Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun selama semester I-2025. Ini terungkap dalamIkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 yang diserahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Nilai tersebut terdiri atas pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya, sebesar Rp43,35 triliun," papar Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Isma Yatun menuturkan pada semester I tahun 2025, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Peranan BPK mencakup antara lain dengan komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp71,57 triliun, serta penyelesaian permasalahan signifikan terkait isu lintas kementerian/lembaga/BUMN (cross-cutting) melalui rekomendasi antara lain yang terkait dengan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah, perbaikan kebijakan formula penghitungan kompensasi listrik, dan perbaikan penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg.

"BPK sangat mengharapkan sinergi yang utuh dan komitmen berkelanjutan dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya," papar Isma Yatun.

Sebagai catatan, IHPS I Tahun 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2025, terdiri atas 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Selain itu IHPS I 2025 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

Sementara itu, dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 491 pemerintah daerah (Pemda) memperoleh opini WTP, 53 Pemda memperoleh opini WDP, dan satu Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP).

"BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024, yang seluruhnya memperoleh opini WTP," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) Kamrussamad mengatakan ekspor nonmigas Indonesia tumbuh sekitar 8,96 persen, yang menunjukkan bahwa minat pasar bagi produk-produk Indonesia di luar negeri meningkat.

“Kami memiliki optimisme, pada semester pertama 2025, ekspor untuk nonmigas tumbuh sekitar 8,96 persen. Ini menunjukkan pasar kita di global semakin meningkat,” kata Kamrussamad dalam acara hari ulang tahun HIPKA di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Data semester pertama 2025, kata dia, menunjukkan ekspor nonmigas mencapai 128,39 miliar dolar AS, naik apabila dibandingkan pada semester pertama 2024 sebesar 117,83 miliar dolar AS.

Adapun nilai kumulatif ekspor nonmigas Indonesia untuk periode Januari–Desember 2024 tercatat sebesar 248,83 miliar dolar AS.

Lebih lanjut, ia menyampaikan tingginya minat pasar internasional terhadap produk-produk nonmigas Indonesia juga tercermin pada transaksi yang berlangsung di Trade Expo Indonesia.

“Transaksi yang dicapai pada Trade Expo Indonesia mencapai 22,8 miliar dolar AS. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara terus mendorong hilirisasi produk,” kata Kamrussamad.

Kamrussamad menekankan hilirisasi tak hanya cukup di sektor mineral dan batu bara (minerba). Menurut dia, hilirisasi juga harus digalakkan di sektor pertanian dan industri lainnya dengan pasar yang terus berkembang.

Adapun sejumlah usaha yang turut berkontribusi untuk pemasukan Indonesia meliputi makanan, kerajinan tangan, dan produk fesyen.

Oleh karena itu, tutur dia melanjutkan, HIPKA mendorong kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengekspor UMKM dan pengusaha muda.

Selain kemitraan dengan Kementerian Perdagangan, Kamrussamad juga berharap agar ada kemitraan dengan BUMN dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya sebagai akses rantai pasok dan pembiayaan bersama.

“HIPKA juga terus menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset dalam rangka pengembangan inovasi bisnis yang berbasis teknologi,” kata Kamrussamad.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — One of the largest shareholders of PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Caraka Reksa Optima, sold 9.18 million shares of the company, affiliated with conglomerate Prajogo Pangestu.

Caraka Reksa Optima, holding more than 5 percent of PTRO shares according to Indonesia Stock Exchange (IDX) data, executed the sale through PT Henan Putihrai Sekuritas and PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI).

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu pemegang saham terbesar PT Petrosea Tbk. (PTRO), yakni PT Caraka Reksa Optima terpantau melepas sebanyak 9,18 juta lembar saham emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pangestu tersebut.

Caraka Reksa Optima yang tercatat sebagai pemegang lebih dari 5% saham PTRO, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), melakukan aksi jual tersebut melalui PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI).