JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional LPEI periode 2015-2023 dengan kerugian mencapai Rp919 miliar. Dengan demikian, total ada 8 tersangka dalam kasus tersebut.

"Hari ini, kita merilis penetapan tersangka perkembangan dari penyidikan LPEI 2015-2023, yang mana penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta menetapkan 4 tersangka hasil pengembangan dari penyidikan Pembiayaan Ekspor Nasional 2015-2023," ujar Aspidsus Kejati Jakarta, Nauli Rahim Siregar, Rabu (14/1/2026).

Menurut Nauli, keempat tersangka yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial AMA selaku Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011-2017, lalu IA selaku Kadiv. Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007-2016. Kemudian, GG selaku Kadep. Syariah 1 LPEI periode 2017-2018 dan KRZ selaku Kadep. Pembiayaan Syariah 2 periode 2011-2016.

"Peranan masing-masing tersangka tersebut bersama-sama dengan RW membuat kajian tanpa didasari data yang valid, tidak melakukan verifikasi secara layak atas agunan yang telah di mark-up, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan pengikatan jaminan secara patut. Sehingga, dicairkan pembiayaan secara melawan hukum kepada PT TI da PT PAS sebesar sekitar Rp919 miliar," jelas Nauli.

Nauli menerangkan, perbuatan tersebut disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 hurufc dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

"Terhadap Tersangka IA dan GG dilakukan penahanan dimulai sejak hari ini Rabu, 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 02 Februari 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DK Jakarta Nomor: Print-01&02/M.1/Fd.1/01/2026 tanggal 14 Januari 2026," bebernya.

Nauli menerangkan, dua tersangka lainnya, AMA dan KRZ belum dilakukan penahanan karena tidak menghadiri panggilan penyidik. Maka itu, Kejati Jakarta meminta keduanya segera menghadiri panggilan Penyidik untuk segera dilakukan proses hukum.

"Namun, apabila tidak segera hadir, Penyidik akan melakukan langkah hukum sesui KUHAP guna memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya," paparnya.

Dia mengungkap, dalam penyidikan perkara tersebut, Penyidik telah melaksanakan penggeledahan, penyitaan dan pengumpulan bukti-bukti serta juga telah melakukan pelacakan, pemblokiran, dan penyitaan aset dalam bentuk Kebun Sawit di Tebo, Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Bogor, Lebak, Karawaci, Bekasi, dan Mobil mewah sebanyak 4 unit serta perhiasan emas dengan perkiraan nilai total aset sebesar Rp566 miliar.

"Saat ini, Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," ungkapnya.

Adapun dalam kasus tersebut, sejatinya Kejati Jakarta telah menetapkan 4 orang tersangka sebelumnya, yakni LR selaku Direktur PT Tebo Indah, DW selaku Direktur Pelaksana 1 tahun 2009-2018, RW selaku relationship manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI, dan HL selaku pemilik manfaat PT TI dan PT PAS. Maka itu, total tersangka dalam kasus tersebut kini ada sebanyak 8 orang, yang mana 2 orang di antaranya belum dilakukan penahanan.

"Di kluster pertama itu kurang lebih 4 orang tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Sekarang 4 orang dan dilakukan penahanan 2 tersangka, karena yang 2 belum hadir pada panggilan kami. Jadi total itu 8 tersangka," kata Nauli.

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengungkap kasus dugaan korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembiayaan fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Praktik rasuah ini diduga telah membuat negara merugi sebesar ratusan miliar rupiah.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengungkapkan bahwa, pembiayaan oleh LPEI itu diberikan ke PT Duta Sarana Tehnology (DST) dan PT Maxima Inti Finance (MIF) pada periode 2012 hingga 2016.

Dalam perkara ini, diduga berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang diduga tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

“Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian pembiayaan oleh LPEI kepada PT DST dan PT MIF telah kami mulai sejak 22 Januari 2025, berdasarkan dua laporan polisi. Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Totok dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

Dalam perkaran ini, polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah E selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011–2018, NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012–2018, DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI.

Lalu, IS selaku Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013–2016, AS selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, serta DN selaku Direktur Utama PT MIF periode 2014–2022.

Totok menyebut, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang diterima penyidik pada 10 November 2025, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai USD43.617.739,13.

Jika dikonversi pada nilai tukar rupiah pada hari ini, Rp16.687, maka negara merugi setara Rp727.849.210.693.

“Awalnya LPEI memberikan pembiayaan kepada PT DST, namun pembiayaan tersebut mengalami kredit macet. Untuk menyiasati kondisi tersebut, kemudian dilakukan skema inovasi berupa novasi pembiayaan ke PT MIF. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai penyimpangan, antara lain penggunaan dokumen fiktif serta penyalahgunaan dana pembiayaan,” ujar Totok.

Dalam rangka mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, penyidik telah memeriksa sebanyak 76 orang saksi dan tiga orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang terkait dengan perkara.

Selain itu, penyidik juga telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 27 aset berupa tanah dan bangunan, dengan total luas tanah sekitar 91.508 meter persegi dan luas bangunan sekitar 14.648 meter persegi.

Seluruh aset tersebut saat ini masih dalam proses penilaian.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengalokasikan dana pembiayaan Rp2 triliun untuk mendukung industri tekstil dan furnitur nasional. Dana stimulus ini disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) guna memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Purbaya mengungkapkan bahwa pengusaha di kedua sektor tersebut sebelumnya mengajukan kebutuhan modal mencapai Rp16 triliun. Meskipun saat itu kapasitas pemerintah masih terbatas di angka Rp200 miliar, kini pemerintah telah berhasil mengamankan anggaran yang jauh lebih besar.

Misi Purbaya Membangkitkan Kembali Industri Tekstil Bersama AGTI



"Sekarang kita siapkan Rp2 triliun untuk tadi perusahaan tekstil maupun furniture," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

Salah satu keunggulan dari skema pembiayaan ini adalah tingkat suku bunga yang sangat kompetitif, yakni sebesar 6%. Angka ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang selama ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan bunga rendah dari perbankan komersial.

Adapun ketentuan utama untuk mengakses dana tersebut diantaranya suku bunga tetap sebesar 6%, institusi penyalur melalui LPEI dan khusus bagi perusahaan tekstil dan furnitur yang berorientasi ekspor. "Jadi mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu yang saya janjikan ke mereka, sudah bisa mereka datang ke LPEI-nya," kata Purbaya.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi debottlenecking untuk mengurai masalah permodalan yang kerap menghambat produktivitas sektor manufaktur padat karya. Lapor ke Purbaya, Pengusaha Tekstil Keluhkan Sulit Dapat Kredit Bank



Dengan adanya kepastian dana Rp2 triliun ini, para pengusaha kini sudah bisa mulai mengajukan permohonan kredit langsung ke kantor LPEI guna mendukung aktivitas operasional dan ekspansi pasar internasional mereka di tahun 2026.