REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah menahan fluktuasi harga pangan seminggu menjelang hingga seminggu setelah Idul Fitri 1447 Hijriyah, dengan memperkuat stabilisasi pasokan dan distribusi guna menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

"Kita lihat beberapa tahun terakhir, kalau kondisi di bulan Ramadhan itu minus satu minggu dan plus satu minggu biasanya ada fluktuasi. Jadi seminggu sebelum dan seminggu setelah Lebaran pemerintah akan mengantisipasinya," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Bapanas memprediksi kemungkinan terjadinya fluktuasi harga pangan pokok seminggu sebelum dan seminggu sesudah Idul Fitri 1447 Hijriyah. Menurut dia, hal itu merupakan tren yang berulang setiap tahun. Karena itu, kondisi tersebut telah diantisipasi oleh pemerintah sedini mungkin melalui sejumlah program intervensi pangan.

Sarwo mengatakan pemerintah terus mengupayakan produksi pangan dalam negeri sebagai tumpuan utama. Selebihnya, implementasi program intervensi pangan yang menyasar masyarakat secara langsung dipastikan dapat dijalankan secara masif.

"Hal pertama yang dipastikan pemerintah adalah pemenuhan dari produksi dalam negeri. Kita lihat produksi dalam negeri masih sangat cukup. Sebagian besar ketersediaan pangan pokok strategis kita dapat dipenuhi dari hasil kerja keras petani-petani Indonesia sendiri," ujar dia.

Bapanas memproyeksikan ketersediaan beras nasional hingga akhir April diperkirakan mencatat surplus 17,2 juta ton. Komoditas jagung juga diproyeksikan surplus 4,8 juta ton. Minyak goreng secara nasional mencatat surplus 3,5 juta ton.

Daging ayam juga mencatat surplus 727 ribu ton hingga April. Gula konsumsi surplus 595 ribu ton. Telur ayam surplus 349 ribu ton.

Sedangkan cabai rawit, cabai besar, dan bawang merah masing-masing surplus 105 ribu ton, 74 ribu ton, dan 57 ribu ton. Sembilan jenis pangan tersebut sepenuhnya dipasok dari produksi dalam negeri.

Setelah memastikan produksi pangan dalam negeri telah memadai, program stimulus ekonomi pun dikucurkan menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Salah satunya program bantuan pangan beras dan minyak goreng melalui penugasan Bapanas kepada Perum Bulog.

Sarwo mengatakan pemerintah telah siap menjalankan program prorakyat tersebut. Bapanas pun telah meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri agar perangkat pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dapat turut membantu keberhasilan penyaluran.

"Kami juga sudah berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk ikut mengawal bantuan pangan ini sampai ke tingkat desa. Artinya perangkat-perangkat desa pun ikut mengawal bantuan ini supaya tepat sasaran," ujar dia.

Adapun program bantuan pangan beras dan minyak goreng pada awal tahun 2026 dialokasikan untuk Februari dan Maret. Namun, karena terdapat prosedur anggaran yang harus ditempuh Bapanas, anggaran pelaksanaan program baru tersedia pada akhir Februari.

Bapanas terus mendorong Bulog untuk segera memulai penyaluran program bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan total target hingga 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terbantu.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan persiapan pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng telah lengkap. "Saya sudah tanda tangan untuk 33,2 juta orang. Ini perintah Bapak Presiden untuk meringankan beban saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan. Pokoknya sudah beres. Semua kebutuhan rakyat tidak boleh tinggal bermalam di meja saya," kata Amran.

Adapun dengan target penerima 33.244.408 KPM, secara kuantitas untuk penyaluran dua bulan sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Dalam catatan Bapanas, posisi stok hingga 5 Maret, Bulog mengelola beras sebanyak 3,7 juta ton dan minyak goreng sebanyak 25 ribu kiloliter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok sebagai bagian dari persiapan Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa pemantauan tersebut juga akan dilakukan oleh Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di sejumlah daerah.

“BPTN itu ada di lima wilayah, kita minta untuk terus monitor. Kemudian saya juga hari Selasa mungkin ke Jawa Tengah untuk mengecek harga langsung,” kata Busan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Dia melanjutkan, Kemendag sejatinya telah memiliki Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dalam menelaah harga dan ketersediaan bahan pokok nasional.

Busan menyebut bahwa selama ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta distributor dan pemasok bilamana terjadi kenaikan harga komoditas tertentu.

Di samping itu, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi nasional dengan pemerintah daerah dan distributor, yang disebut berkomitmen untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga.

“Saya pikir masih relatif bagus harga-harga kita, dan mudah-mudahan terus berjalan sampai lebaran dan sebentar lagi puasa. Jadi saya kita kebutuhan pokok dan stabilisasi harga terjaga dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadan hingga Idulfitri 2026.

Menurutnya, kebutuhan sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, daging dan telur ayam, hingga daging sapi dan kerbau masih mencukupi hingga akhir Maret 2026.

"Berdasarkan hasil pemantauan proyeksi neraca pangan serta evaluasi lapangan yang kami lakukan bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, kami sampaikan kondisi produksi pasokan dan stok pangan strategis nasional dalam kondisi cukup aman untuk menghadapi Ramadhan 1447 Hijriah," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Penyusunan Indeks Harga Pangan atau IPH yang merupakan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan menjadi satu instrumen penting dalam mengendalikan harga barang di masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa BPS dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menjalin kerja sama dalam penyusunan IPH dalam kurun 4 tahun terakhir.
”Hingga kini, penyusunan IPH mingguan telah memasuki tahun keempat dan menjadi instrumen penting dalam upaya pengendalian inflasi dan harga bahan kebutuhan pokok yang berdampak terhadap terjaganya daya beli masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).
Amalia menuturkan kerja sama dengan Kemendag mempertimbangkan bahwa lembaga tersebut memiliki kontributor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota untuk memantau harga bahan pokok secara harian, yang dirangkum dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Selanjutnya, katanya BPS memanfaatkan data harga dalam SP2KP untuk menghitung IPH.
”BPS setiap minggu menghitung IPH sebagai proxy indicator inflasi. IPH dihitung dari data harga yang diperoleh BPS dari Kemendag melalui SP2KP,” katanya.
Setiap Senin, Kepala BPS menyampaikan IPH dalam rakor inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.
Dengan data tersebut, kecepatan pemerintah merespons dinamika harga kebutuhan pokok sangat bergantung pada ketepatan dan ketajaman informasi yang dihimpun dari lapangan, serta koordinasi antarlembaga.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan apresiasi atas kerja sama dengan BPS terkait dengan penyediaan data.
“Akurasi data harus kita utamakan. Bila melihat harga naik, bukan angka atau datanya yang diubah, tapi intervensi kebijakan yang harus dijalankan untuk menurunkan harga,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Shofwan menyatakan SP2KP telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93%.
Capaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.
“Seluruh capaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat ‘layak’ dan telah digunakan dalam lebih dari 142 rapat koordinasi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia,” kata Iqbal.
Meski demikian, Iqbal menambahkan, sejumlah tantangan ke depan menjadi perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kualitas data, penguatan (SDM) pemantau harga, dan integrasi sistem menuju satu data nasional.
Pembinaan dan verifikasi dinas perdagangan daerah akan terus diperkuat agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil di pasar rakyat.
“Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga SP2KP tetap kredibel dan menjadi instrumen utama dalam memastikan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia.” (*)