REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan energi di tengah eskalasi geopolitik global. Bahlil mengatakan peran masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional.

"Terkait dengan yang disampaikan Pak Menko (Perekonomian), saya mantan sopir angkot. Saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerja sama dari masyarakat," ujar Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

Bahlil mengatakan masyarakat dapat turut membantu pemerintah dengan menggunakan BBM secara wajar dan bijak. Ia menyampaikan pemerintah juga akan terus menyosialisasikan penggunaan BBM yang bijak di tengah situasi saat ini.

"Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak. Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter, itu tankinya sudah penuh. Itu tidak berlaku untuk angkutan truk, yang tentu membutuhkan lebih banyak, atau angkutan umum seperti bus," ucap Bahlil.

Bahlil juga memastikan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi. Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan hingga saat ini Kementerian ESDM bersama tim Pertamina maupun SPBU swasta lainnya masih melakukan pembahasan. Ia menyebutkan hasilnya akan segera disampaikan kepada publik.

"Terkait dengan BBM Pertadex atau solar berkualitas tinggi, itu juga belum ada penyesuaian harga. Sekali lagi, belum ada penyesuaian harga," ucap Bahlil.

Dengan dinamika fluktuasi harga dunia yang pergerakannya cepat, lanjut Bahlil, pemerintah akan melakukan kajian lebih cepat sesuai dengan perkembangan global. "Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat, terutama saudara-saudara kita yang kurang mampu, harus mendapat perhatian lebih dalam rangka menyusun kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik," kata Bahlil.

Stabilitas operasi kilang menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional,

Balikpapan (ANTARA) - Kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (PPN RU V) Balikpapan, Kalimantan Timur menyebutkan, suplai energi tetap aman pada puncak konsumsi perayaan hari besar keagamaan dengan tetap beroperasi penuh saat Idul Fitri 1447 Hijriah hingga libur (cuti) Lebaran 2026.

"Stabilitas operasi kilang menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional," ujar Humas PT PPN RU V Balikpapan, Dodi Yapsenang, Rabu, ketika ditanya menyangkut kegiatan kegiatan migas di Balikpapan.

Kilang berkapasitas 360 ribu barel per hari yang menjadi penopang 25-30 persen pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional tersebut, tetap operasional normal saat Idul Fitri sebagai wujud komitmen menjaga pasokan energi bagi masyarakat.

Kilang Balikpapan itu salah satu kilang berkapasitas besar di Asia Tenggara. Setelah proyek Refinery Development Master Plan/RDMP) rampung pada November 2025, sekaligus memperkuat kemampuan produksi BBM untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.

Pekerja kilang tetap siaga di area kerja untuk memastikan setiap proses produksi berlangsung aman dan andal, jelas dia, dan manajemen perusahaan turut menyapa para pekerja sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pekerja yang tetap bertugas pada hari raya.

Dukungan masyarakat sekitar kilang turut berperan menjaga keamanan operasional selama malam takbiran, lanjut Dodi, pihak perusahaan berterima kasih kepada masyarakat yang ikut menjaga kondusifitas, termasuk memastikan tidak ada aktivitas berbahaya di sekitar area kilang.

Pemerintah Kota Balikpapan juga rutin melakukan peninjauan terhadap Kilang Balikpapan untuk memastikan operasional tetap maksimal sebagai bagian dari tulang punggung energi nasional.

"Sangat penting menjaga keberlangsungan operasional sektor energi," kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, sebagai penopang kehidupan masyarakat.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhadi Hasan selaku khatib Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Sabtu (21/3/2026) menyoroti program prioritas pemerintah yang dinilai perlu diapresiasi karena memiliki manfaat untuk kesejahteraan bangsa.

Dia menyampaikan program prioritas pemerintah dijalankan guna meningkatkan persatuan, tata kelola, dan kualitas masyarakat Indonesia.

"Program-program prioritas yang dijalankan pemerintah seperti peningkatan mutu dan sarana-prasarana pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih, hingga pemenuhan gizi masyarakat melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan langkah-langkah penting yang perlu diapresiasi demi mewujudkan bangsa yang lebih adil, sehat, dan sejahtera," katanya.

Dia menyebut bahwa program tersebut tidak dapat terealisasi tanpa dukungan masyarakat. Menurutnya, berjalannya program membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki nilai moral yang tinggi.

"Program yang baik memerlukan manusia-manusia yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Dirinya juga mengapresiasi langkah diplomasi pemerintah dalam mendukung perdamaian di Palestina melalui forum-forum diplomatik skala internasional.

Dia menjelaskan bahwa upaya tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

"Termasuk komitmen yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Upaya ini tercermin dalam berbagai inisiatif diplomatik dan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum perdamaian internasional," tuturnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan salat Id dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, sejumlah pejabat tinggi negara juga mengikuti salat Id di Masjid Istiqlal pagi ini. Di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudi, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut mempercepat pemulihan sosial masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatra Barat dengan membersihkan lumpur dan material sisa banjir di Masjid Darul Aman, Jorong Toboh, Nagari Malalak, Kabupaten Agam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitas ibadah kembali dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh warga.

Kegiatan pembersihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang difokuskan pada fasilitas umum bernilai strategis bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Masjid Darul Aman sebelumnya terdampak banjir bandang yang membawa lumpur dan material ke area utama bangunan, sehingga mengganggu aktivitas ibadah dan kegiatan sosial warga sekitar.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pemulihan fasilitas ibadah menjadi prioritas awal karena masjid memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas keagamaan sekaligus ruang sosial masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, BNI berharap dapat membantu masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ibadah dan sosial dengan aman dan nyaman, sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dalam pelaksanaannya, BNI bersinergi dengan Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli bertajuk Satu Hati untuk Sumatera di bawah koordinasi Danantara Indonesia. Sejumlah sarana dan sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pembersihan agar berjalan efektif dan terkoordinasi.

Okki menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI yang dijalankan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan. Program ini tidak hanya mencakup pembersihan awal, tetapi juga mencakup kemungkinan renovasi fasilitas dan perbaikan sarana pendukung ibadah jika diperlukan.

"Kami berharap dukungan ini dapat membantu menciptakan kembali lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk dalam hal kebutuhan beribadah, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal," tegasnya.

Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, BNI menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam penanganan bencana serta mendukung pemulihan sosial masyarakat terdampak. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan warga dan memperkuat ketahanan sosial di wilayah pascabencana.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kemanusiaan dan program sosial BNI dapat diakses melalui website resmi BNI (www.bni.co.id), yang merupakan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia (www.danantaraindonesia.co.id)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Corporate Secretary Group Head PT Sarinah, Tora Prabu Banua Pardede, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah penanganan atas insiden kebakaran yang terjadi di Gedung Sarinah Thamrin. Tora menyampaikan tim internal PT Sarinah selaku pengelola gedung segera melakukan penanganan sesuai prosedur keselamatan dan keamanan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan petugas berwenang.

“Kami memastikan dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa,” ujar Tora dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Tora menegaskan keselamatan dan kenyamanan pengunjung, karyawan, mitra kerja, serta seluruh pihak yang berada di lingkungan Sarinah senantiasa menjadi prioritas utama. Saat ini, PT Sarinah tengah melakukan pengecekan menyeluruh dan evaluasi lanjutan untuk memastikan kondisi gedung tetap aman sekaligus mengetahui penyebab terjadinya insiden tersebut.

“Proses ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan setelah hasil tersebut diperoleh,” ucap Tora.

Terkait operasional, Tora menyampaikan Sarinah tetap beroperasi secara normal. Ia mengatakan Sarinah terus melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan seluruh aktivitas berjalan aman dan nyaman bagi pengunjung.

PT Sarinah juga mengapresiasi perhatian, dukungan, serta kerja sama dari masyarakat. Tora menegaskan komitmen Sarinah dalam memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan transparansi, serta akan menyampaikan pembaruan secara berkala melalui kanal komunikasi resmi Sarinah sesuai perkembangan di lapangan.

