Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif dengan kecenderungan terkoreksi pada perdagangan Kamis (11/6) setelah reli dua hari beruntun.

Pada penutupan sesi I, IHSG ditutup anjlok 112,97 poin atau 1,91 persen ke level 5.789. Sebanyak 500 saham melemah, 185 menguat, serta 128 lainnya stagnan.

Padahal, pasar modal cenderung menanjak pada dua hari sebelumnya.

Pada penutupan perdagangan Selasa (9/6), IHSG melesat 404 poin atau naik 7,57 persen di 5.745. Sementara, pada penutupan perdagangan Rabu (10/6), indeks saham menguat 155,72 poin atau naik 2,71 persen ke 5.902.

Lantas, apa sentimen yang menekan pasar bursa saham RI hari ini?

Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan IHSG pada Kamis (11/6) didominasi oleh faktor eksternal dibandingkan internal.

Ia menyebut IHSG yang terkoreksi murni akibat ketegangan di Timur Tengah, terutama antara Iran dan Amerika yang terus memanas hingga Selat Hormuz ditutup kembali.

"Jadi, yang kalau seandainya tidak ada perang, tidak ada saling serang antara Amerika dan Iran, ya kemungkinan besar IHSG hari ini menguat," ujar Ibrahim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/6).

Ibrahim menjelaskan ditutupnya Selat Hormuz membuat harga minyak mentah dunia kembali naik sehingga berimbas terhadap kebutuhan dolar AS yang terus meningkat.

"Permasalahan (sentimen negatif) kembali lagi (karena) harga minyak. Gara-gara memanasnya situasi Timur Tengah dan Iran menutup secara penuh Selat Hormuz," jelasnya.

Selain isu Timur Tengah, ia juga menyebutkan pasar juga sedang mencermati data inflasi dan ketenagakerjaan AS yang baru dirilis.

Data tersebut memberi sinyal bahwa bank sentral AS (The Federal Reserves/ The Fed) bisa tetap mempertahankan suku bunga tinggi atau bahkan lebih tinggi, sehingga pasar saham berfluktuasi.

"Ada indikasi bank sentral (The Fed) ini akan mempertahankan suku bunga tinggi dan menaikkan suku bunga, dan ini yang sebenarnya membuat IHSG berfluktuatif dalam perdagangan hari ini. Semoga tembak-menembak antara Iran dan Amerika dalam minggu ini kembali reda," ujar Ibrahim.

Sementara itu, Analis Senior Teknikal Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji mengatakan dari pelaku pasar domestik merespons positif hasil pertemuan strategis antara DPR, Himbara, BPJS, dan asuransi BUMN terkait komitmen penguatan pasar melalui aksi buyback saham.

Nafan menilai hal tersebut sukses memicu rebound IHSG sebesar 2,70 persen pada penutupan perdagangan Rabu (10/6).

"Selain itu, upaya Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga SRBI serta penguatan imbal hasil SBN dinilai mulai efektif menarik capital outflow guna menstabilkan nilai tukar Rupiah," terang Nafan.

Menurutnya, saat ini para pelaku pasar hari ini akan mencermati rilis data penjualan ritel periode April 2026.

"Data ini krusial sebagai indikator awal untuk mengukur kekuatan daya beli masyarakat serta laju konsumsi domestik," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) menilai agenda reformasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), akan mendorong penguatan keamanan investor ritel dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Head of Retail Business Support Mirae Asset Prisa Ngadianto mengatakan ketentuan-ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh otoritas layaknya untuk diikuti, karena akan berdampak positif bagi pasar modal Indonesia.

“So far sih rasanya masih aman, kita ngikutin aja aturan-aturan baru yang ada. Tapi itu bagus, bukan justru menghambat atau apa, justru nasabah ritel lebih secure (aman) lah ya,” ujar Prisa dalam Media Luncheon Mirae Asset di Jakarta, Selasa.

Prisa menjelaskan, agenda reformasi pasar modal Indonesia seperti pengungkapan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen akan positif untuk investor ritel karena akan memberikan informasi secara lebih rinci.

"Kalau di Mirae itu banyaknya kan (investor) ritel ya, itu sebenarnya bagus untuk ritel. Jadi, sebenarnya itu juga yang bikin nasabah kita juga lumayan tenang lah," ujar Prisa.

Ia melanjutkan, agenda reformasi pasar modal Indonesia merupakan upaya perbaikan positif yang dilakukan oleh otoritas, yang mana beberapa negara juga telah mengimplementasikan terlebih dahulu seperti India dan Hong Kong.

Seiring dengan itu, pihaknya siap belajar dari implementasi reformasi pasar modal di luar negeri untuk disesuaikan dengan Indonesia mengingat Mirae juga beroperasi di negara-negara tersebut.

"Jadi, kurang lebih kita langsung nanya lah ketika ada kebijakan. Di sana gimana sih dulu? Perubahannya gimana, segala macam. Kita belajar dari mereka. Kita juga ikutin lah apa yang regulator kasih," ujar Prisa.

Bahkan, menurutnya, reformasi pasar modal akan mendorong bisnis Mirae di Indonesia menjadi semakin baik ke depan, karena investor ritel/ nasabah yang ada di Mirae akan merasa lebih tenang dalam menginvestasikan dana mereka.

"Kalau sebenarnya melihat dari sisi retail customer ya, terutama saya gitu ya, itu sih sangat mendorong membantu bisnis kami sih. Untuk biar nasabah itu lebih tenang lagi di market," ujar Prisa.

Sebagaimana diketahui, OJK bersama BEI dan KSEI telah menyelesaikan empat agenda reformasi penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Keempat agenda tersebut, diantaranya, pertama, otoritas telah menyelesaikan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen secara bulanan untuk setiap emiten, yang diselesaikan pada 3 Maret 2026.

Kedua, otoritas telah meningkatkan granularity klasifikasi investor dari sebelumnya 9 kategori menjadi total 39 kategori, yang telah ditetapkan pada 31 Maret 2026.

Ketiga, otoritas telah mengimplementasikan high shareholding concentration pada 2 April 2026, sehingga investor dapat mengetahui saham dengan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau likuiditas yang terbatas.

Keempat, otoritas telah meningkatkan batas minimum free float saham emiten dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen pada 31 Maret 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disertai rupiah yang berada di atas level Rp17.000 per USD karena meningkatnya tekanan fiskal di tengah sentimen global yang masih bergejolak.

Menurut Rully, IHSG sempat terkoreksi dan ditutup di bawah level 7.000, mencerminkan sentimen risk-off yang masih dominan.

"Pelemahan IHSG yang sempat turun di bawah level 7.000, bersamaan dengan rupiah yang bertahan di atas Rp17.000, mencerminkan meningkatnya sentimen risk-off di pasar domestik. Dalam kondisi ini, ruang stabilisasi menjadi semakin terbatas, terutama di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi,” ujar Rully dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Rully menambahkan, dengan pergerakan rupiah di atas level tersebut, di tengah indeks dolar yang relatif stabil, mengindikasikan Bank Indonesia mulai memberi ruang penyesuaian yang lebih besar setelah periode intervensi yang cukup agresif.

"Dengan IHSG yang telah terkoreksi hingga 6.917 dan rupiah di atas Rp17.000 per USD, kami melihat tekanan pasar masih berpotensi berlanjut, terutama jika arus keluar dana asing meningkat ke kisaran Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per hari dalam jangka pendek," kata Rully.

Ke depan, tekanan diperkirakan masih berlanjut seiring eskalasi geopolitik dan kenaikan harga minyak, yang umumnya memberi tekanan pada mata uang negara net importir seperti Indonesia.

Di sisi fiskal, kebijakan pemerintah menahan harga BBM untuk menjaga daya beli turut mendorong defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,9 persen PDB, meningkat dari 0,4 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Upaya menjaga stabilitas tetap penting, namun konsekuensinya adalah meningkatnya tekanan terhadap fiskal dan cadangan devisa,” kata Rully.

IHSG ditutup di level 6.989,43 atau turun 0,53 persen, sementara rupiah berada di Rp17.035 per USD dan investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp623 miliar, mencerminkan tekanan pasar yang masih tinggi di tengah dinamika global.

Sementara itu, Senior Technical Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta menilai IHSG masih berada dalam fase konsolidasi bearish.

“IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan menuju area support di 6.892 hingga 6.731, sementara resistance terdekat berada di kisaran 7.117 hingga 7.222,” ujar Nafan.

Nafan menambahkan, selama IHSG belum mampu menembus resistance tersebut, tekanan jual masih akan mendominasi pergerakan indeks dalam jangka pendek.

Di tengah kondisi tersebut, Nafan melihat peluang trading selektif pada sejumlah saham. Barito Pacific (BRPT) menunjukkan indikasi akumulasi, Elnusa (ELSA) berada dalam kondisi oversold, sementara Map Aktif Adiperkasa (MAPA) berada dalam fase bullish consolidation.

“Pergerakan indeks dan saham saat ini menunjukkan pasar masih cenderung berhati-hati, dengan peluang trading yang lebih selektif," kata Nafan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Mirae Asset Sekuritas Indonesia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 menjadi sekitar 5%. Revisi ini mencerminkan meningkatnya tekanan global dan domestik yang dinilai semakin membatasi ruang ekspansi ekonomi nasional.

Chief Economist dan Kepala Riset Mirae Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah mengubah secara signifikan prospek ekonomi global.

Risiko krisis energi kembali mencuat dan berpotensi menekan pertumbuhan sekaligus mendorong inflasi lebih tinggi.

“Situasi ini meningkatkan probabilitas terjadinya stagflasi di sejumlah ekonomi utama,” ujar Rully dalam risetnya.

Menurut dia, kondisi tersebut turut berdampak pada Indonesia, mengingat negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Jepang juga menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi dan kebijakan penghematan di dalam negeri.

Gangguan di Selat Hormuz turut memperburuk situasi. Penutupan sebagian jalur tersebut disebut sebagai salah satu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah, yang secara tajam mengurangi aliran energi global.

Dalam kondisi ini, bank sentral global cenderung lebih fokus pada pengendalian inflasi dibandingkan mendorong pertumbuhan. Akibatnya, suku bunga diperkirakan akan bertahan tinggi lebih lama, memperketat likuiditas global dan meningkatkan volatilitas arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Mirae memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat pada periode 2026–2027. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun pasar keuangan.

Dari dalam negeri, ketidakpastian juga dinilai masih tinggi. Koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pasar, sehingga membuat sentimen investor lebih sensitif terhadap risiko.

Selain itu, lembaga pemeringkat disebut terus mencermati risiko fiskal Indonesia, termasuk potensi kewajiban kontinjensi dari Danantara jika perannya bergeser ke arah quasi-fiskal.
Inflasi naik dan rupiah melemah

Sejalan dengan itu, Mirae mengadopsi sikap lebih defensif dalam proyeksinya. Selain memangkas pertumbuhan ekonomi menjadi 5% pada 2026 dan 5,1% pada 2027, inflasi diperkirakan sedikit meningkat, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan melemah ke kisaran Rp16.600–Rp16.800 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) juga diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya hingga 2026, seiring meningkatnya tekanan eksternal dan kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar.

Di sisi pasar keuangan, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun diproyeksikan naik menjadi 6,70% pada 2026 dan 6,50% pada 2027, mencerminkan premi risiko yang lebih tinggi di tengah kondisi global yang ketat.

Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia menghadapi dampak langsung dari kenaikan harga energi. Tekanan terhadap inflasi domestik akan sangat bergantung pada kebijakan subsidi energi pemerintah.

Di sisi lain, depresiasi rupiah yang kini berada di kisaran Rp16.800–Rp17.000 per dolar AS turut memperbesar risiko inflasi impor. Dari sisi fiskal, ruang kebijakan dinilai semakin menyempit. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga harga energi tetap rendah melalui subsidi atau mempertahankan kredibilitas fiskal.

