Perusahaan budidaya dan pengolahan perikanan PT Aqua Farm Nusantara melapor ke Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi atau Satgas Debottlenecking terkait hambatan usaha budidaya ikan di Danau Toba, Sumatra Utara.

Aduan itu pun dibahas dalam sidang Satgas Debottlenecking yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

PT Aquafarm Nusantara melaporkan ketidakselarasan kuota budidaya ikan di Danau Toba sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi yang sudah berjalan.

Dalam rapat tersebut, perwakilan perusahaan menjelaskan bahwa mereka merupakan salah satu pemain utama ikan tilapia (nila) premium dunia.

"Kita salah satu yang memiliki vertical integrated budidaya. Kalau di Asia Tenggara kita satu-satunya yang memiliki usaha terintegrasi dari proses pembenihan, dari proses pengembangan ukuran ikan sampai ukuran sesuai dengan pangsa pasar," ujarnya.

Masalah ini bermula pada 2017. Kala itu terbit Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan sebesar 10 ribu ton ikan per tahun.

Kemudian pada 2021, Perpres 60/2021 juga menetapkan daya dukung maksimum Danau Toba untuk produksi budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA) sebesar 10 ribu ton per tahun.

Padahal, berdasarkan sejumlah kajian sejak 2011 hingga 2022, daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan disebut berada di kisaran 9.998 ton hingga 101.933 ton per tahun.

Institut Pertanian Bogor pada 2021 bahkan memperkirakan daya dukung Danau Toba mencapai 60 ribu ton per tahun.

Pada 2023, terbit lah SK Gubernur Sumatra Utara Nomor 188.44/211/KPTS/2023 yang menetapkan daya dukung maksimum budidaya perikanan di Danau Toba sebesar 60 ribu ton ikan per tahun.

Namun, pada tahun yang sama muncul surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Pemerintah Provinsi Sumatrra Utara menyesuaikan kembali kuota daya dukung Danau Toba menjadi 10 ribu ton per tahun sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

Jumlah kuota 10 ribu ton per tahun tersebut dinilai berpotensi mengganggu agenda hilirisasi perikanan nasional.

Ikan tilapia sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 komoditas prioritas hilirisasi dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, total keramba jaring apung di Danau Toba mencapai 13.101 unit dengan volume produksi 64.357 ton per tahun.

Sementara itu, PT Aquafarm Nusantara memiliki 430 KJA dengan volume produksi mencapai 26.595 ton per tahun atau jauh di atas kuota 10 ribu ton.

"KPK mengeluarkan surat lah ke Pemda bahwa harus merevisi aturannya lagi. Tapi kan kapasitas yang terpasang sudah lebih dari itu, jadi kalau dipaksa ke sana itu akan banyak dihentikan habis-habisan termasuk usaha rakyat di sana," ujar Purbaya usai rapat.

Dalam rapat tersebut, Satgas Debottlenecking mengusulkan penerapan mekanisme transisi dengan mengakomodasi asas grandfather clause bagi pelaku usaha eksisting termasuk PT Aquafarm Nusantara.

Dengan skema tersebut, perizinan dan operasional perusahaan tetap berjalan, sambil di sela-sela itu juga dilakukan proses kajian guna memastikan kapasitas budidaya yang pas dan tidak merusak kualitas lingkungan Danau Toba.

Satgas Debottlenecking juga mengusulkan pemberlakuan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/211/KPTS/2023 yang menetapkan daya dukung Danau Toba sebesar 60 ribu ton per tahun dan status danau menjadi mesotrofik.

Selain itu, Perpres 60/2021 juga diusulkan agar direvisi.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diminta mengoordinasikan evaluasi dan peninjauan ulang Perpres tersebut dengan membentuk tim yang melibatkan kementerian teknis, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait.

Kementerian Lingkungan Hidup juga diminta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kajian komprehensif yang mencakup aspek lingkungan, sosial ekonomi, ekspor, hingga kepastian ekosistem usaha.

"Saya bilang tadi ya udah jalan saja nanti sementara yang ada masih bisa berproduksi karena ada grandfather clause dari undang-undang penanaman modal yang biasa dipakai. Sampai studinya selesai, saya pikir itu enggak lama, itu dia bilang tadi tiga bulan selesai," ujar Purbaya.

Ia mengatakan biaya kajian akan didanai dari dana riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui LPDP.

"Biayanya akan dibiayai oleh biaya riset BRIN dengan uang dari LPDP, jadi itu sudah clear. Dia minta Rp200 juta tadi. Disetujui. Dirut LPDP-nya yang bilang ada dana," ujar Purbaya.

PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk menghentikan operasionalnya sementara per 11 Desember 2025. Aktivitas perusahaan berhenti usai menerima surat dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara menyusul bencana Sumatra.

Kemenhut mengirim Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor S.468/PHL/IPHH/PHL.04.01/B/12/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengirim surat Nomor 500.4.4.44/237/DISLHKPHPS/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 yang memerintahkan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) sebagai langkah kewaspadaan terhadap dampak banjir dan cuaca ekstrem.

"Sehubungan dengan kedua kebijakan tersebut, Perseroan wajib melaksanakan penghentian sementara kegiatan operasional pabrik yang diakibatkan berhentinya penatausahaan kayu serta penghentian kegiatan pemanenan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dan PKR (perkebunan kayu rakyat)," ujar PT TPL dalam keterangannya seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI, diunggah Senin (11/12).

Meski begitu, PT TPL memastikan tetap menjalankan pemeliharaan aset pabrik, perawatan tanaman, serta aktivitas operasional esensial sampai kebijakan pemerintahan dipulihkan.

