Peringatan May Day tahun ini seakan menjadi tonggak sejarah baru bagi pekerja transportasi online seperti pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo. Presiden Prabowo secara langsung mengumumkan di hadapan kaum pekerja bahwa ia telah mengesahkan potongan platform menjadi 8%. Pertanyaan selanjutnya, apakah potongan tersebut akan berdampak bagi pengemudi ojol?

Regulasi yang Bermasalah

Selama ini potongan platform diatur maksimal sebesar 20%. Khalayak umum beranggapan potongan ini berlaku untuk semua layanan yaitu pengantaran penumpang, barang dan makanan, baik yang menggunakan kendaraan roda dua atau lebih. Namun faktanya, potongan tersebut hanya berlaku untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua, yang diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk pengaturan pengantaran penumpang dengan kendaraan roda empat atau taksol, diatur dalam aturan yang berbeda oleh Kementerian Perhubungan. Sementara untuk pengantaran barang (kurir kargo) diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Mengapa ini terjadi? Karena peraturan mengenai ojol atau pekerja transportasi online dibiarkan pemerintah terpecah-pecah. Aturan hukum yang berserakan atau fragmentasi regulasi ini bukanlah semata akibat ketidakharmonisan kerja koordinatif antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Tapi lebih dari itu. Ia dibuat untuk mengaburkan persoalan sesungguhnya yang menjadi biang kerok permasalahan yaitu status pekerja dan hubungan kerja yang disembunyikan.

Fragmentasi regulasi itu menjadi celah untuk dimanfaatkan dalam mendukung kepentingan modal dalam memupuk profitnya dari hari ke hari. Perusahaan platform sedapat mungkin menghindar dari hukum ketenagakerjaan. Ini jelas tertulis di dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan platform dan pengemudi dengan menyatakan bahwa perjanjian kemitraan tidak bisa diinterpretasikan ke dalam hukum ketenagakerjaan.

Selain terpecah-pecah, peraturan terkait pekerja platform juga tidak diatur oleh pemerintah, alias diserahkan kepada mekanisme pasar. Misalnya terkait pengantaran barang yang termasuk ke dalam layanan pos komersial diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam aturan ini disebutkan bahwa tarif layanan pos komersial ditetapkan oleh penyelenggara pos artinya pihak swasta, bukan pemerintah.

Dengan adanya aturan di atas kertas tanpa campur tangan pemerintah, tarif dapat dipermainkan sedemikian rupa oleh perusahaan platform. Tarif yang tidak lagi di bawah kendali pemerintah, membuat terjadinya perang harga antara satu platform dengan platform lainnya. Platform menggunakan siasat mematok tarif lebih rendah dari pesaingnya, berlomba-lomba untuk memikat konsumen agar tidak berpaling ke platform lainnya.

Dampak terhadap Pengemudi

Akibat dari perang tarif ini membuat perusahaan platform menerapkan aturan sepihak yang membawa dampak luar biasa kepada setiap pengemudinya. Ini dimulai dari bagaimana platform menetapkan tarif murah dari setiap pengantaran yang dikerjakan oleh pengemudi ojol. Tarif yang berlaku saat ini tidak menghitung biaya perjalanan dari titik awal pengemudi mendapatkan notifikasi pesanan ke titik penjemputan penumpang atau barang. Jadi yang dihitung hanyalah dari titik penjemputan ke titik pengantaran akhir.

Sehingga pengemudi ojol diperas tenaga kerjanya karena pekerjaannya itu tidak dihargai sekaligus biaya operasional kerja yang tidak ditanggung perusahaan platform. Jadi dalam setiap pesanan yang dijalankan oleh pengemudi, platform mendapatkan dua keuntungan sekaligus yang berasal dari apropriasi upah kerja dan pengalihan biaya perusahaan yang dibebankan ke pengemudi ojol.

Demikian juga rincian tarif murah dan potongan yang saat ini terjadi sangat tidak adil karena perusahaan platform mengambil porsi potongan secara sepihak. Platform menetapkan porsi pendapatan kepada pengemudi ojol dengan terlebih dahulu mengambil bagiannya sendiri dengan cara memungut biaya aplikasi kepada konsumen. Setelah biaya aplikasi tersebut dikurangi dari tarif yang dibayarkan konsumen, barulah perusahaan menghitung potongan platform dengan pendapatan pengemudi. Sehingga pengemudi ojol mengalami dua kali kerugian, dari biaya aplikasi sepihak dan potongan platform.

Tidak cukup di situ, pengemudi ojol juga dirugikan oleh program atau skema perusahaan platform yang memprioritaskan pengemudi dalam mendapatkan pesanan (order). Namun, dengan biaya tambahan yang dibebankan kepada pengemudi.

Pengemudi terpaksa menjalankan skema tersebut karena tidak ada pilihan lain walaupun tampaknya program tersebut sifatnya pilihan sukarela. Karena bila tidak mengikuti program tersebut maka pengemudi menjadi kesulitan (anyep) untuk mendapatkan order dibandingkan dengan pengemudi yang mengikuti program.

Sebut saja berbagai nama program seperti fitur slot, hub, aceng (argo goceng), langganan gacor, program hemat dan lainnya. Semua skema ini membebankan biaya tambahan hingga Rp20.000 per hari di luar potongan platform 20% yang saat ini masih berjalan.

Situasi itulah yang menciptakan kondisi kerja rentan bagi pengemudi ojol dengan upah atau pendapatan di bawah standar upah minimum dan terpaksa bekerja dalam jam kerja yang panjang dan melelahkan. Beberapa survei menggambarkan nilai perolehan upah pengemudi ojol yang rendah seperti Survei Litbang Kompas tahun 2026 mencatat upah pengemudi sebesar Rp75.000-Rp100.000 per hari.

Kondisi ini tidak membaik bila melihat Survei Balitbang Kementerian Perhubungan tahun 2022 yang merilis upah pengemudi ojol rata-rata pendapatannya Rp50.000-Rp100.000 per hari.

Demikian juga jam kerja pengemudi ojol yang berada di atas standar 8 jam kerja yang ditemukan pada hasil survei seperti Survei IDEAS tahun 2023 yaitu 9-16 jam per hari dan Survei Litbang Kompas tahun ini yaitu 9-12 jam per hari.

Akomodasi Dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Demi melindungi hak pengemudi ojol, taksol dan kurir, pemerintah berkewajiban untuk memanifestasikan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkait kesejahteraan pengemudi, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak-hak pengemudi sebagai pekerja di dalam hukum ketenagakerjaan.

Untuk itu pengakuan pengemudi ojol sebagai pekerja, yang telah diinisiasi melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online, harus ditegaskan kembali dengan mendasarkan pada hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga tidak ada lagi model hubungan kerja yang ditutupi dengan hubungan kemitraan sebagai dalih perusahaan platform untuk tidak menjalankan kewajibannya memberikan hak pekerja kepada pengemudi ojol.

Karena sejatinya setiap pengemudi ojol memiliki hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Antara lain, untuk menikmati hak upah minimum layak, jam kerja 8 jam, waktu istirahat cukup, THR, cuti haid dan melahirkan, inklusi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sudah punya barang incaran di wishlist Blibli tapi masih terus menunda untuk check-out? Mungkin ini waktu yang paling pas bagi Anda untuk segera mengeksekusinya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menghadirkan program spesial BRIDAY yang bisa menjadi solusi cerdas bagi Anda yang ingin berbelanja lebih hemat di akhir bulan Juni hingga awal Juli ini.

Kolaborasi eksklusif antara BRI dan Blibli ini berlangsung tepat pada periode 28 Juni hingga 4 Juli 2026.

Program ini tidak hanya sekadar promo musiman, melainkan sebuah bentuk value added nyata yang dirancang khusus oleh BRI untuk mengapresiasi loyalitas para nasabah yang aktif bertransaksi secara digital di platform e-commerce.

Keuntungan Maksimal bagi Nasabah BRI

Di tengah mobilitas yang tinggi dan kebutuhan yang beragam, transaksi online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat urban, profesional muda, hingga keluarga muda.

Memahami kebutuhan tersebut, program BRIDAY hadir dengan tawaran yang sangat menggiurkan untuk memanjakan kebutuhan harian maupun gaya hidup Anda.

Apa saja keuntungan yang bisa dinikmati? Selama periode 28 Juni hingga 4 Juli 2026, nasabah setia BRI, baik pengguna BRI Kartu Kredit maupun BRI Debit, berkesempatan untuk menikmati diskon hingga Rp 5 juta untuk berbagai transaksi pilihan.

Potongan harga fantastis ini berlaku luas untuk berbagai kategori produk yang sering dicari masyarakat saat ini, di antaranya:

• Gadget & Tablet: Bagi Anda yang berencana melakukan upgrade perangkat pendukung pekerjaan atau hiburan, ini adalah momen yang tepat.
• Peralatan Elektronik: Lengkapi kebutuhan rumah tangga dengan perangkat elektronik berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
• Sport & Lifestyle: Penuhi hobi olahraga atau kebutuhan gaya hidup Anda dengan penawaran spesial.
• Bliblimart: Belanja kebutuhan harian dapur dan rumah tangga menjadi lebih praktis dan pastinya lebih hemat.
• Kecantikan: Produk perawatan diri favorit kini bisa didapatkan dengan potongan harga menarik.
• Special Selected Brand Deals: Dapatkan penawaran eksklusif dari brand-brand pilihan yang berpartisipasi dalam program ini.

Mengapa Program Ini Begitu Spesial?

Program Blibli BRIDAY dirancang untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan dengan lebih hemat dan praktis melalui transaksi online. Keunggulan utama dari program ini adalah inklusivitasnya.

Tidak peduli apakah Anda seorang pengguna BRI Kartu Kredit yang terbiasa dengan fasilitas cicilan, atau pengguna setia BRI Debit yang menyukai pembayaran langsung, keduanya mendapatkan akses yang sama untuk menikmati promo diskon ini.

Selain itu, program ini juga menjadi jawaban bagi Anda yang selama ini menunda pembelian karena menunggu harga yang lebih masuk akal.

Dengan potongan hingga jutaan rupiah, anggaran belanja bulanan Anda tentu akan menjadi lebih efisien. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan barang berkualitas tanpa harus menguras saldo tabungan secara drastis.

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut momen liburan sekolah, The Sunan Hotel Solo menghadirkan rangkaian program bertajuk “Holiday is Coming, Liburan di Solo, Liburan di Sunan”. Berbagai aktivitas edukatif dan rekreatif telah dipersiapkan untuk memberikan pengalaman liburan bagi anak-anak maupun keluarga selama bulan Juli 2026.

Selama periode liburan, para tamu dapat menikmati Kids Pool Fun Day setiap hari di area kolam renang, menghadirkan suasana bermain air yang aman dan menyenangkan bagi si kecil. Sementara itu, saat sarapan di Narendra Restaurant, anak-anak juga dapat menikmati Kids Corner in Breakfast setiap pagi dengan pilihan menu dan area yang dirancang khusus untuk keluarga.

Keseruan berlanjut dengan berbagai aktivitas spesial yang telah dijadwalkan, di antaranya Breakfast with Superhero pada Sabtu, 27 Juni & 4 Juli 2026 di Narendra Restaurant, menghadirkan karakter superhero favorit yang menemani momen sarapan keluarga.

Ada pula program Mini Burger Creation Live Instagram 1 Juli 2026 yang disiarkan langsung melalui sesi Live Instagram yang mengajak anak-anak berkreasi membuat mini burger.

Clay-Tastic Painting dijadwalkan pada 6–7 Juli 2026, aktivitas kreatif melukis dengan media clay untuk mengembangkan imajinasi anak. Menyusul berikutnya ada acara Kids Cooking & Barista Class pada 8 Juli 2026, kelas memasak dan meracik minuman yang dikemas secara interaktif dan edukatif.

Holiday Book & Coffee Talk bersama Solo Book Party akan digelar pada 11 Juli 2026, menghadirkan kegiatan membaca, berbagi inspirasi, dan diskusi santai yang dapat dinikmati oleh keluarga maupun komunitas pecinta buku.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen hotel dalam menghadirkan pengalaman menginap yang lebih berkesan selama musim liburan.

"Kami ingin menjadikan The Sunan Hotel Solo sebagai destinasi liburan keluarga yang tidak hanya nyaman untuk menginap, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan, kreatif, dan edukatif bagi anak-anak. Melalui berbagai aktivitas ini, kami berharap setiap keluarga dapat menciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama kami,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung transformasi BUMN logistik dalam memperkuat efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta memperlancar ekosistem logistik nasional.

"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero). Yang mana terdapat sembilan BUMN logistik akan tergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan akan mendukung penuh setiap langkah restrukturisasi BUMN logistik yang dijalankan Danantara sebagai bagian transformasi perusahaan milik negara.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi sebagai regulator sehingga siap memfasilitasi berbagai kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses transformasi sektor logistik nasional.

"Jadi kita fully support apa yang menjadi agenda atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun dari Danantara kita akan mendukung sepenuhnya," ucapnya.

Dia menilai seluruh keputusan bisnis, termasuk merger, konsolidasi, maupun langkah strategis lainnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan BUMN.

"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, siap terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN apabila diperlukan guna memastikan seluruh proses restrukturisasi berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat optimal.

Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyukseskan agenda transformasi BUMN agar tercipta ekosistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi.

Daud menjelaskan per 1 Juli 2026, terdapat tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang sat berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa.

Kemudian PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia.

"Nah ini adalah tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ujar Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

Selanjutnya pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, lanjut Daud, holding itu akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perkembangan ekonomi nasional saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Menurut Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren yang relatif positif, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya tantangan tersebut antara lain masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, belum optimalnya realisasi investasi, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya tekanan biaya hidup.Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Andry menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.

Ia juga mendorong adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, dan lembaga riset ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.

"Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan ekonomi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha," ungkapnya.

Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia, INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Krusial



Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Andry menegaskan, bahwa INDEF tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun demikian ia berharap pemerintah juga memberikan ruang dialog yang konstruktif serta merespons berbagai masukan dari para pengamat dan akademisi ekonomi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," ujar Andry.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja ( PHK ) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan, kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. "Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya impact dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Said Iqbal Blak-blakan 2.500 Buruh Pabrik Terancam PHK



Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab menaikkan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) mencatatkan total dana kelolaan (asset under management/AUM) sebesar Rp124 triliun hingga akhir Maret 2026.

Perseroan mempertahankan posisinya sebagai manajer investasi (MI) terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

Director & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula mengatakan dari total dana kelolaan tersebut, sebanyak Rp63 triliun berasal dari reksa dana, sedangkan Rp61 triliun berasal dari Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Nilai dana kelolaan KPD tersebut menjadi yang terbesar di industri pengelolaan investasi nasional.

"Hingga akhir kuartal I/2026, MAMI mengelola dana investasi milik lebih dari 2,6 juta investor individu maupun institusi di Indonesia dengan total aset mencapai Rp124 triliun," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Seiring dengan pertumbuhan bisnis, MAMI menegaskan komitmennya untuk menjalankan aspek keberlanjutan melalui program lingkungan. Dalam rangka memperingati World Environment Day 2026 sekaligus menandai 30 tahun kiprahnya di Indonesia, perusahaan melakukan penanaman 1.000 pohon di kawasan GII C Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Ezra Nazula mengatakan program bertajuk Investasi untuk Bumi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus masyarakat.

"Sebagai perusahaan yang bertumbuh bersama masyarakat dalam 30 tahun, MAMI tidak hanya berorientasi pada pencapaian bisnis, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga bumi melalui aksi yang terukur dan berkelanjutan," ujar Ezra.

Program Investasi untuk Bumi telah memasuki tahun keempat pelaksanaan. Sepanjang periode 2022 hingga 2026, MAMI telah menanam lebih dari 3.000 pohon di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Menurut Ezra, penanaman pohon memberikan manfaat jangka panjang, mulai dari menyerap karbon, menjaga kualitas udara, mendukung konservasi tanah dan air, hingga menciptakan habitat bagi satwa.

Upaya tersebut dinilai selaras dengan komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan sekaligus memberikan solusi investasi bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui program Investasi untuk Bumi, kami berharap dapat berkontribusi terhadap kelestarian bumi untuk generasi masa depan. Penanaman 1.000 pohon ini semoga menjadi tonggak awal bagi penanaman jutaan pohon lainnya di berbagai wilayah nusantara," katanya.

Dalam pelaksanaannya, MAMI menggandeng Trees4Trees, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Kolaborasi tersebut mencakup penentuan lokasi penanaman, pemilihan jenis pohon yang sesuai, hingga pendampingan agar program memberikan manfaat ekologis secara optimal.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi penerbangan domestik bertujuan menjaga daya beli masyarakat selama periode libur sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan melalui kebijakan itu, PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

"Pelaksanaan kebijakan PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada periode libur sekolah berjalan dengan baik sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas nasional," kata Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Fasilitas itu berlaku untuk pembelian tiket sejak berlakunya peraturan hingga 5 Juli 2026, dengan periode penerbangan pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Lukman menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk sinergi pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan selama masa libur sekolah sekaligus menjaga daya beli di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.

Program PPN DTP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melakukan perjalanan udara dengan biaya yang lebih ringan selama periode libur sekolah.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola pengeluaran perjalanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Lukman.

Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) pada data penjualan 24 Juni 2026, penerapan kebijakan PPN DTP telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penyesuaian harga tiket pada sejumlah rute penerbangan domestik kelas ekonomi.

"Hasil pemantauan juga menunjukkan seluruh maskapai telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Implementasi program itu diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur sekolah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan manfaat kebijakan itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini selama periode yang telah ditetapkan. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan layanan transportasi udara, keberlangsungan usaha maskapai, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan," sebut Lukman.

Selain melakukan pemantauan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kepatuhan badan usaha angkutan udara dalam menerapkan kebijakan PPN DTP, tarif batas atas, serta ketentuan fuel surcharge yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi administratif kepada maskapai yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan kemudahan visa, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian pernyataan resmi Kemenpar dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Kemenpar menyebut kemudahan akses perjalanan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan agar tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurut Kemenpar, Indonesia sebelumnya telah memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa secara luas. Pada 2016, Indonesia memberikan fasilitas BVK kepada 169 negara dan dinilai berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Kemenpar juga menyebut hasil penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 menunjukkan dampak BVK bahkan diperkirakan mencapai 32,4% terhadap peningkatan permintaan wisatawan asing.

Selain itu, kajian WTTC menunjukkan kebijakan bebas visa memiliki dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan jenis visa baru yang berada di level 8,1% per tahun.

Kemenpar menegaskan kebijakan visa tetap harus dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional. Namun, pemerintah juga perlu memastikan Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata global.

Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) turut menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan arus wisatawan mancanegara sebesar 7,2% hingga 27%. Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui travel authorization dalam situasi bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan hingga 29,3%.

Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Dengan akses perjalanan yang lebih mudah, wisatawan diharapkan datang lebih banyak, tinggal lebih lama, serta meningkatkan belanja wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, UMKM, dan tenaga kerja sektor pariwisata.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan stimulus ekonomi semester II senilai Rp26,34 triliun dapat berfungsi sebagai bantalan untuk menahan perlambatan konsumsi.

Secara umum, menurut dia, stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah akan membantu menjaga konsumsi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah melalui bantuan pangan, diskon transportasi, dan program vokasi.

“Namun secara nominal, nilainya kurang dari 0,1 persen PDB sehingga dampaknya lebih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) untuk menahan perlambatan konsumsi, bukan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa tantangan konsumsi saat ini lebih bersifat struktural. Kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen, tekanan biaya hidup, serta melambatnya daya beli kelas menengah membuat rumah tangga lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei 2026 juga turun ke 120,9 dari 123 pada April, menunjukkan optimisme masyarakat mulai melemah.

“Dalam kondisi ini, stimulus membantu menjaga konsumsi dasar, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan permintaan,” katanya.

Meski begitu, Rizal memperkirakan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi, meski lajunya cenderung moderat.

Menurut dia, faktor yang paling menentukan adalah kondisi pasar kerja, pertumbuhan pendapatan riil, inflasi pangan, dan stabilitas harga energi. Jika lapangan kerja dan pendapatan tidak membaik, ruang pertumbuhan konsumsi akan tetap terbatas.

Dengan melihat kondisi tersebut, menurut Rizal, stimulus saat ini cukup untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi agar tidak melemah lebih dalam, tetapi belum cukup untuk menjadi game changer.

“Pemerintah perlu memperkuatnya dengan penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, penguatan industri padat karya, dan dukungan terhadap UMKM agar daya beli masyarakat meningkat secara berkelanjutan, bukan hanya bertumpu pada bantuan sementara,” kata Rizal.

Adapun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/6), merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara itu, untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Stimulus jumbo kembali diluncurkan pemerintah yang digadang-gadang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari ketidakpastian geopolitik global. Atas dasar itu untuk memperkuat benteng pertahanan ekonomi domestik di paruh kedua tahun 2026 ini, pemerintah secara resmi mengumumkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor.

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Secara rinci, total stimulus jumbo tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik.

Gelontorkan Diskon Tiket Transportasi hingga 30%, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,54 Triliun



Airlangga memaparkan, bahwa anggaran stimulus tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.

Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti konkret atas realisasi komitmen politik yang pernah dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.

"Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis," tutur Airlangga.

Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran



Penurunan pajak royalti ini dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5% hingga 35%. Di samping dukungan untuk dunia literasi, pemerintah juga fokus menggerakkan roda mobilitas publik guna menyokong sektor pariwisata domestik.

Airlangga menyampaikan, bahwa presiden telah mengarahkan pemberian diskon tarif transportasi untuk periode libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang detail pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Selain memangkas beban pajak pelaku kreatif, pemerintah juga memberikan kelonggaran bea masuk bagi impor bahan baku industri strategis demi menekan biaya operasional manufaktur. Insentif pembebasan tarif ini difokuskan pada pasokan gas cair serta material polimer yang menjadi tulang punggung sektor hilir.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun," jelas Airlangga.

Langkah pembebasan tarif impor LPG tersebut diyakini mampu memangkas pengeluaran industri terkait sekaligus menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0% guna meredam laju inflasi dari sektor kemasan makanan.

Seturut itu untuk mendongkrak daya saing industri aviasi dalam negeri, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).

Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memimpin kelanjutan program magang dan vokasi nasional di paruh kedua tahun ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.

Di sisi lain, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan tetap menjadi pilar utama dengan dialokasikannya anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. Kebijakan jaminan ketersediaan bahan pokok ini dipastikan berlanjut guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.

"Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian," tutur Airlangga.

Program perlindungan sosial ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tersebut juga diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk meredam gejolak harga pasar.

Seluruh skema jaring pengaman pangan ini telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaya mengatakan pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah pengaruh ekonomi global yang tengah terjadi saat ini, melalui berbagai program yang mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus tetap memberikan prioritas utama terhadap berbagai program untuk memulihkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat konsumsi masyarakat adalah merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia,” kata Alphonzus dalam keterangan yang diterima ANTARA, di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan program pemerintah baik di pusat maupun daerah seperti program Wonderful Indonesia Gastronomy dari Kementerian Pariwisata, Jakarta Great Sale oleh Pemerintah Daerah Jakarta, Solo Raya Great Sale, Surabaya Shopping Festival dan lainnya, dapat membantu memulihkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan untuk mendorong perekonomian negara.

Alphonzus mengatakan kondisi industri usaha ritel di Indonesia pada triwulan kedua dan ketiga tahun ini berada dalam periode low season pascaRamadhan dan Idul Fitri yang datang lebih awal yaitu pada triwulan pertama.

Periode low season tahun ini juga menurut Alphonzus, menghadapi tantangan yang lebih berat sehubungan dengan dampak global terutama akibat perang di Timur Tengah yang masih penuh dengan ketidakpastian.

Keadaan ini juga berdampak pada peningkatan harga barang atau produk di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih belum pulih khususnya bagi kalangan kelas menengah bawah.

“Dampak global yang saat ini harus dihadapi industri usaha ritel adalah lonjakan kenaikan biaya energi dan nilai tukar mata uang yang berimbas terhadap peningkatan biaya logistik dan biaya operasional serta biaya produksi yang berpotensi meningkatnya harga barang ataupun produk,” katanya.

Menghadapi periode ini maka pusat perbelanjaan mengadakan beberapa program acara dan promo belanja baik yang berskala nasional maupun regional, yang memanfaatkan momen liburan sekolah, atau HUT Kemerdekaan RI.

Namun penyelenggaraan berbagai program belanja tersebut bukan solusi utama dalam mengatasi permasalahan daya beli masyarakat, melainkan solusi sementara yang bisa dilakukan agar daya belanja masyarakat dapat tetap dijaga.

Meskipun begitu, Alphonzus mengatakan sampai saat ini rata - rata tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan relatif masih stabil karena sifat masyarakat Indonesia dengan budaya senang berkumpul dalam berbagai kondisi dan situasi namun tetap terlihat pola belanja yang berubah.

“Rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada periode low season tentunya tidak setinggi ataupun sebanyak pada saat periode peak season dan hal tersebut adalah juga wajar adanya,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026