JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kredit usaha rakyat (KUR), hingga pembiayaan rumah subsidi.

Direktur Risk Management BSI Grandhis Helmi Harumansyah mengatakan, hingga Kuartal I 2026 BSI telah menyalurkan sekitar Rp 198 miliar untuk pembiayaan program MBG.

Selain pembiayaan, BSI juga menyediakan layanan virtual account untuk operasional pengelola dapur MBG.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 1.600 titik dapur MBG yang menggunakan layanan BSI, terutama di Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

"BSI telah mempunyai eksposur kurang lebih kepada sekitar 211 dapur MBG dengan total pembiayaan yang juga mencapai hampir Rp 200 miliar," ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (12/5/2026).

Selain MBG, BSI juga aktif menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Hingga Kuartal I 2026, total outstanding KUR BSI mencapai sekitar Rp 25,7 triliun.

Sementara khusus untuk Kuartal I 2026, penyaluran KUR mencapai Rp 2,61 triliun yang telah diterima lebih dari 17.732 pelaku UMKM.

Di sektor perumahan, BSI juga menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.

Pada Kuartal I 2026, penyaluran FLPP mencapai sekitar Rp 145,7 miliar kepada hampir 900 unit rumah.

Anton menambahkan, jumlah penerima FLPP pada kuartal pertama tahun ini mencapai 894 nasabah.

Sementara total pembiayaan rumah subsidi yang telah disalurkan perseroan mencapai Rp 5,7 triliun.

Selain FLPP, BSI juga ikut berpartisipasi dalam Kredit Program Perumahan (KPP) bagi UMKM.

Grandhis menyebut outstanding KPP perseroan saat ini berada di kisaran Rp 360 miliar yang telah diterima 1.131 nasabah.

"BSI berkontribusi aktif terhadap Astacita Pemerintah dan juga mendukung program perekonomian pemerintah," kata dia.

Di sisi lain, BSI juga terlibat dalam program pemerintah lainnya melalui penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL). Perseroan memperoleh alokasi dana SAL sekitar Rp 10 triliun.

BSI juga menjalankan bisnis bullion setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bank bullion pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025.

Hingga saat ini, melalui lini bisnis tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas, BSI mengelola sekitar 23,05 ton emas.

"Sampai dengan hari ini dari lini bisnis bullion yaitu tabungan emas, cicil emas, dan juga gadai emas. Diinisiasi dan dijalankan oleh BSI berjalan dengan baik," tuturnya.

Hal tersebut mendorong pertumbuhan pangsa pasar pembiayaan yang terus meningkat dibandingkan dengan perbankan nasional dan perbankan syariah di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Direktur Risk Management PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Grandhis Helmi Harumansyah menyatakan perseroan mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 14,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp328,54 triliun per triwulan I 2026.

Ia menuturkan pertumbuhan pembiayaan perseroan lebih tinggi dibandingkan yang dialami oleh industri perbankan secara keseluruhan. Pada Februari 2026, kredit BSI naik 14,32 persen yoy, sementara kenaikan di industri hanya 9,37 persen yoy.

“Hal tersebut mendorong pertumbuhan pangsa pasar pembiayaan yang terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perbankan nasional dan perbankan syariah di Indonesia,” kata Grandhis Helmi Harumansyah di Jakarta, Selasa.

Perseroan memiliki pangsa pasar pembiayaan sebesar 3,77 persen dari keseluruhan pangsa pasar kredit perbankan nasional pada Februari 2026.

Ia mengatakan pertumbuhan pembiayaan perseroan sepanjang Januari-Maret 2026 terutama ditopang oleh segmen consumer, gold, and card dengan kenaikan 17,59 persen yoy menjadi Rp184,28 triliun. Segmen tersebut mendominasi penyaluran pembiayaan perusahaan dengan porsi sebesar 56,09 persen.

Secara rinci, pembiayaan segmen konsumer meningkat 9,19 persen yoy menjadi Rp154,58 triliun, pembiayaan segmen gold (bisnis emas) melonjak 101,23 persen yoy menjadi Rp28,84 triliun, dan pembiayaan segmen card (kartu pembayaran) tumbuh 5,03 persen yoy menjadi Rp853 miliar.

Grandhis menyatakan pertumbuhan kredit perseroan juga didukung oleh segmen wholesale yang mengalami kenaikan 12,59 persen yoy menjadi Rp90,77 triliun, terdiri dari segmen corporate (korporasi) Rp71,8 triliun dan segmen commercial (komersial) Rp18,97 triliun.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan juga disumbang oleh segmen ritel yang meningkat 7,25 persen yoy menjadi Rp53,49 triliun.

Kinerja positif pembiayaan tersebut pun didukung dengan cash coverage yang semakin meningkat menjadi 254 persen, Cost of Credit (CoC) yang terus menurun menjadi 0,73 persen, serta Non-Performing Financing (NPF) gross dan net yang terjaga pada kuartal I 2026.

“Rasio NPF gross membaik menjadi 1,80 persen dengan NPF net yang juga menunjukkan perbaikan menjadi 0,38 persen,” imbuh Grandhis.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI turut mendukung program perekonomian pemerintah, dengan menyalurkan pembiayaan ke sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga Kredit Program Perumahan (KPP).

Direktur Risk Management BSI Grandhis Helmi Harumansyah menyampaikan, perseroan menyalurkan pembiayaan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) senilai Rp198 miliar dan mendukung operasional kurang lebih sekitar 211 dapur MBG.

“Sampai dengan saat ini, kita telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp198 miliar,” kata Grandhis dalam Konferensi Pers Kinerja Kuartal I/2026 secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Selain berupa pembiayaan, BSI turut memberikan dukungan layanan transaksi berupa penggunaan virtual account dan juga cash management system untuk membantu kegiatan operasional harian dari mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Tercatat, BSI telah dapat menjangkau lebih dari 1.600 titik dapur yang mayoritas berada di tiga provinsi utama yaitu Aceh, NTB, dan Sumatra Barat.

BSI turut mendukung penguatan sektor koperasi dan usaha produktif melalui penyaluran KUR BSI. Grandhis mengungkapkan, hingga kuartal I/2026, KUR yang disalurkan perseroan mencapai Rp2,61 triliun dengan jumlah penerimaan manfaat kurang lebih sekitar 17.700 nasabah.

Dari sisi perumahan rakyat, BSI menyalurkan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp145,7 miliar kepada kurang lebih sekitar 894 nasabah hingga akhir Maret 2026.

“Secara berkelanjutan, dapat kami sampaikan juga bahwa outstanding FLPP terus meningkat di BSI, dari Rp5,4 triliun pada 2024, hari ini kami duduk di outstanding sebesar Rp5,72 triliun di Maret 2026,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, perseroan turut memberikan pembiayaan bagi nasabah UMKM, melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Dia mengungkapkan, pembiayaan yang telah disalurkan BSI kepada developer mencapai Rp4,7 miliar.

Sementara itu, penyaluran kepada UMKM mencapai kurang lebih sekitar Rp360 miliar dengan target nasabah yang telah tersalurkan kurang lebih sebesar 1.131 nasabah.

Grandhis memastikan, BSI akan terus berupaya memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperluas akses pembiayaan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Tahun Buku 2025 menetapkan dua nama baru dalam jajaran dewan komisaris. KH Muhammad Cholil Nafis diangkat sebagai Komisaris Independen, sementara Sigit Pramono ditetapkan sebagai Komisaris.

Penetapan tersebut masih menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum efektif menjabat.

KH Muhammad Cholil Nafis saat ini dikenal sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, Sigit Pramono menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam SEBI.

Dividen Melonjak 44%

Selain perubahan susunan pengurus, RUPST juga menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 20% dari total laba bersih tahun buku 2025 atau sekitar Rp1,51 triliun.

Dengan alokasi tersebut, dividen per saham ditetapkan sebesar Rp32,81, naik 44% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,78 per saham.

Adapun pemegang saham yang berhak memperoleh dividen adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan (DPS). Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan lebih lanjut oleh manajemen.

Sepanjang tahun buku 2025, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp7,57 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 80% atau sekitar Rp6,05 triliun dialokasikan sebagai saldo laba ditahan.

Kinerja tersebut ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang sehat, peningkatan dana murah, serta akselerasi digital yang mendorong efisiensi dan perluasan layanan.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa fundamental yang kuat turut meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan jumlah nasabah yang bertambah lebih dari 2 juta sepanjang 2025, sehingga total nasabah mencapai sekitar 23 juta.

Dia menegaskan kebijakan dividen dilakukan secara seimbang antara memberikan imbal hasil optimal kepada pemegang saham dan menjaga kekuatan permodalan untuk ekspansi bisnis ke depan.

