PAPUA - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan menegaskan advokasi perlindungan warga sipil Papua harus bergerak lebih maju. Advokasi tidak boleh hanya berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik, dan dorongan kebijakan yang konkret.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi di Mimika” Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Alfian menilai kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data, argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegas Alfian.

Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi, pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke ruang pengambilan keputusan.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Menurut Alfian, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.

Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah kelembagaan yang konkret.

“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.

Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.

“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.

Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset. Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti, membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.

“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang melindungi masyarakat,” pungkasnya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusi perusahaan ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah mencapai Rp7,5 triliun pada 2029. 

Hal itu seiring pemulihan produksi tambang yang tengah berlangsung pasca-insiden longsoran material basah pada 2025.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan kontribusi perusahaan kepada Mimika diperkirakan meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan pemulihan kapasitas produksi tambang.

"Tahun berikutnya, tahun 2027 itu bisa Rp5 triliun, tahun 2028 bisa Rp7 triliun. Dan 2029 bisa Rp7,5 triliun dan seterusnya," ujar Tony dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Mimika, PTFI, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jakarta, Rabu (17/6).

Tony menjelaskan saat ini operasional Freeport belum sepenuhnya pulih setelah insiden longsoran material basah yang terjadi pada September tahun lalu.

Menurutnya, kapasitas produksi perusahaan pada semester pertama 2026 masih berada di level sekitar 50 persen dari kondisi normal. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 65 persen pada semester kedua tahun ini.

"Saat ini semester 1 kami masih 50 persen dari kapasitas normal kami. Dan di semester 2 ini akan meningkat menjadi 65 persen," ujarnya.

Ia memperkirakan kapasitas produksi akan meningkat menjadi 75 persen pada semester pertama 2027 dan kembali normal secara penuh menjelang akhir tahun depan.

Meski produksi belum pulih sepenuhnya, Freeport memperkirakan kontribusinya kepada Mimika tetap mencapai sekitar Rp4 triliun pada tahun ini.

"Walaupun dalam keadaan 50 persen dan 60 persen di semester 2, kami masih akan bisa kontribusi sekitar Rp4 triliun," ujarnya.

Tony sebelumnya mengungkapkan total kontribusi yang menjadi hak Kabupaten Mimika pada 2025 mencapai sekitar Rp6 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari Rp4,8 triliun yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, pajak daerah dan komponen lainnya, ditambah Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan yang dibayarkan pada April 2026.

"Totalnya adalah Rp6 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil," katanya.

Di sisi lain, Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan daerahnya saat ini menghadapi paradoks ekonomi. Meski menjadi daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Mimika justru tercatat sebagai yang terendah secara nasional.

"Hari ini tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika terendah di Indonesia," kata Johannes.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena struktur ekonomi Mimika masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

"Kenapa? Karena kita sekarang sangat tergantung dengan pertambangan. Tidak ada pergerakan dari ekonomi dari sisi lain," ujarnya.

Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Freeport, dan YPMAK dapat membantu mendorong pengembangan sektor-sektor lain di luar pertambangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

“Tujuannya (penandatanganan nota kesepahaman) tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika, khususnya Amungme, Kamoro, dan suku kerabat lainnya, dan yang bukan orang asli Papua yang ada di Mimika,” ujar Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, terdapat tiga nota kesepahaman yang ditandatangani. Nota kesepahaman pertama ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dengan PT Freeport Indonesia tentang pengembangan bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Nota kesepahaman kedua ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dengan PT Freeport Indonesia tentang Perpanjangan MoU Pemanfaatan Tailing yang dihasilkan PTFI.

Selanjutnya adalah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di bidang pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

“Konsentrasi kami tentu saja adalah pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi yang berbasis desa, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kami harapkan sinergi itu bisa terus kami lakukan bersama-sama,” kata Tony.

Terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi kepada PTFI dan berharap agar kolaborasi yang berlangsung antara pemerintah daerah, Freeport, dan YPMAK bisa berlangsung dengan baik dan berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya atas niat baik di mana kita semua bisa bekerja bersama-sama,” ujar Johannes.

