JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah bakal memangkas sekitar 750 badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini sebagai bagian dari penataan perusahaan pelat merah.

Ia menjelaskan, dari sebelumnya ada sekitar 1.000 BUMN, yang mencakup induk, anak, dan cucu usaha, ke depan akan dikurangi menjadi hanya sekitar 250 entitas.

Menurut Prabowo, penyederhanaan jumlah BUMN diperlukan untuk mengurangi beban biaya operasional, termasuk biaya direksi dan komisaris yang selama ini dinilai membebani perusahaan.

"Dari 1.000 lebih BUMN ujungnya nanti 250. Bayangkan lebih dari 750 (BUMN akan) kita tutup. Itu 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa," ujarnya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, selama ini banyak BUMN yang kinerjanya belum optimal, bahkan tidak membukukan laba.

Namun, perusahaan tetap dibebani biaya operasional untuk membayar gaji direksi dan komisaris.

Prabowo menegaskan, tidak semestinya perusahaan yang merugi malah menghabiskan anggaran untuk operasional petinggi.

Maka dari itu, pemerintah bersama Danantara akan terus melakukan pembenahan pada BUMN.

Ia mengatakan, operasional perusahaan pelat merah harus menjadi rasional, efisien, dan transparan.

"Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan," kata Prabowo.

Ia pun menargetkan proses penataan tersebut selesai tahun ini, sehingga dalam dua tahun ke depan BUMN dapat beroperasi dengan lebih efisien.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat saudara," ucap Kepala Negara.

Danantara Indonesia mengatakan perampingan BUMN dari 1.077 menjadi 200-300 entitas bertujuan menciptakan pengelolaan yang lebih efisien, bahkan bisa menghemat Rp50 triliun.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan proses streamlining atau perampingan BUMN ditargetkan rampung pada 2026.

Ia mengungkap dari total 1.077 BUMN yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi. Akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp20 triliun.

Dony mengungkapkan perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun. Danantara menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu yang selama ini menimbulkan pemborosan besar.

"Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun," kata Dony dalam Podcast Bukan Kaleng-Kaleng, Kamis (10/6).

Ia mencontohkan penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS). Merger dilakukan karena ketiga perusahaan berada dalam rantai bisnis yang saling terkait.

Dony menjelaskan merger itu berhasil memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi yang selama ini membebani perusahaan.

"Kita sudah menghemat kurang lebih sekitar US$600 juta - US$700 juta dari hasil merger ini," ujarnya.

Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group. Dalam sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu.

Menurut Dony, apabila proses perampingan selesai dilakukan dan jumlah perusahaan berhasil dipangkas menjadi sekitar 254 entitas, maka Danantara bisa berhemat sekitar Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.

"Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp50 triliun," ujarnya.

Ia menjamin efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.

Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujarnya Dony.

Danantara pun melakukan perhitungan terkait opsi tanpa PHK. Hasilnya, penghematan yang diperoleh dari pemangkasan BUMN jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung.

"Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2-3 triliun," ungkapnya.

Dengan potensi efisiensi yang mencapai Rp50 triliun, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibandingkan melakukan PHK. Sebab, penghematan yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan karyawan.

"Saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," imbuhnya.

Ia menegaskan seluruh pegawai akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Para pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari restrukturisasi korporasi.

"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka," pungkasnya.

Pemerintah terus mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan target pengurangan jumlah perusahaan secara signifikan. CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa jumlah BUMN akan dipangkas menjadi 200 hingga 300 perusahaan saja dari posisi awal yang mencapai lebih dari 1.000 entitas.

Rencana ini merupakan hasil evaluasi mendalam dan komprehensif yang telah dilakukan oleh Danantara selama setahun terakhir. "Number of companies-nya akan berkurang secara signifikan dari 1.000 lebih, akan menjadi 200-300 company saja," ujar Rosan dikutip dari akun media sosial pribadinya, Rabu (6/5/2026).

