REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah menahan fluktuasi harga pangan seminggu menjelang hingga seminggu setelah Idul Fitri 1447 Hijriyah, dengan memperkuat stabilisasi pasokan dan distribusi guna menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

"Kita lihat beberapa tahun terakhir, kalau kondisi di bulan Ramadhan itu minus satu minggu dan plus satu minggu biasanya ada fluktuasi. Jadi seminggu sebelum dan seminggu setelah Lebaran pemerintah akan mengantisipasinya," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Bapanas memprediksi kemungkinan terjadinya fluktuasi harga pangan pokok seminggu sebelum dan seminggu sesudah Idul Fitri 1447 Hijriyah. Menurut dia, hal itu merupakan tren yang berulang setiap tahun. Karena itu, kondisi tersebut telah diantisipasi oleh pemerintah sedini mungkin melalui sejumlah program intervensi pangan.

Sarwo mengatakan pemerintah terus mengupayakan produksi pangan dalam negeri sebagai tumpuan utama. Selebihnya, implementasi program intervensi pangan yang menyasar masyarakat secara langsung dipastikan dapat dijalankan secara masif.

"Hal pertama yang dipastikan pemerintah adalah pemenuhan dari produksi dalam negeri. Kita lihat produksi dalam negeri masih sangat cukup. Sebagian besar ketersediaan pangan pokok strategis kita dapat dipenuhi dari hasil kerja keras petani-petani Indonesia sendiri," ujar dia.

Bapanas memproyeksikan ketersediaan beras nasional hingga akhir April diperkirakan mencatat surplus 17,2 juta ton. Komoditas jagung juga diproyeksikan surplus 4,8 juta ton. Minyak goreng secara nasional mencatat surplus 3,5 juta ton.

Daging ayam juga mencatat surplus 727 ribu ton hingga April. Gula konsumsi surplus 595 ribu ton. Telur ayam surplus 349 ribu ton.

Sedangkan cabai rawit, cabai besar, dan bawang merah masing-masing surplus 105 ribu ton, 74 ribu ton, dan 57 ribu ton. Sembilan jenis pangan tersebut sepenuhnya dipasok dari produksi dalam negeri.

Setelah memastikan produksi pangan dalam negeri telah memadai, program stimulus ekonomi pun dikucurkan menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Salah satunya program bantuan pangan beras dan minyak goreng melalui penugasan Bapanas kepada Perum Bulog.

Sarwo mengatakan pemerintah telah siap menjalankan program prorakyat tersebut. Bapanas pun telah meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri agar perangkat pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dapat turut membantu keberhasilan penyaluran.

"Kami juga sudah berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk ikut mengawal bantuan pangan ini sampai ke tingkat desa. Artinya perangkat-perangkat desa pun ikut mengawal bantuan ini supaya tepat sasaran," ujar dia.

Adapun program bantuan pangan beras dan minyak goreng pada awal tahun 2026 dialokasikan untuk Februari dan Maret. Namun, karena terdapat prosedur anggaran yang harus ditempuh Bapanas, anggaran pelaksanaan program baru tersedia pada akhir Februari.

Bapanas terus mendorong Bulog untuk segera memulai penyaluran program bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan total target hingga 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terbantu.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan persiapan pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng telah lengkap. "Saya sudah tanda tangan untuk 33,2 juta orang. Ini perintah Bapak Presiden untuk meringankan beban saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan. Pokoknya sudah beres. Semua kebutuhan rakyat tidak boleh tinggal bermalam di meja saya," kata Amran.

Adapun dengan target penerima 33.244.408 KPM, secara kuantitas untuk penyaluran dua bulan sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Dalam catatan Bapanas, posisi stok hingga 5 Maret, Bulog mengelola beras sebanyak 3,7 juta ton dan minyak goreng sebanyak 25 ribu kiloliter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok sebagai bagian dari persiapan Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa pemantauan tersebut juga akan dilakukan oleh Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di sejumlah daerah.

“BPTN itu ada di lima wilayah, kita minta untuk terus monitor. Kemudian saya juga hari Selasa mungkin ke Jawa Tengah untuk mengecek harga langsung,” kata Busan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Dia melanjutkan, Kemendag sejatinya telah memiliki Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dalam menelaah harga dan ketersediaan bahan pokok nasional.

Busan menyebut bahwa selama ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta distributor dan pemasok bilamana terjadi kenaikan harga komoditas tertentu.

Di samping itu, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi nasional dengan pemerintah daerah dan distributor, yang disebut berkomitmen untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga.

“Saya pikir masih relatif bagus harga-harga kita, dan mudah-mudahan terus berjalan sampai lebaran dan sebentar lagi puasa. Jadi saya kita kebutuhan pokok dan stabilisasi harga terjaga dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadan hingga Idulfitri 2026.

Menurutnya, kebutuhan sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, daging dan telur ayam, hingga daging sapi dan kerbau masih mencukupi hingga akhir Maret 2026.

"Berdasarkan hasil pemantauan proyeksi neraca pangan serta evaluasi lapangan yang kami lakukan bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, kami sampaikan kondisi produksi pasokan dan stok pangan strategis nasional dalam kondisi cukup aman untuk menghadapi Ramadhan 1447 Hijriah," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Penyusunan Indeks Harga Pangan atau IPH yang merupakan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan menjadi satu instrumen penting dalam mengendalikan harga barang di masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa BPS dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menjalin kerja sama dalam penyusunan IPH dalam kurun 4 tahun terakhir.
”Hingga kini, penyusunan IPH mingguan telah memasuki tahun keempat dan menjadi instrumen penting dalam upaya pengendalian inflasi dan harga bahan kebutuhan pokok yang berdampak terhadap terjaganya daya beli masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).
Amalia menuturkan kerja sama dengan Kemendag mempertimbangkan bahwa lembaga tersebut memiliki kontributor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota untuk memantau harga bahan pokok secara harian, yang dirangkum dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Selanjutnya, katanya BPS memanfaatkan data harga dalam SP2KP untuk menghitung IPH.
”BPS setiap minggu menghitung IPH sebagai proxy indicator inflasi. IPH dihitung dari data harga yang diperoleh BPS dari Kemendag melalui SP2KP,” katanya.
Setiap Senin, Kepala BPS menyampaikan IPH dalam rakor inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.
Dengan data tersebut, kecepatan pemerintah merespons dinamika harga kebutuhan pokok sangat bergantung pada ketepatan dan ketajaman informasi yang dihimpun dari lapangan, serta koordinasi antarlembaga.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan apresiasi atas kerja sama dengan BPS terkait dengan penyediaan data.
“Akurasi data harus kita utamakan. Bila melihat harga naik, bukan angka atau datanya yang diubah, tapi intervensi kebijakan yang harus dijalankan untuk menurunkan harga,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Shofwan menyatakan SP2KP telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93%.
Capaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.
“Seluruh capaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat ‘layak’ dan telah digunakan dalam lebih dari 142 rapat koordinasi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia,” kata Iqbal.
Meski demikian, Iqbal menambahkan, sejumlah tantangan ke depan menjadi perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kualitas data, penguatan (SDM) pemantau harga, dan integrasi sistem menuju satu data nasional.
Pembinaan dan verifikasi dinas perdagangan daerah akan terus diperkuat agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil di pasar rakyat.
“Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga SP2KP tetap kredibel dan menjadi instrumen utama dalam memastikan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia.” (*)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau dengan ketat perdagangan saham PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. (AEGS) dan PT Kobexindo Tractors Tbk. (KOBX) karena telah terjadi peningkatan harga saham yang signifikan.

Harga saham kedua emiten tersebut telah bergerak di luar kebiasaan (Unusual Market Activity) sehingga berada dalam pengawasan BEI dalam rangka perlindungan Investor, khususnya pemegang saham AEGS dan KOBX.

Namun, pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Informasi terakhir mengenai AEGS adalah informasi tanggal 5 November 2025 yang dipublikasikan melalui website BEI perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Sementara informasi terakhir mengenai KOBX adalah informasi tanggal 9 November 2025 yang dipublikasikan melalui website BEI perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Dengan demikian, para Investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emitem apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS.

Serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Sebagai informasi, saham AEGS telah meleesat 77% dalam sebulan terakhir, sementara saham KOBX telah naik lebih dari 25% pada periode yang sama.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau ketat pola pergerakan Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PT Meta Epsi Tbk. (MTPS), PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. (BBSS) dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) mulai Rabu, (29/10/2025). Emiten ini dipantau karena terjadi kenaikan harga saham yang tidak wajar.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, saham tersebut bergerak di luar kebiasaan (Unusual Market Activity). Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi investor, khususnya pemegang saham ketiga emiten tersebut.

"Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal," tulis manajemen BEI, dikutip dari laman resminya.

Informasi terakhir mengenai MTPS yang merupakan emiten pembangkit listrik ini adalah informasi tanggal 8 Oktober 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia perihal Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek.

"Sehubungan dengan terjadinya UMA atas saham MTPS tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini," tulisnya.

Mengutip data pasar, saham MTPS bergerak turun 9,72% di harga Rp79 per saham pada perdagangan Selasa, (28/10/2025). Di sisi lain, saham MTPS telah naik 32.27% selama satu bulan. Sementara dalam year to date naik 558.33%.

Dengan pengumuman ini, para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emiten apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Sama halnya dengan MTPS, BEI juga memberi perhatian khusus bagi saham BBSS karena adanya volatilitas transaksi yang dianggap tak wajar. Adapun keterangan terakhir soal BRRC tertuang pada keterbukaan informasi tanggal 28 Oktober 2025 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit.

Selama perdagangan Selasa lalu, saham emiten properti ini naik 24,58% di level Rp446. Adapun saham BBSS telah melesat 33.53% selama sebulan, dan naik 197.33% selama year to date (YTD).

Di sisi lain, perusahaan infrastruktur BIPI juga dipelototi BEI akibat transaksinya yang tidak wajar. Padahal, sebelumnya, perseroan telah mempublikasikan laporan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi pada tanggal 13 Oktober 2025.

Sepanjang perdagangan kemarin, BIPI bergerak turun 1,19% di level Rp83 per saham. Adapun sebulan ke belakang sahamnya telah turun 1.19% dan secara year to date turun 3.49%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life) dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life) mengungkapkan strategi investasi saat indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali mencatatkan all time high terbaru di level 8.274,35 pada penutupan perdagangan Kamis (23/10/2025).

Meski begitu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investor institusi berorientasi jangka panjang seperti dana pensiun mengurangi kepemilikannya di saham, terkoreksi 9,82% year-on-year (YoY) menjadi Rp23,2 triliun per Juli 2025.

Menyikapi itu, Direktur Utama Ciputra Life Hengky Djojosantoso menyampaikan perusahaannya mengutamakan keseimbangan antara stabilitas pendapatan, terutama dari bunga obligasi dan menangkap peluang apresiasi harga obligasi ataupun saham.

Dia menambahkan, Ciputra Life berhasil membukukan total investasi sebesar lebih dari Rp1 triliun pada September 2025, tumbuh 33,3% year-to-date (YtD). Adapun, alokasi portofolionya mayoritas masih di Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi korporasi.

“Untuk instrumen saham, kami tetap bersikap selektif dan fokus pada emiten-emiten dengan fundamental yang kuat. Kami percaya dapat menangkap momentum pasar, terutama di pasar saham tanpa meningkatkan eksposur risiko secara berlebihan,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Senin (27/10/2025).

Hengky menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dinamika pasar secara cermat. Ciputra Life, imbuhnya, siap melakukan penyesuaian alokasi portofolio secara terukur dan memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis.

Sementara itu, PT Zurich Topas Life (Zurich Life) menekankan strategi investasinya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kesesuaian aset dan liabilitas perusahaan.

Chief Investment Officer Zurich Life Santy Gui menyebut per Agustus 2025 total investasi balance sheet perusahaan telah melampaui Rp1 triliun, dengan porsi terbesar masih difokuskan pada obligasi pemerintah.

“Strategi ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memberikan perlindungan optimal bagi pemegang polis sekaligus menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Senin (27/10/2025).

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan alokasi investasi di industri dana pensiun merupakan kewenangan masing-masing perusahaan asalkan sesuai ketentuan yang telah diterbitkan OJK.

“Jadi memang betul bahwa sebagian besar itu masih di SBN dan juga di deposito, sementara yang lainnya itu sedikit,” ungkapnya seusai acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tondy Suradiredja berpendapat volatilitas pasar saham yang cenderung tinggi menjadi faktor utama dana pensiun menggeser alokasi investasinya.

“Bila dibandingkan deposito ataupun SBN yang menawarkan tingkat stabilitas dan risiko yang lebih rendah. Prioritas dana pensiun adalah menjamin ketersediaan dana pada masa pensiun,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025) malam.