Dalam kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan keinginan Pemda Mimika untuk bekerja sama dengan Freeport terkait riset kesehatan dasar, hingga bantuan pemberian beasiswa untuk pendidikan masyarakat Mimika.

“Dari riset kesehatan dasar kita bisa lihat bagaimana kita punya infrastruktur, ternyata orang sakit karena infrastrukturnya tidak baik, lingkungannya tidak baik, dan lain-lain. Pendidikan, ini juga persoalan kita. Hari ini kita tanda tangan tiga MOU dan ini luar biasa. Dan ini sesuatu yang saya kira harus kita dukung,” kata Johannes.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

MIMIKA - Ancaman narkoba di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kian mengkhawatirkan. Peredarannya tidak lagi terbatas di kawasan perkotaan. Tetapi sudah merambah wilayah pesisir dan kampung-kampung di Distrik Mimika Timur.

Di tengah tren yang terus meningkat, aparat penegak hukum didesak bergerak lebih agresif memburu bandar dan jaringan pemasok yang menjadi aktor utama peredaran narkoba.

Desakan itu disampaikan anggota DPRK Mimika dari Partai Perindo, Rampeani Rachman. Dia meminta Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Mimika tidak hanya fokus menangkap pengguna atau pengedar kecil, tetapi juga memburu bandar dan pemasok yang mengendalikan jaringan peredaran narkoba di Mimika.

“Kepolisian harus serius mengejar dan menangkap bandar, pemasok maupun pengedar narkoba yang ada di Mimika. Penangkapan mereka penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dan menyelamatkan masa depan generasi muda Mimika,” ujar Rampeani, Jumat (5/6/2026).

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data Kepolisian Resor Mimika menunjukkan peredaran narkoba mengalami peningkatan signifikan. Hingga semester pertama 2026, polisi telah menahan 17 tersangka dengan total sitaan sabu hampir mencapai 1 kilogram.

Angka itu mendekati total sitaan sepanjang 2025 yang mencapai 1,2 kilogram sabu. Selain itu, aparat juga menyita 3,2 kilogram ganja, 45.000 butir tembakau sintetis, serta 76 butir obat keras. Nilai ekonomi seluruh barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar.

“Perkembangan narkoba ini bukan menurun tetapi meningkat, dengan nilai yang didapat para pelaku mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini menandakan Mimika darurat narkoba,” tutur Rampeani.

Dia mengungkapkan, peredaran narkoba kini tidak hanya terjadi di Timika, tetapi telah masuk hingga kawasan Pelabuhan Pomako dan Distrik Mimika Timur. “Saya mendengar bukan hanya di Timika saja, tetapi sabu sudah sampai di area Pelabuhan Pomako dan Distrik Mimika Timur,” katanya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Rampeani, sejumlah pengedar mulai menyasar anak-anak dan remaja dengan memberikan narkoba secara cuma-cuma pada tahap awal untuk menciptakan ketergantungan. “Ini sangat berbahaya. Mereka merusak masa depan anak-anak kita demi keuntungan pribadi,” ungkapnya.

Rampeani juga menyoroti kelompok remaja putus sekolah yang dinilai menjadi sasaran empuk jaringan pengedar narkoba. Kelompok tersebut dinilainya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, keluarga dan masyarakat agar tidak terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba.

“Anak-anak ini seharusnya menjadi generasi penerus daerah. Jangan sampai mereka kehilangan masa depan karena narkoba. Saya meminta aparat lebih serius mengejar dan menangkap para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba ini,” tegasnya.

PAPUA - Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Mimika bersama Bea Cukai Timika dan Papua berkomitmen memajukan nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi.

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan produk perikanan unggulan Kabupaten Mimika berhasil menembus pasar internasional. Sebanyak 4.290 kilogram kepiting karaka hasil tangkapan lokal diekspor ke Malaysia dan Singapura oleh PT Hokky Laut Perkasa dengan nilai devisa mencapai Rp186,4 juta.

