Danantara Indonesia bakal memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dari sekitar 1.043 entitas menjadi hanya 300 dalam setahun. Perampingan ini digadang-gadang demi memperkuat dan menyehatkan perusahaan milik negara.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut.

"Tentu masyarakat sudah mendengar bahwa kita punya 1.043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tapi enggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Selasa (11/2).

Mimpi boleh saja besar, tetapi seberapa realistis target perampingan tersebut dijalankan dalam waktu setahun?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai rencana tersebut sulit terealisasi dalam waktu singkat, apalagi jika dalam satu tahun.

"Rencana itu kurang realistis dalam satu tahun," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/2).

Menurutnya, konsolidasi besar-besaran berpotensi menimbulkan PHK massal, di tengah kondisi lapangan kerja yang masih sulit. Rasionalisasi organisasi dan penggabungan entitas hampir pasti berdampak pada efisiensi jumlah pegawai. Tanpa skema transisi dan perlindungan tenaga kerja yang matang, perampingan justru bisa memicu gejolak sosial dan ekonomi baru.

Bhima juga menyoroti potensi beban keuangan yang harus ditanggung BUMN sehat. Alih-alih memperkuat, skema penggabungan yang tidak selektif justru berpotensi membuat entitas sehat terseret masalah struktural perusahaan lain.

"Konsolidasi aset bisa menjadi beban bagi BUMN yang sehat karena menanggung beban BUMN yang utangnya jumbo dengan kinerja negatif," katanya.

Ia menjelaskan tantangan berikutnya adalah aspek regulasi. Meski telah ada revisi Undang-Undang BUMN serta pemisahan aset Danantara dan negara, tidak semua BUMN berbentuk perseroan terbatas (PT).

Sebagian BUMN masih berstatus Perusahaan Umum (Perum), yang memerlukan penyesuaian aturan lebih lanjut jika ingin dilebur atau dikonsolidasikan. Namun, jika UU BUMN kembali direvisi untuk mengakomodasi kebutuhan itu, akan muncul ketidakpastian hukum, terutama bagi mitra investasi.

"Perlu revisi UU BUMN lagi, dan tentu menimbulkan ketidakpastian bagi partner investasi," tutur Bhima.

Belum lagi struktur kepemilikan saham yang kerap melibatkan investor swasta melalui skema joint venture maupun kepemilikan silang. Proses peleburannya tidak sederhana dan berpotensi memicu gejolak di pasar saham serta penilaian negatif dari investor.

Bhima menilai pemangkasan jumlah entitas belum tentu otomatis membuat BUMN lebih efektif dan sehat. Justru, reformasi tata kelola dan profesionalisasi manajemen jauh lebih krusial dibanding sekadar perampingan.

"Belum tentu konsolidasi bisa membuat BUMN efektif dan sehat. Masalahnya terletak pada pemilihan pucuk direksi dan komisaris. Selama kompetensi dan titip jabatan masih terjadi, tidak akan mengubah apa pun. Yang sehat justru jadi sakit," ujarnya.

Jika kukuh ingin dijalankan, Bhima memperkirakan proses konsolidasi realistisnya memerlukan waktu bertahun-tahun, dengan tahapan restrukturisasi utang, harmonisasi regulasi, hingga penataan sumber daya manusia secara bertahap.

Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi melihat rencana pemangkasan BUMN sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk membersihkan dan merampingkan perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai membebani anggaran.

Sebab, banyak BUMN merugi dan disokong APBN terutama untuk biaya operasional dan manajemen.

"Tujuan pemerintah itu untuk mengurangi biaya operasional yang selama ini besar. Jangan bicara profit dulu, tapi bagaimana mengecilkan beban anggaran," kata Ibrahim.

Ia menilai konsolidasi bisa dilakukan melalui skema holding atau akuisisi antarperusahaan yang memiliki fokus bisnis serupa. Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Realistisnya, butuh 3-5 tahun dengan perencanaan bertahap selama periode pemerintahan berjalan.

"Kalau dari 1.000 menjadi 300, berarti ada sekitar 700 yang harus dilebur atau diakuisisi, tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Tidak mudah mengurangi perusahaan yang begitu besar, ujarnya.

Ia memandang tantangan terbesar adalah dampak terhadap karyawan. Jika tidak dikelola hati-hati, konsolidasi bisa memicu gelombang PHK dan gejolak sosial.

"Kalau BUMN melakukan PHK ini kemungkinan besar akan jadi demonstrasi besar-besaran. Nah ini harus dipikirkan juga," tuturnya.

[Gambas:Photo CNN]

Namun di sisi lain, menurutnya, struktur yang lebih ramping akan memudahkan pengawasan dan menekan pemborosan. Biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola 1.000 entitas.

"Kalau perusahaan semakin ramping, biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola seribu entitas," katanya.

Ibrahim juga menekankan efisiensi anggaran menjadi fokus utama, bukan semata mengejar keuntungan dalam waktu dekat. Dengan beban operasional yang lebih rendah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi subsidi dan suntikan modal kepada BUMN yang merugi.

Pada akhirnya, perampingan BUMN bukan hanya soal mengurangi jumlah perusahaan, melainkan soal membenahi tata kelola, menekan pemborosan, serta memastikan entitas yang tersisa benar-benar layak secara rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Perampingan tersebut harus benar-benar mampu mengatasi akar persoalan perusahaan pelat merah: tata kelola, efisiensi operasional, dan akuntabilitas.

Tanpa pembenahan mendasar di aspek tersebut, konsolidasi berisiko hanya menjadi perubahan struktur di atas kertas, tanpa menjamin BUMN menjadi lebih kuat dan efisien.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana memangkas jumlah BUMN yang saat ini jumlahnya ribuan menjadi ratusan. Tepatnya dari 1.043 menjadi 300 saja.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut.

"Tentu masyarakat sudah mendengar bahwa kita punya 1.043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tapi enggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Selasa (11/2).

Dony menyebutkan pemangkasan ini akan dilakukan dengan penyatuan beberapa anak usaha sehingga fokus pada tugas masing-masing. Misalnya, seperti Pertamina akan melepas anak usahanya yang non migas dan digabung dengan BUMN lain.

Kemudian, BUMN seperti Telkom, Semen dan Pupuk akan dimerger dengan perusahaan pelat merah lainnya yang sama jenisnya.

Ia mencontohkan, saat ini Telkom memiliki 66 anak usaha yang nantinya akan dipangkas menjadi belasan saja. Begitu juga dengan anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), pihaknya akan menutup 17 perusahaan semen.

Tak hanya itu, Danantara juga berencana memangkas 15 perusahaan asuransi BUMN dari 15 menjadi hanya 3 perusahaan. BUMN logistik juga akan dipangkas dari 21 hanya akan menjadi 1 perusahaan.

"Sehingga nanti kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang," pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tiga jurus utama untuk mengejar penerimaan pajak guna menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Strategi tersebut dilakukan agar kebutuhan belanja negara dapat ditopang dari penerimaan yang ada tanpa menambah tekanan fiskal.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Menurutnya, disiplin defisit menjadi pijakan awal dalam merancang kebijakan penerimaan negara.

"Pertama mungkin saya perlu tekan di sini bahwa kita akan terus memastikan defisit itu di bawah 3 persen," ujar Juda dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Selasa (10/2).

Jurus pertama yang ditempuh pemerintah adalah mendorong kepatuhan wajib pajak melalui berbagai inisiatif digitalisasi. Penerapan Coretax dan sistem digital lainnya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak.

"Ada beberapa hal yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Yang pertama tentu saja mendorong kepatuhan. Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan termasuk dengan Coretax dan beberapa digitalisasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa kepatuhan itu akan meningkat," ucap Juda.

Langkah kedua adalah menekan kebocoran penerimaan negara, baik dari sektor pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Fokus ini dinilai krusial dalam jangka pendek untuk mengamankan basis penerimaan.

"Ini yang saya kira ini menjadi fokus kita dalam jangka pendek ini bagaimana ini bisa kita terus kurangi, kita terus tekan," jelasnya.

Jurus ketiga adalah mengintensifkan upaya menekan praktik under-invoicing dalam kegiatan ekspor dan impor yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Praktik tersebut dinilai menyebabkan potensi penerimaan dari PNBP dan cukai tidak maksimal.

"Ini yang kemudian menyebabkan pemasukan dari PNBP kita termasuk juga di cukai, ini akan kita intensifkan upaya-upaya untuk menekan adanya under-invoicing baik diekspor maupun diimpor," pungkas Juda.