Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan menuju level 7.200 hingga akhir 2026 apabila hasil tinjauan aksesibilitas pasar oleh MSCI dan evaluasi peringkat kredit Indonesia oleh S&P Global Ratings tidak menghasilkan kejutan negatif.

IHSG ditutup melemah 48,40 poin atau sebesar 0,78% ke level 6.172,34 pada Kamis (18/6/2026). IHSG telah menurun 28,62% secara year to date (YtD), dengan net sell asing Rp65,05 triliun.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada Kamis (18/6/2026) waktu setempat, Indonesia mengalami penurunan penilaian pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". MSCI menetapkan Indonesia masih masuk ke dalam status pasar negara berkembang (emerging market) kendati memberikan sejumlah catatan.

Head of Research BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Erindra Krisnawan dan analis BRIDS Wilastita Muthia Sofi mempertahankan target IHSG akhir 2026 di level 7.200. Dengan posisi indeks saat ini, valuasi pasar dinilai masih berada di bawah skenario pesimistis (bear case) yang ditetapkan pada level 6.550.

"IHSG saat ini masih berada di bawah bear case kami di level 6.550, yang mengindikasikan pasar masih mengantisipasi risiko yang sedikit lebih buruk," tulis BRIDS dalam risetnya.

Menurut mereka, dua agenda utama yang akan menentukan arah pasar dalam jangka pendek adalah hasil review peringkat dan outlook kredit Indonesia oleh S&P serta hasil MSCI Market Accessibility Review.

Apabila kedua agenda tersebut berakhir tanpa sentimen negatif yang signifikan, IHSG diperkirakan dapat bergerak menuju skenario dasar (base case) yang telah ditetapkan BRIDS, yakni 7.200.

Menurut BRIDS, IHSG telah menjalani fase pemulihan setelah sempat anjlok ke level 5.337 pada 8 Juni 2026, mendekati skenario stres mereka di level 5.200 yang diasumsikan terjadi apabila Indonesia benar-benar mengalami penurunan peringkat kredit.

Pemulihan tersebut didukung oleh melambatnya aksi jual investor asing pada saham-saham berkapitalisasi besar, penguatan nilai tukar rupiah dari Rp18.200 menjadi sekitar Rp17.700 per dolar AS, serta meredanya premi risiko geopolitik setelah harga minyak Brent turun ke kisaran US$80 per barel.

Selain itu, koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia turut memperbaiki sentimen pasar.

BRIDS menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, stabilisasi yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun, penyesuaian harga Pertamax, hingga klarifikasi pemerintah terkait peran DSI sebagai surveyor telah membantu mengurangi sebagian ketidakpastian kebijakan.

Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait skema gross split dan percepatan revisi RKAB juga dinilai mengurangi risiko regulasi di sektor logam dan batu bara.

Meski demikian, Erindra dan Wilastita menegaskan bahwa pemulihan pasar saat ini masih bersifat taktis karena sejumlah risiko mendasar belum sepenuhnya hilang.

Risiko fiskal, konsistensi kebijakan, serta kekhawatiran terhadap peringkat kredit Indonesia masih menjadi perhatian investor. Di sisi lain, harga minyak mentah Indonesia (ICP) secara tahun berjalan masih berada di kisaran US$92 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel.

Dalam kondisi tersebut, BRIDS tetap merekomendasikan sektor perbankan, telekomunikasi, dan logam sebagai pilihan utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi global atau global bond perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kepercayaan tinggi dari investor terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026). Rosan mengatakan bahwa Danantara telah melakukan roadshow ke berbagai negara mulai dari Hong Kong, Inggris, hingga AS sejak 3 Juni 2026.

Dalam roadshow di beberapa negara tersebut Danantada membeberkan terkait dengan prospek global bond beserta hasil peringkat yang telah diberikan oleh berbagai lembaga rating. Kemudian, Danantara pun membeberkan sejumlah kebijakan dan langkah investasi.

"Respons positif dari 122 investor dari berbagai negara," kata Rosan.

Hasilnya, surat utang valuta asing (valas) dari Danantara oversubscribed lebih dari 3 kali lipat. Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.

"Sehingga melihat bookbuilding tinggi kami upsize atau meningkatkan dari US$1 miliar menjadi US$1,5 miliar. Dibagi 5 tahun dan 10 tahun," ujarnya.

Selain itu, yield obligasi pun menurutnya bisa mencapai nilai yang kompetitif. Meskipun, terdapat kondisi pasar modal serta mata uang yang tertekan.

Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.

"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan setelah penandatanganan komitmen investasi global bond pada 11 Juni 2026, pada 18 Juni 2026 dana akan masuk ke rekening Danantara.

Rosan juga membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.

Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pasar modal sekaligus Co-founder PasarDana Hans Kwee menilai peringkat yang diberikan S&P Global dan Moody's kepada Danantara Investment Management (DIM) menunjukkan lembaga tersebut masih berada dalam kategori investment grade. Menurut Hans, penilaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini memperoleh peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 dengan outlook stabil dari S&P Global. Sementara itu, Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif.

Hans mengatakan, kedua lembaga pemeringkat global tersebut masih melihat DIM memiliki kapasitas yang memadai dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan faktor tata kelola dan kepastian kebijakan dibanding kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Hans menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain, konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2026).

Menurut Hans, penyelarasan peringkat DIM dengan Pemerintah Indonesia mencerminkan keyakinan bahwa negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

Hans menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Ia menyebut Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga.

Selain itu, Hans mengatakan, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global, sementara posisi fiskal pemerintah dinilai tetap sehat.

Ia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus meskipun mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Kinerja sektor komoditas juga masih memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," ujar Hans.

Hans menyarankan pemerintah terus memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara untuk mempertahankan kepercayaan investor.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," kata Hans.

Bisnis.com, JAKARTA — Moody's Ratings menegaskan peringkat kredit PT Bank Permata Tbk. (BNLI) di level Baa1 sekaligus merevisi outlook menjadi stabil dari sebelumnya negatif.

Dalam keterangan resminya, Moody’s juga mempertahankan peringkat simpanan jangka panjang dan pendek dalam mata uang asing maupun lokal di Baa1/P-2. Selain itu, peringkat risiko counterparty tetap di level A3/P-2, serta Counterparty Risk Assessment (CRA) di A3(cr)/P-2(cr).

CRA ini mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada mitra transaksi (seperti bank lain atau institusi keuangan) dalam skenario stres, di mana peringkat A3(cr) menunjukkan risiko gagal bayar yang relatif rendah untuk jangka panjang, sementara P-2(cr) menandakan kapasitas yang memadai untuk kewajiban jangka pendek.

Perubahan outlook ini sejalan dengan revisi prospek induk usaha Bangkok Bank Public Company Limited menjadi stabil, yang mengikuti outlook pemerintah Thailand di level Baa1 stabil.

Moody’s menilai hubungan kuat dengan induk usaha memberikan probabilitas dukungan yang sangat tinggi bagi Bank Permata, sehingga meningkatkan profil kreditnya satu tingkat di atas Baseline Credit Assessment (BCA).

Moody’s juga menaikkan BCA Bank Permata menjadi baa2 dari sebelumnya baa3. Kenaikan ini didorong oleh permodalan yang sangat kuat serta cadangan kerugian kredit yang tinggi, yang dinilai mampu menopang risiko kualitas aset ke depan.

Hingga akhir 2025, rasio tangible common equity terhadap risk-weighted assets tercatat sebesar 25,0%, sementara likuiditas inti mencapai 32,1%.

Meski demikian, kualitas aset masih menjadi perhatian. Rasio kredit bermasalah (stage 3 loan) membaik tipis menjadi 2,8%, namun pembentukan kredit bermasalah baru meningkat akibat tekanan pada segmen ritel.

Moody’s memperkirakan kualitas aset berpotensi sedikit melemah dalam 12 sampai 18 bulan ke depan seiring kondisi ekonomi domestik yang masih menantang, terutama pada portofolio ritel yang menjadi fokus ekspansi.

Di sisi profitabilitas, laba diperkirakan sedikit tertekan. Return on assets (ROA) diproyeksikan turun ke kisaran 1,2% pada 2026 dari 1,3% di 2025, seiring tidak berulangnya keuntungan oportunistik dari penjualan surat berharga serta peningkatan biaya kredit.

Namun, margin bunga bersih (NIM) diperkirakan relatif stabil, ditopang ekspansi ke kredit dengan imbal hasil lebih tinggi.

Moody’s menegaskan bahwa peringkat Bank Permata tidak mendapatkan tambahan dukungan dari pemerintah Indonesia karena profil kredit bank, setelah memperhitungkan dukungan induk, sudah berada di atas peringkat sovereign.

Adapun, faktor utama yang dapat memengaruhi peringkat antara lain ke depannya adalah kekuatan dukungan dari induk usaha, stabilitas permodalan, serta kualitas aset.

Penurunan peringkat dapat terjadi jika rasio modal turun signifikan, kualitas aset memburuk tajam, atau profitabilitas melemah di bawah ekspektasi.

Sebaliknya, ruang kenaikan peringkat relatif terbatas karena posisi rating saat ini sudah sejalan dengan induk usaha dan peringkat sovereign terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Fitch Ratings menegaskan peringkat kredit sejumlah bank besar di Indonesia di level investment grade ‘BBB’ dengan outlook negatif, mencerminkan tekanan yang masih membayangi peringkat kedaulatan Indonesia.

Dalam laporan terpisah tertanggal 20 April 2026, Fitch mengafirmasi peringkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta Bank Central Asia Tbk pada level ‘BBB’ dengan outlook negatif. Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga ditegaskan pada level serupa.

Fitch menyebut outlook negatif tersebut sejalan dengan revisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026, yang dipicu meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal dan risiko eksternal.

“Outlook negatif ini mencerminkan tekanan dari sisi eksternal, termasuk potensi kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik, yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur,” tulis Fitch dalam laporannya.

Fitch menilai peringkat bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dukungan pemerintah. Hal ini tercermin dari Government Support Rating (GSR) di level ‘bbb’, yang menunjukkan kemungkinan tinggi adanya bantuan luar biasa dari negara jika dibutuhkan.

Bank Mandiri, misalnya, dinilai memiliki peran sistemik tinggi sebagai bank terbesar di Indonesia dengan pangsa kredit sekitar 22% dan dana pihak ketiga 21%. Hal serupa juga berlaku bagi BRI yang dominan di segmen mikro, serta BNI sebagai salah satu bank terbesar nasional.

Sementara itu, Indo Eximbank dinilai memiliki peran kebijakan yang krusial dalam mendukung ekspor nasional, khususnya UMKM, serta memiliki landasan hukum kuat yang memastikan dukungan negara.

Di tengah outlook negatif, Fitch menilai fundamental perbankan nasional tetap solid. Lingkungan operasional dinilai masih kondusif dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, jauh di atas median negara berperingkat ‘BBB’.

Kualitas aset perbankan juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) bank-bank besar umumnya berada di kisaran rendah, seperti Bank Mandiri di level 1,1% dan BCA sekitar 1,7%. Cadangan kerugian kredit juga dinilai memadai untuk meredam potensi peningkatan risiko.

Dari sisi profitabilitas, bank-bank besar dinilai tetap mampu mencetak kinerja solid, ditopang keunggulan franchise, pricing power, serta basis pendanaan yang kuat.

Tekanan dari Margin dan Modal

Meski demikian, Fitch mengingatkan adanya sejumlah tekanan ke depan. Margin bunga bersih (NIM) diperkirakan masih menghadapi tekanan, meski mulai mereda seiring mendekati akhir siklus penurunan suku bunga.

Selain itu, rasio permodalan berpotensi tertekan akibat tingginya pembagian dividen. Bank Mandiri, misalnya, mencatat payout ratio hingga 78% dari laba, sementara BNI sekitar 65%. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi ruang penyangga modal dalam jangka menengah.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit diperkirakan melambat dalam 12–18 bulan ke depan sejalan dengan normalisasi sektor dan meningkatnya kehati-hatian terhadap risiko.

Berbeda dengan bank BUMN, peringkat Bank Central Asia Tbk lebih didorong oleh kekuatan fundamental internal (viability rating).

Fitch menyoroti keunggulan BCA dalam pendanaan murah (CASA tinggi), kualitas aset yang sangat baik, serta rasio permodalan yang sangat kuat dengan CET1 mencapai sekitar 29%.

Namun demikian, outlook negatif tetap melekat akibat keterkaitan dengan peringkat sovereign Indonesia.

Fitch menegaskan bahwa pergerakan peringkat bank-bank tersebut sangat bergantung pada peringkat kedaulatan Indonesia. Penurunan rating sovereign berisiko langsung menekan peringkat bank, terutama yang bergantung pada dukungan pemerintah.

Sebaliknya, revisi outlooksovereign menjadi stabil dapat mendorong perubahan outlook bank menjadi stabil. Namun, peluang kenaikan peringkat dinilai terbatas dalam jangka pendek mengingat outlook masih negatif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan peringkat kualitas utang Indonesia dari lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan.

Kepastian itu diperoleh setelah Purbaya bertemu perwakilan S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, S&P menyatakan rating Indonesia tetap di level BBB dengan outlook stabil.

"Dia ngomong, 'rating kamu tidak berubah. BBB. Outlook stabil'. Saya bilang terima kasih, (sambil) kelihatan agak kaget. Dia bilang 'kamu kelihatannya kaget, kamu mengharapkan turun ya?'. Gitu dia bilang. Enggak (mengharapkan turun), saya bilang terima kasih," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Menurut Purbaya, pihak S&P menjelaskan makna pernyataan tersebut menunjukkan peringkat Indonesia tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan. S&P juga berencana datang ke Indonesia pada Juni mendatang untuk kembali berdiskusi.

Kunjungan itu disebut bukan untuk memperbarui rating, melainkan mendalami perkembangan kebijakan pemerintah. S&P ingin melihat implementasi kebijakan yang disampaikan Purbaya saat pertemuan beberapa hari lalu.

"Dia bilang sampai dua tahun (enggak akan diubah). Entah saya bahasa Inggrisnya bodoh atau enggak, konteksnya seperti itu," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menceritakan sejumlah pertanyaan yang diajukan S&P dalam pertemuan tersebut seperti yang berkaitan dengan anggaran program pemerintah Indonesia.

Dia berkelakar pertanyaan itu mirip dengan yang sering ia terima dari wartawan di Indonesia, sehingga merasa bisa menjawabnya.

Purbaya menilai penjelasan yang disampaikan mampu meyakinkan S&P terhadap kondisi keuangan Indonesia. Pemerintah juga akan menindaklanjuti sejumlah perhatian yang disampaikan lembaga pemeringkat tersebut.

Salah satu fokusnya adalah memperbaiki rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak.

"Jadi bentar lagi pajak akan kita gebrak-gebrak lagi supaya performanya lebih bagus walaupun sekarang lebih bagus," ujar Purbaya.

Pada Februari 2026, S&P Global Ratings memperingatkan Indonesia akan risiko peringkat negatif untuk kualitas utang negara di tengah kondisi yang terjadi saat ini.

S&P menilai tekanan fiskal yang meningkat di Indonesia, khususnya terkait tingginya biaya pembayaran utang, berpotensi memperbesar risiko penurunan profil kredit negara.

"Pembayaran bunga "sangat mungkin" telah melampaui ambang batas utama sebesar 15 persen dari pendapatan pemerintah tahun lalu," ungkap Analis kedaulatan di S&P Global Ratings, Rain Yin dalam sebuah webinar daring tentang kawasan Asia Pasifik, Kamis (26/2).

Melansir dari Bloomberg, Yin menyampaikan jika angka tersebut tetap berada di atas ambang batas dalam waktu lama, itu dapat memicu pandangan lebih negatif terhadap peringkat utang Indonesia.

Meski S&P belum mengubah prospek stabil yakni BBB pada peringkat kredit Indonesia, namun peringatan perusahaan menunjukkan adanya kekhawatiran yang meluas terhadap posisi fiskal Indonesia.

S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara sebagai instrumen krusial. Indonesia secara konsisten mampu menjaga rasio di bawah 15 persen dalam waktu yang lama, namun angka tersebut melonjak signifikan sejak pandemi dan tidak kunjung turun.

Ditambah lagi, batasan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini berada di ambang batas. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan defisit anggaran di level 2,9 persen lebih tinggi dari perkiraan akibat lesunya pendapatan negara.

S&P melihat perkembangan ini sebagai sinyal risiko penurunan fiskal negara yang bergerak lebih cepat. Di mana, lesunya pendapatan yang berkelanjutan dapat menahan beban bunga tinggi dan mengikis instrumen penyangga fiskal yang selama ini menjadi penopang kredit.

"Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah-apakah tetap sejalan dengan kebijakan aturan fiskal yang mapan-dan yang kedua adalah perkembangan pendapatan," kata Yin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi Indonesia menghadapi ujian risiko inflasi yang dipicu kenaikan harga minyak, akibat perang AS-Israel vs Iran. Arus modal keluar atau capital outflow dan peringkat kredit nasional pun menjadi perhatian investor.