“Capaian ini menjadi kabar positif bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Mimika karena menunjukkan tingginya permintaan pasar global terhadap komoditas laut asal daerah tersebut,” katanya, Jumat (15/5/2026).

Berdasarkan data hingga awal Mei 2026, total ekspor kepiting bakau hidup dari Mimika telah mencapai 19.245 kilogram dengan nilai ekonomi sebesar Rp1,05 miliar. Angka tersebut hampir menyamai total capaian ekspor sepanjang 2025, meski 2026 baru berjalan lima bulan. Peningkatan ini sekaligus mencerminkan semakin baiknya kualitas produk dan kesiapan pelaku usaha lokal dalam memenuhi standar ekspor internasional.

Keberhasilan ekspor ini membuka peluang yang lebih luas bagi perekonomian daerah, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan.

"Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi. Kami ingin UMKM di Mimika terus berkembang secara kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing di tingkat internasional," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Selain memberikan dampak ekonomi bagi daerah, aktivitas ekspor tersebut juga memperluas kesempatan usaha bagi nelayan, pelaku distribusi, hingga UMKM pengolahan hasil laut di Mimika. Kemudahan akses pasar luar negeri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Di sisi lain, pendampingan kepada pelaku usaha terus dilakukan agar proses ekspor semakin mudah dipahami masyarakat. Melalui program KLIK-PACE (Klinik Ekspor), Bea Cukai Timika memberikan asistensi kepada UMKM dan eksportir, mulai dari identifikasi produk potensial, sosialisasi prosedur ekspor, hingga pendampingan penyusunan dokumen dan promosi.

Kepala Kantor Bea Cukai Timika, Yudi Amirullah, menegaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan ekspor ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal untuk melahirkan lebih banyak eksportir baru dari Mimika yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Papua, Encep Dudi Ginanjar menyampaikan keberhasilan ekspor komoditas perikanan dari Mimika menunjukkan besarnya potensi ekonomi Papua apabila didukung kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Ekspor ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan UMKM, serta memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar internasional," katanya.

MIMIKA - Komando Operasi (Koops) TNI Papua berbagi kasih di Panti Asuhan Santa Susana, Mimika, Papua Tengah. Kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian dan perhatian TNI kepada masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan pada Minggu 8 Maret 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan keceriaan. Berbagai aktivitas edukatif digelar untuk menghibur sekaligus menumbuhkan semangat belajar anak-anak, di antaranya pojok baca, lomba menyanyi lagu kebangsaan, serta lomba menggambar dan mewarnai.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak panti tampak antusias mengikuti setiap kegiatan yang disiapkan oleh personel Satgas Teritorial Koops TNI Papua.

Kepala Panti Asuhan Santa Susana, Magdalena Imanuel menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak panti.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Koops TNI Papua atas perhatian dan kasih kepada anak-anak di Panti Asuhan Santa Susana. Anak-anak sangat senang mengikuti kegiatan ini, semoga Tuhan memberkati Satgas Teritorial yang bertugas di Tanah Papua,” ungkapnya, Selasa (10/3/2026).

Sementara itu, Dansatgas Teritorial Koops TNI Papua Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan juga menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah Papua. “Kami berbagi kasih agar anak-anak tetap semangat belajar dan rajin beribadah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koops TNI Papua juga menyalurkan santunan serta bantuan berupa sembako, buku bacaan, dan alat tulis sekolah guna mendukung kebutuhan serta aktivitas belajar anak-anak di panti asuhan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat serta memberikan motivasi bagi anak-anak panti asuhan untuk terus belajar, berprestasi, dan meraih cita-cita di masa depan,” ujarnya.

PT Freeport Indonesia menyatakan kepedulian terhadap olahraga di Tanah Papua melalui dukungan yang dijalankan dengan berpijak pada empat pilar utama. Masing-masing adalah dukungan finansial, pembangunan fasilitas, pembinaan jangka panjang talenta muda, serta kerja sama institusional dengan berbagai pihak.

