JAKARTA - Program bantuan kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto berupa pendistribusian 1.098 ekor sapi kurban pada Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Kebijakan yang disebut menggunakan anggaran negara sekitar Rp100 miliar itu mendapat dukungan sekaligus kritik dari berbagai kalangan.

Penasehat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) DKI Jakarta, Mukti Ali Qusyairi, menegaskan hewan kurban yang dilakukan pemimpin negara menggunakan kas negara memiliki dasar dalam khazanah fikih Islam klasik. Hal ini mengacu pada pendapat sejumlah ulama mazhab Syafi’i. Prabowo Kurban 1.098 Sapi, Istana: Anggaran Rp100 Miliar Bersumber dari APBN

Menurut Mukti, sejumlah ulama mazhab Syafi’i menjelaskan pemimpin diperbolehkan menyembelih hewan kurban atas nama umat Islam menggunakan dana baitul mal atau kas negara selama anggaran tersebut mencukupi dan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Ia mengutip pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang menyebutkan bahwa seorang imam atau pemimpin dapat berkurban untuk kaum muslimin menggunakan dana baitul mal.

Pendapat serupa juga disampaikan Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. "Dalam literatur fikih klasik dijelaskan bahwa pemimpin boleh berkurban atas nama kaum muslimin menggunakan kas negara. Kurban itu bukan atas nama pribadi pemimpin, melainkan atas nama umat yang dipimpinnya," kata Mukti dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan, program bantuan sapi kurban sebenarnya bukan hal baru. Tradisi penyaluran hewan kurban oleh presiden telah berlangsung sejak era Presiden Soeharto melalui program Bantuan Presiden (Banpres), kemudian dilanjutkan presiden-presiden setelahnya dengan skala yang berbeda.

Menurut Mukti, yang membedakan program tahun ini adalah jumlah distribusinya yang lebih besar dan menjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk masjid dan pesantren di berbagai daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan penggunaan APBN dalam program kurban dapat dianalogikan dengan konsep baitul mal dalam sistem pemerintahan Islam klasik. Hal ini sama-sama merupakan kas negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Selain memiliki dasar hukum fikih, program tersebut juga dinilai membawa manfaat sosial dan ekonomi. Ribuan sapi yang dibeli dari peternak lokal dinilai dapat menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses protein hewani, terutama kelompok kurang mampu.

Mukti juga mengaitkan program tersebut dengan konsep maqashid syariah atau tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Karena itu, pemerintah disarankan tetap menghadirkan program bantuan kemasyarakatan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sesuai kebutuhan dan keyakinan masing-masing.

Perdebatan mengenai kurban bantuan presiden diperkirakan masih akan berlangsung. Namun dalam perspektif fikih yang dikemukakan Mukti Ali Qusyairi, kebijakan tersebut dinilai memiliki landasan syariat yang kuat selama dilakukan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat luas.

JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakartamemercayakan pemotongan hewan kurban Iduladha 1447 Hijriah kepada Perumda Dharma Jaya. Proses ini berlangsung di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung yang berlokasi di kantor Perumda Dharma Jaya, Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur.

Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif mengatakan, kerja sama dengan Perumda Dharma Jaya dilakukan mendukung proses pemotongan hewan kurban yang lebih praktis, bersih, dan terstandarisasi. Sinergi ini menandai langkah maju pelaksanaan kurban yang lebih higienis serta memenuhi standar kesehatan.

“Alhamdulillah tahun ini kami bekerja sama dengan Perumda Dharma Jaya karena lebih praktis dan dapat mengurangi pengotoran di tempat penyembelihan,” kata Samsul Ma’arif saat ditemui saat menyaksikan pemotongan hewan kurban di Perumda Dharma Jaya, Kamis (28/5/2026).

Samsul menjelaskan, pada Iduladha tahun ini PWNU DKI Jakarta menerima sekitar 13 ekor sapi kurban berukuran besar dari berbagai pihak, di antaranya dari Presiden Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Menurut Samsul, pemotongan hewan kurban di Dharma Jaya merupakan pengalaman pertama bagi PWNU DKI Jakarta setelah sebelumnya dilakukan secara tradisional dan manual.

“Ke depan Jakarta sebagai kota global harus memiliki tempat penyembelihan hewan yang memang dikhususkan dan terstandarisasi. Jadi penyembelihan tidak lagi dilakukan sembarangan,” ujarnya.

Lihat video: Ini Sejarah dan Makna Besar Kurban, Bukan Sekadar Sembelih!



Samdul menambahkan, salah satu alasan PWNU memilih Dharma Jaya karena fasilitasnya telah menerapkan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), memiliki standar sanitasi yang baik, serta didukung juru sembelih halal (Juleha) yang tersertifikasi.

“Selain menjaga kesehatan hewan, kebersihan sanitasi juga terjaga. Prosesnya lebih praktis dan cepat,” ungkapnya.

Samsul berharap ke depan fasilitas pemotongan hewan modern seperti Dharma Jaya dapat diperbanyak di setiap wilayah kota administrasi di Jakarta agar distribusi layanan semakin merata.

“Ini bisa menjadi proyek percontohan. Pemerintah harus memberi contoh bahwa penyembelihan hewan dilakukan di tempat yang memang disiapkan secara khusus,” tegasnya.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menyambut baik kepercayaan yang diberikan PWNU DKI Jakarta kepada Dharma Jaya dalam penanganan pemotongan hewan kurban tahun ini.