Dilansir dari Bloomberg, biaya pinjaman (borrowing cost) dalam rupiah bagi penerbit obligasi berperingkat tinggi naik hampir 70 basis poin pada bulan ini, menuju level tertinggi dalam hampir satu tahun. Kenaikan terjadi seiring sikap investor yang mulai memperhitungkan risiko kenaikan harga energi terhadap inflasi dan arah kebijakan pemerintah Indonesia.

Peningkatan pengawasan terhadap peringkat utang negara juga mendorong naiknya premi risiko di pasar obligasi domestik.

Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, Albert Budiman, menilai bahwa penerbitan obligasi korporasi berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

"Imbal hasil kemungkinan tetap tinggi selama harga minyak bertahan di atas US$80 per barel, karena pasar terus memperhitungkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi," ujar Albert seperti dilansir dari Bloomberg, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Penerbitan obligasi korporasi juga berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

Kenaikan biaya kredit mulai menekan aktivitas pasar primer setelah awal tahun yang kuat. Penerbitan obligasi korporasi turun 52% hingga 20 Maret 2026 dibandingkan periode yang sama pada Februari.

Meskipun demikian, secara tahun berjalan volume penerbitan obligasi korporasi masih naik 33% dibandingkan tahun lalu, menunjukkan banyak emiten telah mengunci pendanaan sebelum kondisi memburuk.

Managing Director Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai bahwa eskalasi konflik Timur Tengah dapat mendorong harga energi dan biaya pinjaman lebih tinggi, yang berpotensi memperlambat lonjakan penerbitan obligasi.

"Sejumlah perusahaan mempercepat penggalangan dana untuk membiayai kembali jatuh tempo utang dengan suku bunga yang lebih rendah," ujar Harry.

Kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) turut meningkatkan urgensi. Lebih dari Rp374 triliun obligasi rupiah akan jatuh tempo tahun ini, lebih rendah dari Rp458 triliun tahun lalu, tetapi sekitar 30% di atas rata-rata tahunan sejak pandemi.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengakses pasar lebih awal meskipun volatilitas meningkat.

Opsi pendanaan di luar negeri juga semakin terbatas. Dengan rupiah mendekati level terendah sepanjang masa dan kekhawatiran terhadap peringkat kredit meningkat, pasar obligasi global dan pinjaman eksternal menjadi lebih sulit diakses, bahkan bagi penerbit berperingkat tinggi, sehingga meningkatkan eksposur terhadap pengetatan kondisi likuiditas domestik.

Perbandingan dengan Negara Tetangga

Obligasi jangka pendek Singapura muncul sebagai aset lindung nilai regional di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran, dengan kinerja mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pelaku pasar memperkirakan tren ini akan berlanjut.

Meski perekonomian Singapura tidak sepenuhnya kebal terhadap kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat perang di Asia Barat, likuiditas domestik yang kuat serta nilai tukar yang solid menjadikan obligasi berperingkat AAA negara tersebut relatif lebih stabil.

Berdasarkan data Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah tenor dua tahun Singapura naik 16 basis poin sepanjang Maret 2026, menjadi kenaikan terkecil di Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, obligasi tenor serupa di Indonesia dan Filipina mencatat lonjakan imbal hasil sekitar lima kali lebih besar, seiring ekspektasi bahwa bank sentral masing-masing akan mengambil kebijakan lebih ketat untuk meredam inflasi akibat lonjakan harga minyak.

Tekanan juga mulai dirasakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), yang menggunakan nilai tukar sebagai instrumen kebijakan moneter. Sejumlah ekonom memperkirakan otoritas tersebut akan memperketat kebijakan bulan depan. Langkah ini dinilai dapat semakin memperkuat kinerja obligasi domestik.

"Setiap pengetatan kebijakan akan memperkuat dolar Singapura dan berpotensi menarik arus masuk modal yang lebih besar. Arus masuk modal akan meningkatkan likuiditas sistem, menekan suku bunga jangka pendek, dan membuat kurva imbal hasil semakin curam," ujar manajer portofolio di Eastspring Investments, Wei Ming Cheong.

Jika terealisasi, kebijakan pengetatan tersebut akan menjadi yang pertama sejak Oktober 2022, sekaligus yang pertama di Asia Tenggara dalam siklus saat ini.

Dolar Singapura termasuk sedikit mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS tahun ini, hanya kalah dari ringgit Malaysia dan yuan China. Meski biaya pinjaman di pasar antarbank naik menjadi 1,16% pada Maret 2026, level tersebut masih di bawah rata-rata satu tahun sebesar 1,44%.

Sebaliknya, suku bunga pasar uang acuan di Indonesia pekan lalu naik ke level tertinggi sejak Agustus 2025, sementara suku bunga antarbank tiga bulan di Malaysia mencapai level tertinggi sejak Juli 2025, menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif lebih ketat dibandingkan Singapura.

Meski likuiditas yang melimpah menopang imbal hasil jangka pendek Singapura, obligasi pemerintah tenor panjang dinilai lebih rentan terhadap tren reflasi global.

Selisih imbal hasil antara tenor lima dan 10 tahun melebar menjadi 43 basis poin pekan lalu, tertinggi sejak November 2021. Sementara itu, selisih antara tenor dua dan 10 tahun berada di kisaran 66 basis poin, sekitar satu deviasi standar di atas rata-rata lima tahun sebesar 26 basis poin.

"Bias keseluruhan masih mengarah pada kurva yang lebih curam," tulis analis Citigroup Inc. dalam riset terbaru, seiring suku bunga antarbank Singapura ditopang arus masuk dana lindung nilai serta komitmen otoritas menjaga stabilitas kondisi keuangan.