Salah satu langkah nyata Freeport diwujudkan lewat donasi sebesar Rp15 miliar pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX (PON XX) tahun 2021 di Papua. Freeport menyatakan, dana tersebut ditujukan untuk kelancaran helatan kegiatan, juga sebagai bonus bagi atlet asli Papua.

Tak lama kemudian, Freeport juga membangun fasilitas olahraga berkelas dunia di Papua, yakni komplek olahraga Mimika Sport Complex (MSC) di Kabupaten Mimika. Dilaporkan bahwa pembangunan MSC menelan biaya sekitar US$33 juta atau sekitar Rp 462 miliar), dan tuntas dibangun pada tahun 2016 dan 2018.

Adapun MSC memiliki kelengkapan fasilitas berupa stadion indoor dan outdoor, lintasan atletik standar internasional, asrama atlet, dan ruang latihan. Venue olahraga ini pun turut menjadi lokasi penyelenggaraan PON 2021.

Dibangun di atas lahan seluas 12,5 hektare milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, venue ini dijamin bertaraf internasional dengan akreditasi IAAF yang dirancang dengan tema bernafas lokal. Atap tribun stadion outdoor MSC, dirancang menyerupai ekor burung cendrawasih yang menjadi ikon Tanah Papua.

Kompleks ini juga memiliki infrastruktur oendukung mulai ruang fitnes, kantor, ruang tindakan medis, kantin, retail store, toilet, dan parkiran yang dapat menampung 500 kendaraan, serta ampiteater.

Selain fasilitas fisik, Freeport juga mendirikan lembaga pembinaan awal. Pada 31 Agustus 2022, diresmikan Papua Football Academy (PFA) di Jayapura sebagai wadah pembinaan sepak-bola anak-anak Papua.

"Ini wujud nyata peran swasta dalam Desain Besar Olahraga Nasional, swasta ikut berperan dalam pengembangan olahraga," ujar Operator Papua Football Academy, Weshley Hutagalung di Stadion Lukas Enembe pada 2022 lalu, melansir situs Kemenpora.

Sebagai wadah pembentukan individu yang berkualitas melalui olahraga sepakbola, program pembinaan PFA menekankan aspek karakter, pendidikan, dan integrasi ke dalam sistem kompetisi.

"Di sepak bola ini mengajarkan bagaimana tentang berjuang, menghargai perbedaan, waktu dan komitmen. Kita membentuk anak-anak ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga memberikan materi sekolah dan mereka harus ada ijazah," kata Weshley.

Langkah kemudian terus ditindaklanjuti oleh PTFI, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan Liga 4 Papua Tengah yang melibatkan klub-klub lokal sebagai jalur pengembangan menuju level nasional pada awal April 2025.

Di sisi lain, Freeport juga menjalin kemitraan penting dengan lembaga pemerintah dan olahraga. Pada Mei 2023, dilakukan penandatanganan kerja sama antara PTFI dan KONI Papua untuk memperkuat pembinaan prestasi atlet.

Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Freeport dalam pengembangan olahraga di Papua. Ia mengakui, PTFI berperan besar di sektor olahraga Bumi Cendrawasih.

"KONI Papua atas nama seluruh atlet dan masyarakat Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Freeport Indonesia atas dukungan dan supporting-nya bagi kelanjutan pembinaan prestasi atlet-atlet terbaik Tanah Papua," kata Kogoya usai penandatangan kerja sama.

Melalui urutan dukungan finansial, pembangunan fasilitas, pembinaan berkelanjutan, dan kolaborasi antarlembaga, Freeport menghadirkan skema yang komprehensif dalam pengembangan olahraga di daerah terpencil. Upaya ini tidak hanya mengangkat prestasi atlet Papua, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia lokal yang kompetitif.

Di banyak daerah Papua, ketersediaan air layak konsumsi masih menjadi tantangan karena keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang tidak mudah. Melihat realitas itu, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengambil langkah nyata untuk menjawab salah satu kebutuhan paling mendasar masyarakat di sekitar wilayah operasi, yakni menghadirkan akses air bersih yang berkelanjutan.

