Bisnis.com, BANDA ACEH — Pengesahan Undang-Undang 1720 oleh pemerintah Bolivia yang dinilai mengancam hak tanah masyarakat adat dan petani memicu perlawanan nasional terbesar dalam empat dekade. Ribuan petani, penambang, dan buruh bersatu menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz.

Ribuan petani dari wilayah Amazonia di departemen Beni dan Pando berjalan kaki lebih dari 20 hari menuju ibu kota La Paz untuk memprotes undang-undang tersebut, bergabung dengan serikat buruh terbesar Bolivia, Central Obrera Boliviana (COB), dan serikat petani CSUTCB yang mendeklarasikan pemogokan umum tak terbatas.

Puncaknya, pada Rabu, wakil dari sepuluh organisasi payung nasional menandatangani "Perjanjian Persatuan dan Loyalitas", menyatakan tekad bersama untuk menjatuhkan pemerintahan Paz.

"Kita harus melindungi sumber daya alam kita," tegas pemimpin CSUTCB Pando, Faifer Cuajera, dalam rapat akbar solidaritas di La Paz, dikutip Jacobin, Rabu (13/5/2026).

UU 1720 menjadi batu sandungan terbesar bagi pemerintahan Paz, seorang politikus tengah-kanan yang terpilih tahun lalu menggantikan pemerintahan sosialis yang berkuasa selama beberapa dekade.

Sebuah regulasi yang membuka pintu bagi korporasi agribisnis untuk menguasai wilayah adat yang selama ini dilindungi negara.

Banyak dari para demonstran menempuh perjalanan melelahkan itu hanya beralas sandal plastik. Setidaknya 50 peserta pawai dari delegasi Central of Ethnic Mojeño Peoples of Beni (CPMB) membutuhkan perawatan medis dalam perjalanan.

Setibanya di La Paz, mereka disambut oleh serikat penambang Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) dan perwakilan dataran tinggi dari CSUTCB dalam sebuah rapat akbar solidaritas pada Senin.

"Kehidupan kita bersifat kolektif, bukan individual. Tanah harus dihormati; tanah bukan untuk dijual," tegas Oscar Cardozo, perwakilan pawai sekaligus pemimpin serikat petani, dalam sebuah pertemuan publik di La Paz.

UU 1720 diklaim pemerintah akan membantu petani kecil dengan memberi akses ke kredit komersial melalui konversi lahan subsisten menjadi usaha "skala menengah". Namun dalam praktiknya, undang-undang ini membuka celah bagi kepentingan korporasi agribisnis untuk merambah wilayah adat dan komunal yang selama ini dilindungi oleh kerangka plurinasional Bolivia.

Roger Adan Chambi, pengacara Aymara dan spesialis hukum pertanahan adat, mengatakan kepada Jacobin:

"Sejak awal pemerintahan Paz, sikapnya adalah beraliansi dengan agribisnis, mengabaikan sektor-sektor rakyat yang mendukung naiknya ia ke kursi kepresidenan. Konsisten dengan penghianatan ini, pemerintah mengesahkan UU 1720 tanpa berkonsultasi dengan sektor yang seharusnya menjadi penerima manfaatnya, para petani dan produsen kecil sehingga mengancam kepastian hukum dan jaminan konstitusional atas kepemilikan tanah."

"Jauh dari menjadi peluang bagi produsen kecil untuk mengakses kredit, undang-undang ini justru melemahkan hak milik petani dan komunitas adat, terutama mereka yang bertahan di perbatasan pertanian," lanjut Chambi.

"Ketidakamanan struktural dan minimnya layanan dasar, di masa depan, memaksa mereka menggadaikan atau menjual lahan mereka, memfasilitasi perampasan dan pengalihan tanah ke tangan korporasi."

Wilfredo Plata, peneliti dari organisasi Fundación Tierra, juga menilai dampak UU 1720. "Dampaknya adalah pasar tanah yang semakin tajam, khususnya di dataran rendah timur, di mana pertumbuhan kepemilikan lahan besar-besaran dengan mengorbankan lahan kecil yang dikonversi menjadi properti skala menengah bisa sangat masif," katanya.

UU 1720 disahkan tanpa konsultasi dengan organisasi akar rumput maupun komunitas yang bersangkutan, yang dinilai melanggar Pasal 30 Konstitusi Politik Negara Bolivia. Senator dari departemen Santa Cruz, Branko Marinković seorang oligarki yang pernah mendapatkan 33.000 hektare tanah semasa pemerintahan singkat Jeanine Áñez pada 2020, disebut sebagai salah satu pendukung utama undang-undang ini.

"Rakyat tidak dikonsultasikan, maka rakyat bangkit!" seru salah seorang peserta pawai dalam pertemuan publik di La Paz. Sebuah seruan yang kini bergema di seluruh penjuru Bolivia.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Bolivia dilanda kelumpuhan nasional, setelah serikat buruh Central Obrera Boliviana (COB) dan serikat petani Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), mendeklarasikan pemogokan umum.

Aksi mogok buruh dan petani Bolivia menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz di tengah krisis ekonomi terparah dalam 40 tahun.

Puluhan ribu buruh, petani, pengemudi, dan perwakilan masyarakat adat turun ke jalan di kota-kota besar Bolivia, menciptakan sekitar 70 blokade jalan yang melumpuhkan transportasi di ibu kota administratif La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, dan ibu kota konstitusional Sucre.

Eskalasi semakin mengkhawatirkan ketika pada Rabu, wakil dari sepuluh organisasi payung nasional menandatangani "Perjanjian Persatuan dan Loyalitas", menyatakan tekad bersama untuk menjatuhkan pemerintahan Paz.

"Mulai hari ini, pemogokan umum, tak terbatas, dan aktif dideklarasikan, hingga pemerintah memahami tuntutan rakyat," ujar Sekretaris Jenderal COB Mario Argollo di hadapan sekitar 1.000 pendukung di El Alto, dikutip Al Jazeera, Rabu (13/5/2026).

Unjuk rasa yang kini memasuki hari ketiga ini berakar dari tiga isu utama: kebijakan pertanian, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, COB telah menyerukan pemogokan sejak Jumat pekan lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.

Pada Selasa, COB bergabung dengan serikat pekerja transportasi dan pendidikan di jalan-jalan Bolivia, memicu bentrokan dengan polisi yang menembakkan gas air mata di sekitar gedung istana kepresidenan di La Paz. Di El Alto, para pekerja sektor publik memblokade jalanan menggunakan bus, mobil, dan truk.

Salah satu pemicu terbesar kemarahan publik adalah penghapusan subsidi bahan bakar yang telah bertahan selama puluhan tahun, sebuah kebijakan yang mempertahankan harga bensin di level 2006.

Akibat pencabutan subsidi oleh pemerintah Paz, harga solar melonjak dari 3,72 boliviano per liter (sekitar Rp2,06 per galon) menjadi 9,80 boliviano per liter (Rp5,40 per galon). Sementara harga bensin premium naik dari 3,74 boliviano menjadi 6,96 boliviano per liter.

Para pengemudi angkutan umum mengaku terpaksa menggunakan bahan bakar berkualitas rendah yang mengakibatkan kerusakan serius pada mesin kendaraan mereka.

Mereka menuntut kompensasi dari pemerintah atas kerusakan tersebut, sekaligus meminta perbaikan antrean di stasiun pengisian bahan bakar dan perbaikan infrastruktur jalan.

Paz menepis tuntutan kenaikan upah buruh dengan tegas. "Jika ingin menaikkan gaji, ciptakan dulu lapangan kerja," kata Paz di Kota Cochabamba.

Adapun di antara tuntutan para buruh, COB mendesak kenaikan upah minimum sebesar 20%, dari posisi saat ini 3.300 boliviano (sekitar US$477) per bulan yang baru berlaku sejak Januari, naik dari 2.750 boliviano pada 2025.

Serikat buruh juga menuntut kenaikan tunjangan pensiun serta pemangkasan gaji pejabat pemerintah. Sementara itu, serikat guru menuntut pendirian sistem "pendidikan publik gratis dan tunggal yang didanai negara."