“Kami adalah bank syariah yang terus tumbuh terlebih setelah memiliki dual licence sebagai bank syariah dan juga bullion bank,” ujarnya dalam RUPST BSI.

Berikut susunan pengurus PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS):

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Muhadjir Effendy
• Komisaris Independen: Felicitas Tallulembang
• Komisaris: Mochamad Agus Rofiudin
• Komisaris: Kamaruddin Amin
• Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra
• Komisaris Independen: Addin Jauharudin
• Komisaris: Sigit Pramono*
• Komisaris Independen: Muhammad Cholil Nafis*

*Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK

Direksi

• Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo
• Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
• Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husainy
• Direktur Information Technology: Muharto Hadi Suprapto
• Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
• Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
• Direktur Compliance & Human Capital: Arief Adhi Sanjaya
• Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah
• Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
• Direktur Treasury & International Banking: Firman Nugraha

Dewan Pengawas Syariah

• Ketua: Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag
• Anggota: Dr. K.H. Mohamad Hidayat, SE, M.H, M.Ag
• Anggota: Dr. H. Oni Sahroni, MA
• Anggota: Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag
• Anggota: Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimoen, MA

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI) memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp1,51 triliun atau setara Rp32,81 per saham. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Jumlah dividen yang dibagikan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan realisasi dividen tahun buku 2024 sebesar Rp1,05 triliun atau setara Rp22,78 per saham. Dividen tunai merupakan 20% dari laba BSI tahun buku 2025.

Selanjutnya, sebesar 80% atau sejumlah Rp6,05 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan Dividen untuk tahun buku 2025

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa pembagian dividen akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dividen untuk tahun buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan atau recording date,” ujar Anggoro dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).

Dia menambahkan bahwa direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen, melakukan pemotongan pajak sesuai peraturan perpajakan, serta mengatur hal-hal teknis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun BSI membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 8,02% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7,57 triliun sepanjang 2025, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu Rp7,00 triliun.

Kinerja positif sepanjang 2025 itu didorong oleh sejumlah indikator yang tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini seperti pembiayaan yang tumbuh double digit 14,49% YoY menjadi Rp319 triliun pada 2025. Begitu pula dengan himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI yang tumbuh 16,20% YoY menjadi sebesar Rp380 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat pembiayaan BSI OTO mengalami kenaikan sebesar 14,60 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp791,2 miliar, menembus penjualan 4.000 unit kendaraan dalam kurun waktu tiga bulan.

Kinerja tersebut turut mendorong pertumbuhan pembiayaan BSI secara keseluruhan yang tercatat sebesar 14,32 persen (yoy) atau senilai Rp323 triliun.

“Pertumbuhan pembiayaan kendaraan melalui BSI OTO menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan tetap tinggi, bahkan di tengah tantangan global,” kata Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

BSI melihat faktor yang mendorong pertumbuhan pembiayaan kendaraan pada awal tahun ini salah satunya yaitu stimulus dan kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV).

Faktor berikutnya juga termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan serta momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang turut mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

Di samping itu, perseroan juga meyakini pertumbuhan positif BSI OTO turut dipengaruhi oleh berbagai program promo yang ditawarkan kepada nasabah, termasuk skema angsuran tetap hingga lunas.

“Kami optimistis tren ini akan terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat dan preferensi masyarakat terhadap layanan syariah yang memberikan kepastian serta kenyamanan bagi nasabah,” tambah Kemas.

Dengan pertumbuhan yang tetap solid pada segmen konsumer, BSI optimistis dapat terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Ke depan, BSI menyatakan akan terus memperkuat penetrasi pembiayaan konsumer melalui inovasi produk, kemudahan layanan digital, serta kolaborasi strategis dengan berbagai mitra otomotif.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan pertumbuhan laba bersih (unaudited) sekitar 17 persen (year on year/yoy) mencapai Rp1,36 triliun per Februari 2026, melanjutkan tren pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kinerja tersebut mencerminkan kondisi perseroan yang solid pada awal tahun.

Langkah perseroan dalam akselerasi digital, perluasan layanan bisnis emas, penguatan segmen konsumer, serta peningkatan dukungan terhadap program pemerintah pada sektor produktif dan UMKM berkontribusi terhadap terjaganya tren pertumbuhan kinerja yang positif dan berkelanjutan.

BSI mencatat, pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) tumbuh 30 persen (yoy) menjadi Rp1,47 triliun. Kontributor utama pertumbuhan FBI berasal dari layanan bank emas yang mencatat lonjakan tertinggi sebesar 136,55 persen menjadi Rp463 miliar.

Selain itu, kinerja FBI juga didukung oleh bisnis treasury dan layanan e-channel. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna superapps BYOND by BSI mencapai 6,3 juta dengan jumlah transaksi mencapai 125,4 juta transaksi.

Dari sisi kinerja intermediasi, pembiayaan tercatat tumbuh 14,32 persen (yoy) menjadi Rp323 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan juga diperkuat melalui kontribusi pembiayaan ritel termasuk UMKM mencapai Rp52,43 triliun atau naik 6,10 persen (yoy).

Perseroan menyatakan komitmennya dalam mendukung UMKM naik kelas mulai dari pendampingan, pelatihan, pembiayaan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center.

Pertumbuhan pembiayaan juga ditopang dari strategi perseroan dalam memperkuat diferensiasi melalui bisnis bulion bank yang menjadi salah satu keunggulan BSI.

Sejak memperoleh izin bulion bank, bisnis emas BSI menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi salah satu pendorong utama kinerja perseroan.

Kinerja ini turut diperkuat oleh peningkatan kelolaan emas yang telah mencapai sekitar 22,5 ton serta basis nasabah yang terus berkembang hingga 23 juta dalam empat tahun terakhir.

Selanjutnya, dari sisi penghimpunan dana, perseroan mencatat dana pihak Ketiga (DPK) tumbuh 14,76 persen (yoy) menjadi Rp366 triliun.

Pertumbuhan DPK didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 16,06 persen (yoy) menjadi Rp154 triliun. Menurut perseroan, hal ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Likuiditas perseroan juga tetap terjaga dengan financing to deposit ratio (FDR) di level 88,20 persen. Sementara itu, kontribusi fee based income terhadap total pendapatan juga semakin meningkat, tercermin dari kenaikan fee based ratio menjadi 24,59 persen secara tahunan.

Dalam hal dukungan terhadap program pemerintah, BSI turut berkontribusi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan layanan 1520 virtual account Mitra BGN dan pembiayaan pembangunan Dapur SPPG MBG mencapai Rp194,50 miliar untuk 145 dapur.

Selain itu, BSI mendukung aspirasi pemerintah mewujudkan sekitar 80.000 unit koperasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp1,65 triliun year to date hingga Februari 2026.

Tak hanya itu, perseroan juga mendukung Program 3 Juta Rumah FLPP (rumah subsidi), dengan realisasi year to date hingga Februari 2026 mencapai Rp94,82 miliar atau setara 582 unit rumah. Di sisi lain, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) secara year to date hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp259 miliar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

kami mengusulkan Rp10 triliun, tapi nggak tahu disetujui berapa nilai penempatan dana pemerintahnya

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengajukan agar mendapatkan Rp10 triliun dari total Rp100 triliun kuota penempatan dana pemerintah yang rencananya disalurkan tahun ini.

“Kan (masing-masing bank) boleh mengusulkan ya, kami (BSI) mengusulkan Rp10 triliun, tapi nggak tahu disetujui berapa (nilai penempatan dana pemerintahnya),” ujar Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk penyaluran pembiayaan konsumer, mengingat pihaknya tengah fokus untuk meningkatkan pembiayaan konsumer pada tahun ini, yang per kuartal IV 2025 proporsinya mencapai 46 persen.

Pihaknya optimistis penyaluran pembiayaan tetap tumbuh meski di tengah gejolak geopolitik global yang membuat kondisi perekonomian semakin tidak menentu.

Ia menuturkan perseroan terus menjalankan berbagai langkah mitigasi risiko untuk menghadapi situasi saat ini, termasuk dengan melakukan stress test.

“Setiap (muncul) situasi (perekonomian) yang kurang baik, kami pasti ada stress test dari sisi keuangan, semuanya masih sesuai dengan rencana, on track ya,” kata Anggoro Eko Cahyo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan guna meningkatkan likuiditas di sistem keuangan.

Kebijakan tersebut serupa dengan injeksi dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebelumnya. Namun, pada skema ini, ia ingin membuat dana bersifat jangka pendek dan fleksibel.

“Nanti, mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tapi jangka pendek dan fleksibel,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).

Pada penempatan dana sebelumnya, skema yang digunakan berupa deposit oncall dengan tenor enam bulan.

Sedangkan pada injeksi dana baru nantinya, skema dibuat lebih fleksibel agar bisa segera ditarik ketika pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai belanja negara.

Perbedaan lainnya terkait dengan sumber dana. Pada suntikan dana sebelumnya, sumber anggaran yang digunakan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tidak termasuk dalam pagu belanja negara.

Sedangkan pada injeksi Rp100 triliun nanti, Purbaya berencana menggunakan dana dari belanja pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang belum terserap.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp323 triliun hingga Februari 2026, atau tumbuh 14,32% secara tahunan (year on year/yoy). Kinerja ini seiring masuknya periode Ramadan yang dimulai pada pertengahan Februari.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, tren pembiayaan pada awal tahun masih menunjukkan pertumbuhan yang solid, khususnya di segmen konsumer yang menjadi fokus perseroan.

“Kalau BSI dalam dua bulan terakhir ini, Januari–Februari, pertumbuhan pembiayaan, khususnya konsumer, itu masih sesuai rencana kami, jadi cukup baik, karena kita fokusnya konsumer,” ujar Anggoro ketika ditemui dalam acara Pelepasan Mudik BSI, Selasa (17/3/2026).

Dia menjelaskan, dimulainya Ramadan pada pertengahan Februari menjadi momentum penting yang berpotensi mendorong permintaan pembiayaan, terutama dari sisi konsumsi masyarakat.

Dengan capaian hingga Februari yang masih berada dalam jalur rencana, BSI optimistis tren pertumbuhan pembiayaan akan terus berlanjut sepanjang Ramadan hingga periode Idulfitri, ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan belanja masyarakat.

BSI pun menargetkan pertumbuhan pembiayaan tetap berada pada level double digit sepanjang 2026, dengan segmen konsumer sebagai pendorong utama.

Di sisi lain, BSI juga mencatat peningkatan partisipasi masyarakat dalam program mudik gratis tahun ini. Perseroan memberangkatkan 2.261 pemudik dari Jakarta ke berbagai daerah di Jawa dan Sumatra, meningkat 122% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 1.019 orang.

Untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi selama periode Lebaran, perseroan turut memastikan kesiapan layanan, termasuk operasional terbatas di 162 outlet serta penyediaan uang tunai sebesar Rp45 triliun di jaringan kantor cabang dan ATM.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI mencatat penambahan 2 juta nasabah sepanjang 2025, seiring penguatan transformasi digital dan pengembangan bisnis emas perseroan.

Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari optimalisasi model bisnis BSI, termasuk pemanfaatan izin sebagai bullion bank yang diperoleh pada 2025.

“Dalam kurun waktu delapan bulan terakhir sejak BSI mendapat license Bullion Bank, kenaikan bisnis emas melesat di atas 100%,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

Menurut Cahyo, salah satu tantangan bank syariah saat ini adalah keterbatasan kehadiran fisik di ruang publik serta persepsi akses produk yang belum sepenuhnya universal.

“Dulu jarang ada kita melihat keterwakilan bank syariah di public place. Jika ada ATM ditempatkan di cabang. Sekarang mesin ATM BSI berlokasi di tempat-tempat umum atau pusat keramaian,” ujarnya.

Dalam dua tahun terakhir, BSI menempatkan sekitar 5.000 unit ATM/CRM di berbagai lokasi strategis serta memperluas jaringan EDC dan QR melalui kerja sama dengan merchant. Langkah tersebut dinilai mendorong peningkatan inklusi dan literasi produk syariah, terutama di segmen ritel.

Sepanjang 2025, peningkatan customer based BSI mencapai 2 juta orang. Di saat yang sama, kelolaan emas bullion tercatat sekitar 2 ton. Emas disebut menjadi salah satu instrumen yang relatif mudah diterima masyarakat karena bersifat universal dan dinilai sebagai investasi jangka panjang.

Kinerja BSI

BSI membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 8,02% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7,57 triliun sepanjang 2025, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu Rp7,00 triliun.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan kinerja positif sepanjang 2025 itu didorong oleh sejumlah indikator yang tumbuh secara berkelanjutan.

Misalnya saja pembiayaan yang tumbuh double digit 14,49% YoY menjadi Rp319 triliun pada 2025. Begitu pula dengan himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI yang tumbuh 16,20% YoY menjadi sebesar Rp380 triliun.

“Tentu saja ini semua merupakan hasil dari channel-channel digital dan juga channel-channel di cabang,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Berdasarkan data terminal Bloomberg pada Kamis (5/2/2026) malam, laba bersih BRIS diperkirakan mencapai Rp8,86 triliun sepanjang 2026.

Sucor Sekuritas memperkirakan laba bersih BRIS mencapai Rp8,7 triliun, tumbuh 14,1% YoY pada 2026. Selain itu, sekuritas lain seperti UBS mengestimasikan laba bersih BRIS pada 2026 sebesar Rp9,34 triliun, di atas angka konsensus.

Analis Sucor Sekuritas Edward Lowis mengatakan bahwa Sucor Sekuritas mempertahankan pandangan yang konstruktif terhadap prospek laba dan memperkirakan BRIS akan mencatatkan jalur pertumbuhan yang lebih kuat pada periode 2026–2027.

“Laba bersih diproyeksikan mencapai Rp8,7 triliun pada 2026 atau tumbuh 14,1% YoY, serta meningkat menjadi Rp10,2 triliun pada 2027 atau tumbuh 17,8% YoY,” jelas Edward dalam laporannya, dikutip pada Jumat (6/2/2026).

Edward menjelaskan, proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi pertumbuhan kredit sekitar 14%, margin bunga bersih (NIM) yang stabil, serta biaya kredit yang sedikit lebih tinggi namun masih terkelola pada level 1,0%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 8,02% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7,57 triliun sepanjang 2025, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu Rp7,00 triliun.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan kinerja positif sepanjang 2025 itu didorong oleh sejumlah indikator yang tumbuh secara berkelanjutan.

Misalnya saja pembiayaan yang tumbuh double digit 14,49% YoY menjadi Rp319 triliun pada 2025. Begitu pula dengan himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI yang tumbuh 16,20% YoY menjadi sebesar Rp380 triliun.

“Tentu saja ini semua merupakan hasil dari channel-channel digital dan juga channel-channel di cabang,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Hingga akhir 2025, Anggoro mengungkapkan bahwa pertumbuhan pengguna aplikasi BYOND by BSI meningkat signifikan hingga 157% dengan total user mencapai 5,9 juta.

Transaksi keuangan nasabah juga didukung oleh ATM/CRM BSI yang saat ini berjumlah 6.000 unit dan mesin EDC 21.000 unit, 126.000 agen BSI, serta outlet sebanyak 1.049 unit berupa kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

Proyeksi Kinerja Keuangan 2026

Berdasarkan data terminal Bloomberg pada Kamis (5/2/2026) malam, laba bersih BRIS diperkirakan mencapai Rp8,86 triliun sepanjang 2026.

Sucor Sekuritas memperkirakan laba bersih BRIS mencapai Rp8,7 triliun, tumbuh 14,1% YoY pada 2026. Selain itu, sekuritas lain seperti UBS mengestimasikan laba bersih BRIS pada 2026 sebesar Rp9,34 triliun, di atas angka konsensus.

Analis Sucor Sekuritas Edward Lowis mengatakan bahwa Sucor Sekuritas mempertahankan pandangan yang konstruktif terhadap prospek laba dan memperkirakan BRIS akan mencatatkan jalur pertumbuhan yang lebih kuat pada periode 2026–2027.

“Laba bersih diproyeksikan mencapai Rp8,7 triliun pada 2026 atau tumbuh 14,1% YoY, serta meningkat menjadi Rp10,2 triliun pada 2027 atau tumbuh 17,8% YoY,” jelas Edward dalam laporannya, dikutip pada Jumat (6/2/2026).

Edward menjelaskan, proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi pertumbuhan kredit sekitar 14%, margin bunga bersih (NIM) yang stabil, serta biaya kredit yang sedikit lebih tinggi namun masih terkelola pada level 1,0%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI membeberkan arah strategi bisnis dan perannya ke depan usai resmi menyandang status persero. BSI menyiapkan penguatan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan Danantara, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset dan investasi BUMN.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa amanah pemegang saham tersebut akan memperkuat kapasitas dan kapabilitas BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia sekaligus mempertegas perannya dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah.

Menurut Anggoro, penyesuaian status menjadi Persero selaras dengan implementasi Undang-Undang BUMN yang menegaskan peran BPI Danantara sebagai pengelola aset dan investasi BUMN. Dalam konteks tersebut, BSI diposisikan sebagai salah satu motor penguatan ekosistem keuangan syariah nasional.