Dengan menjaga disiplin fiskal, melaksanakan efisiensi dalam belanja prioritas, memperkuat penerimaan, serta mengelola risiko harga energi secara cermat, maka pemerintah dapat mengubah outlook negatif ini kembali menjadi stabil pada tahun-tahun menda

Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2026 menjadi momentum yang penuh tekanan bagi stabilitas dan kredibilitas perekonomian nasional. Dalam hitungan pekan, dua sinyal penting datang berturut-turut.

Pertama, tentang keputusan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menurunkan outlook Peringkat Kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang diumumkan pada 4 Maret 2026.

Kedua, laporan Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa APBN 2026, hingga akhir Februari telah mencatat defisit cukup tajam, mencapai Rp135,7 triliun. Kombinasi keduanya menciptakan atmosfer yang seolah menguji ketahanan kebijakan fiskal dan kredibilitas pengelolaan ekonomi nasional.

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah tetap menargetkan defisit APBN tahun 2026 berada di kisaran 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen, sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Hanya saja, lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan tekanan fiskal yang meningkat dapat membuat defisit mendekati 2,9 persen terhadap PDB.

Tekanan secara simultan antara revisi outlook kredit dan pelebaran defisit APBN ini tentunya juga membawa kompleksitas permasalahan terhadap ketahanan ekonomi makro dalam pengelolaan kebijakan fiskal oleh pemerintah.

Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Namun, di sisi lain, disiplin fiskal tetap harus dijaga agar kepercayaan investor dan stabilitas makro ekonomi tidak terganggu.

Sinyal pasar

Keputusan Fitch Ratings untuk merevisi outlook Indonesia menjadi negatif bukan berarti peringkat kredit Indonesia langsung turun. Peringkat BBB tetap dipertahankan karena Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat. Stabilitas makroekonomi, rasio utang pemerintah yang moderat, serta ketahanan eksternal yang memadai menjadi faktor yang menopang rating tersebut.

Perubahan outlook menjadi negatif memberikan sinyal bahwa terdapat risiko yang perlu diwaspadai dalam jangka menengah. Meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan konsistensi bauran kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi prospek fiskal Indonesia ke depan.

Faktor-faktor lainnya yang juga disoroti adalah potensi kenaikan belanja sosial pemerintah serta masih terbatasnya kemampuan mobilisasi penerimaan negara.

Secara garis besar Fitch mengurai kekhawatiran mereka dalam tiga poros utama.

Pertama, sinyal bahwa pemerintah berencana meninjau Undang-Undang Keuangan Negara yang selama bertahun-tahun menjadi pagar kokoh untuk menjaga disiplin defisit maksimal 3 persen PDB. Revisi aturan ini, jika tidak dirancang dengan presisi, dapat dianggap pasar sebagai pelonggaran kerangka fiskal yang justru mengikis kepercayaan.

Kedua, lembaga pemeringkat tersebut menyoroti tekanan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana besar. Beban belanja yang terus meningkat berpotensi mendorong pemerintah mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar dan itu adalah sesuatu yang dinilai berisiko bagi stabilitas makro.

Ketiga, Fitch mencatat bahwa rasio penerimaan pemerintah masih tertinggal dibanding negara-negara lain di kategori yang sama. Penerimaan yang lemah dan biaya layanan utang yang relatif tinggi menjadi titik rentan fiskal Indonesia.

Meskipun demikian, Fitch tetap mempertahankan rating Indonesia karena melihat fondasi yang masih kuat dari stabilitas makro, utang pemerintah yang moderat, serta prospek pertumbuhan jangka menengah yang positif.

Bahkan, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa revisi outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi, sembari memaparkan bahwa cadangan devisa Indonesia masih tinggi, yakni 154,6 miliar dolar AS pada akhir Januari 2026, setara dengan lebih dari enam bulan impor. Untuk itu BI juga optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan berada di kisaran 4,9–5,7 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun masih terdapat tekanan fiskal, namun landasan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif stabil. Stabilitas tersebut perlu terus didukung melalui konsistensi kebijakan dan penguatan struktur fiskal yang pruden dan kredibel.

Tantangan struktural

Selain faktor kebijakan, pelebaran defisit APBN pada awal tahun 2026 juga mencerminkan dinamika fiskal yang cukup kompleks. Belanja negara meningkat cukup cepat, sementara penerimaan negara belum menunjukkan akselerasi yang sebanding.

Pada Januari 2026 saja, belanja pemerintah meningkat sekitar 26 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan belanja ini didorong oleh berbagai program sosial serta percepatan realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Program perlindungan sosial, termasuk program MBG yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB, menjadi salah satu komponen belanja yang cukup signifikan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dari perspektif fiskal. Program ini juga meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara.

Di sisi penerimaan negara, tantangan juga tidak kecil. Beberapa faktor, seperti pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, tingginya restitusi pajak, serta pengalihan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dana investasi negara telah mempengaruhi penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini memperlihatkan tantangan struktural fiskal Indonesia yang intinya kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan, sementara kapasitas penerimaan negara belum meningkat secara signifikan.

Padahal dalam konteks global, banyak negara dengan tingkat pembangunan yang setara memiliki rasio penerimaan negara yang jauh lebih tinggi. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), misalnya, memiliki rata-rata rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB di atas 30 persen. Bahkan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia Tenggara telah mencapai rasio di atas 18 persen.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ruang fiskal di Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan rasio pajak serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak secara berkesinambungan yang ditopang oleh kejelasan legalitas dan akuntabilitas serta praktik implementasi yang tegas.

Strategi kebijakan

Menghadapi ujian fiskal dan sinyal dari lembaga pemeringkat internasional, pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal.

Pertama, penguatan basis penerimaan negara harus menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta perluasan basis pajak menjadi langkah strategis untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia. Reformasi sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Kedua, efektivitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja pemerintah tidak hanya harus besar, tetapi juga harus produktif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan transformasi industri akan memberikan efek pengganda yang lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Ketiga, konsistensi kebijakan ekonomi perlu dijaga agar kepercayaan pasar tetap stabil. Lembaga pemeringkat internasional sangat memperhatikan stabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan yang transparan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, bank sentral, serta otoritas keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi.

Selain itu, penguatan koordinasi melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan berjalan secara selaras dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam jangka panjang, strategi pembangunan ekonomi Indonesia juga perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas nasional. Transformasi ekonomi berbasis industri, penguatan sektor manufaktur, serta pengembangan ekonomi digital akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal negara.

Disiplin fiskal

Revisi outlook oleh Fitch Ratings dapat dipandang sebagai pengingat bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya soal angka defisit semata, tetapi juga tentang kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Defisit APBN yang mencapai Rp135,7 triliun hingga Februari 2026 memang menunjukkan tekanan fiskal yang perlu diwaspadai. Hanya saja, selama pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan belanja negara tetap produktif, maka fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki landasan yang kuat.

Pada akhirnya negara ini tidak sedang menghadapi krisis, tetapi sedang diuji kredibilitas perekonomiannya. Meski potensi risiko muncul di permukaan, namun fondasi ekonomi masih cukup kuat. Fondasi tersebut harus diperkuat dengan kebijakan yang konsisten, disiplin anggaran, dan komunikasi publik yang transparan.

Dengan menjaga disiplin fiskal, melaksanakan efisiensi dalam belanja prioritas, memperkuat penerimaan, serta mengelola risiko harga energi secara cermat, maka pemerintah dapat mengubah outlook negatif ini kembali menjadi stabil pada tahun-tahun mendatang.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Layaknya musim pancaroba di Indonesia, kondisi pasar modal Indonesia juga bergerak drastis mengikuti berbagai perkembangan sentimen dan data yang dirilis. Dalam beberapa bulan terakhir, perubahan cuaca itu datang dari berbagai arah sekaligus.

Setelah serangkaian tekanan domestik, mulai dari bencana alam, kekhawatiran melemahnya daya beli kelas menengah, hingga isu reliabilitas data. Pasar modal Indonesia diguncangkan oleh peringatan MSCI terhadap pasar saham domestik, diikuti penurunan outlook terhadap sovereign rating Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s dan Fitch Ratings.

Belum sempat pasar modal domestik “sembuh” dari risiko tersebut, dunia kembali diguncang oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat (AS)–Israel, yang secara resmi memanas sejak 28 Februari 2026, dengan cepat menjalar menjadi sentimen global.

Indonesia tentu bukan satu-satunya negara yang merasakan dampaknya. Tetapi eratnya hubungan antarpasar modal di berbagai negara disertai dengan perubahan arus modal global, getaran tersebut kembali membuat pasar modal domestik “demam” dalam sekejap.

Dalam pekan pertama sejak perang terbuka Iran VS AS-Israel dimulai, rupiah terdepresiasi 1,1% terhadap dolar AS dan bahkan sempat menyentuh level terlemahnya sepanjang sejarah. Harga spot Rupiah (JISDOR) sempat berada di Rp16,974 per dolar AS, melampaui titik terendah saat krisis moneter 1998.

Pada saat yang sama, yield Surat Utang Negara (SUN) melonjak hampir 40 basis poin (bps) hanya dalam satu minggu. Tekanan juga terlihat jelas di pasar saham, dengan penurunan IHSG mencapai 7,89% pada pekan pertama konflik, kemudian kembali terkoreksi 3,27% pada Senin, 9 Maret 2026.

Pergerakan ini mengingatkan kita bahwa guncangan global dapat bergerak melalui berbagai saluran transmisi. Harga komoditas global berubah melalui asset price channel, nilai tukar bergerak melalui exchange rate channel, arus modal investor bergeser melalui capital flow channel. Sentimen pasar sering kali bergerak melalui expectation channel yang sulit diprediksi. Di samping dampaknya terhadap inflasi atau inflation channel, disertai respons kebijakan bank sentral melalui interest rate channel.

Ketika hampir seluruh kanal transmisi tersebut bergerak bersamaan, dampaknya tidak lagi sekadar fluktuasi pasar, tetapi dapat menjalar hingga ke stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Risiko Energi Bagi Sektor Riil

Dalam konteks konflik Timur Tengah, perhatian utama tentu tertuju pada harga minyak dunia. Kawasan tersebut merupakan pusat produksi energi global, sehingga setiap gangguan pasokan hampir selalu berujung pada lonjakan harga minyak di pasar internasional.

Bagi Indonesia, risiko ini menjadi lebih nyata karena posisi negara sebagai net oil importer. Artinya dampak langsungnya akan terlihat pada sektor transportasi dan biaya distribusi.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak global juga biasanya diikuti dengan kenaikan harga energi global lainnya, termasuk batubara. Walaupun Indonesia merupakan produsen terbesar batu bara ketiga dunia, tetapi perlu diingat bahwa pada 2025 sekitar 66%-68% produksi listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbasis batu bara. Akibatnya, meskipun kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) membantu menjaga pasokan batubara domestik, kenaikan harga energi global tetap dapat memberikan kenaikan pada biaya produksi listrik di dalam negeri.

Merujuk pada pengalaman 2022 lalu, ketika harga minyak dunia melonjak hingga US$127,98 per barel, kenaikan harga Listrik terjadi lebih dahulu (di Juli 2022) dibanding penyesuaian harga BBM bersubsidi (di September 2022). Saat itu, harga listrik naik antara 17% hingga 36%, sementara kenaikan harga Pertalite naik sekitar 30% dua bulan setelahnya.