Lewat pembangunan fasilitas pengolahan air bersih (Water Treatment Plant/WTP) di kawasan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Freeport menunjukkan komitmen jangka panjang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Papua. Fasilitas yang berdiri di lahan seluas 1,4 hektare ini dirancang dengan sistem modern yang mampu memproses air mentah menjadi air layak konsumsi sesuai standar kesehatan.

Tak hanya membangun, Freeport juga memastikan fasilitas tersebut dapat memberi manfaat luas melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Melalui kolaborasi ini, sistem distribusi air bersih dibangun secara bertahap untuk menjangkau ribuan rumah tangga di Timika dan sekitarnya. Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 12 ribu sambungan rumah sudah siap terpasang, dan sekitar 2.700 rumah tangga mulai menikmati pasokan air bersih hasil uji coba distribusi tahap awal.

Langkah ini menjadi bukti nyata, perusahaan tambang dapat berperan lebih dari memberi kontribusi ekonomi. Dengan total investasi mencapai sekitar Rp150 miliar, Freeport menghadirkan fasilitas lengkap mulai dari kantor operasional, laboratorium, sistem kelistrikan mandiri, hingga jaringan pipa distribusi. Tak sampai di sana, PTFI juga membangun laboratorium khusus untuk memastikan kualitas air tetap memenuhi standar aman bagi masyarakat.

"Ini wajib kita lakukan (mengkonsumsi air bersih), sehingga kita punya generasi penerus yang sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas," kata Direktur & EVP Sustainable Development PTFI, Claus Wamafma.

Proyek air bersih ini juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan Freeport yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG), khususnya pada poin ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Freeport pun turut mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai operator fasilitas pengolahan air. Melalui pemberian pelatihan teknis, ke depannya warga setempat diharapkan mampu mengelola sistem ini secara mandiri.

Selain dukungan infrastruktur, Freeport juga menginisiasi berbagai program pendukung seperti edukasi kesehatan lingkungan dan sosialisasi pengelolaan air yang berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat dampak sosial dari proyek, di mana masyarakat ikut menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri.

Pemkab Mimika menyambut langkah ini dengan antusias. Bupati Mimika, Johannes Rettob menyebut, kehadiran WTP dari Freeport menjadi salah satu solusi nyata bagi tantangan layanan dasar di wilayahnya.

"Ini merupakan kerja sama yang luar biasa antara kami pemerintah dengan PTFI, sehingga saat ini masyarakat Mimika dapat merasakan dampak positif dari program air bersih ini," kata Johannes.

Lebih lanjut, proyek ini diharapkan dapat diperluas ke wilayah lain di Papua sehingga semakin banyak masyarakat mendapat manfaat langsung dari program tanggung jawab sosial Freeport Indonesia. Upaya ini juga menegaskan peran penting sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia Timur.

Dengan pengalaman panjang mengelola operasi di daerah dengan kondisi alam yang kompleks, Freeport menyadari bahwa keberhasilan bisnis harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kini, air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga di Kuala Kencana dan Timika menjadi simbol kemajuan dan kolaborasi.

JAKARTA - Kabupaten Mimika mencatat sejarah baru dalam upaya merawat kerukunan umat beragama. Untuk pertama kalinya baik Pemkab Mimika maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika berhasil meraih Harmony Award 2025, sebuah penghargaan nasional yang sangat prestisius di bidang kerukunan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dalam acara resmi yang digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi Mimika, tetapi juga bagi wilayah Papua secara keseluruhan karena inilah kali pertama Papua meraih pengakuan nasional di bidang kerukunan umat beragama," ujar Ketua FKUB Kabupaten Mimika Jeffry Chris Hutagalung, Jumat (28/11/2025).

Harmony Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan Kementerian Agama melalui PKUB RI kepada pemerintah daerah dan FKUB yang terbukti berprestasi dalam memelihara kerukunan umat beragama. Penghargaan ini menjadi instrumen penguat bagi upaya nasional dalam menjaga persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial keagamaan di seluruh Indonesia.

Jeffry Chris mengatakan, predikat juara yang diraih secara bersamaan oleh Pemda dan FKUB Mimika menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan para tokoh agama sebagai penjaga harmoni sosial.

"Selama ini, Pemda Mimika konsisten memperkuat fondasi kerukunan melalui dukungan kebijakan yang jelas, komunikasi lintas sektor, serta fasilitas yang menunjang kegiatan FKUB," ucapnya.

Di sisi lain, FKUB Mimika terbilang aktif dalam memfasilitasi dialog lintas iman, memberikan edukasi tentang moderasi beragama, serta menyelesaikan berbagai isu sensitif secara persuasif dan damai. Kombinasi kinerja inilah yang menempatkan Mimika sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan kerukunan terbaik di Indonesia.

Menurut Kementerian Agama, beberapa indikator utama yang membuat Mimika unggul dan layak mendapatkan Harmony Award 2025 yakni:

1. Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Pemda Mimika dinilai memberikan dukungan nyata melalui kebijakan yang inklusif serta alokasi anggaran memadai untuk menunjang kegiatan kerukunan dan operasional FKUB.

2. Inovasi dan Aktivitas FKUB

FKUB Mimika aktif melakukan mediasi, membangun ruang dialog, dan menggelar edukasi moderasi beragama terutama kepada generasi muda.

3. Stabilitas dan Ketanggapan Daerah

Kabupaten Mimika mampu menangani isu-isu keagamaan secara cepat, tepat, dan damai sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

Penghargaan ini menjadikan Mimika sebagai role model bagi daerah lain, terutama di Papua dalam menerapkan prinsip moderasi beragama dan menjaga keberagaman dalam bingkai harmoni.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.

“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” ujarnya.

Toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda atau memisahkan yang sama melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.

Menag juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.

“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” ujar Nasaruddin disambut tepuk tangan hadirin.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menambahkan Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.

“Harmony Award bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata Pemda dan FKUB dalam merawat kerukunan. Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar mereka terus berinovasi dan memperluas dampak kerukunan hingga ke tingkat paling bawah,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia (PTFI) mengakui produksi emas perusahaan berpotensi anjlok pada 2026 akibat insiden longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penurunan hingga 30 persen dari kondisi normal ini berpotensi memengaruhi pasokan emas dalam negeri yang selama ini menopang kebutuhan investasi dan perhiasan masyarakat.

“Untuk tahun depan kemungkinan supply atau produksi kita berkurang sekitar 30 persen dari kondisi normalnya karena adanya insiden,” ujar Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia, Jenpino Ngabdi, saat ditemui dalam acara Bullion Connect 2025 di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Ia menyebut koreksi produksi tersebut merupakan konsekuensi langsung dari gangguan operasi pasca-longsor di area tambang perusahaan. Secara normal, produksi emas Freeport berkisar 50–60 ton per tahun yang menjadi salah satu penopang pasokan emas nasional. Namun, untuk tahun ini, Jenpino mengungkapkan produksi diperkirakan hanya sekitar 15 ton, dengan sebagian besar pasokan disalurkan ke PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Produksi emas Freeport diproyeksikan baru akan kembali ke level normal di kisaran 50–60 ton pada 2027 mendatang. “Karena mungkin kita ketahui ada insiden wetmark. Jadi, mungkin kita kembali normal supply 50–60 ton di tahun 2027,” lanjutnya menjelaskan mengenai target pemulihan operasi.

Jenpino menuturkan, tahun ini PTFI sebenarnya baru mulai memproduksi emas sehingga belum beroperasi pada kapasitas penuh. Situasi tersebut semakin tertekan setelah perusahaan terdampak insiden longsor, membuat target produksi harus direvisi dan pasokan menyusut jauh dari angka normal.

Peristiwa longsor di tambang bawah tanah GBC terjadi pada September lalu ketika aliran material basah atau lumpur dalam jumlah besar mengalir dan menutup akses ke area tertentu di tambang. Kondisi itu tidak hanya mengganggu jalur produksi, tetapi juga menghambat jalur evakuasi bagi para pekerja yang sedang bertugas.

Akibat kejadian tersebut, PTFI menghentikan sementara aktivitas pertambangan di kompleks Grasberg untuk fokus melakukan evakuasi terhadap tujuh pekerja yang terjebak di lokasi longsor. Aktivitas di Grasberg ditangguhkan hingga proses investigasi tuntas, situasi yang secara otomatis menekan produksi emas dan mineral lain dari kawasan tersebut.

Bank Indonesia (BI) akhirnya buka suara soal polemik dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank hingga tembus triliunan, seperti yang diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengungkap per September 2025, total dana pemda yang mengendap di bank mencapai Rp234 triliun. Ia mengklaim data itu dari BI.

Sejumlah kepada daerah pun membantah pernyataan Purbaya soal memarkir dana daerah di bank, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) hingga Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.

BI pun menjelaskan asal-muasal besaran dana pemda yang mengendap di bank. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan BI memperoleh data simpanan perbankan dari laporan yang disampaikan seluruh kantor bank.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor," kata Denny dalam keterangan resmi, Rabu (22/10).Selanjutnya, BI melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan pihak bank. Kemudian data tersebut dibuka kepada masyarakat.

"Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia," pungkasnya.

Purbaya sempat mengungkap masih banyak pemda yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan. Per September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.

"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Artinya, menurut Purbaya, dana untuk pembangunan di daerah sudah tersedia dan siap digunakan.

"Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Purbaya juga menyoroti praktik sebagian daerah yang menempatkan dana kasnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing.

"Itu kan daerahnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjamkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar dana pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak dikelola untuk mencari keuntungan bunga dari deposito. Pemerintah harus memastikan seluruh anggaran bekerja bagi perekonomian.

Purbaya pun menitipkan pesan kepada kepala daerah agar lebih bijak dalam mengelola kas daerah dan mempercepat realisasi belanja produktif.

"Kelola dana pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah," katanya.

1. Provinsi DKI Jakarta - Rp14,68 triliun2. Provinsi Jawa Timur - Rp6,84 triliun3. Kota Banjarbaru - Rp5,17 triliun4. Provinsi Kalimantan Utara - Rp4,71 triliun5. Provinsi Jawa Barat - Rp4,17 triliun6. Kabupaten Bojonegoro - Rp3,61 triliun7. Kabupaten Kutai Barat - Rp3,21 triliun8. Provinsi Sumatera Utara - Rp3,11 triliun9. Kabupaten Kepulauan Talaud - Rp2,62 triliun10. Kabupaten Mimika - Rp2,49 triliun11. Kabupaten Badung - Rp2,27 triliun12. Kabupaten Tanah Bumbu - Rp2,11 triliun13. Provinsi Bangka Belitung - Rp2,10 triliun14. Provinsi Jawa Tengah - Rp1,99 triliun15. Kabupaten Balangan - Rp1,86 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025.

Ia menyebut hingga akhir September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.

"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Artinya, menurut Purbaya, dana untuk pembangunan di daerah sudah tersedia dan siap digunakan.

"Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, rendahnya penyerapan anggaran membuat uang daerah justru mengendap di rekening bank, alih-alih menggerakkan ekonomi lokal. Purbaya menyoroti praktik sebagian daerah yang menempatkan dana kasnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing.

"Itu kan daerahnya uangnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjemkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah," ucapnya.

Purbaya juga menyinggung adanya selisih data sebesar Rp18 triliun antara catatan kas daerah dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar perbedaan tersebut ditelusuri dengan cermat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun, mungkin pemda kurang teliti itu yang nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya, jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," kata Purbaya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar dana pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak dikelola untuk mencari keuntungan bunga dari deposito. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh anggaran bekerja bagi perekonomian.

Purbaya pun menitipkan pesan kepada kepala daerah agar lebih bijak dalam mengelola kas daerah dan mempercepat realisasi belanja produktif.

"Kelola dana pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah," katanya.

Berdasarkan data BI per 15 Oktober 2025, berikut 15 pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025: