Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian situasi perekonomian masih menyelimuti kelas menengah pada 2026. Data-data makroekonomi hingga finansial menunjukkan kelas menengah Tanah Air berada dalam posisi terimpit sepanjang tahun lalu.

Dalam publikasi Policy Brief No. 1 edisi Januari 2026, Mandiri Institute mencatat tingkat konsumsi masyarakat yang diukur dengan Mandiri Spending Index (MSI) sejatinya tumbuh 40,09% secara tahunan (YoY) pada kuartal IV/2025, lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal III/2025 sebesar 27,7%. Namun, pemulihan konsumsi tercatat tidak merata.

“Pola konsumsi antarkelas mengarah pada k-shaped pattern, di mana kelompok atas makin kuat, sementara kelompok menengah makin terbatas,” tulis Analis Mandiri Institute Johan Beni Maharda dalam publikasi tersebut, dikutip pada Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, pola ini terbentuk dan menguat pasca-pandemi Covid-19 pada 2020. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute menunjukkan rerata pertumbuhan konsumsi kelompok menengah hanya sebesar 4,7%, jauh di bawah rerata pertumbuhan konsumsi nasional sebesar 6,1% usai pagebluk.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi kelas atas tercatat sebesar 5,5% pasca-pandemi. Dengan demikian, selisih konsumsi kelas menengah dibanding rerata nasional melebar menjadi minus 1,4% poin dari sebelumnya minus 0,7% poin, sedangkan kelas atas menyusut menjadi minus 0,6% poin dari semula minus 2,3% poin.

“K-shaped consumption menunjukkan pemulihan yang tidak merata. Tanpa penguatan kelas menengah, konsumsi agregat berisiko melambat dan ketimpangan melebar,” ujarnya.

Lapangan Kerja Menyempit

Publikasi lembaga riset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ini juga menyoroti perlambatan konsumsi yang tidak terlepas dari masalah struktural di pasar kerja Indonesia, yakni semakin terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

Mandiri Institute mendata kemampuan serapan pasar kerja formal hanya 1,9 juta orang per tahun pada 2025, jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan yang mencapai 3,4 juta orang per tahun. Akibatnya, tenaga kerja yang tidak terserap masuk ke pasar kerja informal mencapai rata-rata sebesar 1,5 juta orang per tahun.

“Dalam tiga tahun terakhir, tren defisit pasar kerja formal ini tidak membaik,” lanjutnya.

Kelas menengah kembali tercatat sebagai lapisan masyarakat yang paling banyak mengalami migrasi pekerjaan ke sektor informal. Dibandingkan masa sebelum pandemi, indeks proporsi pekerjaan informal pada 2025 meningkat paling tinggi pada kelas menengah, yakni sebesar 6% poin.

Sementara itu, proporsi pekerjaan informal kelompok atas hanya meningkat terbatas 2% poin sepanjang periode yang sama. Kelas bawah justru membaik dengan indeks yang turun 1% poin.

“Perbaikan pada kelompok bawah diduga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang pro-poor melalui penciptaan lapangan kerja pada program Makan Bergizi Gratis [MBG], Kopdes Merah Putih, padat karya, dan penambahan KPM [keluarga penerima manfaat] bansos.”

Mandiri Institute pun menyoroti bahwa perluasan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas pekerjaan menjadi salah satu kunci peningkatan pendapatan masyarakat agar daya beli kelompok menengah membaik. Tak hanya itu, stabilisasi harga pangan dan biaya pendidikan didorong agar pengeluaran kelas menengah dapat lebih ringan.

Adapun, per Agustus 2025, BPS mencatat penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 84,7 juta orang alias 57,8% dari penduduk bekerja sebanyak 144,64 juta orang. Dengan demikian, jumlah pekerja formal mencapai 61,84 juta orang atau menempati porsi 42,2%.

Situasi ini sejatinya tak terlepas dari perhatian pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah sejauh ini mencoba mencari solusi terbaik agar tingkat kesejahteraan para pekerja dapat meningkat.

“Mereka ini tersebar di berbagai sektor industri, dengan kondisi tempat kerja yang beragam dan tingkat kesejahteraan yang beragam,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025) silam.

Tabungan Seret

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan tabungan kelas menengah ke bawah alias tier Rp1juta–Rp100 juta jauh berada di bawah pertumbuhan tabungan kelas atas (di atas Rp5 miliar) per Desember 2025.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba menjelaskan bahwa nilai nominal tabungan tier Rp1juta–Rp100 juta hanya bertumbuh sebesar 3,43% secara tahunan pada penghujung tahun lalu.

“Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan total, memang dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia tumbuh,” kata Ferdinan pada konferensi pers penetapan tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, momentum pertumbuhan tabungan golongan menengah ke bawah ini terutama terjadi pada hari-hari besar keagamaan nasional, yang umumnya disertai pemberian tunjangan.

Di sisi lain, LPS mencatat pertumbuhan nilai nominal tabungan tier tertinggi alias di atas Rp5 miliar melonjak 22,76% secara tahunan per Desember 2025.

Ferdinan mencermati bahwa lonjakan simpanan kelas atas ini tak terlepas dari kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan di bank BUMN (Himbara) hingga bank pembangunan daerah (BPD).

“Ini mungkin juga dipengaruhi adanya penempatan dana SAL pemerintah, itu persentasenya cukup tinggi jadinya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepesertaan industri dana pensiun dinilai masih sangat bergantung pada sektor tenaga kerja formal. Semakin banyak pekerja formal, maka potensi kepesertaan dana pensiun pun akan naik.

Kondisi sebaliknya menghantui, ketika ekonomi sedang lesu dan penyerapan tenaga kerja ikut rendah, maka tambahan kepesertaan dana pensiun juga akan rendah pula.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda membeberkan saat ini saja indeks inklusi dana pensiun masih sangat rendah, yakni di kisaran 5% saja.

“Jika ingin meningkatkan dari sisi peserta sukarela, tentu berat. Dari hampir 30 juta peserta, hanya 5,5 juta dari peserta sukarela. Sisanya dari peserta iuran wajib yang dari pekerjaan formal,” bebernya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Sebab itu, dia menilai pada 2026 mendatang industri dana pensiun tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan. Menurutnya, pertumbuhan hanya akan di kisaran 6%—8% dan masih didorong peserta wajib, ini pun dengan asumsi PHK menurun di tahun depan.

“Jika PHK naik dan penyerapan tenaga kerja masih rendah, maka akan terjadi perlambatan pertumbuhan,” sebutnya.

Tidak hanya mengenai PHK, Nailul turut menyoroti kejadian bencana alam yang terjadi di akhir tahun ini pasti akan mengoreksi tingkat pertumbuhan ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja.

“Dengan demikian, pertumbuhan dari kepesertaan dana pensiun akan mengalami perlambatan juga,” ucap dia.

Sementara itu, pengamat industri dana pensiun Suheri berpendapat kemungkinan pertumbuhan industri dana pensiun pada 2026 mendatang akan ditopang kenaikan iuran dan hasil investasi.

Mulanya, dia menyebut bahwa pertumbuhan peserta dana pensiun di tahun depan relatif tidak signifikan. Menurutnya, jumlah peserta yang pensiun dan baru perbandingannya relatif akan sama.

“Jadi kenaikan itu lebih banyak disebabkan oleh pertama mungkin adanya kenaikan iuran yang terjadi karena adanya kenaikan gaji. Kedua adanya kontribusi dari sebagian hasil investasi,” katanya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Sebab demikian, dia merasa pertumbuhan di industri ini pun tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Suheri belum melihat adanya indikator yang bisa membuat pertumbuhan itu menjadi lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan bahwa total aset pada industri dana pensiun per Oktober 2025 tumbuh sebesar 9,82% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan total aset tersebut merupakan total dari program pensiun sukarela dan program pensiun wajib.

“Pada industri dana pensiun total aset per Oktober 2025 tumbuh sebesar 9,82% [YoY] dengan nilai mencapai Rp1.647,49 triliun,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB November 2025, pada Kamis (11/12/2025).

Dia merincikan untuk program pensiun sukarela total asetnya tumbuh sebesar 5,52% (YoY) dengan nilai mencapai Rp400,44 triliun. Sementara itu, nilai iuran untuk program ini tercatat senilai Rp31,46 triliun, tumbuh 6,64% (YoY).

Adapun, nilai manfaat dari program pensiun sukarela turut tumbuh sebesar 7,96% (YoY) atau senilai Rp35,24 triliun. Sementara itu, jumlah peserta di program ini 5,37 juta orang.

“Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp1.247,05 triliun tumbuh sebesar 11,28% [YoY],” tutur Ogi.

Dalam paparannya terlihat bahwa nilai iuran program pensiun wajib menyentuh Rp94,83 triliun atau tumbuh 6,66% (YoY). Nilai manfaatnya tumbuh 12,66% (YoY) menjadi Rp61,43 triliun. Sementara itu, jumlah peserta mencapai 24,33 juta orang.