Langkah pemangkasan ini bertujuan agar perusahaan negara dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia secara efektif. Pemerintah saat ini tengah memitigasi berbagai dampak yang mungkin timbul selama proses perampingan organisasi tersebut berlangsung.

Rosan menekankan pentingnya perencanaan yang solid untuk memastikan seluruh proses transformasi berjalan lancar tanpa kendala operasional. Penataan ulang ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di pasar domestik maupun internasional.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar seluruh perencanaan transformasi ini dilakukan dengan cepat. Hal ini bertujuan agar manfaat dari efisiensi BUMN tersebut dapat segera dirasakan oleh negara dan masyarakat luas.

"Bagaimana kita bisa mengerjakan ini, tidak hanya dengan planning yang baik, planning yang solid, tetapi juga dengan cepat," tegas Rosan dalam acara CEO Development Program. Kecepatan eksekusi menjadi kunci utama dalam strategi Danantara untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan plat merah.

Integrasi dan penggabungan anak perusahaan menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat struktur modal dan fokus bisnis BUMN. Transformasi ini diproyeksikan akan menciptakan ekosistem bisnis negara yang lebih sehat, ramping, dan lincah dalam merespons dinamika pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

​"Kita melakukan asesmen mendalam melalui empat tahapan, mulai dari global benchmark, potensi pasar, hingga kapabilitas internal," ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

​Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Dony memaparkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.077 perusahaan di ekosistem BUMN yang sedang ditinjau secara fundamental untuk dirampingkan menjadi sekitar 200-300-an perusahaan pada tahun ini.

Dari hasil asesmen tersebut, BP BUMN membagi perusahaan ke dalam empat kuadran utama. Pertama adalah ​likuidasi bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

Kemudian, ​divestasi bagi perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

​Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

Lebih lanjut, pengembangan bagi BUMN strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi dan pertahanan.

​Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

​"Sekarang pemiliknya adalah Danantara. Bukan sinergi lagi, tapi namanya 'wajib' menggunakan perusahaan BUMN. Seluruh kebutuhan di lingkungan BUMN yang bersinggungan dengan perusahaan seperti di Defend.id hukumnya wajib," ujarnya.

Dony mencontohkan industri pertahanan, seperti PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, hingga PT LEN Industri, tidak boleh lagi berjuang sendirian tanpa sinergi BUMN lain.

​"Industri pertahanan kita harus menjadi unggulan. Tidak mungkin sebuah industri bisa berkembang dan melakukan transfer teknologi jika kita tidak memiliki keberpihakan. Saya wajibkan seluruh BUMN, seperti Pelni, ASDP, dan Pertamina International Shipping (PIS), untuk membangun kapalnya di PT PAL," ujar Dony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Danantara Indonesia bakal memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dari sekitar 1.043 entitas menjadi hanya 300 dalam setahun. Perampingan ini digadang-gadang demi memperkuat dan menyehatkan perusahaan milik negara.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut.

"Tentu masyarakat sudah mendengar bahwa kita punya 1.043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tapi enggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Selasa (11/2).

Mimpi boleh saja besar, tetapi seberapa realistis target perampingan tersebut dijalankan dalam waktu setahun?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai rencana tersebut sulit terealisasi dalam waktu singkat, apalagi jika dalam satu tahun.

"Rencana itu kurang realistis dalam satu tahun," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/2).

Menurutnya, konsolidasi besar-besaran berpotensi menimbulkan PHK massal, di tengah kondisi lapangan kerja yang masih sulit. Rasionalisasi organisasi dan penggabungan entitas hampir pasti berdampak pada efisiensi jumlah pegawai. Tanpa skema transisi dan perlindungan tenaga kerja yang matang, perampingan justru bisa memicu gejolak sosial dan ekonomi baru.

Bhima juga menyoroti potensi beban keuangan yang harus ditanggung BUMN sehat. Alih-alih memperkuat, skema penggabungan yang tidak selektif justru berpotensi membuat entitas sehat terseret masalah struktural perusahaan lain.