Sebelumnya, terjadi insiden kebakaran di area fasad luar Gedung Sarinah Thamrin, yakni dekorasi berupa pita besar di sudut gedung, pada Ahad (28/12/2025) malam sekitar pukul 21.08 WIB. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 21.20 WIB dengan memanfaatkan fasilitas hydrant yang tersedia di sisi barat Gedung Sarinah.

Bisnis.com, JAKARTA – Strategi pemerintah mengelola sampah menjadi energi listrik (PSEL) bergantung pada satu pilar kritis yakni adanya perbaikan sistem pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat hulu.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arief Sabdo Yuwono mengatakan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang digagas Danantara berada pada jalur yang tepat untuk menangani krisis sampah. Sayangnya, proyek ini perlu dukungan publik.

“Jepang, Jerman, dan negara Eropa lainnya sudah menggunakan insinerator untuk memberikan solusi bagi sampah perkotaan. Itu memang cara efektif untuk menyelesaikan sampah dalam waktu singkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, pekan lalu.

Arief menekankan bahwa teknologi insinerator atau waste to energy (WtE) tidak bisa berdiri sendiri. Ia menyoroti bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi sistem kumpul-angkut-buang. Hal ini dianggap membebani anggaran daerah dan menyia-nyiakan potensi nilai ekonomi sampah.

“Jika dilakukan treatment at the source (pengelolaan di sumber), hal itu bisa memberikan kontribusi luar biasa besar, di antaranya membantu mengurangi beban APBD,” ujarnya.

Menurutnya, kombinasi Undang Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan implementasi pengelolaan di sumber berpotensi mengurangi aliran sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebesar 40%—60%.

Selain itu, Arief menyebutkan sejumlah tantangan mendasar, terutama dalam memenuhi kebutuhan volume sampah untuk fasilitas berkapasitas besar. Kebutuhan pasokan sampah ini memerlukan sistem pengumpulan terintegrasi dan, yang paling krusial, dukungan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

“Tantangan lainnya terkait dengan persepsi masyarakat,” katanya.

Peringatan ini relevan melihat data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada 2024, dari 38,2 juta ton timbulan sampah di 343 kabupaten/kota, hanya 34,74% yang terkelola.

Di sisi lain, proyeksi Bappenas lebih mengkhawatirkan dengan volume sampah nasional diprediksi naik dari 63 juta ton pada 2025 menjadi 82,2 juta ton pada 2045.

Selain proyek yang diusung Danantara sebagai strategi pengelolaan sampah, Arief berharap ada gerakan di tingkat masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Salah satunya dengan mengubahnya menjadi kompos.

Berdasarkan pengalaman itu, ia menegaskan bahwa kunci percepatan pengelolaan sampah terletak pada langkah hulu. Ia mendorong agar rencana Danantara tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas hilir, tetapi juga mendanai dan mendesain sistem pemilahan di sumber yang efektif.

“Usaha Danantara untuk mengelola sampah menjadi energi ini seharusnya bisa memberikan nilai manfaat kepada semua pihak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Aceh mengungkapkan sejumlah tantangan dalam upaya memulihkan listrik pascabencana di beberapa wilayah terdampak.

Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail mengatakan petugas PT PLN (Persero) di lapangan menghadapi area lokasi yang berat, akses yang rusak, serta cuaca yang tidak menentu sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu lebih panjang.

“Banyak titik yang hanya bisa ditembus setelah akses dibuka atau setelah peralatan berat masuk ke lokasi,” ujar Aisyah dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, tingkat kerusakan infrastruktur kelistrikan serta keterisolasian sejumlah daerah membuat langkah pemulihan tidak bisa dilakukan seketika.

“Kami berharap seluruh tahap pemulihan bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi keselamatan petugas dan stabilitas listrik harus menjadi prioritas. Dukungan masyarakat sangat penting agar semuanya berjalan lancar,” katanya.

Menurutnya, pemulihan listrik akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan jaringan dan kondisi lapangan. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan di wilayah-wilayah yang hingga kini masih belum sepenuhnya menyala.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Darmawan Prasodjo memberikan koreksi bahwa sistem kelistrikan di Aceh belum pulih 93% atau seperti diumumkan sebelumnya pada Minggu (7/12/2025).

Adapun, PLN sebelumnya mengumumkan bahwa perseroan berhasil memulihkan 93% sistem kelistrikan di Aceh per Senin (8/12/2025).

Perusahaan pelat merah itu bahkan menyebut, pasokan listrik pada empat lokasi di Aceh yang sebelumnya gelap karena paling terdampak bencana pun telah kembali terang. Keempat kabupaten tersebut terdiri atas Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.

Belakangan, Darmawan mengatakan bahwa perbaikan sistem kelistrikan di Serambi Mekah itu sejatinya saat ini belum mencapai 93%. Pasalnya, PLN masih menghadapi hambatan saat ingin menyambungkan kelistrikan dari Arun ke Banda Aceh.

"Nah, untuk itu, dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%. Ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat hebat," jelas Darmawan dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (9/12/2025).

Kendati demikian, dia belum bisa menyampaikan berapa realisasi perbaikan kelistrikan di Aceh saat ini. Darmawan hanya mengatakan bahwa pihaknya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Menurutnya, tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah wilayah di Indonesia kembali dilanda bencana akibat cuaca ekstrem, mulai dari banjir hingga longsor yang menyebabkan kerusakan permukiman serta terganggunya aktivitas masyarakat. Musibah ini turut dirasakan oleh sebagian Keluarga Besar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berada di lokasi terdampak.

Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian, PNM melalui program PNM Peduli bergerak cepat memberikan bantuan tanggap darurat yang mulai disalurkan di beberapa daerah di wilayah Sumatera, mencakup kebutuhan pokok, obat-obatan dan perlengkapan pendukung lainnya bagi warga, nasabah dan karyawan PNM yang terdampak.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa nilai kemanusiaan dan kepedulian menjadi kompas utama PNM dalam menghadapi situasi ini.

“Ketika musibah datang, kita tidak hanya melihat data dan dampaknya, tetapi juga wajah para ibu nasabah, keluarga, dan masyarakat yang selama ini tumbuh bersama kami. PNM berkomitmen untuk terus hadir, membantu, dan meringankan beban mereka," ujar Dodot.

Ia menambahkan bahwa bantuan ini bukan sekadar respons darurat, melainkan langkah bersama untuk memastikan masyarakat terutama perempuan prasejahtera yang menjadi nasabah PNM mampu kembali bangkit dan memulihkan ekonomi keluarga.

Selain bantuan logistik, PNM juga menggerakkan penggalangan donasi internal yang diikuti oleh Insan PNM di seluruh Indonesia. “Dana yang terkumpul akan digunakan untuk menambah paket bantuan, khususnya bagi wilayah dengan dampak kerusakan signifikan,” tambahnya.

Seluruh Keluarga Besar PNM menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat di berbagai daerah. Semoga para keluarga yang terdampak diberikan kekuatan, perlindungan, dan jalan pemulihan yang terbaik.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengeklaim keberadaan kampung hajiIndonesia di Arab Saudi dapat menekan biaya ibadah haji pada masa mendatang, sekaligus menambah pendapatan negara.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan kampung haji akan menghadirkan efisiensi dalam pembentukan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

“Selama ini terkait dengan perhajian kita kan terjadi cash outflow [arus kas keluar]. Nanti ketika ada kampung haji, cash inflow-nya juga akan besar,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa arus kas masuk itu akan membantu menyisihkan inefisiensi dalam pembentukan biaya haji bagi jemaah Tanah Air saat ini.

Pasalnya, pengelolaan kampung haji akan berada di tangan pemerintah Indonesia, atas restu pemerintahan Arab Saudi.

Oleh karena itu, Dahnil memohon dukungan masyarakat hingga DPR RI agar pembangunan kampung haji tersebut segera terlaksana.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR RI resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Besaran Bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan Bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa pemerintahan Arab Saudi merombak aturan khusus agar Indonesia bisa memiliki aset berupa lahan di Makkah untuk pembangunan kampung haji. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki aset tanah di Tanah Suci.

Prabowo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) No. 15/2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi.

Dia menyebut bahwa perubahan aturan pada pemerintahan Arab Saudi merupakan terobosan bersejarah. Sebab, selama ini negara asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Arab Saudi.

“Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Makkah,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).