Perusahaan juga menyampaikan operasional perusahaan tidak terdapat risiko hukum karena tindakan dilakukan untuk mematuhi arahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Tidak terdapat risiko hukum karena tindakan dilakukan sebagai kepatuhan terhadap instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," tambahnya.

Namun, perusahaan menyebut terdapat potensi penundaan penerimaan pendapatan selama penangguhan operasional hingga memengaruhi pemasok, kontraktor, UMKM, jasa transportasi, dan masyarakat. Dengan begitu, perusahaan akan melakukan langkah mitigasi sosial-ekonomi bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

"Perseroan melakukan koordinasi intensif dengan Kemenhut, DLHK Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya," ujarnya.

Kemenhut akan melakukan audit dan evaluasi mendalam ke PT Toba Pulp Lestari Tbk atas dugaan jadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan hal itu merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

"PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," kata Raja Juli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12).

Raja Juli menugaskan Wamenhut Rohmat Marzuki untuk memantau proses audit dan evaluasi ini.

Apabila perusahaan benar melanggar aturan, Kemenhut berpotensi mencabut PBPH Toba Pulp ataupun pengurangan luas lahan hutan yang boleh dikelola.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan banjir yang melanda sejumlah sentra perkebunan sawit di Sumatra tidak akan mengganggu produksi minyak goreng nasional.

Ia menyebut pasokan dalam negeri tetap aman karena kapasitas produksi Indonesia jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan konsumsi.

Sudaryono menjelaskan dalam tata kelola distribusi komoditas pangan terdapat mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) yang mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri terlebih dahulu.

Jadi meskipun sebagian produksi diekspor, Sudaryono memastikan pasokan untuk konsumsi domestik tetap terjaga sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap ketersediaan di dalam negeri.

"Saya kira kalau hitungan kami tidak (berpengaruh ke produksi minyak goreng nasional) ya, karena kita ini produksinya besar ya. Jadi yang diekspor lebih besar daripada yang dikonsumsi," jelas Sudaryono di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

"Ini maksud saya, ini kan ada proses DMO, kemudian kewajiban harus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Saya kira no worry ya," tambahnya.

Ia menambahkan kondisi yang perlu dikhawatirkan justru ketika barang tidak tersedia di pasaran. Namun saat ini, menurutnya, stok masih dalam kondisi aman.

"Kita itu worry kalau barangnya enggak ada. Jadi kita dapat anugerah tahun ini kita, kebutuhan beras kita swasembada," ucapnya.

Sudaryono menggambarkan di tengah situasi bencana, kepanikan justru bisa muncul ketika kebutuhan pokok sulit diperoleh. Namun kondisi itu tidak terjadi saat ini karena cadangan masih tersedia.

"Bayangkan di saat bencana begini, kemudian barangnya tuh enggak ada. Apa enggak malah kita makin panik ya?" katanya.

Ia memastikan stok kebutuhan pokok masih tersedia di gudang pemerintah.

"Jadi so far, stoknya ada, ada di gudang Bulog, bahkan ada yang sempat kemarin udah ramai-ramai katanya diambil dalam tanda kutip penjaraan dalam," ujarnya.

Menurut Sudaryono, persoalan utama dalam kondisi darurat bukan pada ketersediaan barang, melainkan pada proses pengambilan dan distribusi di tengah situasi genting.

"Enggak ada masalah, barangnya ada. Yang susah itu kan mau ngambil, barangnya enggak ada. Nah, ini kan diambil dan barangnya ada. Dan orang lagi genting ya sudah. Yang penting kita semua kita layani dulu," katanya.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara berdampak besar terhadap sektor pertanian, khususnya lahan sawah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Pertanian mencatat total lahan pertanian yang terdampak mencapai 38.878 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.570 hektare dilaporkan mengalami gagal panen atau puso. Estimasi kerugian petani akibat bencana ini mencapai Rp1,132 triliun.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menjelaskan kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana sebagian lahan sawah berubah menjadi hamparan tanah setelah diterjang banjir.

Kondisi tersebut membuat lahan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk kembali dapat difungsikan sebagai area pertanian produktif.

Di sisi lain, kawasan Sumatra dikenal sebagai salah satu sentra utama perkebunan sawit nasional. Berdasarkan data pemerintah, Provinsi Riau memiliki luas perkebunan sawit sekitar 3,37 juta hektare, sementara Sumatra Utara sekitar 1,57 juta hektare.

Adapun di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, luas kebun sawit masing-masing mencapai sekitar 440 ribu hektare dan 448 ribu hektare.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025.

Ia menyebut hingga akhir September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.

"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Artinya, menurut Purbaya, dana untuk pembangunan di daerah sudah tersedia dan siap digunakan.

"Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, rendahnya penyerapan anggaran membuat uang daerah justru mengendap di rekening bank, alih-alih menggerakkan ekonomi lokal. Purbaya menyoroti praktik sebagian daerah yang menempatkan dana kasnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing.

"Itu kan daerahnya uangnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjemkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah," ucapnya.

Purbaya juga menyinggung adanya selisih data sebesar Rp18 triliun antara catatan kas daerah dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar perbedaan tersebut ditelusuri dengan cermat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun, mungkin pemda kurang teliti itu yang nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya, jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," kata Purbaya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar dana pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak dikelola untuk mencari keuntungan bunga dari deposito. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh anggaran bekerja bagi perekonomian.

Purbaya pun menitipkan pesan kepada kepala daerah agar lebih bijak dalam mengelola kas daerah dan mempercepat realisasi belanja produktif.

"Kelola dana pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah," katanya.

Berdasarkan data BI per 15 Oktober 2025, berikut 15 pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025: