Jakarta (ANTARA) - Koalisi Ojol Nasional (KON) bersama 98 Resolution Network mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Regulasi tersebut, antara lain mengatur penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 8 persen mulai 1 Juli 2026 karena dinilai memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi mitra pengemudi transportasi online.

Koalisi Ojol Nasional bersama 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menilai regulasi tersebut merupakan langkah penting negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan pekerja transportasi online di Indonesia.

"Selama bertahun-tahun, mitra pengemudi transportasi online menjalankan pekerjaannya di tengah ketidakjelasan hubungan kemitraan, minimnya perlindungan sosial, serta berbagai kebijakan aplikator yang kerap dinilai merugikan pengemudi," tutur Andi dalam keterangan tertulis, Selasa.

"Oleh karena itu, hadirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem transportasi online yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada para mitra pengemudi," tambah dia.

Koalisi Ojol Nasional juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan regulasi tersebut, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang turut berperan aktif mendorong kebijakan penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 8 persen, yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

Sementara itu, Juru Bicara 98 Resolution Network Poltak Agustinus Sinaga menambahkan Koalisi Ojol Nasional dan 98 Resolution Network menegaskan keberhasilan Perpres tersebut tidak hanya ditentukan oleh lahirnya regulasi, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten dan berpihak kepada para pekerja transportasi online sebagai mitra aplikator.

"Ada catatan penting yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu harapan agar pemerintah tetap ada dalam menjaga ekosistem kemitraan antara aplikator dan para driver ojol," ungkap Poltak.

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Harga daging ayam potong di Medan terpantau mulai menurun bahkan hingga di bawah Rp30.000 per kilogram (kg) pada Selasa (30/6/2026). Di Pasar Akik Jalan AR Hakim, rata-rata pedagang menjual daging ayam potong dengan harga di kisaran Rp29.000-Rp30.000 per kilogram.

Sedangkan pantauan di Pasar Sukaramai, harga daging ayam potong per kg berkisar Rp30.000-Rp32.000 per kg. Begitupun dengan harga jual daging ayam di sejumlah warung di Kecamatan Medan Area yang beberapa hari belakangan berada di rentang Rp29.000-Rp30.000 per kg.

Penurunan harga daging ayam potong di sejumlah pasar di Medan terbilang signifikan mengingat pada Maret 2026 harga daging ayam potong sempat tembus Rp43.000 per kg dan bertahan di kisaran Rp33.000-Rp35.000 per kg hingga awal Juni.

Salah seorang pedagang di Pasar Akik Medan yang menjual daging ayam potongnya Rp29.000 per kg mengatakan penurunan harga ini diduga akibat liburnya program Makan Bergizi Gratis ( MBG) selama musim libur sekolah.

“MBG, kan, libur. Ada pengaruhnya, lah, ini. Jadi, pasokan ayam ke kami para pedagang lebih banyak,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Tak hanya daging ayam potong, harga telur ayam pun terpantau turun di Medan. Sebagaimana diketahui, telur dan daging ayam adalah menu yang paling sering disajikan untuk program MBG.

Dari papan informasi milik salah satu gerai distributor telur di Jalan Brigjen Katamso Medan, PT Sumber Pangan Nusantara Indonesia (SPNI), penurunan harga telur terlihat dalam beberapa hari belakangan.

Pada 27 Juni, harga telur ayam yang dijual SPNI berada di rentang Rp1.220 per butir atau sekitar Rp36.600 per papan untuk ukuran kecil, hingga Rp1.750 per butir atau Rp52.500 per papan untuk telur ukuran terbesar yang mereka miliki.

Per hari ini, Selasa (30/6/2026), harga telur ukuran terbesar turun menjadi Rp1.720 per butir atau Rp51.600 per papan.

“Mungkin ada kaitannya juga dengan libur MBG. Karena banyak juga SPPG yang membeli telur dari kami,” ujar salah seorang pegawai di gerai telur SPNI Katamso.

Sementara itu harga sejumlah komoditas sayur di Medan terpantau naik. Seperti misalnya tomat yang biasanya dapat ditebus Rp8.000-Rp10.000 per kg, per hari ini dijual pedagang di Pasar Akik di rentang Rp14.000-Rp17.000 per kg, tergantung ukuran dan kematangannya.

Begitu pun dengan wortel yang saat ini mencapai Rp10.000 per kg dari biasanya Rp3.000 per kg, serta bayam hijau yang dijual rata-rata Rp5.000-Rp6.000 per kg.

Sementara cabai merah keriting per hari ini dijual pedagang rata-rata Rp40.000 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg, cabai rawit keriting Rp36.000 per kg. Sedangkan bawang merah, terpantau sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar Rp24.000-Rp28.000 per kg.

Menurut pengakuan pedagang kenaikan harga komoditas sayur telah terjadi kurang lebih dua minggu terakhir. Kenaikan harga tomat bahkan telah terpantau sejak bulan lalu.

“MBG libur tidak ada pengaruhnya ke penurunan harga sayur kami. Mereka [pengelola SPPG], kan, tidak mengambil sayur di pedagang di pasar, tapi langsung ke tengkulak. Sehingga tidak ada efek domino [operasional dapur] MBG ke kami,” tutur salah seorang pedagang sayur di Pasar Sukaramai kepada Bisnis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan mayoritas perusahaan aplikator transportasi daring telah menyatakan kesiapan menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal delapan persen sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Dudy mengatakan perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah siap menjalankan ketentuan baru tersebut meski tetap memerlukan sejumlah penyesuaian internal dalam operasional perusahaan.

"Tapi kalau seperti Grab, GoTo, maupun Maxim sepertinya mereka sudah siap, tentunya dengan keseimbangan yang baru ada adjustment-adjustment atau ada penyesuaian-penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Meski regulasi revisi belum diterbitkan, Dudy memastikan para operator telah menyampaikan komitmen mendukung penerapan kebijakan baru setelah mempertimbangkan berbagai dinamika dan kondisi bisnis masing-masing perusahaan.

Komitmen tersebut, lanjutnya, menunjukkan dukungan perusahaan terhadap harapan pemerintah sekaligus aspirasi para mitra pengemudi ojek daring, khususnya pengendara roda dua yang selama ini menginginkan penyesuaian komisi.

"Kami sudah bertemu dengan para operator pada Jumat, 26 Juni (2026), pagi. Setelah sekian lama saya baru ketemu, jam 10.00 WIB di kantor," ujar dia.

Dudy mengungkapkan hanya InDrive yang masih melakukan perhitungan lebih lanjut terhadap dampak kebijakan tersebut. Namun proses itu tidak akan menunda pemberlakuan ketentuan komisi maksimal delapan persen.

Menurut dia, setiap operator memiliki karakteristik bisnis, tingkat persaingan, serta pangsa pasar yang berbeda sehingga membutuhkan waktu berbeda dalam menyesuaikan model usaha terhadap kebijakan baru pemerintah.

Ia menjelaskan InDrive selama ini lebih berfokus pada layanan ride hailing dengan komisi sekitar 10 persen sehingga perusahaan masih menghitung keseimbangan bisnis setelah batas komisi diturunkan menjadi delapan persen.

Dudy menambahkan pemerintah memahami perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, keberlanjutan usaha aplikator, serta kenyamanan pelanggan agar penerapan komisi delapan persen berjalan secara optimal.

"Tapi dengan (potongan komisi) 8 persen ini mereka (InDrive) menghitung, ya saya bisa sampaikan bahwa kita juga harus melihat harapan atau dari keinginan dari para mitra-mitranya atau para pengemudi," katanya.

"Namun kita juga memahami ada aspek keseimbangan juga yang harus kita lihat atau kita perhatikan dari sisi pelanggan atau customer-nya. Jadi mereka akan mencari keseimbangan yang baru terhadap pemberlakuan komisi 8 persen ini," tambah Menhub.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal delapan persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojol tersebut pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (28/6).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan regulasi mengenai potongan komisi ojek online (ojol) 8 persen saat ini difokuskan bagi layanan roda dua, bukan roda empat.

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan pengaturan komisi ojek online roda dua karena layanan tersebut memiliki jumlah pengguna dan mitra pengemudi yang paling besar.

"Sekarang ini (potongan komisi 8 persen) fokus dilakukan untuk roda dua karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut Dudy, regulasi yang tengah disiapkan pemerintah hanya berlaku bagi layanan roda dua sehingga belum mencakup angkutan sewa khusus berbasis aplikasi menggunakan kendaraan roda empat.

Ia menjelaskan kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus roda empat berbeda dengan ojek online karena di wilayah Jabodetabek menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan daerah lain diatur pemerintah provinsi.

Dudy mengungkapkan terdapat usulan dari operator agar pengaturan kendaraan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, menurutnya, usulan tersebut masih perlu dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

Ia menegaskan pemerintah saat ini tetap memfokuskan penyusunan regulasi komisi ojek online pada layanan roda dua sebagai langkah awal dalam memperkuat kepastian pengaturan sektor transportasi berbasis aplikasi.

"Memang ada ada permintaan dari para operator supaya kiranya bisa untuk roda empat itu regulasinya dipusatkan saja. Tapi kita itu harus bicara dengan stakeholder yang terkait, tidak hanya operator tapi juga pemerintah daerah provinsi," beber Dudy.

Sebelumnya, Menhub menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojek online tersebut pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Menhub.

Adapun, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Kepala Negara menegaskan kebijakan itu diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan.

Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojek online tersebut pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan pemerintah telah menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu.

Menurut Dudy, dalam pertemuan antara para aplikator dengan pimpinan DPR telah disepakati bahwa pemberlakuan komisi maksimal delapan persen dimulai secara resmi pada 1 Juli.

Kementerian Perhubungan, lanjut Dudy, mendukung penuh pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menyiapkan seluruh aspek administratif maupun teknis agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Dia menilai para aplikator telah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana disampaikan dalam berbagai pertemuan bersama DPR maupun Kementerian Perhubungan selama beberapa waktu terakhir.

Dudy memastikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan para aplikator hingga mencapai kesimpulan bahwa seluruh pihak siap melaksanakan kebijakan Presiden.

Menurut Dudy, perubahan komisi bukan memerlukan peraturan turunan baru karena ketentuan mengenai besaran komisi telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Ia menjelaskan Kementerian Perhubungan hanya akan merevisi ketentuan mengenai batas maksimal komisi yang sebelumnya mencapai 20 persen menjadi paling tinggi delapan persen sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Sehingga dengan adanya komisi 8 persen maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu kan 15 plus 5 ya? Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8 persen," jelasnya.

Selain merevisi besaran komisi, Kementerian Perhubungan juga akan memperbarui ketentuan mengenai asuransi sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi yang berada dalam kewenangan kementerian.

Dudy menegaskan seluruh perubahan hanya mencakup aturan yang sebelumnya telah diatur Kementerian Perhubungan sehingga penyesuaian dilakukan mengikuti arahan Presiden yang disampaikan pada 1 Mei.

Meski regulasi revisi belum diterbitkan, Dudy menekankan para aplikator telah menyatakan kesiapan mendukung kebijakan pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai dinamika demi memenuhi harapan pengemudi ojek online, khususnya roda dua.

"Secara komitmen para operator sudah menyampaikan kesiapannya tentu dengan dinamika yang sudah mereka pertimbangkan satu dan lain," katanya.

"Mereka akan siap mendukung apa yang menjadi harapan dari Presiden begitu juga dari dari para teman-teman pengendara ojek online khususnya roda dua," tambah Menhub.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Presiden menegaskan kebijakan itu diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menginginkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ditekan serendah mungkin.

Namun, Purbaya menegaskan penghapusan anggaran program tersebut tidak mungkin dilakukan karena MBG merupakan program pemerintah yang dinilai memiliki tujuan yang baik.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditanya mengenai upaya efisiensi anggaran program MBG yang tengah dilakukan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu (MBG) sudah keluar anggarannya. Kalau begitu juga enggak benar, karena programnya program yang bagus, tinggal implementasinya diperbaiki," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Purbaya, fokus pemerintah saat ini bukan menghapus program MBG, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Ia menilai, perbaikan tata kelola dan pengawasan menjadi kunci agar program prioritas tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal negara.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan pemerintah bersama BGN tengah membahas langkah efisiensi lanjutan terhadap program MBG.

Bahkan, Purbaya memastikan kebutuhan anggaran program tersebut akan berada di bawah proyeksi sebelumnya sebesar Rp260 triliun.

Meski demikian, Purbaya menegaskan efisiensi tersebut tidak akan mengurangi porsi maupun tujuan utama program MBG.

"Kami terus berdiskusi dengan BGN. Yang jelas akan ada penghematan yang cukup signifikan sehingga anggaran negara menjadi lebih aman," ujar Purbaya.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga tengah memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG di daerah dengan melibatkan sumber daya dari Kementerian Keuangan, termasuk jajaran perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki implementasi program MBG di lapangan sekaligus memastikan setiap anggaran yang digelontorkan pemerintah dapat digunakan secara efektif dan akuntabel.

Anggaran MBG Dipangkas

Pemerintah memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026 akan dipangkas signifikan dari pagu awal seiring evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi belanja dan tata kelola program.

Meski demikian, penghematan dipastikan tidak akan mengurangi kualitas serta alokasi anggaran untuk menu makanan penerima manfaat.

Sebelumnya, pagu anggaran MBG 2026 ditetapkan sebesar Rp 335 triliun. Namun, dalam pemaparan APBN Kita pada 21 Mei 2026, Purbaya menyebut anggaran tersebut akan diturunkan menjadi Rp 268 triliun atau berkurang sekitar Rp 67 triliun.

Kini, pemerintah mengisyaratkan angka final anggaran bahkan berpotensi berada di bawah Rp 268 triliun.

Namun, setelah bertemu dengan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Nanik S Deyang, Purbaya berjanji anggaran MBG untuk 2026 masih bisa ditekan di bawah Rp260 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Prasasti Piter Abdullah Redjalam menilai perlu adanya kehati-hatian dalam rencana pemotongan komisi mitra pengemudi ojek daring (ojol) dari semula 20 persen menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojol yang diumumkan pada awal Mei 2026.

“Kalau di sisi pemerintah perlu ada kesamaan pandangan, kemudian dari industri perlu ada juga. Rekomendasi forum pakar (juga penting) supaya ada yang menjembatani antara pemerintah, regulator, dengan industri, karena industri mau tak mau perlu ada yang menjembatani,” ujar Piter dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Ia menilai saat ini regulasi terkait ojol di Indonesia sudah cukup banyak dan ketat jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam lanskap ekonomi digital, utamanya dalam pembagian komisi atas biaya layanan platform.

“Mereka (mitra pengemudi) menggunakan teknologi untuk bisa mengakses platform, bisa berhubungan dengan customer melalui platform, dan untuk itu mereka membayar terhadap penyedia platform,” ujar Piter.

Lebih lanjut, ia mengatakan diperlukan pula kajian mendalam terkait potensi dampak aturan komisi ini dengan keberlanjutan industri transportasi daring, karena harga merupakan hal yang sensitif terutama bagi pengguna layanan.

“Tingkat sensitivitas terhadap harga itu cukup tinggi. Kalau sensitivitas harga begitu tinggi, maka pengaturan tarif yang sekarang 8 persen. Ini pasti akan berdampak terhadap industri. Dan industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti,” jelas Piter.

“Artinya kalau ada penurunan komisi yang kemudian bisa berdampak kepada kenaikan tarif, kenaikan tarif bisa menyebabkan penurunan order,” imbuhnya.

Secara luas, Piter mengatakan dampak lainnya dari hal ini adalah penurunan kualitas layanan dari platform karena ruang untuk berinovasi dan berinvestasi menjadi berkurang.

“Yang kita khawatirkan adalah industrinya sendiri yang akan secara kualitas juga akan turun. Padahal ini adalah industri digital yang kita tahu berpacu dengan kecepatan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Koperasi Tani Ternak (KTT) Literasi Sumbersari, Sambeng, Lamongan, Jawa Timur berhasil mengembangkan model peternakan sapi potong berkelanjutan lewat konsep kandang komunal yang terintegrasi.

Selain daging, kotoran dari hewan ternak milik para anggota koperasi juga diolah menjadi pupuk organik "Literasi" yang saat ini telah merambah pasar di tujuh kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Ketua KTT Literasi Sumbersari Tomi Distianto menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya tidak hanya melakukan budidaya dan penggemukan sapi potong jenis Limousin, Simental, dan lokal. Namun, saat ini telah bertransformasi menjadi pusat pengelolaan limbah "Bank Literasi" yang melibatkan 250 warga desa.

"Bank Literasi itu adalah Bank Limbah Ternak Sumbersari. Masyarakat di sini bergabung menjadi nasabah, sehingga mereka bisa menyetorkan kotoran ternaknya, yang banyak terbuang, tidak termanfaatkan, yang menjadi sumber masalah pencemaran lingkungan," ungkapnya.

Tomi menjelaskan bisnis koperasi ini mengedepankan pemberdayaan bagi segenap anggotanya dengan sistem bagi hasil 60:40, yang membantu para peternak dengan keterbatasan modal.

"Ketika sapinya dijual laku Rp10 juta misalnya, maka Rp6 juta untuk anggota, yang Rp4 juta untuk koperasi. Koperasi menanggung semua biaya operasional, baik listrik, air, biaya perobatan. Semua biaya yang keluar untuk perawatan selain pakan itu ditanggung koperasi," ucapnya.

Saat ini, KTT Literasi memiliki total sebanyak 235 ekor hewan ternak, yang terdiri atas 70 ekor sapi potong di kandang koloni dan sisanya tersebar di rumah anggota, serta 70 ekor kambing dan domba.

"Dari hasil budidaya kambing tersebut, alhamdulillah bisa menyuplai kebutuhan warung sate yang sedang kami kembangkan. Untuk koperasi kami selain usaha breeding, kami juga bersiap untuk Iduladha yaitu penggemukan sapi maupun domba. Momen Iduladha ini menjadi momen yang baik sehingga permintaannya semakin banyak biasanya untuk kurban," ungkapnya.

Selain pupuk organik, diversifikasi usaha koperasi merambah ke sektor hilir melalui unit usaha katering hingga warung sate, yang bisa menyerap hingga 100 ekor domba per bulan. Tomi menyebut domba itu berasal dari budidaya anggota dan kelompok binaan di satu kecamatan serta untuk memutus mata rantai tengkulak.

Kinerja impresif KTT Literasi Sumbersari menarik perhatian Bank Indonesia (BI) melalui program Saka Jatim (Sarana Akselerasi Agribisnis Klaster). Sejak intensif dibina pada 2025, koperasi ini meraih prestasi sebagai Klaster Sapi Potong Terbaik tingkat Jawa Timur dan Juara 1 Championship Klaster Pangan tingkat Nasional.

Dukungan BI mencakup manajemen kelompok, administrasi keuangan, hingga bantuan fisik berupa satu unit kendaraan operasional dan gazebo untuk menunjang unit usaha warung sate.

"Alhamdulillah, BI sudah memberikan pembinaan, pendampingan, juga bantuan. Kami diajari bagaimana mengelola manajemen dalam kelompok tani ternak yang kami kembangkan," katanya.

Berkat diversifikasi usaha dari penjualan sapi, domba, pupuk organik, EduFarm, koperasi berhasil mencatatkan omzet bulanan di atas Rp50 juta. Kendati demikian, Tomi mengakui tantangan terbesar saat ini adalah menjaga kontinuitas kelompok dan minat generasi muda untuk menjalankan usaha agribisnis.

"Tantangan regenerasi ya karena mengingat anak-anak muda sekarang minatnya terhadap dunia peternakan dan pertanian ini sangat rendah sekali ya karena memang mungkin dianggap peternakan pertanian itu kurang menjanjikan," ujarnya.

Walau begitu, Tomi mengaku tetap optimistis bahwa keberhasilan KTT Literasi Sumbersari dapat menjadi bukti nyata bagi kaum muda bahwa sektor peternakan bisa menjadi sumber penghasilan utama yang menjanjikan di masa depan.

“Namun, lewat koperasi dengan usaha yang sudah kita jalankan ini menjadi satu bukti nyata, solusi, jawaban bagi anak-anak muda yang mungkin masih ragu. Apakah pertanian dan peternakan itu menghasilkan? Ternyata di sini kami bisa mewujudkan itu semuanya dan tidak hanya tambahan penghasilan, tetapi menjadi sumber penghasilan utama,” pungkasnya.

BANTEN - Rayakan Iduladha 1447 Hijriah, DPW PSI Banten membagikan hewan kurban di berbagai wilayah di Provinsi Banten. Hal itu sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat gotong royong kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui struktur DPD PSI di 8 kabupaten/kota se-Banten dengan sasaran penerima manfaat masyarakat yang membutuhkan. Pembagian hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen PSI untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat.

Ketua Dewan Pembina PSI Banten Ian Pribadi yang didampingi Ketua DPD PSI Kabupaten Serang Angga Citra, turut menyerahkan hewan kurban secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan warga. Ian Pribadi mengatakan, kegiatan kurban ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial PSI terhadap masyarakat.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian sosial dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Iduladha,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Ketua DPW PSI Banten, M. Hafiz Ardianto menegaskan kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan dengan masyarakat serta meningkatkan nilai solidaritas sosial. ”Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial, sekaligus memperkuat kehadiran PSI di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Lihat video: Masjid Istiqlal Potong 78 Hewan Kurban, Ada Sapi Jumbo Prabowo-Gibran



Selain menjadi agenda DPW PSI Banten, kegiatan pembagian hewan kurban ini juga merupakan bagian dari instruksi dan agenda nasional DPP PSI yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh DPW dan DPD PSI di berbagai daerah di Indonesia. Melalui kegiatan ini, PSI berharap semangat kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas sosial dapat terus tumbuh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakartamemercayakan pemotongan hewan kurban Iduladha 1447 Hijriah kepada Perumda Dharma Jaya. Proses ini berlangsung di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung yang berlokasi di kantor Perumda Dharma Jaya, Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur.

Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif mengatakan, kerja sama dengan Perumda Dharma Jaya dilakukan mendukung proses pemotongan hewan kurban yang lebih praktis, bersih, dan terstandarisasi. Sinergi ini menandai langkah maju pelaksanaan kurban yang lebih higienis serta memenuhi standar kesehatan.

“Alhamdulillah tahun ini kami bekerja sama dengan Perumda Dharma Jaya karena lebih praktis dan dapat mengurangi pengotoran di tempat penyembelihan,” kata Samsul Ma’arif saat ditemui saat menyaksikan pemotongan hewan kurban di Perumda Dharma Jaya, Kamis (28/5/2026).

Samsul menjelaskan, pada Iduladha tahun ini PWNU DKI Jakarta menerima sekitar 13 ekor sapi kurban berukuran besar dari berbagai pihak, di antaranya dari Presiden Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Menurut Samsul, pemotongan hewan kurban di Dharma Jaya merupakan pengalaman pertama bagi PWNU DKI Jakarta setelah sebelumnya dilakukan secara tradisional dan manual.

“Ke depan Jakarta sebagai kota global harus memiliki tempat penyembelihan hewan yang memang dikhususkan dan terstandarisasi. Jadi penyembelihan tidak lagi dilakukan sembarangan,” ujarnya.

Lihat video: Ini Sejarah dan Makna Besar Kurban, Bukan Sekadar Sembelih!



Samdul menambahkan, salah satu alasan PWNU memilih Dharma Jaya karena fasilitasnya telah menerapkan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), memiliki standar sanitasi yang baik, serta didukung juru sembelih halal (Juleha) yang tersertifikasi.

“Selain menjaga kesehatan hewan, kebersihan sanitasi juga terjaga. Prosesnya lebih praktis dan cepat,” ungkapnya.

Samsul berharap ke depan fasilitas pemotongan hewan modern seperti Dharma Jaya dapat diperbanyak di setiap wilayah kota administrasi di Jakarta agar distribusi layanan semakin merata.

“Ini bisa menjadi proyek percontohan. Pemerintah harus memberi contoh bahwa penyembelihan hewan dilakukan di tempat yang memang disiapkan secara khusus,” tegasnya.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menyambut baik kepercayaan yang diberikan PWNU DKI Jakarta kepada Dharma Jaya dalam penanganan pemotongan hewan kurban tahun ini.

“Ini menjadi kebanggaan bagi Dharma Jaya karena mendapat kepercayaan dari PWNU untuk memproses hewan kurbannya di sini. Tentunya kami sudah memiliki standar yang diterima masyarakat dan dinas kesehatan,” kata Raditya.

Menurut Raditya, idealnya setiap wilayah di DKI Jakarta memiliki pusat atau cabang tempat pemotongan hewan yang tersertifikasi dan memenuhi standar kesehatan serta syariat halal seperti yang diterapkan Dharma Jaya saat ini.

“Kalau ke depan ini bisa diwujudkan, maka pemotongan hewan tidak harus terpusat di Dharma Jaya saja, tetapi bisa merata sehingga seluruh warga Jakarta dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Untuk itu, usulan pengembangan fasilitas pemotongan hewan modern tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaannya, Dharma Jaya menyediakan layanan menyeluruh mulai dari proses penyembelihan, pengemasan, hingga penyiapan distribusi daging kurban. Daging kurban nantinya akan didistribusikan PWNU DKI Jakarta kepada masyarakat melalui enam cabang PCNU di wilayah Jakarta.

Raditya memastikan seluruh proses pemotongan dilakukan sesuai syariat Islam dan diawasi secara ketat oleh tenaga profesional bersertifikat. “Insyaallah semua dilakukan sesuai syariat dan diawasi langsung dalam proses pemotongannya,” ungkapnya.

Raditya juga menyebutkan, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, terdapat 744 juru sembelih halal yang telah disiapkan pada momentum Iduladha tahun ini. Hingga sehari sebelumnya, jumlah hewan yang telah dipotong di Dharma Jaya mencapai sekitar 250 ekor dan terus bertambah setiap harinya.

LA PAZ - Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengatakan dia akan memangkas gajinya dan gaji para menteri kabinet sebesar 50 persen. Ini sebagai upaya untuk mengakhiri protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu.

Namun pengumuman Presiden Paz tidak dihiraukan, karena para pengunjuk rasa menolak untuk mengakhiri blokade mereka di La Paz dan kembali bentrok dengan polisi. Massa demonstran tetap menuntut Paz lengser.

Meskipun bentrokan mereda, tidak ada tanda-tanda bahwa massa demonstran siap untuk membersihkan jalanan, di mana demonstrasi kemungkinan akan berlanjut pekan ini.

Para pengunjuk rasa telah memblokir jalan menuju La Paz selama hampir sebulan, menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Presiden Paz, pemimpin sayap kanan tengah yang didukung Amerika Serikat (AS), telah melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan yang telah pecah hanya enam bulan setelah masa kepresidenannya.

Pada hari Senin, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva—sekutu tradisional mantan presiden sosialis Bolivia, Evo Morales— berbicara dengan Paz melalui telepon dan, menurut pernyataan dari kantor presiden Brasil, "mengulangi solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Bolivia."

Lula, salah satu pemimpin sayap kiri paling terkenal di Amerika Latin, menyerukan agar para pengunjuk rasa dan pemerintah memprioritaskan dialog sebagai cara untuk mengatasi perbedaan, sambil menyetujui untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.

AS dan Argentina juga telah menawarkan bantuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Demonstrasi telah menjadi radikal sejak serikat pekerja mulai memprotes pada awal Mei untuk kenaikan gaji, pasokan bahan bakar yang stabil, dan pengelolaan ekonomi yang lebih baik.

Berbicara di kota Sucre di tenggara negara tersebut, Presiden Paz mengatakan, "Saya telah memutuskan sebagai bagian dari upaya dan komitmen kepada negara, untuk memotong gaji sebesar 50 persen."

Gaji bulanannya saat ini ditetapkan sekitar 24.000 bolivianos (USD3.500), salah satu yang terendah di antara pemimpin Amerika Latin mana pun tetapi sekitar delapan kali lipat dari rata-rata warga Bolivia, menurut statistik tahun 2024 dari Organisasi Buruh Internasional.

Terlepas dari keputusan Paz memangkas gaji tersebut, pada hari Senin polisi kembali bentrok dengan para pengunjuk rasa setelah ribuan penambang, petani, pekerja pabrik, dan kelompok lain berbaris melalui kota untuk ketiga kalinya dalam seminggu.

"Apa yang kita inginkan? Agar dia mengundurkan diri! Kapan? Sekarang!" teriak para demonstran saat mereka berbaris menuruni gunung menuju pusat La Paz dari kota tetangga El Alto yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat, seperti dikutip AFP, Selasa (26/5/2026).

Kerusuhan dimulai ketika para demonstran mencoba menerobos barisan polisi di dekat gedung parlemen. Polisi merespons dengan gas air mata.

Upaya Paz sebelumnya untuk menjangkau masyarakat—termasuk pemecatannya terhadap menteri tenaga kerja yang tidak populer dan janji untuk memberikan serikat pekerja dan kelompok masyarakat adat lebih banyak suara dalam pembuatan kebijakan—gagal meredakan protes.

Pada hari Sabtu, polisi yang mencoba membersihkan "koridor kemanusiaan" melalui penghalang jalan menuju La Paz bentrok selama berjam-jam dengan para demonstran yang bersenjata batu dan tongkat.

Pada hari Senin, Paz, seorang ekonom terlatih dari keluarga politik, kembali menyerukan dialog dengan organisasi yang mewakili para demonstran sambil mengecam para demonstran yang menggunakan kekerasan.

Pemilu yang dimenangkannya tahun lalu menandai berakhirnya dua dekade sosialisme yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2000-an oleh Morales, pemimpin pribumi pertama Bolivia.

Sejak berkuasa, Paz yang berusia 58 tahun telah berupaya mengatasi akar penyebab krisis ekonomi—kekurangan mata uang yang disebabkan oleh subsidi bahan bakar yang besar—tetapi gagal menstabilkan pasokan bahan bakar atau mengakhiri inflasi yang melonjak.

Morales—yang melakukan upaya kembali yang gagal tahun lalu meskipun dicari polisi atas tuduhan perdagangan anak di bawah umur—pada hari Minggu menyerukan agar Paz mengadakan pemilu baru dalam waktu 90 hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026), menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.

Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp75 triliun, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya.

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan. Namun, Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program MBG serta cara BGN membelanjakan anggaran.

“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” tuturnya.

Sebagai catatan, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen senilai Rp826 triliun. Bendahara negara menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun. Di sisi lain, pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp918,4 triliun, sehingga defisit APBN mencapai 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026.