“Penyesuaian status ini akan membuat BSI semakin solid, sekaligus mampu mendorong ekonomi syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi nasional serta pengembangan industri dan ekosistem halal di Indonesia,” ujar Anggoro dalam keterangan resminya, Senin (2/2/2026).

Dia menegaskan, dalam menjalankan mandat tersebut, BSI tetap mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Penguatan governance dinilai menjadi kunci dalam menopang peran strategis Perseroan ke depan.

Sejalan dengan status barunya, BSI juga akan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan infrastruktur layanan.

Anggoro juga menyebut BSI fokus menjalankan fungsi intermediasi dengan fokus penyaluran pembiayaan sejak awal merger. Mayoritas pembiayaan BSI disalurkan pada bisnis ritel dan konsumer terutama di ekosistem halal.

Kondisi tersebut membawa dampak terhadap kinerja BSI yang cukup solid hingga tutup buku tahun 2025. Tercatat 90% penyaluran pembiayaan BSI didistribusikan kepada segmen ritel, konsumer UMKM dan komersial skala kecil dengan lingkup ekosistem pendidikan dan lembaga kesehatan.

Hal ini masih menjadi fokus pengembangan BSI ke depan. Selain itu, BSI mencatat total pembelian emas melalui aplikasi BYOND mencapai di atas 2,1 ton sejak awal peluncuran hingga akhir Desember 2025, lalu total jumlah nasabah lebih dari 23 juta.

Adapun, status baru ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 serta disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Bank Mandiri Tak Laki Konsolidasikan Laporan Keuangan

Seiring dengan hal itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengumumkan bahwa perseroan tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan keuangan BSI dalam laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri.

Ketentuan tersebut disampaikan dalam laporan informasi atau fakta material terkait penyesuaian pengelolaan perusahaan anak perseroan. Meski demikian, Bank Mandiri menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan saham perseroan di BSI.

"Perseroan tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan keuangan BSI dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan. Adapun kepemilikan saham Perseroan di BSI akan dicatat dan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang relevan," katanya dalam keterangan resmi yang diumumkan Bank Mandiri, Selasa (27/1/2026).

Bagaimana dampaknya? Bank Mandiri berisiko kehilangan penopang terbesar di antara entitas anak. Hingga kuartal III/2025, BSI mencatat laba bersih Rp5,56 triliun, naik dari Rp5,11 triliun tahun lalu. Dari total laba bersih entitas anak Bank Mandiri sebesar Rp8,45 triliun, separuh lebih berasal dari BSI.

Berdasarkan laporan kinerja entitas anak perseroan dalam presentasi Bank Mandiri, BSI menyumbang laba bersih terbesar dengan nilai mencapai Rp5,56 triliun per September 2025, tumbuh dari Rp5,11 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi aset, BSI yang sahamnya dimiliki 51,47% oleh Bank Mandiri mencatat total aset Rp416,57 triliun hingga September 2025, naik 4,14% secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ) dan tumbuh 12,40% secara tahunan (year on year/YoY). Dengan capaian tersebut, BSI menyumbang sekitar 70,1% dari total aset seluruh entitas anak Bank Mandiri yang mencapai Rp593,83 triliun.

Dari jumlah itu, aset individu Bank Mandiri sebesar Rp1.919,66 triliun, yang berarti BSI sebagai anak usaha menyumbang sekitar Rp400,88 triliun atau lebih dari 16% dari aset konsolidasi.

Total aset gabungan seluruh anak usaha Bank Mandiri mencapai Rp593,83 triliun per September 2025, tumbuh 9,05% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh segmen perbankan dan asuransi yang masih menunjukkan peningkatan kinerja positif.

Dengan kontribusi dominan BSI dan pertumbuhan di sektor keuangan lainnya, Bank Mandiri berhasil mempertahankan momentum kinerja entitas anak secara konsolidasi. Menurut data Bank Mandiri, total aset per September 2025 tercatat sebesar Rp2.563,36 triliun. Lalu total aset BSI per September 2025 sebesar Rp416,57 triliun.

Jika BSI dilepas sepenuhnya alias de-konso­lidasikan, maka total aset Bank Mandiri akan turun sebesar porsi yang sebelumnya dikonsolidasikan. Aset Bank Mandiri sebesar Rp2.563,36 triliun dikurang Rp214,41 triliun. Hasilnya, aset Bank Mandiri tanpa BSI sekitar Rp2.348,95 triliun.