Program besar seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sekitar Rp335 triliun juga menjadi sorotan, di tengah target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Kekhawatiran tersebut tercermin dari revisi outlook oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch dan Moody’s, serta meningkatnya tekanan di pasar obligasi dan nilai tukar.

Meski strategi front-loading belanja pemerintah dinilai mampu mendukung pertumbuhan jangka pendek, langkah ini juga meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal, terutama di tengah potensi lonjakan subsidi energi. Dalam jangka menengah, Danantara juga menjadi perhatian sebagai potensi sumber risiko fiskal tambahan jika tidak dikelola secara hati-hati.

Dengan berbagai tekanan tersebut, Mirae menilai ruang kebijakan Indonesia semakin terbatas. Oleh karena itu, menjaga belanja yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga seperti belanja pegawai dan transfer ke daerah menjadi kunci untuk menopang pertumbuhan.
Secara keseluruhan, Mirae memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertahan di kisaran 5% pada 2026 di tengah tekanan global dan domestik yang meningkat.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana di bidang pasar modal yang menyeret PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) dan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan, dua tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini ialah pemilik PT BEBS berinisial ASS dan mantan Direktur Investment Banking PT MASI berinisial MWK.

Kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana pasar modal dengan modus insider trading, manipulasi penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO), dan transaksi semu.

"Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Adapun jenis pelanggarannya berupa manipulasi informasi fakta material dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," kata Ismail.

Selain dugaan manipulasi informasi material, penyidik OJK juga menemukan indikasi transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 UU Pasar Modal.

Transaksi tersebut diduga melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee yang dieksekusi oleh enam operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi antar pihak terafiliasi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler melonjak signifikan hingga sekitar 7.150 persen.

OJK menduga praktik tersebut dilakukan untuk menciptakan pergerakan harga yang tidak wajar di pasar atau modus saham gorengan. Hitungan sementara OJK, praktik ini nilai kerugiannya mencapai Rp 14,5 trilium.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," ucapnya.

Guna mengumpulkan bukti-bukti, Tim Penyidik OJK menggeledah kantor PT MASI di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta pada Rabu siang.

Selain itu, selama proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) mengonfirmasi penggeledahan kantor yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri pada Rabu (4/3/2026). Perusahaan sekuritas tersebut mengaku kooperatif atas langkah penggeledahan tersebut.

PT MASI menyampaikan, sebagai bagian dari proses hukum yang telah berjalan, mereka menerima kunjungan dari OJK dan Bareskrim Polri terkait klarifikasi dan pengumpulan informasi. Karena itu, perusahaan menyambut baik kehadiran kedua pihak tersebut.

"Proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang sudah lama berjalan. Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan," tulis PT MASI dalam keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/3026).

PT MASI memastikan, operasional perusahaan tetap berjalan secara normal. Mereka juga menjamin, pelayanan bagi pemegang saham juga disebut tidak terdampak atas penggeledahan.

Sebelumnya, OJK menyampaikan telah melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu. Penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan tindak pidana pasar modal.

"Ini sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Tindakan ini merupakan langkah tegas OJK dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia," tulis OJK.

Tim Penyidik OJK melakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut atau pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Itu terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," ungkap OJK. Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Hal itu berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nomineeyang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka. Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen.

"Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan Saudara ASS selaku beneficial owner PT BEBS, Saudara MWK selaku mantan direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu," jelas OJK.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait. OJK menegaskan, dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, mereka menggandeng pengadilan negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan investor dan masyarakat, serta memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga," ucap OJK.

IDXChannel - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia buka suara perihal aksi dugaan pidana pasar modal berupa kasus goreng saham BEBS dan manipulasi harga initial public offering (IPO) pada periode 2020-2022.

"Sebagai bagian dari proses hukum yang telah berjalan, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menerima kunjungan dari pihak Bareskrim & OJK terkait klarifikasi dan pengumpulan informasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Mirae Asset Sekuritas menuturkan, proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang sudah lama berjalan. Dalam hal ini, perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan.

"Kami memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal dan pelayanan tidak terdampak," katanya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggeledah perusahaan sekuritas berinisial PT MASI yang berkantor di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Penggeledahan dilakukan tim Penyidik OJK dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen.

Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu 2020-2022 dan diduga melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS Tbk. MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

(Dhera Arizona)

Kami memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan pelayanan tidak terdampak

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan sekuritas PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang tengah berlangsung, dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum.

“Kami memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan pelayanan tidak terdampak,” tulis manajemen Mirae Asset dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Sebagai bagian dari proses hukum yang telah berjalan, Mirae Asset menerima kunjungan dari pihak Bareskrim Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait klarifikasi dan pengumpulan informasi.

“Proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang sudah lama berjalan,” tulis manajemen Mirae Asset.

Bareskrim Polri bersama OJK menggeledah kantor Mirae Asset di sebuah gedung perkantoran di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu, terkait tindak pidana pasar modal.

Dari hasil penggeledahan, Direktur Eksekutif Penyidik Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Pol. Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengatakan bahwa penyidik menyita sejumlah barang bukti.

Daniel menjelaskan periode kasus ini terjadi dalam kurun waktu 2020–2022 dan sejatinya sudah di tahap penyidikan.

Penggeledahan dilaksanakan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsider Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Manipulasi informasi fakta material yang dimaksud adalah terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi semu tersebut diduga menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen.

Daniel mengungkapkan, illegal gain dari insider trading ini sebesar Rp14,5 triliun.

Dari kasus ini, telah ditetapkan dua orang tersangka perorangan, yaitu ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta tersangka korporasi PT MASI.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kalangan pelaku pasar dan analis saham mengapresiasi langkah transformasi PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dari semula sebagai perusahaan chemical menjadi penyedia solusi energi, kimia dan infrastruktur terintegrasi.

Apresiasi diberikan karena langkah transformasi tersebut dinilai telah terbukti berimbas positif terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Klaim ini didasarkan pada kemampuan TPIA mencatat rebound signifikan pada 2025, dengan laba bersih yang melonjak drastis dibandingkan periode sebelumnya yang masih mencatatkan kerugian.

Secara umum, financial snapshot terbaru menunjukkan bahwa TPIA memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp618,6 triliun, dengan rasio price earning (PER) di kisaran 28–29 kali, lebih tinggi dibanding rata-rata industri.

"Selain itu, dengan transformasi juga, TPIA jadi semakin gencar melakukan akuisisi strategis, seperti Aster Chemicals and Energy Pte Ltd, lalu juga jaringan SPBU Esso milik ExxonMobil di Singapura, dan banyak lagi yang lain. Ini tentu sangat positif dari sudut pandang pelaku pasar," ujar Senior Market Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M Nafan Aji Gusta Utama, dalam diskusi bersama media, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Namun demikian, Nafan juga mengingatkan bahwa di tengah keunggulan yang dimiliki, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dimitigasi oleh pihak manajemen Perseroan, antara lain margin keuntungan yang dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah dan harga produk kimia global, serta kondisi oversupply industri petrokimia dari China yang berpotensi menekan harga jual produk.

"Satu lagi, saham TPIA seringkali diperdagangkan dengan rasio price earning (PER) dan PBV (price to book value) yang jauh di atas rata-rata industrinya, sehingga termasuk dalam kategori valuasi premium. Ini membuat harga saham jadi rentan terkoreksi, jika pertumbuhan yang diharapkan pasar rupanya tidak tercapai dengan tepat waktu," ujar Nafan.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH TAMIANG -- PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat terdampak bencana alam di dua lokasi di Aceh Tamiang, yakni Desa Kota Lintang Bawah dan Kampung Durian.

Bantuan diserahkan pada Selasa, 10 Februari 2026, sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam membantu pemulihan kondisi masyarakat yang hingga kini masih harus bertahan di tenda-tenda pengungsian.

Program CSR ini dilaksanakan dengan target penerima manfaat sekitar 200 pengungsi di dua titik lokasi pengungsian tersebut.

Berdasarkan data di lapangan, kedua wilayah terdampak yaitu Desa Kota Lintang dan Kampung Durian, mencakup hampir 3.000 lebih kepala keluarga yang terdampak bencana dan masih harus tinggal di pengungsian akibat rumah yang rusak berat atau hanyut.

Direktur PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tomi Taufan turut terjun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.

Ia melihat masih banyak pengungsi yang tinggal di tenda penampungan dengan kondisi belum sepenuhnya layak, bahkan sebagian sebelumnya harus beristirahat langsung di atas tanah.

Melihat kondisi tersebut, jelas dia, perusahaan menyalurkan bantuan berupa perlengkapan dan fasilitas penunjang istirahat agar para pengungsi dapat beristirahat dengan lebih layak.

‘’Selain itu, bantuan mencakup perlengkapan ibadah seperti sarung, Al-Quran, mukena, sajadah, perlengkapan dapur umum dan baju baru,”ujar Tomi di Aceh Tamiang, Selasa (10/2/2026).

Tomi menambahkan, bantuan juga diberikan untuk anak-anak berupa buku edukasi serta alat tulis, guna mendukung aktivitas belajar dan bermain anak-anak ditengah kondisi pengungsian. Bantuan ini diharapkan dapat membantu menjaga semangat belajar anak-anak meskipun dalam situasi pasabencana.

Ratna Ekawati, Head of Human Capital Division PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan, kegiatan ini, juga menjadi bagian dari upaya perusahaan menumbuhkan empati dan kepedulian sosial di lingkungan internal perusahaan.

‘’Dana yang digunakan untuk program ini berasal dari perusahaan, himpunan dana karyawan Mirae Asset Sekuritas serta dukungan nasabah melalui program Odd Lot,” kata Ratna.

Di sisi lain, kondisi pengungsi di lapangan masih membutuhkan dukungan berkelanjutan, khususnya terkait fasilitas istirahat dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Selain perlengkapan tidur, kebutuhan pokok seperti bahan makanan, air bersih, kompor, dan penanak nasi masih sangat dibutuhkan, terutama menjelang bulan Ramadhan.

“Saat ini masih banyak warga yang membutuhkan hunian sementara yang layak serta dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang diberikan sangat membantu pengungsi bertahan dan mempersiapkan diri menghadapi masa pemulihan,” ujar Aulia, penanggung jawab pengungsian Desa Kota Lintang, Aceh Tamiang.

Ustaz Hamdani, penanggung jawab pengungsian Kampung Durian, Aceh Tamiang, menyampaikan kondisi fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di pengungsian saat ini banyak yang rusak. Air bersih juga menjadi kebutuhan paling mendesak bagi pengungsi.

Melalui program CSR ini, Mirae Asset Sekuritas berharap dapat terus berkontribusi secara berkelanjutan dalam mendukung masyarakat terdampak bencana serta memperkuat peran perusahaan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerima laporan dugaan hilangnya dana nasabah senilai Rp71 miliar di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Laporan ini muncul setelah nasabah Mirae itu melaporkan dugaan penyalahgunaan asetnya ke Bareskrim.

"Kami sudah menerima laporan terkait penyalahgunaan aset nasabah di rekening efek nasabah dari AB Mirae," ujar Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manulang dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12).

Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan analisis awal terkait kasus ini, termasuk memeriksa transaksi dan mutasi efek nasabah. Koordinasi dilakukan baik di tingkat Self-Regulatory Organization (SRO) maupun dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Atas setiap kasus yang kami terima, kami segera melakukan analisis/pemeriksaan terhadap kasus tersebut," jelas Kristian.

Selain itu, ia juga menekankan perlindungan investor di tengah perkembangan teknologi.

"Kami senantiasa melakukan pembinaan terhadap AB terkait tata kelola IT, memastikan AB sudah melakukan pengujian terhadap keandalan sistem IT yang diterapkan, penetration test, dan fasilitasi untuk mendukung penguatan IT Security AB," jelasnya.

Di pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, perusahaan menyadari adanya laporan nasabah yang beredar dan tengah menjalankan investigasi internal.

Mirae Asset berkoordinasi dengan OJK, SRO, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan proses pengungkapan kasus dilakukan sesuai ketentuan.

"Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman," ujar pihak Mirae Asset.

Perusahaan menegaskan siap mengambil langkah hukum bila terbukti adanya penyalahgunaan atau laporan palsu yang merugikan reputasi mereka.

Mirae Asset menambahkan sistem dan operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal sesuai standar industri dan regulasi. Nasabah juga diimbau untuk menjaga kerahasiaan informasi akun, termasuk kata sandi, PIN, dan kode OTP, serta tidak membagikannya kepada pihak lain.

Jakarta: Kasus hilangnya dana dan saham nasabah Mirae Asset Sekuritas sempat menjadi sorotan publik beberapa hari ini

Puluhan miliar rupiah raib akibat dugaan illegal access pada akun sekuritas tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran investor ritel, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan tanggapan resmi mengenai langkah yang telah dan sedang dilakukan.

BEI pastikan sudah terima laporan dan lakukan analisis internal

Bursa Efek Indonesia menegaskan telah menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan aset nasabah di rekening efek klien Mirae Asset Sekuritas.

"Kami sudah menerima laporan terkait penyalah gunaan aset nasabah di rekening efek nasabah dari AB Mirae," kata Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian Manullang dikutip pada Kamis, 4 Desember 2025.

SRO (Self-Regulatory Organization) juga memastikan telah melakukan penelusuran terhadap transaksi dan mutasi efek terkait kasus tersebut.

"Kami (SRO) sudah melakukan analisis terkait kasus tersebut baik dari aspek transaksi maupun mutasi efek. Kami berkoordinasi di SRO dan berkoordinasi dengan OJK," imbuhnya.

BEI menambahkan bahwa pembinaan terhadap Anggota Bursa (AB) terkait penguatan sistem IT menjadi prioritas, terutama dalam memastikan standar keamanan yang memadai.

"Kami senantiasa melakukan pembinaan terhadap AB terkait tata kelola IT di AB, memastikan AB sudah melakukan pengujian terhadap keandalan sistem IT yang diterapkan, penetration test dan fasilitasi untuk mendukung penguatan IT Security AB,' tuturnya.

Kronologi kasus Mirae Asset

Melansir Metrotvnews.com, kasus ini bermula ketika sejumlah nasabah Mirae mendapati adanya transaksi yang tidak pernah mereka lakukan.

Mereka mengklaim tidak melakukan kelalaian apa pun namun ada akses ilegal terjadi tanpa sepengetahuan mereka.

Pengacara korban, Irman Krisna Murti, menjelaskan bahwa kliennya pertama kali mendeteksi transaksi janggal pada 6 Oktober 2025 melalui notifikasi email.

Lalu kliennya telah meminta kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk menahan (hold) settlement agar dana tidak keluar (T+2).

Namun, laporan itu tidak segera ditindaklanjuti. Mirae Asset dinilai tidak segera meminta BEI untuk menahan settlement, sehingga dana tetap keluar dan kerugian tidak bisa dicegah.

Krisna juga mengungkapkan bahwa kejadian serupa dialami beberapa klien lain dalam rentang waktu berbeda. Hal ini menandakan lemahnya pengamanan internal dan kurangnya tindakan tegas Mirae dalam menangani kasus tersebut.

Mirae Asset angkat bicara

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akhirnya angkat bicara terkait beredarnya laporan dari salah satu nasabah yang ramai dibahas di media sosial.

Perusahaan menyatakan mereka telah mengambil langkah investigasi internal dan melakukan koordinasi dengan berbagai regulator.

Dalam pernyataan resminya, yang dikutip pada Selasa, 2 Desember 2025 Mirae Asset Sekuritas menjelaskan mereka tengah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan proses pengungkapan kasus berlangsung sesuai ketentuan.

Dalam pemeriksaan awal, perusahaan menemukan adanya indikasi kuat bahwa nasabah terkait telah membagikan akses akunnya kepada pihak lain. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap pedoman keamanan serta meningkatkan risiko penyalahgunaan akun.

"Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman," tulis manajemen.

(ANN)