"Konsolidasi aset bisa menjadi beban bagi BUMN yang sehat karena menanggung beban BUMN yang utangnya jumbo dengan kinerja negatif," katanya.

Ia menjelaskan tantangan berikutnya adalah aspek regulasi. Meski telah ada revisi Undang-Undang BUMN serta pemisahan aset Danantara dan negara, tidak semua BUMN berbentuk perseroan terbatas (PT).

Sebagian BUMN masih berstatus Perusahaan Umum (Perum), yang memerlukan penyesuaian aturan lebih lanjut jika ingin dilebur atau dikonsolidasikan. Namun, jika UU BUMN kembali direvisi untuk mengakomodasi kebutuhan itu, akan muncul ketidakpastian hukum, terutama bagi mitra investasi.

"Perlu revisi UU BUMN lagi, dan tentu menimbulkan ketidakpastian bagi partner investasi," tutur Bhima.

Belum lagi struktur kepemilikan saham yang kerap melibatkan investor swasta melalui skema joint venture maupun kepemilikan silang. Proses peleburannya tidak sederhana dan berpotensi memicu gejolak di pasar saham serta penilaian negatif dari investor.

Bhima menilai pemangkasan jumlah entitas belum tentu otomatis membuat BUMN lebih efektif dan sehat. Justru, reformasi tata kelola dan profesionalisasi manajemen jauh lebih krusial dibanding sekadar perampingan.

"Belum tentu konsolidasi bisa membuat BUMN efektif dan sehat. Masalahnya terletak pada pemilihan pucuk direksi dan komisaris. Selama kompetensi dan titip jabatan masih terjadi, tidak akan mengubah apa pun. Yang sehat justru jadi sakit," ujarnya.

Jika kukuh ingin dijalankan, Bhima memperkirakan proses konsolidasi realistisnya memerlukan waktu bertahun-tahun, dengan tahapan restrukturisasi utang, harmonisasi regulasi, hingga penataan sumber daya manusia secara bertahap.

Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi melihat rencana pemangkasan BUMN sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk membersihkan dan merampingkan perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai membebani anggaran.

Sebab, banyak BUMN merugi dan disokong APBN terutama untuk biaya operasional dan manajemen.

"Tujuan pemerintah itu untuk mengurangi biaya operasional yang selama ini besar. Jangan bicara profit dulu, tapi bagaimana mengecilkan beban anggaran," kata Ibrahim.

Ia menilai konsolidasi bisa dilakukan melalui skema holding atau akuisisi antarperusahaan yang memiliki fokus bisnis serupa. Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Realistisnya, butuh 3-5 tahun dengan perencanaan bertahap selama periode pemerintahan berjalan.

"Kalau dari 1.000 menjadi 300, berarti ada sekitar 700 yang harus dilebur atau diakuisisi, tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Tidak mudah mengurangi perusahaan yang begitu besar, ujarnya.

Ia memandang tantangan terbesar adalah dampak terhadap karyawan. Jika tidak dikelola hati-hati, konsolidasi bisa memicu gelombang PHK dan gejolak sosial.

"Kalau BUMN melakukan PHK ini kemungkinan besar akan jadi demonstrasi besar-besaran. Nah ini harus dipikirkan juga," tuturnya.

[Gambas:Photo CNN]

Namun di sisi lain, menurutnya, struktur yang lebih ramping akan memudahkan pengawasan dan menekan pemborosan. Biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola 1.000 entitas.

"Kalau perusahaan semakin ramping, biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola seribu entitas," katanya.

Ibrahim juga menekankan efisiensi anggaran menjadi fokus utama, bukan semata mengejar keuntungan dalam waktu dekat. Dengan beban operasional yang lebih rendah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi subsidi dan suntikan modal kepada BUMN yang merugi.

Pada akhirnya, perampingan BUMN bukan hanya soal mengurangi jumlah perusahaan, melainkan soal membenahi tata kelola, menekan pemborosan, serta memastikan entitas yang tersisa benar-benar layak secara rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Perampingan tersebut harus benar-benar mampu mengatasi akar persoalan perusahaan pelat merah: tata kelola, efisiensi operasional, dan akuntabilitas.

Tanpa pembenahan mendasar di aspek tersebut, konsolidasi berisiko hanya menjadi perubahan struktur di atas kertas, tanpa menjamin BUMN menjadi lebih kuat dan efisien.

Jakarta (ANTARA) - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membidik pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) rampung pada 2026, sebagaimana pembahasan yang dilakukan bersama Komisi VI DPR RI.

“Tadi kami menyampaikan rencana tahun 2026, termasuk juga penyesuaian dari jumlah BUMN,” ujar Rosan ketika dijumpai setelah rapat dengan Komisi VI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Dalam rapat tertutup yang berlangsung kurang dari dua jam tersebut, Rosan mengungkapkan membahas soal langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyesuaian jumlah BUMN.

Selain itu, Rosan juga membahas apa saja program-program Danantara sepanjang 2026, serta proyek-proyek yang akan dieksekusi sepanjang 2026.

“Juga bagaimana rencana untuk mencapai target dari 2026, lebih-lebih seperti itu,” ujar Rosan.

Secara terpisah, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria menyampaikan pada 2025, Danantara sudah melakukan impairment atau penurunan nilai tercatat suatu aset yang melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

“Setelah rapi buku-bukunya, bisnisnya kami restrukturisasi, termasuk penurunan utang-utangnya,” tutur Dony.

Setelah itu, lanjut Dony, barulah masuk ke fase konsolidasi bisnis melalui merger BUMN. Adapun BUMN yang akan dilebur merupakan BUMN-BUMN yang dinilai tidak efektif. Baik tidak efektif karena ukurannya yang terlalu kecil atau merugi.

“Misalkan, kita punya air minum, kita punya travel agent kecil, ya buat apaan? Logistik, tetapi kecil skalanya. Nah, itu yang kami pangkas, terus yang selama ini juga rugi,” ucap Dony.

Meskipun demikian, Dony juga menegaskan bahwa Danantara tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan BUMN apabila potensi industrinya besar dan belum ada BUMN-nya.

“Namanya industri berkembang, tentu kita juga harus mengikuti,” kata Dony.

Diwartakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dalam talkshow session pada Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), ia mengatakan sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak-cicit usaha perusahaan pelat merah. Managing Director Danantara Febriany Eddy mengatakan kebijakan ini nantinya akan merampingkan jumlah BUMN menjadi 200 BUMN dari saat ini yang mencapai 1.000 BUMN beserta anak-cicit usaha.

“Salah satu penyakit kita juga di BUMN ini terlalu banyak anak. Diversifikasi sana-sini segala macam,” ujar Febri di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Febri mengatakan Danantara akan membentuk tim khusus dari Danantara Asset Management (DAM) untuk memetakan BUMN-BUMN tersebut. Danantara, lanjut Febri, bisa saja menutup BUMN-BUMN yang merugi dan tidak sejalan dengan ekosistem yang dibutuhkan saat ini.

“Kalau Anda lihat semua sekarang, seribu lebih (BUMN) langsung dan tidak langsung yang kita miliki. Hampir setengah itu rugi,” ucap Febri.

Febri memaparkan banyak BUMN-BUMN yang didirikan tidak selaras dengan konteks perkembangan terkini. Tak hanya itu, Febri juga menyoroti kemudahan proses pendirian anak-cicit usaha BUMN di masa terdahulu yang tidak sejalan dengan profitabilitas perusahaan.

“Jadi anak-anak (BUMN) yang tidak ada manfaatnya atau dulu dibuat dengan konteks yang berbeda hari ini mesti kita eliminasi ya. Kita konsolidasi, yang enggak bisa (konsolidasi) ya kita likuidasi,” sambung dia.

