Fenomena pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) banting setir menjadi penjual barang impor China membuat Menteri UMKM Maman Abdurrahman resah.

Maman menilai fenomena itu terjadi lantaran banjirnya produk impor. Imbasnya, penyerapan tenaga kerja di Indonesia tidak signifikan dibandingkan saat UMKM menjual produk hasil sendiri.

"Jadi, dia (UMKM) beli barang-barang itu di China, ya sudah dia hanya pasarkan saja di sini," kata Maman dalam BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12).

"Yang ditargetkan kepada Kementerian UMKM harus dinaikkan sektor produksinya supaya ekonomi di daerah lebih bergerak daripada hanya sekadar menjadi trading ataupun konsumen. Nah, ini mau kita jaga jangan sampai Indonesia ke depan hanya sebagai pasar saja," jelasnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan penyerapan dari sektor UMKM sejatinya menyumbang 90 persen hingga 95 persen dari total tenaga kerja nasional. Akibat dari banyaknya usaha wong cilik yang beralih menjual barang impor, ekonomi Indonesia diklaim tak bergerak.

Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras mengatakan barang impor dari China memang relatif lebih murah. Terlebih, pelemahan daya beli membuat konsumen cenderung membeli barang dengan harga terjangkau.

Izzudin menyebut UMKM saat ini tidak lagi fokus memproduksi barang sendiri karena tiga alasan.

Pertama, harga input produksi sudah tinggi. Hal tersebut imbas mahalnya biaya logistik, skala produksi kecil yang membuat tidak tercapainya economies of scale, serta bahan baku tak selalu tersedia di pasar domestik.

"Kedua, biaya modal awal relatif lebih rendah untuk berdagang ketimbang memproduksi sendiri barang dari dalam negeri. Misalnya, biaya modal awal untuk mesin, SDM (sumber daya manusia), bahan baku, dan sertifikasi," kata Izzudin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/12).

"Terlebih, peralatan produksi modern memiliki harga yang relatif mahal dan tidak terjangkau oleh sebagian UMKM. Implikasinya, margin keuntungan lebih mudah dan lebih cepat didapatkan dengan cara berdagang," tuturnya.

Ketiga, perubahan perilaku konsumen yang cepat dan sensitif harga melahirkan tantangan bagi UMKM untuk memproduksi barang sendiri. Izzudin menjelaskan produk impor dari China juga lebih mudah beradaptasi dengan variasi desain, model, dan fitur pada barang yang dijual di marketplace.

Praktik penjualan barang impor, menurut Izzudin, secara terus-menerus membuat UMKM lokal mati dan Indonesia sekadar jadi pasar konsumen. Seharusnya, Indonesia butuh lebih banyak pengusaha untuk menjadi negara maju pada 2045 mendatang.

"Oleh karena itu, fokus utama pemerintah adalah melakukan reindustrialisasi. Pemerintah harus meningkatkan keterkaitan antara UMKM dengan usaha besar sehingga terdapat transfer pengetahuan agar UMKM naik kelas, insentif bagi komunitas yang menyelenggarakan pelatihan UMKM di berbagai daerah, mengevaluasi kebijakan perpajakan untuk UMKM dan usaha besar agar lebih sinkron," tuturnya.

Izzudin mendorong adanya perlindungan terhadap dumping barang impor. Pemerintah juga diminta memastikan Indonesia tak lagi sekadar mengekspor produk mentah, melainkan sanggup mengekspor produk setengah jadi atau produk jadi.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan akar masalahnya adalah kebijakan pemerintah yang terlalu melonggarkan masuknya barang impor. Pada akhirnya, hal tersebut membuat harga barang impor lebih murah.

"Permintaan barang impor tidak mampu dibendung, mengalir deras termasuk barang yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri," kritik Huda.

Di lain sisi, Huda mengatakan masyarakat Indonesia masih berorientasi pada harga (price oriented consumer), sehingga harga sebagai faktor utama dalam setiap pembelian.

Sementara para pedagang, termasuk UMKM, sama seperti pengusaha pada umumnya mencari barang dengan permintaan tinggi dan mencari cuan.

"Dengan permintaan barang impor tinggi, maka pedagang akan mempunyai inisiatif untuk menjual barang impor ketimbang barang lokal. Apalagi, memproduksi barang sendiri yang tentu butuh modal besar," tuturnya.

"Jika tidak dilindungi dari ancaman barang impor, ya UMKM produsen akan rugi lebih tinggi. Jika terus dibiarkan, ya bangsa kita hanya menjadi konsumen," wanti-wanti Huda.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan banyak UMKM yang lebih memilih menjual produk jadi dari China dibandingkan buatan lokal. Hal itu terjadi lantaran banjirnya produk impor.

"Fenomena yang menarik sekarang karena derasnya arus barang impor yang masuk, akhirnya UMKM kita cenderung lebih memilih menjadi trader. Jadi dia beli barang-barang itu di China ya sudah dia hanya pasarkan saja di sini," katanya dalam acara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12).

Maman mengatakan kondisi itu membuat penyerapan tenaga kerja di Indonesia tidak signifikan dibanding dengan menjual produk hasil sendiri.

Padahal, penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM, sambungnya, kurang lebih menyumbang 90 - 95 persen dari total tenaga kerja nasional. Akibatnya ekonomi tidak bergerak.

Pemerintah sendiri menargetkan penguatan sektor produksi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

"Yang ditargetkan kepada Kementerian UMKM harus dinaikkan sektor produksinya supaya ekonomi di daerah lebih bergerak daripada hanya sekedar menjadi trading ataupun konsumen. Nah ini mau kita jaga jangan sampai Indonesia ke depan hanya sebagai pasar saja," ujar Maman.

Sebelumnya, Maman mengatakan produk China bebas masuk Indonesia tanpa perlu sertifikasi. Ia mencontohkan jam tangan asal China yang masuk tanpa label, lalu diberikan label Indonesia.

Hal itu, sambungnya, berbeda dengan produk RI yang harus mengurus berbagai izin, seperti sertifikasi halal, standar nasional Indonesia (SNI), dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau barang Indonesia, UMKM lokal, harus lewati yang pertama NIB (nomor induk berusaha), ngurusin sertifikat halal, terus SNI (Standar Nasional Indonesia), terus (izin) BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), dan lain sebagainya," ujar Maman saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (1/12) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan kecerdasan intelektual (IQ) anak Indonesia bisa naik ke 120 berkat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Target itu lebih tinggi dibandingkan IQ rata-rata orang Indonesia saat ini. Berdasarkan data dari World Population Review, skor IQ rata-rata orang Indonesia masih bertengger di level 93,2.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menerangkan pemerintah akan memeriksa kondisi anak secara berkala.

"Anak-anak kita nih diukur enam bulan itu gizinya seperti apa. Nanti enam bulan lagi gizinya seperti apa. Setahun lagi gizinya seperti apa. Kita berharap anak-anak kita nanti cukup kuat fisiknya, cerdas IQ 120," ujar Zulhas dalam cara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan tahun depan penerimaan manfaat MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta orang. Tak hanya bisa meningkatkan kualitas SDM, program ini juga diharapkan bisa menggerakan perekonomian desa karena membutuhkan banyak bahan baku pangan.

"Bayangkan dampak dari kebijakan-kebijakanya, petaninya sudah bisa beli karena nilai tukarnya tinggi. Besok nelayannya tinggi karena sudah bisa mandiri. Waduh itu tuh kalau mau berdaulat di bidang ekonomi. Tidak mungkin Indonesia terang cuma dari Jakarta," terangnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim program MBG telah menjangkau 49 juta penerima. Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara puncak HUT Golkar ke-61.

"Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali (penduduk) Singapura kita kasih makan tiap hari, saudara-saudara. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk," ungkap Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12) lalu.

Ia juga mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan prestasi logistik terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik, mungkin terbesar di dunia selama berapa tahun ini. Brazil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan tidak sampai, (sudah) 49 juta," ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha nasional Jusuf Kalla (JK) memiliki kesan yang cukup mendalam dengan Bisnis Indonesia. Menurutnya, Bisnis adalah salah satu media yang selalu menyediakan informasi yang komprehensif bagi pelaku usaha.

Wakil presiden dua periode inipun berharap supaya media di Indonesia, termasuk Bisnis Indonesia, terus menjaga independensi dan sikap kritis dalam menyajikan informasi.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menerima penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

“Terima kasih atas penghargaan ini, saya membaca Bisnis Indonesia mungkin sudah lebih dari 30 tahun dan sampai sekarang. Dulu saya berlangganan koran ada 8, tetapi sekarang hanya 3 termasuk Bisnis Indonesia,” ujarnya.

Dia kemudian membandingkan kebiasaannya dalam membaca media tersebut dari waktu ke waktu yang kini makin terkontraksi.

“Dulu saya membaca Bisnis Indonesia bisa sampai setengah jam, tetapi sekarang 10 menit. Kenapa? Ya, media mustinya lebih independen dan kritis supaya orang betul memahami bisnis hari ini seperti apa keadaannya dan bagaimana kita melangkah lebih baik,” kata JK.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang tajam dan membantu para pengambil kebijakan maupun pelaku usaha memahami perubahan ekonomi.

Dia menegaskan bahwa kualitas jurnalisme yang independen merupakan bagian penting bagi kemajuan dunia usaha.

Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung pentingnya kepemimpinan yang memiliki pandangan jauh ke depan. “Itu harapan saya. Soal visi ke depan harusnya semua pemimpin harus mempunyai itu, karena tanpa visi ke depan berarti kita tidak bergerak,” tandas JK.

Adapun BIG Conference merupakan bagian dari rangkaian 40 tahun Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia adalah media ekonomi yang menyajikan informasi untuk pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib membeli bahan pangan untuk sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) dari koperasi.

Deputi Teknologi dan Pengelolaan BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan kurang lebih 4.762 Koperasi dan 195 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penyuplai bahan MBG.

“Jadi bersama-sama begitu, di tempat yang koperasi yang tidak begitu kuat, maka Bumdes yang masuk. Kalau keduanya tidak kuat, maka kita terpaksa pakai mekanisme pasar,” kata Tigor dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, BGN telah mendesain agar koperasi dan Bumdes tersebut juga harus membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan setempat.

Hingga saat ini, Tigor menjelaskan terdapat sekitar 16.000 SPPG yang telah beroperasi. Masing-masing SPPG diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di masyarakat, misalnya aktivitas perekonomian gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Demand atau permintaan akan bahan pangan muncul, dan [SPPG] pasti membeli. Pasti membeli itu karena apa? Karena dana pemerintah dikucurkan langsung ke setiap SPPG tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Tigor menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah menggalakkan pembangunan infrastruktur koperasi hingga pelosok Tanah Air. Harapannya, rantai pasok untuk program MBG dapat berjalan dengan lebih baik.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa total nilai ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp52 triliun hingga saat ini.

Deputi Teknologi dan Pengelolaan BGN Tigor Pangaribuan menjelaskan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari sekitar 17.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang beroperasi. Perputaran ekonomi terutama digerakkan dari rantai pasok bahan pangan.

“Total nilai ekonomi yang sudah mengucur sekarang ini Rp52 triliun di 17.000 SPPG tadi,” kata Tigor dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, pemenuhan bahan pangan untuk MBG telah berdampak langsung hingga setiap desa dan kecamatan di Tanah Air.

Dia mencontohkan bahwa peternak ayam di sejumlah daerah saat ini telah berbalik nasib dari kondisi selalu kelebihan telur menjadi habis terserap untuk bahan pangan MBG.

Kendati demikian, Tigor tak menampik bahwasanya terjadi persaingan dalam pembelian bahan pangan dengan masyarakat.

Oleh karena itu, dia turut mendorong kerja keras masyarakat untuk meningkatkan produktivitas peternakan dan pertanian.

“Jadi rakyat kita harus mau kembali untuk bertani, meningkatkan produksi pertanian. Memang itu yang diharapkan,” jelas Tigor.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA— Chief Executive Officer PT Astra Digital Arta (AstraPay) Rina Apriana menilai pertumbuhan pesat pembayaran digital di Indonesia merupakan konsekuensi dari perubahan perilaku masyarakat, perkembangan regulasi, hingga semakin kuatnya infrastruktur digital.

Menurutnya, transformasi layanan keuangan ke arah digital saat ini sudah tidak dapat dibendung.

“Digital payment atau digitalisasi keuangan ini adalah sebuah keniscayaan ya. Kita tahu semakin ke sini semakin penggunaan digital payment ini semakin berkembang dan tidak ada pilihan untuk mundur,” kata Rina dalam acara BIG Conference 2025 yang digelar Bisnis Indonesia di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Rina menjelaskan penggunaan layanan pembayaran digital kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal itu membuat preferensi kembali ke uang tunai semakin kecil.

Dari sisi tren, kata dia, transaksi digital dalam beberapa tahun terakhir tumbuh signifikan.

“Kita lihat bahwa digital payment atau e-money transaksi itu dalam 4—5 tahun terakhir itu sesuai dengan CAGR-nya sekitar di 30%-an,” ujarnya.

Faktor infrastruktur juga memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekosistem pembayaran digital. Rina menyebut tingginya penetrasi perangkat seluler dan banyaknya dompet digital yang digunakan masyarakat menjadi penopang utama.

Dia menambahkan, regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) turut mempercepat perkembangan ekosistem pembayaran digital, terutama melalui perluasan QRIS.

“Kita tahu bahwa saat ini, merchant QRIS itu di seluruh Indonesia itu sudah lebih dari 40 juta merchant, di mana merchant-merchant itu juga sebagian besar adalah UMKM sebetulnya,” kata Rina.

BI juga dinilai konsisten mendorong digitalisasi melalui berbagai roadmap yang memperkuat industri pembayaran. Selain itu, masuknya banyak korporasi besar ke sektor pembayaran digital turut mempercepat pertumbuhan industri.

Rina menegaskan tren digital payment masih akan terus meningkat, terlebih dengan perluasan penggunaan QRIS lintas negara.

“QRIS sekarang saja sudah bisa melalui cross-border. Jadi belanja di mana? Di Singapura, Malaysia, Thailand sudah bisa pakai QRIS juga,” katanya.

Dengan seluruh perkembangan tersebut, Rina optimistis masa depan pembayaran digital akan semakin kuat dan dinamis.

“Jadi, kalau ditanya bagaimana perkembangannya, saya bilang bahwa ini ke depannya akan semakin meriah,” katanya.

AstraPay mencatat kinerja positif hingga November 2025, dengan total pengguna terdaftar mencapai 16,9 juta. Sepanjang periode tersebut, platform dompet digital ini telah memproses lebih dari 266 juta transaksi dengan nilai transaksi melampaui Rp142 triliun.

Jaringan ekosistemnya juga terus berkembang, ditunjukkan oleh keberadaan lebih dari 29.000 merchant QRIS yang terhubung, serta dukungan 133 mitra yang memperkuat layanan pembayaran dan mobilitas digital AstraPay.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group menggelar pameran foto bertema "Perjalanan Politik, Ekonomi, dan Kepemimpinan Indonesia" sejak era sebelum hingga setelah Reformasi.

Pameran foto tersebut ikut ditampilkan dalam agenda bertajuk Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi”. Redaksi Bisnis Indonesia menampilkan sejumlah dokumentasi bersejarah karya para fotografer.

Pameran yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (8/12/2025) ini menghadirkan potret-potret penting yang merekam momen transisi kekuasaan, dinamika perubahan politik, serta upaya pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu foto yang menjadi pusat perhatian adalah dokumentasi penandatanganan paket bantuan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional oleh Presiden Ke-2 RI Soeharto yang disaksikan Direktur Pelaksana IMF kala itu, Michel Camdessus.

Foto yang ikonik tersebut merekam situasi di Jalan Cendana pada tahun 1998, saat pemerintah menyepakati paket bantuan bernilai sekitar US$43 miliar sebagai respons atas krisis ekonomi Asia.

Di dinding lain, terpajang foto Presiden B.J. Habibie yang tengah bersiap memberikan keterangan pers. Kurator menjelaskan bahwa foto ini dipilih sebagai simbol dimulainya era baru sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca-krisis, penerapan kebebasan pers, serta berbagai langkah reformasi yang membuka ruang demokrasi yang lebih luas.

Narasi pendamping foto juga memuat peran Habibie dalam mendorong desentralisasi dan mengizinkan referendum Timor Timur pada 1999.

Momen penting transisi kekuasaan juga tergambar dalam foto KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi Presiden ke-4 Indonesia. Pameran menyoroti periode 1999–2001 sebagai fase penguatan pluralisme, demokrasi, serta upaya meredam ketegangan antar-kelompok di masyarakat.

Ragam foto masa awal reformasi tersaji lengkap dengan penjelasan mengenai peran Gus Dur dalam memperkuat kebebasan sipil.

Pengunjung juga dapat melihat potret Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Wakil Presiden Hamzah Haz di kompleks parlemen. Foto tersebut menggambarkan tahun-tahun kepemimpinan 2001–2004 yang ditandai dengan stabilisasi politik, pemulihan ekonomi, serta kelanjutan agenda desentralisasi.

Keterangan foto juga menyoroti dorongan Megawati terhadap transparansi pemilu serta upaya meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia.

Pameran ini tidak hanya menampilkan foto-foto tunggal, tetapi juga menyajikan panel yang merangkum peristiwa-peristiwa penting, mulai dari kerumunan wartawan yang meliput peralihan kekuasaan, bencana tsunami Aceh pada 2006 hingga potret kepemimpinan presiden-presiden berikutnya.

Setiap foto dilengkapi kode QR yang mengarahkan pengunjung pada arsip berita Bisnis Indonesia, memperkaya konteks sejarah bagi generasi muda.

Pameran ini dihadirkan untuk mengingatkan publik bahwa perjalanan panjang demokrasi dan pemulihan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di penghujung abad ke-20.

Foto-foto yang dipamerkan menjadi saksi bisu perubahan besar yang membentuk wajah Indonesia modern dengan Bisnis Indonesia yang konsisten menjadi navigasi bisnis yang merekam bukti sejarah itu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menanggapi kritik atas aksinya memanggul karung beras saat membagikan bantuan ke korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra, yang dinilai pencitraan.Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan ia memang sudah terbiasa membagikan beras kepada warga dengan cara menggotongnya.

"Setiap saya ke daerah saya memang bagi beras, biasa saya gotong beras, biasa. Biasa 500 (kg), 100 (kg), 5 kg, saya biasa itu, saya bagi, biasa," katanya dalam acara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12).

Zulhas mengatakan ia sudah diajarkan untuk berbagi oleh sang ibu. Karena itu, ia tak mempermasalahkan jika caranya berbagi saat ini dikritik publik.

Ia menekankan yang terpenting saat ini adalah membantu para korban bencana banjir-tanah longsor di Sumatra.

"Yang paling penting, saya ajak bapak ibu ayo kita jangan marah-marah, jangan cuma emosi. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Satu rupiah pun penting bagi mereka, satu karung beras pun penting, apa saja," katanya.

"Mau ngatain saya, enggak apa-apa, tapi bantu lah saudara-saudara kita," sambungnya.

Aksi panggul beras itu diunggah dalam video di akun Instagramnya saat berkunjung ke Sumatera Barat pada 30 November lalu. Warganet menilai tindakan Zulhas tersebut hanya pencitraan belaka.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir-tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bertambah pada Minggu (7/12).

Berdasar data BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana itu sebanyak 916 orang, bertambah 2 orang dari data Sabtu (6/12) sore. Sementara jumlah orang hilang sebanyak 274 jiwa.

BNPB juga melaporkan sebanyak 4.200 orang terluka akibat bencana itu. Lalu ada 1.300 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan rusak dan 697 fasilitas pendidikan rusak.

Selain itu, BNPB melaporkan 420 rumah ibadah rusak, 234 gedung atau kantor rusak dan 405 jembatan rusak.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan distribusi cadangan pangan ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam agenda BIG Conference dengan tema "Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi" yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Zulhas, sapaan akrabnya, menyinggung duka mendalam akibat bencana alam di tiga provinsi di Sumatra. Dia menyatakan bahwa apa yang dialami para penyintas merupakan luka yang dirasakan bersama seluruh bangsa.

“Hari-hari ini hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Menyebabkan luka yang kita rasakan bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih,” katanya.

Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan dalam kondisi sulit tersebut.

“Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita saling bersama, saling menopang, terus merawat harapan untuk bangkit,” ujarnya.

Zulhas optimistis bahwa ketiga provinsi tersebut akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan sosial, Menko Pangan menyebut sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, presiden langsung memberikan sejumlah instruksi terkait kondisi pertanian di Aceh, termasuk penanganan industri pendukung, persawahan, hingga kebijakan penghapusan kendala teknis yang menghambat produksi.

Zulhas juga memastikan bahwa pemerintah telah menggandakan pengiriman cadangan pangan ke daerah terdampak melalui Bulog.

“Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat. Kalau biasa seribu ton, tiba-tiba dua ribu ton,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa cadangan pangan pemerintah terus disalurkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Zulhas juga menyampaikan harapan agar musibah banjir Sumatra dapat memperkuat solidaritas nasional.

“Mudah-mudahan apa yang kita alami ini bisa membantu meningkatkan solidaritas,” tandas Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan distribusi cadangan pangan ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam agenda BIG Conference dengan tema "Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi" yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Zulhas, sapaan akrabnya, menyinggung duka mendalam akibat bencana alam di tiga provinsi di Sumatra. Dia menyatakan bahwa apa yang dialami para penyintas merupakan luka yang dirasakan bersama seluruh bangsa.

“Hari-hari ini hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Menyebabkan luka yang kita rasakan bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih,” katanya.

Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan dalam kondisi sulit tersebut.

“Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita saling bersama, saling menopang, terus merawat harapan untuk bangkit,” ujarnya.

Zulhas optimistis bahwa ketiga provinsi tersebut akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan sosial, Menko Pangan menyebut sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, presiden langsung memberikan sejumlah instruksi terkait kondisi pertanian di Aceh, termasuk penanganan industri pendukung, persawahan, hingga kebijakan penghapusan kendala teknis yang menghambat produksi.

Zulhas juga memastikan bahwa pemerintah telah menggandakan pengiriman cadangan pangan ke daerah terdampak melalui Bulog.

“Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat. Kalau biasa seribu ton, tiba-tiba dua ribu ton,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa cadangan pangan pemerintah terus disalurkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Zulhas juga menyampaikan harapan agar musibah banjir Sumatra dapat memperkuat solidaritas nasional.

“Mudah-mudahan apa yang kita alami ini bisa membantu meningkatkan solidaritas,” tandas Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group akan menggelar BIG Conference 2025 pada Senin (8/12/2025) untuk membahas arah bisnis dan ekonomi pada 2026, termasuk peran dan sinergi antara pelaku usaha BUMN dan swasta.

Acara itu digelar sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 Bisnis Indonesia. Sebagai media ekonomi terkemuka di Indonesia, Bisnis Indonesia Konsisten Menavigasi Ekonomi dengan menyuarakan kebijakan pemerintah, aspirasi pelaku usaha, dan kepentingan rakyat, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang akan mengulas Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, selaras dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan ini digelar serentak di Jakarta dan 9 kota besar di Indonesia (Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Bali, Makassar) pada Senin, 8 Desember 2025.

BIG Conference 2025 akan menghadirkan sesi diskusi dan Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga. Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech BIG Conference 2025, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Salah satu sesi diskusi BIG Conference 2025 mengangkat tema “Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta”. Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar peran pelaku usaha di Tanah Air untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2025 sebesar 5,04% year-on-year (YoY). Capaian itu sedikit melambat dari kuartal II/2025 sebesar 5,12%.

Realisasi pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh konsumsi domestik, ekspor-impor, dan investasi, serta belanja pemerintah.

Faktor penting dalam struktur ekonomi nasional ialah pelaku usaha dan korporasi di Tanah Air, termasuk BUMN, swasta, perbankan, hingga perusahaan terbuka atau emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hal BUMN, kehadiran Danantara Indonesia menjadi babak baru yang diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan pelat merah makin moncer.

Ke depan, peran penting pelaku usaha Indonesia dibayangi oleh tantangan dan peluang dari sisi pendanaan, bahan baku, rantai produksi, tenaga kerja, prospek pasar, serta perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika geopolitik global.

Di sinilah perlu diulas bagaimana strategi pelaku usaha dalam mengatasi tantangan dan mengambil peluang agar dapat memacu kinerja ke depan, sekaligus mendukung program-program prioritas pemerintah.

Selain itu, diperlukan juga sinergi BUMN-Swasta dan kebutuhan insentif bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi dan akselerasi yang dapat mendorong denyut ekonomi nasional berdetak lebih kencang.

Untuk mengulas hal tersebut, diskusi panel BIG Conference 2025 akan menghadirkan sejumlah narasumber yang relevan a.l. Managing Director of Global Relations & Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana Nugraha.