Kondisi ini yang selanjutnya tidak hanya berdampak pada pengguna rumah tangga sebagai pengguna Listrik dan pembeli BBM bersubsidi. Namun, juga berdampak pada berbagai sektor produksi, baik industri, manufaktur, hingga kegiatan produksi skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada akhirnya, tekanan biaya produksi tersebut akan diteruskan ke harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Dampaknya, inflasi domestik yang melonjak dari sekitar 1,75% pada akhir 2021 menjadi hampir 6% pada September 2022.

Di samping itu, yang sering terlupakan adalah bahwa dampak harga energi tidak berhenti dalam hitungan bulan. Ombudsman memperkirakan kontribusi langsung dan tidak langsung perubahan harga BBM bersubsidi tersebut terhadap inflasi domestik mencapai 0,97%, sementara beberapa analis menilai dampak totalnya dapat mendorong inflasi hingga mencapai angka sekitar 7%. Bahkan dengan menggunakan pendekatan optimal lag yang biasa digunakan para econometrician, efek kenaikan harga minyak, energi dan lanjutannya bahkan dapat terasa hingga satu tahun setelah terjadinya perubahan kejadian awal.

Kembali merujuk pada 2022 lalu, Bank Indonesia merespons kenaikan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan hingga 225 bps, termasuk tiga kali kenaikan 50 bps beruntun di September, Oktober, dan November 2022. Selanjutnya hal ini juga akan menaikkan suku bunga kredit dan biaya pinjaman bagi berbagai proses produksi hingga konsumsi.

Tekanan Fiskal Juga Terjadi

Di sisi lain, kenaikan harga minyak dan komoditas energi berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN. Pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar domestik.

Simulasi sensitivitas APBN menunjukkan bahwa jika harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) rata-rata mencapai sekitar US$95 per barel, maka defisit fiskal berpotensi meningkat sekitar 0,7% dari asumsi dasar APBN. Dengan asumsi defisit awal di APBN 2026 berada di kisaran 2,6%-2,9% terhadap PDB, maka defisit berpotensi melebar hingga 3,3%-3,6% dari PDB. Bayangkan bila lebih dari itu!

Angka ini menjadi penting karena Indonesia memiliki batas defisit fiskal 3% dari PDB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jika defisit melewati batas tersebut, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: melakukan rasionalisasi anggaran atau merevisi aturan batas defisit.

Pengalaman 2022, pemerintah memilih melakukan rasionalisasi anggaran dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun tekanan fiskal belum berhenti hanya sampai di situ, ada permintaan kenaikan premi risiko juga yang diminta oleh para investor pasar surat utang.

Pengalaman pada 2022 kembali memberikan ilustrasi. Setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022, yield SUN naik hampir 50 bps. Artinya, pemerintah sebagai penerbit SUN akan menanggung biaya pembiayaan utang baru yang akan lebih mahal dari sebelumnya. Hal lain yang patut dicermati adalah struktur tenor utang pemerintah Indonesia yang relatif panjang, bahkan mencapai hingga 40 tahun. Artinya, biaya bunga yang meningkat hari ini tidak hanya dibayar oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi yang akan datang.

Di pasar sekunder, investor SUN mengalami kerugian akibat penurunan harga. Disaat yang sama, investor asing melakukan net sell sebesar Rp41,47 triliun terhadap SUN (dan Sukuk Negara/SBSN) yang dimilikinya. Tidak hanya sampai disitu, rupiah pun terdepresiasi lebih dari 5%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun sempat terkoreksi sekitar 5% dalam satu bulan setelah kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

Mengelola Ketidakpastian

Konflik geopolitik antara Iran dan koalisi AS–Israel menunjukkan bagaimana peristiwa yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia tetap dapat mengguncang pasar keuangan domestik. Polanya hampir sama, harga minyak melonjak, investor global menjadi lebih berhati-hati, dan arus modal mulai bergerak mencari tempat yang dianggap lebih aman. Dalam lanskap seperti ini, negara berkembang—termasuk Indonesia—sering kali ikut merasakan getarannya.

Walaupun begitu, gejolak semacam ini bukanlah pengalaman baru. Sejarah ekonomi negeri ini dipenuhi oleh angin ketidakpastian, mulai dari krisis finansial Asia, gejolak politik, hingga pandemi. Dari setiap periode itu, pelajaran yang sama selalu muncul bahwa yang menentukan bukanlah seberapa besar badai yang datang, melainkan seberapa kokoh fondasi yang menopang perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir, fondasi tersebut dibangun melalui koordinasi kebijakan yang semakin erat. Kebijakan fiskal yang dijaga kredibilitasnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons tekanan tanpa kehilangan kepercayaan pasar. Di sisi lain, kebijakan moneter yang terukur membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, instrumen makroprudensial menjadi lapisan pelindung tambahan untuk memastikan sistem keuangan tetap likuid dan resilient ketika volatilitas global meningkat.

Pada akhirnya, stabilitas ekonomi bukanlah keadaan tanpa risiko. Ia adalah hasil dari kemampuan sebuah negara untuk tetap tenang, rasional, dan terkoordinasi ketika dunia sedang tidak pasti. Dan dalam ketidakpastian itulah kualitas kebijakan ekonomi akan benar-benar diuji.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai revisi outlook negatif terhadap sejumlah bank BUMN oleh lembaga pemeringkat internasional lebih dipengaruhi faktor eksternal dan perubahan outlook sovereign Indonesia, bukan karena pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyesuaian outlook oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Moody’s mengikuti perubahan outlook peringkat sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Penyesuaian tersebut lebih mencerminkan faktor eksternal dan dinamika makroekonomi global serta keterkaitannya dengan profil sovereign, bukan karena penurunan fundamental kinerja bank-bank tersebut,” ujar Dian kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebagaimana diketahui, Fitch sebelumnya merevisi prospek peringkat jangka panjang sejumlah bank pelat merah menjadi negatif dari stabil. Penilaian tersebut mencakup bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Dian, di tengah ketidakpastian global, bank-bank Himbara masih menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil serta tetap memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK memandang outlook negatif tersebut lebih merupakan sinyal kewaspadaan terhadap risiko eksternal dan tekanan fiskal, bukan indikasi langsung adanya tekanan terhadap kesehatan bank.

Meski demikian, perubahan outlook sovereign dinilai berpotensi meningkatkan premi risiko (risk premium) yang dapat berdampak pada kenaikan biaya pendanaan secara moderat serta memicu volatilitas jangka pendek pada saham bank BUMN di pasar modal.

Namun, Dian menegaskan akses pendanaan global bank-bank Himbara masih terjaga. Hal ini tercermin dari peringkat kredit masing-masing bank yang tetap berada pada level investment grade.

“Peringkat tersebut menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terjaga, serta profitabilitas yang tetap resilien,” katanya.

Selain itu, minat investor global terhadap negara berkembang seperti Indonesia juga dinilai masih cukup besar, sehingga prospek pendanaan eksternal bank nasional tetap relatif terjaga.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat fundamental bank Himbara tetap solid hingga akhir 2025. Mayoritas bank BUMN mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit yang melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 9,6%.

Secara rinci, kredit Bank Mandiri tumbuh 14,13%, BRI 10,41%, BNI 10,13%, dan BTN 11,90%. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga masih kuat, terutama pada komponen dana murah atau CASA.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) bank Himbara berada pada kisaran 18% hingga 21%, jauh di atas ketentuan minimum. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) masih terjaga di bawah 3%.

Ke depan, OJK juga menilai perubahan outlook tersebut masih bersifat reversible atau dapat kembali membaik seiring perbaikan prospek ekonomi global dan domestik serta penguatan indikator fiskal Indonesia.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyalurkan pendanaan kepada lembaga penyalur pembiayaan perumahan senilai Rp20,88 triliun sepanjang 2025 kemarin.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut realisasi pendanaan itu meningkat dibandingkan 2024 yang hanya Rp17,01 triliun.

Nah, untuk mendukung penyaluran tersebut, total pendanaan yang diterima Perseroan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp10,6 triliun.

Capaian ini semakin diperkuat dengan kepercayaan lembaga pemeringkat internasional dan domestik. SMF memperoleh peringkat BBB dari S&P Global, id(AAA) dari Pefindo, serta AAA(idn) dari Fitch Ratings.

"Peringkat tersebut mencerminkan kemauan dan kemampuan SMF dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu, sekaligus menunjukkan dukungan kuat Pemerintah terhadap peran SMF sebagai alat fiskal dalam sektor pembiayaan perumahan," kata Ananta Wiyogo di Jakarta, Rabu (4/3) seperti dikutip dari Antara.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai liquidity provider dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

Ananta menyampaikan bahwa peran SMF sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan perumahan nasional.

"Sebagai alat fiskal Pemerintah, SMF memastikan setiap Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal melalui skema leverage yang prudent dan terukur. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung akses dan keterjangkauan pembiayaan perumahan secara berkelanjutan," katanya.

Ke depan, SMF terus mengoptimalkan peran strategis melalui berbagai inisiatif. Langkah tersebut antara lain mencakup sosialisasi surat utang SMF sebagai underlying instrumen Repo Bank Indonesia guna memperkuat likuiditas pasar, optimalisasi peran SMF Research Institute (SRI) dalam mendukung kebijakan sektor perumahan, serta penyediaan dana jangka panjang melalui inovasi produk keuangan yang berkelanjutan.

"Pada tahun 2026, kami akan terus mengakselerasi peran strategis SMF dalam membangun sektor pembiayaan perumahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan program Pemerintah untuk memastikan akses hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Ananta.

Di tengah dinamika ekonomi dan perubahan kondisi likuiditas perbankan, SMF tetap mampu menjaga kinerja keuangan secara solid.

Hingga Desember 2025, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp66,814 triliun, tumbuh 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih juga meningkat menjadi Rp565 miliar atau meningkat 5 persen dibandingkan Desember 2024.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF Bonai Subiakto menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan ketahanan model bisnis SMF yang berbasis tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

"Laporan Keuangan Tahun 2025 telah diaudit oleh Lembaga Audit Eksternal Independen dengan opini 'wajar, dalam semua hal yang material'. Capaian ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika ekonomi," ujar Bonai.

Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa fundamental sektor keuangan tetap kuat, di tengah lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang melakukan revisi outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang," kata Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas tetap memadai, dan profil risiko terkelola secara prudent.

Intermediasi keuangan juga terus tumbuh sejalan dengan fundamental ekonomi, sehingga mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang.

Reformasi struktural dalam Roadmap Pasar Modal 2023-2027 juga terus berjalan dengan kemajuan yang terukur.

Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, serta penegakan hukum yang tegas guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar.

Untuk diketahui, meski merevisi outlook, Fitch Ratings tetap mempertahankan peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB.

Adapun revisi outlook, menurut Fitch, mencerminkan perkembangan risiko eksternal dan kebijakan yang bersifat dinamis, serta tidak merepresentasikan penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, penegasan peringkat juga menunjukkan pengakuan Fitch terhadap rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang tetap resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum tetap kuat.

Kiki menyampaikan bahwa saat ini OJK mencermati revisi outlook oleh Fitch Ratings beserta berbagai pertimbangan yang mendasari penilaian tersebut.

OJK bersama Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga kondisi sektor keuangan tetap kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung secara stabil dan resilien.

OJK juga memandang penilaian Fitch yang menempatkan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara peers sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan dan ketahanan institusional Indonesia.

Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK menyatakan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat koordinasi kebijakan guna memastikan keselarasan, konsistensi, dan kredibilitas implementasi kebijakan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026