Febri mengatakan banyaknya BUMN menimbulkan sifat kanibal yang saling bersaing satu sama lain. Contohnya, tujuh BUMN karya atau infrastruktur saat mengikuti tender sebuah proyek.

“Tujuh (BUMN) karya itu kalau tender itu tujuh-tujuhnya berkompetisi. Lucu ya. Kita saling mematikan. Pokoknya saya dapat kerjaan itu turunin harga. Sampai sudah tidak ada margin lagi tetap diturunin. Nah, hal seperti itu sangat tidak sehat,” ungkap Febri.

Oleh karena itu, lanjut Febri, Danantara akan meninjau ulang keberadaan BUMN-BUMN. Febri mengatakan sejumlah opsi terbuka dilakukan untuk BUMN-BUMN, mulai dari konsolidasi, privatisasi, hingga likuidasi.

“Harapan kita dalam waktu beberapa tahun ke depan ini yang kita fokus 200 (BUMN) itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang berada di sektor strategis dan memberikan manfaat serta value untuk negara,” kata Febri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan melakukan pemangkasan anak usaha BUMN, dari 1.044 perusahaan menjadi 230 hingga 240 perusahaan dalam lima tahun ke depan.

Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menuturkan saat ini sudah ada lebih dari 1.044 BUMN. Awalnya, Rosan dan Danantara memperkirakan jumlah BUMN sebesar 800 perusahaan.

“Tapi, ternyata dalam kenyataannya ini berkembang terus di 12 sektor, mencapai hampir 1.044 [BUMN] saat ini,” ujar Rosan dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025, Senin (20/10/2025).

Rosan melanjutkan, Danantara ingin membuat BUMN menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan review yang dilakukan Danantara, kata dia, ke depan BUMN hanya akan berjumlah 230-240 perusahaan dalam lima tahun ke depan.

“Kami sudah review, mungkin arahnya hanya sampai 230-240 BUMN nantinya 5 tahun ke depan. Itu memang target dari kami,” tutur Rosan.

Menurut Rosan, langkah pemangkasan BUMN ini diambil karena Danantara ingin menonjolkan kualitas, bukan kuantitas. Dia menjelaskan Danantara akan melakukan optimalisasi aset dan membuat nilai tambah atau value dari aset-aset tersebut.

Sementara itu, Rosan menuturkan sumber pendanaan Danantara berasal dari dividen yang diterima dari BUMN dan dapat diinvestasikan kembali oleh Danantara tanpa melalui Kementerian Keuangan.

Rosan menyebut tahun ini Danantara menerima sekitar Rp140 triliun dividen secara bertahap. Dengan nilai dividen ini, maka selama lima tahun Danantara dapat menginvestasikan dana sekitar Rp750 triliun.

Dia menyebut nilai itu baru berasal dari ekuitas saja. Apabila Danantara mencari pinjaman, maka nilainya akan sangat signifikan.

“Keberadaan Danantara ini perannya tidak akan menjadi optimal, tidak akan maksimal kalau bekerja sendiri. Kami ingin mengajak dunia usaha, sektor swasta untuk sama-sama berkembang dengan kami,” tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar untuk merapikan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah berencana memangkas jumlah perusahaan pelat merah yang kini mencapai lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas agar pengelolaan BUMN lebih efisien dan menguntungkan.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman dan Editor in Chief Forbes, Steve Forbes, pada Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam forum itu, Prabowo menyebut telah memberi arahan kepada Danantara—badan pengelola seluruh BUMN—untuk menjalankan proses “rasionalisasi” secara bertahap.

“Saya sudah memberikan arahan kepada Kepala Danantara untuk merasionalisasi semuanya. Mengurangi 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar tambahan,” kata Prabowo.