“Ini menjadi kebanggaan bagi Dharma Jaya karena mendapat kepercayaan dari PWNU untuk memproses hewan kurbannya di sini. Tentunya kami sudah memiliki standar yang diterima masyarakat dan dinas kesehatan,” kata Raditya.

Menurut Raditya, idealnya setiap wilayah di DKI Jakarta memiliki pusat atau cabang tempat pemotongan hewan yang tersertifikasi dan memenuhi standar kesehatan serta syariat halal seperti yang diterapkan Dharma Jaya saat ini.

“Kalau ke depan ini bisa diwujudkan, maka pemotongan hewan tidak harus terpusat di Dharma Jaya saja, tetapi bisa merata sehingga seluruh warga Jakarta dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Untuk itu, usulan pengembangan fasilitas pemotongan hewan modern tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaannya, Dharma Jaya menyediakan layanan menyeluruh mulai dari proses penyembelihan, pengemasan, hingga penyiapan distribusi daging kurban. Daging kurban nantinya akan didistribusikan PWNU DKI Jakarta kepada masyarakat melalui enam cabang PCNU di wilayah Jakarta.

Raditya memastikan seluruh proses pemotongan dilakukan sesuai syariat Islam dan diawasi secara ketat oleh tenaga profesional bersertifikat. “Insyaallah semua dilakukan sesuai syariat dan diawasi langsung dalam proses pemotongannya,” ungkapnya.

Raditya juga menyebutkan, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, terdapat 744 juru sembelih halal yang telah disiapkan pada momentum Iduladha tahun ini. Hingga sehari sebelumnya, jumlah hewan yang telah dipotong di Dharma Jaya mencapai sekitar 250 ekor dan terus bertambah setiap harinya.

JAKARTA - Hari Raya Iduladha 2026, Perumda Dharma Jaya bersinergi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dalam penyediaan daging kurban yang berkualitas dan higienis.

Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya Irwan Nusyirwan mengatakan, telah menyiapkan fasilitas pemotongan terbaik untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. "Kami mengapresiasi dan berterima kasih banyak kepada PWNU DKI Jakarta dan banyak lagi instansi baik dari ormas maupun instansi yang telah memberikan kepercayaan kepada Perumda Dharma Jaya untuk pemotongan, pengepakan, hingga membantu dalam pelayanan pendistribusian,” ujar Irwan, Rabu (27/5/2026).

Saat ini PWNU DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dharma Jaya dengan menggunakan RPH yang ada di sini dengan sapi berjumlah 12 ekor berbobot mulai dari 400 hingga 800 kg.

Fokus utama Dharma Jaya bukan sekadar jumlah melainkan standar kualitas. Seluruh sapi dipastikan memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

"Setiap ekor sapi melalui pemeriksaan kesehatan antemortem sebelum dipotong dan postmortem untuk memastikan kualitas karkas. Penyembelihan dilakukan juru sembelih halal bersertifikat di fasilitas kami yang terstandarisasi guna menjamin kesegaran daging hingga ke masyarakat," ungkapnya.

Irwan menyatakan hasil pemotongan akan didistribusikan merata di wilayah Jakarta. Pihaknya berkomitmen penuh membantu kelancaran distribusi agar manfaat kurban dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Bagi kami, tugas ini adalah amanah. Memastikan daging kurban yang dibagikan adalah yang terbaik, diproses secara bersih dan profesional. Kami siap mendukung agar kegiatan ini berjalan khidmat, lancar, dan membawa keberkahan bagi warga Jakarta," katanya.

JAKARTA - Nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) percepatan sertifikasi tanah wakaf ditandatangani oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. MoU tersebut diklaim untuk memberikan kepastian hukum atas aset wakaf sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan umat.

“Melalui nota kesepahaman ini, semoga kita dapat bersinergi secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026).

“Saya juga minta para Kepala Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti kesepahaman ini dengan langkah-langkah konkret di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Dia menjelaskan, sertifikasi tanah wakaf menjadi prioritas karena memiliki nilai strategis dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyambut baik kerja sama tersebut. Dia menilai percepatan sertipikasi tanah wakaf sangat penting untuk melindungi aset umat dari potensi sengketa sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan optimal bagi masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini BPN yang secara terus menerus memberikan perhatian kepada kami dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf milik NU. Mudah-mudahan MoU ini bisa memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendaftaran tanah baik pertama kali maupun pemeliharaan data untuk tanah wakaf, tanah aset badan hukum, serta tanah milik pengurus dan anggota PWNU DKI Jakarta.

Selain itu, kerja sama juga meliputi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait persiapan serta pelaksanaan pendaftaran tanah, pemberian asistensi dalam pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan, serta pengembangan bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya MoU ini, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PWNU DKI Jakarta berharap proses legalisasi tanah wakaf di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat. Kepastian hukum atas tanah wakaf diharapkan mampu memperkuat fungsi sosialnya dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis (MZK) hari ini. Muzaki diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Muzaki diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Muzaki juga telah memenuhi panggilan KPK dan tiba pada pukul 09.25 WIB. "Pemeriksaan saksi MZK terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji," ujar Budi, Senin (12/1/2026).

Budi tak merinci apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan kali ini. Hingga saat ini pun pemeriksaan masih berlangsung. "Diperiksa di Gedung Merah Putih KPK," tutur Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Para tersangka di antaranya mantan Menag, Yaqut Cholil Quomas (YCQ) dan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (AA).

Kasus perkara ini berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

Sesuai amanat Undang-Undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus.