LA PAZ - Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengatakan dia akan memangkas gajinya dan gaji para menteri kabinet sebesar 50 persen. Ini sebagai upaya untuk mengakhiri protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu.

Namun pengumuman Presiden Paz tidak dihiraukan, karena para pengunjuk rasa menolak untuk mengakhiri blokade mereka di La Paz dan kembali bentrok dengan polisi. Massa demonstran tetap menuntut Paz lengser.

Meskipun bentrokan mereda, tidak ada tanda-tanda bahwa massa demonstran siap untuk membersihkan jalanan, di mana demonstrasi kemungkinan akan berlanjut pekan ini.

Para pengunjuk rasa telah memblokir jalan menuju La Paz selama hampir sebulan, menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Presiden Paz, pemimpin sayap kanan tengah yang didukung Amerika Serikat (AS), telah melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan yang telah pecah hanya enam bulan setelah masa kepresidenannya.

Pada hari Senin, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva—sekutu tradisional mantan presiden sosialis Bolivia, Evo Morales— berbicara dengan Paz melalui telepon dan, menurut pernyataan dari kantor presiden Brasil, "mengulangi solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Bolivia."

Lula, salah satu pemimpin sayap kiri paling terkenal di Amerika Latin, menyerukan agar para pengunjuk rasa dan pemerintah memprioritaskan dialog sebagai cara untuk mengatasi perbedaan, sambil menyetujui untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.

AS dan Argentina juga telah menawarkan bantuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Demonstrasi telah menjadi radikal sejak serikat pekerja mulai memprotes pada awal Mei untuk kenaikan gaji, pasokan bahan bakar yang stabil, dan pengelolaan ekonomi yang lebih baik.

Berbicara di kota Sucre di tenggara negara tersebut, Presiden Paz mengatakan, "Saya telah memutuskan sebagai bagian dari upaya dan komitmen kepada negara, untuk memotong gaji sebesar 50 persen."

Gaji bulanannya saat ini ditetapkan sekitar 24.000 bolivianos (USD3.500), salah satu yang terendah di antara pemimpin Amerika Latin mana pun tetapi sekitar delapan kali lipat dari rata-rata warga Bolivia, menurut statistik tahun 2024 dari Organisasi Buruh Internasional.

Terlepas dari keputusan Paz memangkas gaji tersebut, pada hari Senin polisi kembali bentrok dengan para pengunjuk rasa setelah ribuan penambang, petani, pekerja pabrik, dan kelompok lain berbaris melalui kota untuk ketiga kalinya dalam seminggu.

"Apa yang kita inginkan? Agar dia mengundurkan diri! Kapan? Sekarang!" teriak para demonstran saat mereka berbaris menuruni gunung menuju pusat La Paz dari kota tetangga El Alto yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat, seperti dikutip AFP, Selasa (26/5/2026).

Kerusuhan dimulai ketika para demonstran mencoba menerobos barisan polisi di dekat gedung parlemen. Polisi merespons dengan gas air mata.

Upaya Paz sebelumnya untuk menjangkau masyarakat—termasuk pemecatannya terhadap menteri tenaga kerja yang tidak populer dan janji untuk memberikan serikat pekerja dan kelompok masyarakat adat lebih banyak suara dalam pembuatan kebijakan—gagal meredakan protes.

Pada hari Sabtu, polisi yang mencoba membersihkan "koridor kemanusiaan" melalui penghalang jalan menuju La Paz bentrok selama berjam-jam dengan para demonstran yang bersenjata batu dan tongkat.

Pada hari Senin, Paz, seorang ekonom terlatih dari keluarga politik, kembali menyerukan dialog dengan organisasi yang mewakili para demonstran sambil mengecam para demonstran yang menggunakan kekerasan.

Pemilu yang dimenangkannya tahun lalu menandai berakhirnya dua dekade sosialisme yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2000-an oleh Morales, pemimpin pribumi pertama Bolivia.

Sejak berkuasa, Paz yang berusia 58 tahun telah berupaya mengatasi akar penyebab krisis ekonomi—kekurangan mata uang yang disebabkan oleh subsidi bahan bakar yang besar—tetapi gagal menstabilkan pasokan bahan bakar atau mengakhiri inflasi yang melonjak.

Morales—yang melakukan upaya kembali yang gagal tahun lalu meskipun dicari polisi atas tuduhan perdagangan anak di bawah umur—pada hari Minggu menyerukan agar Paz mengadakan pemilu baru dalam waktu 90 hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR RI sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah.

Purbaya menyatakan tidak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan, khususnya bagi kalangan menteri.

Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau (potong gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sihenggak apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Ia bahkan mengaku siap jika gajinya sebagai Menteri Keuangan turut dipangkas.

Dengan nada santai, Purbaya menyebut dirinya tidak mempermasalahkan rencana tersebut.

“Enggak apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?” kata dia.

Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri dapat mencapai sekitar 25 persen.

Meski begitu, ia menekankan angka tersebut masih sebatas perkiraan pribadi dan belum menjadi kebijakan resmi.

“Kayaknya 25 persen, mungkin. Belum, belum (belum ada pembicaraan resmi). Saya tebak kira-kira 25 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengakui bahwa wacana pemotongan gaji memang sempat dibahas di internal pemerintah.

Namun hingga kini, belum ada keputusan final yang ditetapkan.

“Ada pembicaraan seperti itu, tapi keputusan terakhirnya masih belum jelas,” kata Purbaya.

Wacana ini mencuat di tengah upaya pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sejumlah langkah efisiensi tengah dikaji pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal, termasuk penghematan belanja di berbagai sektor.

Kebijakan tersebut juga dilakukan di tengah tekanan global, seperti kenaikan harga energi yang berpotensi membebani anggaran negara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan opsi untuk memangkas gaji menteri dan Anggota DPR RI, sekitar 25 persen. Opsi tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Purbaya memprediksi jumlah gaji menteri yang dipangkas mencapai 25 persen. Namun, angka tersebut belum final dan baru sebatas prediksi pribadi Bendahara RI tersebut.

"Kayaknya 25 persen, mungkin. Belum, belum (pembicaraan resmi). Saaya tebak, kira-kira 25 persen," ujar Purbaya mengutip Detikfinance, Selasa (7/4).

Bendahara RI tersebut mengaku tak masalah jika gaji menteri dipotong. Sambil bergurau, Purbaya menyebut dirinya sudah memiliki banyak uang.

"Ngga apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?" candanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan untuk gaji DPR RI, Purbaya mengatakan belum mengetahui pasti apakah opsi tersebut akan diberlakukan juga kepada wakil rakyat tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Kalau (potong gaji) DPR saya nggak tahu. Kalau menteri sih ngga apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa," ungkapnya.

Purbaya menekankan keputusan untuk memangkas gaji menteri dan Anggota DPR nantinya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun begitu, pembicaraan mengarah pada kebijakan pangkas gaji menteri sudah ada.

"Ada pembicaraan seperti itu, tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya," ujar Purbaya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Yogyakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terkait dengan pemberian fasilitas kredit bagi anggota di lingkungan Polda DIY.

Kerja sama ini menghadirkan produk pembiayaan berupa Personal Loan (PLO) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema pembayaran melalui potong gaji oleh bendahara satuan kerja (Satker) Polda DIY.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta Sambu Dharta Gautama dengan Kepala Bidang Keuangan Polda DIY Kombes Pol Fedriansah, dan turut disaksikan oleh Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng Eko Tri Prasetyo serta Kepala Bidang Hukum Polda DIY, Kombes Pol Soliyah.

Sambu Dharta Gautama menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas layanan kredit konsumer di instansi vertikal. “Melalui fasilitas kredit dengan skema potong gaji, kami ingin memastikan proses yang lebih sederhana, transparan, dan kompetitif,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (10/3/2026).

Bank Jateng berharap PKS ini dapat membuka potensi kerja sama baru, seperti layanan payroll dan pengelolaan dana dari Polda DIY. Sinergi ini diharapkan berjalan profesional, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi berencana memangkas gajinya sendiri dan juga anggota Kabinet-nya. Ini sebagai bagian dari upaya menunjukkan komitmen pemerintahnya terhadap reformasi.

Langkah PM Jepang ini bisa menjadi contoh untuk negara-negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran, termasuk Indonesia.

Menurut laporan The Japan Times, rencana tersebut melibatkan revisi undang-undang remunerasi pegawai negeri sipil (PNS) selama sidang Parlemen yang sedang berlangsung untuk menangguhkan tunjangan tambahan bagi perdana menteri dan anggota Kabinet lainnya.

“Saya akan menggodok revisi undang-undang agar [anggota Kabinet] tidak menerima gaji yang melebihi gaji anggota Parlemen,” ujar Takaichi seperti dikutip dalam konferensi pers pelantikannya pada bulan Oktober.

Menurut The Japan Times, Minggu (9/11/2025) anggota Parlemen saat ini mendapatkan ¥1,294 juta per bulan, dengan perdana menteri menerima tambahan ¥1,152 juta dan menteri ¥489.000.

Namun, reformasi yang ada justru membuat perdana menteri mengembalikan 30 persen gajinya dan para menteri menerima pemotongan 20 persen.

"Rencana Takaichi untuk memotong gaji anggota Kabinet sungguh luar biasa," ujar salah satu pemimpin Partai Inovasi Jepang, Fumitake Fujita, yang menyambut baik langkah tersebut.

Namun, tidak semua orang setuju.

Yuichiro Tamaki, pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, mengkritik keputusan tersebut sebagai "simbol pola pikir deflasi".

"Saya memiliki perasaan campur aduk," ujar seorang anggota Kabinet yang tidak disebutkan namanya kepada The Japan Times.