Efisiensi dan Standar Internasional

Menurut Prabowo, rasionalisasi BUMN bukan sekadar penggabungan atau penghapusan perusahaan, melainkan upaya menyeluruh untuk menata tata kelola bisnis negara agar lebih efisien dan berdaya saing global.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan rasio profitabilitas atau Return of Asset (RoA) yang selama ini hanya berkisar 1–2 persen.

“Saya yakin (imbalan hasil) 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Prabowo meminta Danantara menerapkan standar bisnis internasional dan merekrut talenta terbaik, termasuk dari luar negeri.

“Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat,” ucapnya.

Dukungan Pemerintah dan Pembahasan di DPR

Wacana perampingan BUMN juga telah dibahas dalam rapat pemerintah bersama DPR.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan proses penggabungan dan rasionalisasi terhadap ribuan entitas BUMN.

“Tadi sudah disebutkan ada 1.000 kurang lebih BUMN kita yang sekarang sedang dalam proses untuk dirampingkan, digabungkan,” ujar Prasetyo dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ia menuturkan, langkah ini dilakukan karena banyak BUMN yang dinilai tidak efektif. Pemerintah pun membuka ruang bagi DPR untuk memberikan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Di luar pasal-pasal yang nanti akan dibahas, kami tentunya membuka diri untuk kita semua sama-sama memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan,” katanya.

Selain rasionalisasi perusahaan, Presiden juga memberikan arahan agar jumlah komisaris dan direksi BUMN dikurangi, serta menegaskan pentingnya menghapus praktik korupsi di tubuh perusahaan negara.

Jumlah BUMN Justru Meningkat

Di sisi lain, Danantara mencatat jumlah BUMN justru bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

Managing Director sekaligus Chief Economist Danantara, Reza Yamora Siregar, menyebutkan, ketika lembaganya dibentuk, jumlah BUMN hanya sekitar 700–800 perusahaan. Kini, jumlah itu meningkat menjadi sekitar 1.050 entitas.

“Pada waktu kami datang, ada sekitar estimasi 700–800 BUMN. Setiap bulan kami analisa, kelihatannya makin lama makin banyak, sekarang estimasi kami sekitar hampir 1.050 BUMN,” ujar Reza dalam Seminar Nasional P3N 25 Lemhannas RI di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Ia menjelaskan, angka tersebut mencakup seluruh induk, anak, cucu, hingga cicit perusahaan milik negara. Karena itu, Danantara kini tengah memetakan seluruh lini bisnis BUMN untuk memastikan jumlah dan struktur entitas secara akurat.

“Jadi ada anaknya itu BUMN, ada cucunya, ada cicitnya, cicitnya itu ada cicit lagi,” tutur Reza.

Reformasi Tata Kelola dan Generasi Baru Pemimpin

Dalam forum internasional itu, Prabowo juga menyinggung perlunya pemimpin politik memahami dunia bisnis agar kebijakan ekonomi lebih tepat sasaran.

Ia menilai, masih banyak politisi yang belum akrab dengan data dan prinsip manajemen modern.

“Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka (data) atau bisnis. Karena itu, saya mengimbau generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik agar memahami ekonomi dan dunia usaha,” kata Prabowo.

Forum Forbes Global CEO Conference 2025 sendiri menjadi ajang bagi para pemimpin ekonomi global untuk memperkuat jejaring dan menjajaki kerja sama strategis lintas negara.

Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut, kata Prabowo, menandai komitmen pemerintah untuk ikut membangun arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

(Tim Redaksi: Dian Erika Nugraheny, Aprillia Ika)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Mau Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 200 Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya ada lebih dari 1.000 menjadi hanya 200 perusahaan.

Hal itu ia ungkapkan saat berdialog dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes), dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Mula-mula, Presiden menceritakan soal perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia.

Menurut Presiden, ia sudah meminta kepada Danantara selaku badan yang membawahkan BUMN untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200-240.

"Saya sudah memberikan arahan kepada Kepala Danantara untuk merasionalisasi semuanya. Mengurangi 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar tambahan. Jadi saya yakin (akan memberikan) imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat," jelasnya.

Selain itu, Prabowo juga meminta kepada pimpinan Danantara menjalankan manajemen BUMN dengan standar bisnis internasional.

Salah satunya dengan mencari talenta terbaik untuk masuk di jajaran pengurus BUMN.

Presiden menyebutkan, talenta terbaik untuk mengisi manajemen BUMN juga terbuka bagi warga asing.

"Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," tegasnya.

Rencana perampingan perusahaan BUMN

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengungkapkan rencana merampingkan 1.000 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 saja.

Rencana itu disampaikan saat rapat dengan Komisi VI DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN atau revisi UU BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

"Tadi sudah disebutkan ada 1.000 kurang lebih BUMN kita yang sekarang sedang dalam proses untuk dirampingkan, digabungkan," ujar Prasetyo.

"Di situ ternyata banyak ditemukan bahwa ada yang tidak efektif dari sekian ribu BUMN kita itu, harapan kita (dipangkas/gabung) menjadi kurang lebih mungkin di 400-200 BUMN," lanjutnya.

Prasetyo bilang, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya agar DPR memberikan masukan untuk BUMN.

Termasuk untuk optimalisasi, hilirisasi, dan industrialisasi yang berkaitan dengan BUMN.

"Oleh karenanya, di luar pasal-pasal yang nanti akan dibahas di dalam perbaikan tersebut kami tentunya membuka diri untuk kita semua sama-sama memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan," jelasnya.

Prasetyo pun menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan manajemen BUMN.

Presiden antara lain meminta budaya korupsi dihilangkan dari perusahaan pelat merah.

Selain itu, Kepala Negara meminta jumlah komisaris dan direksi BUMN dikurangi.

Jumlah BUMN malah semakin banyak

Sementara itu, Danantara mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan BUMN saat ini justru semakin bertambah.

Managing Director sekaligus Chief Economist Danantara Reza Yamora Siregar mengatakan, awalnya jumlah BUMN ada sekitar 700 sampai 800 perusahaan saat Danantara terbentuk.

Namun, kini jumlahnya malah bertambah menjadi sekitar 1.050 BUMN.

"Pada waktu kami datang, ada sekitar estimasi 700-800 BUMN. Setiap bulan kami analisa, kelihatannya makin lama makin banyak, sekarang estimasi kami sekitar hampir 1.050 BUMN," ungkapnya dalam Seminar Nasional P3N 25 Lemhanas RI di Kantor Lemhanas, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dia menjelaskan, jumlah BUMN tersebut bukan hanya induk perusahaan, melainkan mencakup pula anak, cucu, hingga cicit usaha.

Maka dari itu, Danantara tengah memetakan BUMN dengan seluruh lini bisnisnya agar mengetahui angka pasti dari keseluruhan jumlah BUMN.

"Jadi ada anaknya itu BUMN, ada cucunya, ada cicitnya, cicitnya itu ada cicit lagi," kata Reza.

Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dalam talkshow session pada Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), ia mengatakan sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” kata Prabowo.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.

Melalui upaya tersebut, ia optimis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.

“Saya sudah ubah aturannya, sekarang ekspatriat dapat memimpin BUMN kita,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti masih adanya jarak antara pelaku ekonomi dan aktor politik di Indonesia.

Menurutnya, banyak pemimpin politik yang belum sepenuhnya memahami pentingnya efisiensi dan pengelolaan bisnis yang modern.

“Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka (data) atau bisnis. Karena itu, saya mengimbau generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik agar memahami ekonomi dan dunia usaha,” tutur Presiden.

Adapun Forbes Global CEO Conference 2025 merupakan gelaran ke-23 kalinya bagi forum bisnis internasional tersebut. Forum ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin ekonomi global untuk memperkuat jejaring, bertukar pandangan, dan menjajaki kerja sama strategis lintas negara.

Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam membangun arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2025