga dari hulu ke hilir tidak sepenuhnya mencerminkan biaya distribusi, tetapi mengindikasikan adanya distorsi dalam rantai nilai.

Distorsi Tata Niaga dan Tekanan dalam Rantai Nilai

Istilah "mafia pangan" sering dibahas dalam pemahaman sebagai praktik penguasaan pasar yang tidak sehat melalui kontrol stok, manipulasi distribusi, hingga eksploitasi celah kebijakan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik tersebut, seperti penahanan stok, pembagian wilayah pasar, dan penetapan harga tidak wajar.

Kita dapat melihat pada sektor sawit dan minyak goreng, misalnya, terdapat anomali antara produksi yang melimpah dan ketersediaan di pasar. Margin harga antara bahan baku CPO dan minyak goreng dapat mencapai Rp4.000 hingga Rp15.000 per kilogram dalam beberapa periode, menunjukkan adanya potensi rente di sepanjang rantai distribusi.

Pada komoditas gula, kompleksitas rantai pasok, mulai dari produksi tebu, pengolahan di pabrik gula, hingga distribusi, membuka ruang besar bagi praktik manipulasi, termasuk pada aspek rendemen dan distribusi gula rafinasi. Tanpa sistem pelacakan yang transparan, perbedaan kualitas dan volume dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak.

Sementara itu, pada komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan rempah, distorsi terjadi dalam bentuk yang lebih subtil. Petani sering menghadapi potongan harga berdasarkan kualitas yang tidak transparan, permainan kadar air, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih kompetitif. Struktur pasar yang cenderung oligopsonistik, di mana hanya sedikit pembeli berhadapan dengan banyak penjual yang memperlemah posisi tawar petani.

Padahal, sebagian besar produksi komoditas ini berasal dari perkebunan rakyat. Untuk kakao, misalnya, lebih dari 99 persen areal merupakan milik petani kecil, sementara pada karet sekitar 88 persen. Ketimpangan struktur ini menciptakan ruang bagi praktik rente yang sistemik.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa "tidak boleh ada kompromi terhadap mafia pangan" menjadi sangat relevan. Demikian pula peringatan Presiden Prabowo Subianto bahwa "jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat" menegaskan urgensi reformasi tata kelola sektor pangan dan perkebunan.

Dari Pengendalian Harga ke Pengendalian Rente

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung berfokus pada stabilisasi harga melalui penetapan harga acuan, pengendalian impor, dan intervensi distribusi. Meskipun penting, pendekatan ini jangan bersifat reaktif dan harus menyentuh akar persoalan.

Untuk mengatasi distorsi tata niaga dan mendukung hilirisasi yang berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari "mengendalikan harga" menjadi "mengendalikan rente".

Transparansi data harus menjadi fondasi utama dalam reformasi tata niaga perkebunan. Sistem informasi nasional yang terintegrasi, mencakup produksi, stok, distribusi, hingga impor, perlu dibangun secara real time dan dapat diakses oleh publik serta lembaga pengawas. Tanpa keterbukaan data, ruang manipulasi akan terus terbuka dan sulit diawasi secara objektif.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem traceability dalam rantai pasok menjadi krusial. Pemanfaatan teknologi digital untuk melacak pergerakan komoditas dari kebun hingga konsumen tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga mempersempit peluang praktik manipulasi kualitas, volume, maupun distribusi.

Dalam konteks hulu, reformasi kelembagaan petani melalui penguatan koperasi dan unit pengolahan bersama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus membuka akses terhadap nilai tambah yang selama ini lebih banyak dinikmati di hilir.

Pada saat yang sama, penataan ulang kebijakan impor dan distribusi harus dilakukan secara lebih berbasis data dan independen dari intervensi kepentingan sempit. Mekanisme kuota dan perizinan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber masalah baru dalam sistem pangan nasional.

Upaya ini harus diperkuat melalui integrasi penegakan hukum lintas sektor dengan pendekatan follow the money, sehingga jaringan ekonomi di balik praktik mafia pangan dapat diungkap secara menyeluruh. Kolaborasi antara KPPU, KPK, dan PPATK menjadi sangat penting dalam menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki struktur pasar.

Lebih jauh, agenda hilirisasi perlu dirancang secara inklusif dengan memastikan keterlibatan petani dalam rantai nilai industri. Insentif bagi industri pengolahan seharusnya dikaitkan dengan kemitraan yang adil dan transparan dengan petani, sehingga hilirisasi tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

Dari kondisi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia yang sangat kuat di sektor perkebunan, didukung oleh kondisi agroklimat tropis, ketersediaan lahan, serta pengalaman, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tingkat global. Dalam situasi seperti ini, hilirisasi yang diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi justru berisiko kehilangan momentum, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan baru apabila fondasi tata kelolanya tidak dibenahi secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pengendali harga atau stabilisator pasar, tetapi sebagai penjamin terciptanya keadilan dan integritas dalam sistem ekonomi.

Reformasi tata niaga yang transparan, akuntabel, dan inklusif merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses hilirisasi berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pemilik rantai pasok industri besar.

Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mengalihkan porsi belanja barang Pemda untuk menyerap produk UMKM.

"Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi," kata Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, dia mengatakan tantangan utama daerah tersebut bukan pada potensi sumber daya, tetapi pada kualitas perencanaan, alokasi anggaran dan keberanian eksekusi atas potensi sumber daya yang ada.

Untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dia merekomendasikan adanya koridor eco tourism terpadu dan inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menjangkau pasar internasional dan memangkas jalur distribusi.

"Kita juga berharap Pemprov Riau dapat mendorong sektor swasta untuk terus bergerak maju," katanya.

Di sisi lain, Hendry menambahkan langkah yang telah diambil seperti kebijakan baru terhadap kendaraan bermotor, kontrol BBM bersubsidi, pajak air permukaan, merupakan hal positif dan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dunia hari ini kembali menahan napas. Eskalasi konflik antara poros AS-Israel melawan Iran pada awal April 2026, bukan sekadar peristiwa militer di layar televisi, melainkan hantaman langsung bagi urat nadi ekonomi dunia.

Hanya dalam sepekan, harga minyak mentah Brent melonjak 42 persen, hingga menembus angka psikologis 100 dollar AS per barel—level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Bagi Indonesia, lonjakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi stabilitas fiskal nasional. Secara teknokratik, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dollar AS per barel berpotensi membengkakkan belanja negara, hingga Rp10,3 triliun. Persoalan bangsa jauh lebih fundamental daripada sekadar angka defisit anggaran.

Gangguan di Selat Hormuz—jalur yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dunia dan 30 persen perdagangan pupuk global—telah memicu disrupsi rantai pasok yang masif.

Saat biaya kontainer meroket, hingga 200 persen, publik dipaksa melihat kerentanan struktur manufaktur domestik yang selama ini sangat bergantung pada stabilitas kawasan Timur Tengah.

Indonesia, dengan tingkat konsumsi minyak mencapai 1,6 juta barel per hari, namun produksi dalam negeri hanya mampu menutup sepertiganya, berada dalam posisi yang terjepit.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memberikan sinyal bahwa sejumlah sektor industri mulai mengalami kendala operasional akibat kelangkaan bahan baku di pasar internasional.

Fenomena dimaksud menegaskan persoalan krusial: tanpa jaminan bahan baku, roda industri akan berhenti berputar, dan masyarakatlah yang paling pertama menanggung beban kenaikan harga.

Rantai pasok putus

Konflik di wilayah Teluk tidak hanya menguras cadangan energi, tetapi secara masif memutus pasokan nafta, etana, dan butana yang merupakan komponen vital bagi industri petrokimia.

Otoritas di kementerian terkait telah mengonfirmasi adanya koreksi suplai pada sektor-sektor yang mengandalkan nafta, khususnya industri plastik dan bahan kimia dasar.

Dampak turunan dari kelangkaan bahan baku dimaksud memicu lonjakan biaya produksi, yang pada akhirnya memaksa konsumen akhir membayar lebih mahal untuk berbagai barang kebutuhan pokok.

Sektor strategis, seperti otomotif dan elektronik, yang 65 persen komponennya masih mengandalkan impor, kini menghadapi kenyataan pahit berupa kelangkaan semikonduktor, dengan durasi tunggu hingga 26 minggu.

Potensi kerugian ekspor pada sektor manufaktur tersebut diperkirakan mencapai 500 juta dollar AS.

Bahkan, komoditas unggulan hilirisasi, seperti nikel dan baja, tidak luput dari tekanan biaya transportasi yang membengkak 20 persen.

Kita sedang menyaksikan bagaimana daya saing industri nasional goyah akibat fluktuasi logistik global yang tidak menentu.

Urgensi kemandirian ini kian nyata jika kita menelisik kinerja sektor Industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) yang menjadi penopang utama pertumbuhan manufaktur nasional, dengan kontribusi PDB di kisaran 3,82–3,93 persen.

Meski subsektor industri kimia dan farmasi mampu tumbuh impresif sebesar 11,65 persen pada Triwulan III-2025, capaian tersebut masih dibayangi oleh ketergantungan kronis pada impor bahan baku hulu.

Laporan IKFT 2026 menegaskan bahwa defisit neraca dagang yang besar masih terus terjadi akibat impor bahan baku penolong, seperti refraktori, silika, dan grafit yang belum optimal diproduksi di dalam negeri.

Kondisi tersebut kian terjepit oleh tantangan energi berupa pembatasan alokasi gas industri melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang sering kali tidak konsisten pemenuhannya.

Tanpa kepastian pasokan bahan baku hulu dan energi yang kompetitif, ambisi hilirisasi akan terus tersandera oleh disrupsi geopolitik global.

Oleh karena itu, strategi penguatan struktur industri melalui integrasi hulu-hilir—termasuk percepatan PSN industri klor-alkali dan penghapusan bea masuk bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri—harus segera dieksekusi sebagai prioritas nasional.

Mandiri total

Setiap kemelut selalu menghadirkan ruang untuk transformasi. Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik terbesar di kawasan ASEAN dan basis manufaktur yang terus berkembang.

Momentum krisis tersebut seharusnya menjadi titik balik untuk mempercepat penguatan industri petrokimia nasional secara radikal.

Sektor petrokimia merupakan jantung dari ekosistem produksi modern, mulai dari penyediaan pupuk bagi ketahanan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di berbagai fasilitas medis.

Solusi jangka panjang bagi persoalan dimaksud bukan sebatas pembangunan pabrik secara sporadis, melainkan penciptaan ekosistem industri yang tahan terhadap guncangan eksternal.

Pertama, program hilirisasi petrokimia harus menjadi prioritas utama melalui percepatan investasi pada fasilitas cracker berskala besar guna memangkas ketergantungan terhadap impor ethylene dan propylene.

Kedua, pemerintah perlu menginisiasi pembentukan cadangan strategis bahan baku industri (strategic industrial reserves), yang mencakup nafta dan berbagai produk turunannya.

Keberadaan stok penyangga tersebut sangat krusial agar aktivitas produksi tidak langsung lumpuh setiap kali terjadi ketegangan geopolitik.

Pemerintah juga berkewajiban memastikan kebijakan harga energi yang kompetitif bagi pelaku usaha, tanpa mengeyampingkan insentif bagi investasi hijau.

Pemberian insentif fiskal untuk efisiensi energi serta optimalisasi bahan baku alternatif harus diimplementasikan secara sistematis.

Pada akhirnya, ketahanan ekonomi suatu negara diukur dari kemampuannya untuk memproduksi kebutuhan strategis secara mandiri.

Gejolak di Timur Tengah merupakan alarm keras agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar yang bergantung pada pasokan global.

Bangsa yang berdaulat secara ekonomi adalah bangsa yang mampu menguasai rantai nilai produksinya sendiri. Transformasi menuju kemandirian industri harus dilakukan sekarang, sebelum ketergantungan global benar-benar melumpuhkan masa depan ekonomi nasional.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Restoran Spanyol ERRE & Urrechu Jakarta menghadirkan dua program bersantap baru, yakni Spanish Sunday Brunch dan From The Fire: The ERRE Lunch Experience. Kedua konsep tersebut menonjolkan teknik memasak berbasis api yang menjadi ciri khas kuliner Basque.

Spanish Sunday Brunch dirancang sebagai pengalaman bersantap akhir pekan dengan konsep berbagi hidangan khas Spanyol. Menu yang disajikan mencakup berbagai hidangan pembuka hingga penutup yang terinspirasi dari tradisi kuliner Spanyol dengan sentuhan modern restoran.

Beberapa hidangan yang ditawarkan antara lain ensalada de tomates ahumados yang memadukan tomat asap dan acar, ensaladilla tuna dengan cabai piparra khas Basque, hingga mini brioche kepiting dengan mayones sitrus dan kimchi. Menu lainnya meliputi tortilla de patatas dengan saus brava dan aioli bawang hitam, croqueta ribeye dry-aged, serta arroz negro tinta cumi.

Untuk penutup, tersedia tarta de queso gaya Basque dengan salju keju Manchego dan churros dengan saus cokelat asap.

Spanish Sunday Brunch tersedia setiap Minggu pukul 12.00–16.00 WIB dengan harga Rp800.000++ per orang dan Rp220.000++ untuk anak-anak.

Selain itu, restoran yang berada di Gran Meliá Jakarta tersebut juga memperkenalkan From The Fire: The ERRE Lunch Experience yang ditawarkan pada hari kerja. Konsep makan siang ini menghadirkan set menu dengan pilihan hidangan pembuka dan utama.

Menu pembuka di antaranya alpukat panggang dengan sayuran asap dan keju feta, kroket ham Ibérico dengan aioli paprika piquillo, serta sandwich Bikini ERRE dengan keju Manchego dan pasta truffle hitam.

Untuk hidangan utama, tamu dapat memilih bakso ikan cod dengan saus Vizcaína, cannelloni buntut sapi dengan jamur dan truffle hitam, atau jamur musiman panggang dengan kuning telur goreng.

Set makan siang tersebut tersedia setiap Senin hingga Jumat pukul 11.30–14.30 WIB dengan harga Rp425.000++ per orang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta pemerintah China membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM Indonesia sekaligus memperkuat integrasi UMKM Indonesia ke dalam rantai pasok China.

“Kami bicara tentang potensi market yang ada di China untuk bisa dibuka seluas-luasnya kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah kita,” kata Maman ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin.

Menteri UMKM sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke China pekan lalu untuk mengikuti acara "Indonesia–China SME, Trade and Investment Cooperation Forum 2026" pada Rabu (1/4) yang mempertemukan para pelaku usaha asal China dan para pembuat kebijakan dari Indonesia terkait dunia usaha dan UMKM.

Menurut Maman, sejumlah komoditas unggulan Indonesia memiliki peluang besar di pasar China, mulai dari durian, manggis, buah naga, hingga sarang burung walet.

Maman menyampaikan kebutuhan durian di China sangat tinggi, sementara pasokan terbesar masih berasal dari Thailand dan Vietnam.

Ia menilai posisi Indonesia masih sangat kecil dalam pasar tersebut, sehingga pemerintah mendorong agar para petani durian di dalam negeri dapat lebih optimal memanfaatkan peluang ekspor.

Selain durian, Maman juga menyoroti pentingnya perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM yang bergerak di komoditas sarang burung walet.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan pasar China, namun akses bagi UMKM masih terbatas sehingga perlu diperluas agar manfaat komoditas strategis tersebut dapat dirasakan lebih merata terutama oleh pengusaha kecil dan menengah di dalam negeri.

“Kami membicarakan bagaimana membuka akses yang lebih besar lagi bagi sarang burung walet kita, terutama bagi pengusaha kecil menengah,” tuturnya.

Selain komoditas, Maman juga menekankan pentingnya integrasi sistem digital SAPA UMKM dengan platform di China.

Sistem ini, menurutnya, akan memudahkan pelaku UMKM Indonesia terhubung lintas daerah sekaligus membuka peluang pertukaran manfaat dengan mitra internasional.

SAPA UMKM adalah platform digital terintegrasi yang sedang dikembangkan Kementerian UMKM untuk menghimpun, mengelola, dan menghubungkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dalam satu ekosistem.

“Prinsipnya kita komunikasikan dan kita buka akses, tetapi tetap dengan aturan agar yang dijual bukan hanya raw material, melainkan produk hilirisasi turunan yang kita dorong,” katanya.

Maman menyebut pembahasan dengan China ini akan ditindaklanjuti dalam pertemuan forum kerja sama ekonomi lintas negara Asia-Pasifik (APEC) khusus UMKM pada September mendatang di China. Forum ini juga bakal menjadi puncak penandatanganan nota kesepahaman kerja sama.

“Kita akan eksekusi semua perjanjian kita nanti di APEC khusus untuk UMKM,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti, akhirnya waktu menjadi faktor penting. Terlambat bergerak bisa berarti kehilangan momentum

Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan soal keamanan energi di kawasan Indo-Pasifik semakin menguat. Ini bukan tanpa alasan.

Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga perubahan iklim membuat energi tidak lagi sekadar soal ekonomi, melainkan berkelindan pula dengan isu kedaulatan. Negara yang tidak mampu mengamankan pasokan energinya bakal lebih rentan terhadap guncangan, baik secara ekonomi maupun politik.

Kebergantungan yang tinggi pada pasokan eksternal dapat dengan cepat berubah menjadi titik lemah strategis. Di sinilah posisi kawasan Indo-Pasifik menjadi semakin penting. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia, kawasan ini mengalami lonjakan kebutuhan energi yang sangat pesat.

Namun, peningkatan kebutuhan tersebut tidak selalu dibarengi dengan jaminan pasokan yang stabil serta aman, sehingga menjadikan isu keamanan energi semakin krusial dan tak terpisahkan dari dinamika kawasan.

Posisi strategis

Indonesia menempati posisi strategis di tengah lanskap Indo-Pasifik. Ia tidak hanya menghubungkan dua samudra besar -- Hindia dan Pasifik --tetapi juga tengah menghadapi dinamika sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang kian bertumbuh.

Namun, posisi strategis Indonesia tidak selalu berarti kuat. Pasalnya, Indonesia justru menghadapi paradoks energi yang cukup nyata. Di satu sisi kaya sumber daya, di sisi lain masih bergantung pada impor.

Indonesia pernah menjadi eksportir minyak. Bahkan, pernah pula menjadi bagian penting dari OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak). Tapi, itu cerita itu masa lalu.

Saat ini, produksi minyak Indonesia terus turun. Adapun konsumsi domestik meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Akibatnya, Indonesia kini menjadi importir bersih.

Situasi ini membuat Indonesia ikut rentan terhadap dinamika global. Gangguan di jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, buntut perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, langsung terasa, meski letaknya jauh dari sini.

Walau demikian, cerita Indonesia tidak berhenti pada persoalan minyak. Ada cerita lain yang justru lebih menarik sekarang ini, yaitu soal mineral kritis. Salah satunya adalah nikel.

Seperti kita ketahui, dunia kiwari sedang bergerak menuju elektrifikasi. Kendaraan listrik, baterai, dan teknologi penyimpanan energi membutuhkan nikel dalam jumlah besar.

Nah, Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat signifikan. Bahkan, termasuk yang terbesar di dunia. Sudah barang tentu, ini bukan sekadar sebagai keunggulan, tetapi juga sebagai daya tawar.

Persoalannya adalah: Apakah daya tawar itu sudah dimanfaatkan secara optimal atau justru masih sebatas potensi yang belum sepenuhnya dikapitalisasi?

Beberapa langkah sejauh ini sudah terlihat. Hilirisasi menjadi salah satu agenda penting. Larangan ekspor bahan mentah, pembangunan smelter, hingga investasi industri baterai menjadi bagian dari strategi.

Akan tetapi, hilirisasi bukan tanpa tantangan. Ia membutuhkan teknologi, investasi besar, dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, nilai tambah bisa saja malah bocor ke luar negeri.

Selain nikel, Indonesia juga memiliki gas alam. Dalam konteks transisi energi, gas sering disebut sebagai “energi jembatan” karena posisinya berada di antara energi fosil tradisional dan energi terbarukan. Gas lebih bersih dibanding batu bara, meski tetap fosil.

Gas memberi ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih fleksibel. Tidak hanya sebagai pemasok, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem energi domestik.

Sayangnya, pemanfaatan gas juga masih menghadapi kendala. Infrastruktur distribusi belum merata. Harga domestik sering menjadi perdebatan. Dan investasi tidak selalu datang dengan mudah.

Di sisi lain, potensi energi terbarukan Indonesia sebenarnya sangat besar. Ada matahari, angin, air, hingga panas bumi yang tersedia dalam jumlah melimpah.

Kendati begitu, potensi sering kali tidak otomatis menjadi realitas. Banyak proyek energi terbarukan berjalan lambat. Masalah regulasi, pembiayaan, hingga kepastian pasar masih menjadi kendala.

Padahal, dalam konteks keamanan energi, energi terbarukan punya nilai strategis. Ia mengurangi ketergantungan pada impor. Ia juga mengurangi risiko geopolitik.

Beberapa negara di Asia sudah membaca hal tersebut lebih cepat. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam energi bersih, bukan hanya karena alasan lingkungan, tetapi juga karena strategi.

Sementara itu, Indonesia tampaknya masih berada di fase antara. Ada kesadaran untuk bergerak, tetapi langkahnya belum selalu konsisten. Kadang maju, kadang tertahan.

Diversifikasi pasokan

Dalam arsitektur Indo-Pasifik, kerja sama menjadi faktor kunci. Pasalnya, tidak ada negara yang bisa sepenuhnya mandiri dalam energi. Semua saling terhubung.

Karenanya, forum-forum regional Indo-Pasifik mulai menekankan pentingnya diversifikasi pasokan dan jalur distribusi. Ini adalah respons terhadap risiko seperti konflik di Timur Tengah yang sedang terjadi saat ini.

Bagi Indonesia, kerja sama tentu saja membuka sejumlah peluang. Investasi, transfer teknologi, dan akses pasar bisa diperoleh jika posisi tawar dikelola dengan baik.

Namun demikian, kerja sama juga berarti kompetisi. Negara-negara lain di kawasan juga ingin menjadi pusat energi. Mereka berlomba menarik investasi dan membangun ekosistem industri.

Oleh sebab itu, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan keunggulan sumber dayanya. Indonesia harus mampu pula membangun sistem yang efisien, transparan, dan menarik bagi investor.

Di titik ini, kebijakan menjadi sangat penting. Konsistensi, kepastian hukum, dan arah jangka panjang akan menentukan apakah Indonesia bisa naik kelas atau tidak.

Ada pula satu hal yang sering luput dibahas. Energi bukan hanya menyangkut perkara produksi, tetapi juga menyangkut perkara tata kelola. Tanpa tata kelola yang baik, potensi sebesar apa pun bisa terbuang.

Indonesia memiliki semua bahan untuk menjadi pemain penting dalam arsitektur energi Indo-Pasifik. Sumber daya ada. Letak strategis ada. Pasar domestik juga besar.

Yang belum sepenuhnya ada adalah orkestrasi yang solid. Menghubungkan semua potensi itu menjadi kekuatan yang nyata bukanlah pekerjaan sederhana.

Di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti, akhirnya waktu menjadi faktor penting. Terlambat bergerak bisa berarti kehilangan momentum.

Dalam arsitektur energi Indo-Pasifik yang terus berubah, Indonesia punya peluang untuk lebih dari sekadar penonton. Tinggal bagaimana peluang itu dibaca dan — yang lebih penting — dimanfaatkan secara optimal.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - DBS Foundation menyalurkan dukungan hibah sebesar SGD 4,9 juta atau sekitar Rp 65 miliar kepada 22 social enterprise dan businesses for impact (BFI) di Asia melalui DBS Foundation Grant Program 2025.

Di Indonesia, hibah senilai SGD 850.000 atau sekitar Rp 11,2 miliar diberikan kepada lima social enterprise dan BFI, yakni Parongpong RAW Lab, KONEKIN, Nazava Water Filters, DoctorTool, dan Sosial Business Indonesia (SOBI). Dukungan tersebut diproyeksikan dapat menjangkau lebih dari 1,9 juta penerima manfaat.

Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, mengatakan pihaknya percaya bahwa bisnis dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan perubahan positif.

“Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, dibutuhkan model bisnis yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Mona dalam media briefing, Selasa (10/3/2026).

Sebagai purpose-driven bank, Bank DBS Indonesia memastikan untuk bertumbuh bersama komunitas dan membangun ekosistem yang lebih inklusif.

Pihaknya berharap para penerima hibah dapat menghadirkan perubahan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Melalui DBS Foundation Grant Program, kami tidak hanya menyediakan pendanaan, tetapi juga memperkuat fondasi para social enterprise dan BFI melalui pendampingan serta akses jejaring agar mereka dapat tumbuh secara sehat sekaligus memperluas jangkauan dampaknya,” paparnya.

Penyaluran hibah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan DBS Foundation, tetapi juga mencerminkan semakin matangnya ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia.

Data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menunjukkan pada 2023 terdapat sekitar 20.000 wirausaha sosial di Indonesia, meningkat dari sekitar 15.000 pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini menggambarkan kuatnya komitmen pelaku usaha untuk menjadikan dampak sosial sebagai bagian integral dari model bisnis mereka.

DBS Foundation Grant Program sendiri telah berjalan sejak 2014 untuk mendukung ratusan social enterprise dan BFI di Asia yang menghadirkan solusi bagi tantangan sosial, mulai dari akses air bersih, ketahanan pangan, inklusi keuangan, hingga penciptaan lapangan kerja inklusif.

Pada 2025, lima penerima hibah di Indonesia dipilih karena menghadirkan solusi inovatif yang dapat memperluas dampak sosial di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur.

Selain itu, DBS Foundation juga memperluas dukungannya ke sektor kesehatan melalui kehadiran DoctorTool, startup di bidang healthtech yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan primer serta memperluas akses layanan bagi masyarakat yang masih kurang terlayani.

Berikut daftar social enterprise dan BFI penerima DBS Foundation Grant Program 2025

• Parongpong RAW Lab, meningkatkan pendapatan nelayan dengan mengolah limbah jaring ikan (ghost net) menjadi bahan bangunan bernilai tinggi dan ramah lingkungan (Prototile).
• Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN), adalah impact platform yang berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi 17 juta penyandang disabilitas usia produktif di Indonesia melalui pelatihan, asesmen, serta pendampingan praktik rekrutmen yang setara dan berkeadilan.
• Nazava Water Filters, menyediakan akses air bersih yang terjangkau melalui teknologi penyaring air yang memurnikan air sumur, air keran, air sungai, atau air hujan tanpa perlu merebus atau membeli botol air plastik. Filter Nazava adalah satu-satunya filter air minum buatan Indonesia yang disertifikasi oleh WHO. Nazava secara khusus berfokus pada memastikan keluarga berpenghasilan rendah memiliki akses ke air minum yang lebih aman dan terjangkau.
• DoctorTool, startup healthtech yang berfokus pada transformasi layanan kesehatan primer melalui pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas dan akses layanan, khususnya bagi masyarakat underserved dan peserta JKN.
• Sosial Business Indonesia (SOBI), berfokus dalam mengembangkan rantai pasok inklusif dan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan keamanan pangan para petani kecil.

“Lebih dari sekadar mitra finansial, Bank DBS Indonesia berkomitmen untuk membina inklusivitas yang lebih luas. Pilar keberlanjutan 'impact beyond banking' kami adalah tentang memberdayakan bisnis berdampak untuk memperluas dan memperkuat jangkauan positif mereka,” beber Mona.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang