Bisnis.com, JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan mulai merangkul pelaku media digital melalui kolaborasi dengan New Media Forum atau homeless media guna memperluas jangkauan komunikasi publik di tengah perubahan lanskap media.

Kepala Bakom RI M. Qodari menyampaikan, kehadiran media baru menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan dalam ekosistem komunikasi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat distribusi informasi kepada masyarakat.

“Kehadiran teman-teman new media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realitas komunikasi kita,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Qodari menyambut kehadiran New Media Forum yang merupakan kolaborasi berbagai pelaku media digital di Indonesia.

Menurutnya, transformasi dari apa yang sebelumnya dikenal sebagai “homeless media” menjadi new media menunjukkan perkembangan signifikan dalam industri komunikasi digital.

Sejumlah platform yang tergabung dalam forum tersebut antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusicgram, Narasi, USS Feed, hingga Kok Bisa? dan CXO Media.

Menurut Qodari, kanal-kanal ini memiliki basis audiens yang sangat besar, bahkan mampu menjangkau puluhan hingga ratusan juta pengikut dengan total tayangan mencapai miliaran setiap bulan.

“Dengan realitas bahwa new media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai 4 sampai 5 miliar per bulan, menurut kami, yang terbaik adalah kita engage agar kualitas new media semakin meningkat,” katanya.

Tantangan Homeless Media

Meski begitu, Qodari mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan media baru, terutama terkait standar jurnalistik dan tata kelola informasi.

Dia menilai beberapa aspek penting seperti prinsip cover both sides masih menjadi pekerjaan rumah bagi sebagian pelaku new media.

Menurutnya, perlu ada diskusi lanjutan untuk menemukan pendekatan yang sesuai, termasuk kemungkinan penerapan metode verifikasi alternatif jika standar konvensional belum sepenuhnya dapat diterapkan.

“Apakah mungkin di new media ada mekanisme cover both sides? Kalau belum memungkinkan, metode apa lagi yang bisa dipakai, misalnya verifikasi,” ujarnya.

Kendati demikian, dia menilai sejumlah indikator kelembagaan sudah mulai terpenuhi di banyak platform media baru, seperti keberadaan badan usaha, struktur redaksi, hingga alamat yang jelas. Hal ini menjadi pembeda utama antara new media dengan media sosial personal yang cenderung anonim dan tidak memiliki akuntabilitas.

Qodari menegaskan bahwa pendekatan inklusif menjadi pilihan pemerintah dalam menghadapi perkembangan media digital. Menurutnya, menjauhkan diri dari new media justru akan menyulitkan proses peningkatan kualitas.

“New media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar. Kalau dijauhi, malah susah untuk berdialog,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi ini juga membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif antara pemerintah, media konvensional, dan media digital, termasuk dalam menyampaikan masukan dan membangun ekosistem informasi yang sehat.

Melalui sinergi tersebut, Bakom berharap kualitas konten media digital dapat semakin meningkat, sejalan dengan perannya yang semakin dominan dalam membentuk opini publik di era digital.

"Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional," tegas Qodari.

Di tengah riuh rendah arus informasi digital yang nyaris tak terbendung, kita kerap lupa bahwa kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia bukan “hadiah” yang tinggal dinikmati, melainkan hasil dari pergulatan panjang sejarah—sebuah konsensus peradaban yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi.

Maka, setiap peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momen reflektif: sudahkah kemerdekaan ini kita rawat dengan sungguh-sungguh?

Pertanyaan ini terasa semakin relevan ketika kita menyaksikan perubahan lanskap media yang begitu cepat. Kebebasan pers kini tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman klasik berupa sensor negara, tetapi juga tekanan ekonomi, dominasi platform digital, hingga manipulasi informasi yang masif. Dalam konteks ini, menimbang ulang konsep kebebasan pers menjadi sebuah keniscayaan.

Dari Kebebasan ke Tanggung Jawab Publik

Dua karya penting, “A Theory of Media Freedom” oleh Damian Tambini (2021) dan “Journalism and Press Freedom as Human Rights” oleh Rowan Cruft (2022), memberikan kerangka berpikir yang tajam untuk memahami persoalan ini. Keduanya berangkat dari kegelisahan yang sama: terjadinya perpecahan konseptual dalam memahami kebebasan media.

Di satu sisi, terdapat tradisi “hak negatif” yang dominan di Amerika Serikat, yang menekankan absennya intervensi negara. Di sisi lain, berkembang pendekatan “hak positif” dalam kerangka hak asasi manusia internasional, yang justru menuntut peran aktif negara untuk memastikan ekosistem media tetap sehat.

Doktrin hak negatif, yang selama ini diagungkan sebagai benteng kebebasan, kini menunjukkan keterbatasannya. Dengan hanya melarang campur tangan negara, pendekatan ini gagal membaca realitas baru: ancaman justru datang dari kekuasaan privat yang begitu besar. Ketika platform digital seperti X atau Facebook memiliki kewenangan untuk membatasi, bahkan menghapus, suara individu—termasuk tokoh publik—maka pertanyaan mendasar muncul: siapa yang mengawasi mereka?.

Tambini mengingatkan bahwa pendekatan negatif semata adalah “resep menuju kematian media demokratis.” Tanpa intervensi positif seperti subsidi, kebijakan pajak, atau dukungan terhadap media layanan publik, jurnalisme akan kalah dalam kompetisi pasar digital yang timpang. Akibatnya, ruang publik kehilangan salah satu pilar utamanya. Kita tidak bisa terus memuja independensi pers, sembari membiarkannya perlahan runtuh karena tekanan ekonomi.

Di titik inilah pemikiran Rowan Cruft menjadi relevan. Ia menawarkan perspektif filosofis yang membalik cara pandang kita: kebebasan pers bukanlah milik wartawan semata. Jurnalisme, menurutnya, adalah instrumen untuk memenuhi hak asasi publik. Hak-hak istimewa yang dimiliki jurnalis, seperti melindungi narasumber pada dasarnya ada untuk melayani masyarakat luas.

Dengan kata lain, ketika seorang jurnalis dibungkam, yang sesungguhnya dirampas bukan hanya kebebasan individu, tetapi juga hak publik untuk mengetahui kebenaran, untuk memahami jalannya pemerintahan, dan untuk berpartisipasi dalam diskursus demokratis. Di sinilah letak landasan moral kebebasan pers: ia bukan privilese elit, melainkan kewajiban etis untuk memastikan warga negara tidak hidup dalam kegelapan informasi.

Namun, jika kebebasan pers dipahami sebagai instrumen bagi kepentingan publik, maka ia tidak dapat bersifat absolut. Baik Tambini maupun Cruft menegaskan adanya dimensi kondisional dalam kebebasan media. Media yang tidak lagi melayani kebenaran, demokrasi, dan otonomi manusia, pada dasarnya kehilangan legitimasi moralnya.

Di sinilah perdebatan menjadi sensitif. Gagasan tentang pembatasan bersyarat berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan untuk membungkam kritik. Label seperti “tidak bertanggung jawab” atau “menyebarkan kebencian” bisa dengan mudah dijadikan alat delegitimasi. Namun, menghindari konsep kondisionalitas sama saja dengan membiarkan ruang publik dibanjiri disinformasi tanpa batas.

Ketika Algoritma Menguasai Ruang Publik

Kita kini hidup dalam era di mana algoritma menentukan apa yang kita lihat, baca, dan percayai. Informasi yang sensasional sering kali lebih diutamakan dibandingkan yang faktual. Dalam situasi ini, platform digital berperan layaknya penerbit, tetapi menolak tanggung jawab sebagai institusi media. Ini adalah paradoks yang tidak bisa terus dibiarkan.

Karena itu, redefinisi media menjadi penting. Tambini menawarkan pendekatan fungsional: media tidak lagi dipahami sebagai entitas tradisional seperti surat kabar atau televisi, melainkan sebagai institusi yang menjalankan fungsi jurnalistik untuk kepentingan publik. Ukurannya bukan bentuk, melainkan peran—apakah ia mematuhi etika, menyajikan informasi yang terverifikasi, dan berkontribusi pada kualitas demokrasi.

Dari sini, arah kebijakan menjadi lebih jelas. Fokus tidak lagi semata pada isi (konten), tetapi pada proses (prosedur). Kebebasan pers harus dijamin melalui sistem yang transparan, adil, dan akuntabel. Intervensi negara tetap dimungkinkan, tetapi harus dilakukan oleh lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik.

Model seperti Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa dapat menjadi rujukan, terutama dalam hal pengawasan platform digital. Di Indonesia, penguatan Dewan Pers sebagai lembaga independen menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.

Dalam konteks nasional, tantangan yang dihadapi tidak kalah kompleks. Di satu sisi, konstitusi menjamin kemerdekaan pers. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa jurnalisme berkualitas tengah tertekan, baik oleh model bisnis yang rapuh maupun oleh praktik disinformasi yang terorganisasi.

Dominasi platform global telah menggerus pendapatan media lokal. Sementara itu, fenomena “buzzer” yang menyamar sebagai media memperkeruh ekosistem informasi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hak positif menjadi semakin mendesak. Negara perlu hadir, bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memastikan keberlanjutan jurnalisme yang independen.

Distribusi ulang pendapatan dari platform digital kepada media lokal, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi. Namun, kebijakan semacam ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, agar tidak berubah menjadi alat kooptasi kekuasaan.

Pada saat yang sama, tanggung jawab etis tidak boleh diabaikan. Praktik jurnalistik seperti perlindungan sumber atau investigasi terselubung memiliki legitimasi moral karena bertujuan mengungkap kebenaran. Sebaliknya, produksi informasi palsu yang disengaja tidak dapat berlindung di balik klaim kebebasan pers.

Pada akhirnya, kebebasan media bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana. Ia ada untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses terhadap kebenaran, mampu berpikir kritis, dan dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokratis.

Dari Tambini, kita belajar bahwa kebebasan pers membutuhkan fondasi institusional yang kuat. Dari Cruft, kita diingatkan bahwa inti dari semua itu adalah hak publik untuk tahu. Jurnalisme, dengan demikian, adalah profesi yang mengemban tanggung jawab moral, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjaga kualitas demokrasi.

Merawat pers berarti merawat hak asasi warga. Dan dalam dunia yang semakin bising oleh informasi, komitmen terhadap kebenaran menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tanpa itu, kebebasan hanya akan menjadi ilusi, dan demokrasi kehilangan maknanya.

JAKARTA - Media konvensional diharapkan tetap bertahan dan eksis untuk mencegah misinformasi di tengah gempuran digitalisasi melalui media baru atau new media. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026.

"Kita sejatinya ingin menunjukkan kembali bahwa tentu industri pers, khususnya penyiaran, harus terus maju di tengah gempuran digitalisasi saat ini. Bahwa media konvensional harus bisa tetap eksis dan hidup di tengah new media," kata Meutya dalam kegiatan yang digelar oleh Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (FOPI) saat car free day di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (3/5/2026).

Meutya menyadari, di era digital menimbulkan derasnya informasi yang menjadi rawan akan misinformasi. Akan hal itu, ia mengajak insan pers dan penyiaran memberikan informasi yang akurat kepada khalayak.



"Kita tentu bersepakat bahwa pers, teman-teman penyiaran yang hadir hari ini, tadi kita sepakat juga dengan Ketua Dewan Pers, untuk bisa menjadi garda, bisa menjadi palang yang kemudian terus menjaga nilai-nilai yang benar," ujarnya.

Lebih dari itu, kata Meutya, menerima informasi termasuk dalam UUD Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. "Jadi ketika kita, teman-teman penyiaran melakukan tugas-tugas jurnalistik dengan prinsip dan kode etik jurnalistik yang benar, maka dia telah menjadi garda untuk menjalankan Undang-Undang Dasar '45 Pasal 28," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah India mengusulkan perluasan kerangka regulasi guna menjangkau cakupan penyedia informasi di ruang digital yang lebih luas, termasuk influencer dan podcaster di platform seperti Facebook, YouTube, dan X.

Melansir BBC, Jumat (10/4/2026), pekan lalu, Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi (MeitY) mengajukan amandemen terhadap aturan teknologi informasi yang mengatur konten media digital.

Kementerian memasukkan “pengguna non-penerbit” yang membagikan konten terkait “berita dan isu aktual” ke dalam cakupan “kode etik” yang selama ini hanya berlaku bagi penerbit berita terdaftar.

Sejumlah pakar menilai langkah ini berpotensi memperluas kewenangan negara dalam mengawasi dan mengendalikan distribusi konten berita oleh pengguna biasa, termasuk jurnalis independen dan kreator podcast.

Pemerintah juga mengusulkan kewajiban bagi platform media sosial untuk mematuhi perintah dan pedoman pemerintah jika ingin mempertahankan status perlindungan hukum dari tanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna.

Rancangan perubahan ini memicu kekhawatiran serius di kalangan aktivis hak digital dan kreator independen. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong kepatuhan hampir total terhadap mekanisme sensor negara di platform digital, sekaligus membuka ruang penyalahgunaan untuk membungkam kritik dan membatasi dissent.

Pemerintah berargumen bahwa amandemen ini bertujuan memperkuat aturan yang ada serta menekan penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan teknologi deepfake. Masukan publik dibuka hingga 14 April.

Namun, skeptisisme terhadap niat pemerintah tetap mengemuka.

Akash Banerjee, kreator kanal YouTube The Deshbhakt dengan lebih dari enam juta pelanggan, memperingatkan bahwa aturan ini berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang mendorong praktik swasensor.

“Menariknya, meskipun telah banyak regulasi yang mengatur konten digital, ujaran kebencian dan disinformasi belum menunjukkan penurunan di negara ini. Sementara itu, konten yang bersifat kritis terhadap pemerintah bahkan yang dikemas secara satir semakin sering diblokir atau dihapus,” ujarnya seperti dikutip BBC.

Kekhawatiran serupa disuarakan oleh aktivis hak internet yang menilai aturan ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk menekan perbedaan pendapat.

Pada bulan lalu, platform X memblokir belasan akun, sebagian besar dikenal melalui konten satir terkait pemerintah, berdasarkan perintah Pasal 69A Undang-Undang TI India.

Kumar Nayan, pemilik akun @Nehr_who? dengan sekitar 242.000 pengikut, mengungkapkan kepada BBC bahwa ia tidak menerima pemberitahuan maupun penjelasan sebelum pemblokiran dilakukan.

Ia menyatakan akunnya telah dipulihkan melalui putusan pengadilan, namun 10 unggahan masih diblokir di India sambil menunggu peninjauan panel yang ditunjuk pemerintah. Konten tersebut umumnya berisi sindiran terhadap Perdana Menteri Narendra Modi atau kritik terhadap pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP).

“Tidak ada individu rasional yang akan menilai unggahan tersebut mengancam keamanan nasional atau merusak harmoni sosial. Itu hanyalah konten humor, lalu mengapa pemerintah ingin menghapusnya?” kata Nayan.

Ia juga menyoroti konsekuensi personal setelah identitasnya terungkap melalui proses hukum.

“Saya telah kehilangan anonimitas yang ditawarkan media sosial—yang di satu sisi bisa menjadi pedang bermata dua, namun di sisi lain juga melindungi pelapor pelanggaran dan para pengkritik dari ancaman serta intimidasi,” ujarnya.

Sementara itu, laporan pemerintah Amerika Serikat mencatat peningkatan signifikan permintaan penghapusan konten kepada perusahaan media sosial sejak 2021, yang dinilai berkaitan dengan isu bermotif politik.

Nikhil Pahwa, aktivis hak digital, menilai usulan amandemen ini memperkuat apa yang ia sebut sebagai “infrastruktur sensor massal” pemerintah.

Dalam artikel yang ditulis bersama Apar Gupta di The Times of India, Pahwa menguraikan bahwa rangkaian perubahan aturan sejak 2021 secara konsisten memperluas kendali negara atas ruang digital sekaligus mengikis hak pengguna.

Amandemen 2021 menempatkan media berita digital di bawah pengawasan pemerintah, sementara perubahan pada 2025 memperkuat portal Sahyog—sebuah platform terpusat yang memungkinkan berbagai lembaga pemerintah mengeluarkan perintah penghapusan dengan tingkat transparansi terbatas dan minim perlindungan hukum.

Portal ini berfungsi sebagai mekanisme paralel untuk penghapusan konten, terpisah dari kewenangan pemblokiran yang diberikan kepada pemerintah federal melalui Pasal 69A.

Perubahan terbaru pada awal 2026 bahkan memangkas waktu kepatuhan platform dari 36 jam menjadi hanya tiga jam, yang secara signifikan mempersempit ruang untuk peninjauan hukum.

“Demi mempertahankan akses pasar di India, platform memilih untuk patuh. Warga yang kebebasan berekspresinya dibatasi tidak menerima pemberitahuan, tidak memperoleh kesempatan untuk didengar, tidak diberikan alasan, dan baik pemerintah maupun platform tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena sistem hukum tertinggal oleh kelincahan regulasi,” tulis Pahwa.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia mendapat kunjungan dari 29 mahasiswa program studi administrasi publik Universitas Airlangga dalam agenda media visit di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Agenda tersebut dimulai dengan sambutan dari penanggung jawab mata kuliah manajemen pengetahuan dan inovasi Unair, Jusuf Irianto. Dosen yang juga pakar kebijakan ini menyatakan tujuan membawa 32 mahasiswanya ke Bisnis Indonesia dalam rangka menggali tantangan media di era digital.

"Media visit ini bertujuan untuk mencari tahu tentang media yang menghadapi tantangan di era digital semacam ini," ujar Jusuf di lokasi.

Merespons hal itu, Kepala Divisi Pemberitaan Bisnis Indonesia, Setyardi Widodo menjelaskan bahwa perusahaan akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Misalnya, Bisnis Indonesia telah mengembangkan wadah publikasinya melalui platform digital baik itu secara website maupun media sosial.

"Jadi kita mengikuti baik dari sisi proses produksinya ada menyesuaikan diri, saluran publikasi pun kita lengkapi," tutur Setyardi.

Adapun, Mas Wi sapaan akrab Setyardi juga menyampaikan meski di tengah era digital ini, Bisnis Indonesia Group masih mempertahankan publikasi melalui percetakan.

Tentunya, dengan platform-platform yang eksisting saat ini, perusahaan pun bakal terus melakukan evaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kemudian, kegiatan media visit ini dilanjutkan dengan diskusi antara mahasiswa dengan pihak Bisnis Indonesia serta kunjungan ke kantor redaksi dan produksi di Lantai 6.

Di samping itu, di sela kunjungan, mahasiswa S1 Unair, Rahman mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkan pengetahuan baru soal cara kerja perusahaan media, khususnya dalam mendapatkan data pemberitaan yang valid.

Senada, mahasiswa Unair lainnya, Regina menyampaikan dirinya cukup puas dengan adanya diskusi ini. Sebab, diskusi ini telah memberikan wawasan bagi dirinya terkait cara industri media cetak di tengah tantangan digital.

"Jadi saya mengerti. Ternyata inovasi itu sangat ditonjolkan di company ini. Jadi lebih mengerti lagi gitu, jelas banyak knowledge yang saya dapatkan sih," tutur Regina.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pers yang berkualitas dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kebenaran informasi, sekaligus memperkuat peradaban yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.

Pemerintah menilai keberadaan jurnalisme yang berpegang pada prinsip verifikasi, menjadi kunci agar informasi yang beredar di ruang publik tetap akurat dan dapat dipercaya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan, sejak lama jurnalis dipandang sebagai bagian dari pembela HAM, karena perannya dalam mengungkap berbagai pelanggaran serta mengawasi jalannya kekuasaan.

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyatakan jurnalis juga merupakan human rights defenders."

"Wartawan melaporkan pelanggaran HAM, menjadi watchdog terhadap kekuasaan, dan mendorong advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia,” jelasnya dalam Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM oleh Kementerian Hak Asasi Manusia di Jakarta Pusat, Rabu (11/03/2026).

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah lanskap media saat ini.

Meski dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat, tetapi perjanjian dagang (Agreement on Reciprocal Tariff) Indonesia-AS yang diresmikan pada 20 Februari 2026 lalu, secara substansi masih tetap aktual untuk didiskusikan. Sebab bagaimanapun isi dari perjanjian tersebut tetap merupakan legal standing yang mewakili point of view kedua pemimpin negara.

Dari sisi Indonesia, saya ingin menggarisbawahi optimisme pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sesaat setelah agreement itu diresmikan. Seskab menilai kesepakatan ini sebagai momentum bersejarah. Di mana akan menjadi bagian dari langkah besar untuk membangun pondasi kerjasama ekonomi timbal balik antara Indonesia dan AS yang saling menguntungkan.

Namun jika mengikuti perbincangan publik mengenai poin-poin kesepakatan dagang tersebut, ada beberapa hal yang menuai respon kritis. Dari 45 halaman kesepakatan kedua pemimpin negara, saya tertarik untuk menyoroti poin mengenai perjanjian kerjasama ekonomi digital.

Untuk membangun kerjasama timbal-balik, ada sebuah klausul di mana Indonesia tidak mewajibkan perusahaan platform digital AS mengikuti mekanisme kerja sama melalui lisensi berbayar atau bagi hasil wajib dengan perusahaan pers.

Poin ini sesungguhnya men-shortcut wacana negara-negara berkembang yang mulai resah dengan dominasi platform digital global. Beberapa negara mencoba mengimbanginya dengan membuat regulasi yang mendorong agar platform global dapat bekerjasama secara adil dan berimbang dengan platform lokal. Australia misalnya, punya regulasi yang disebut dengan news media bargaining code. Atau Kanada yang menyusun Online News Act 2023.

Mengapa media bargaining code penting? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, menjamin kedaulatan media lokal (baca; media nasional). Media lokal, apakah itu yang konvergen atau yang sudah bertransformasi menjadi platform digital, adalah aset vital bagi suatu negara. Media nasional suatu negara adalah alat pembentuk identitas, pemersatu bangsa, bahkan pilar demokrasi.

Nah, dengan poin “kemudahan” yang menghilangkan mekanisme kerja sama melalui lisensi berbayar atau bagi hasil wajib bagi perusahaan platform digital AS itu, sesungguhnya sama saja artinya dengan memberikan karpet merah kepada perusahaan raksasa digital AS untuk menghabisi pelan-pelan eksistensi media nasional kita.

Alasan kedua, media bargaining code krusial untuk memberikan proteksi yang adil bagi survivalitas industri media lokal. Penguasaan bisnis digital oleh korporasi global mungkin tidak bisa dihindarkan. Tetapi justru di sinilah tugas pemerintah menjamin dan memastikan media bumiputra tetap tumbuh dan dijaga sebagai media arus utama.

Sedikit merunut ke belakang, di akhir era presiden Joko Widodo, pemerintah sesungguhnya telah mulai menginisiasi regulasi tentang pentingnya keberimbangan arus media baru ini. Sempat muncul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Senada dengan arus percakapan global, Perpres ini mencoba mengatur kewajiban kerja sama melalui bagi hasil wajib antara platform digital dengan perusahaan media. Sayangnya, Perpres ini seperti layu sebelum berkembang.

Monopoli Periklanan Digital

Platform digital global memiliki ekosistem yang multi profit. Di luar iklan, ada banyak sumber pendapatan yang secara sistemik mengkapitalisasi hampir seluruh ruang kehidupan. Tiga besar super apps asal AS sebut saja Google, Microsoft, dan Meta, memungut penghasilan harian dengan model bisnis bayar sesuai penggunaan (pay as you go).

Mereka menambang dolar mulai dari skema langganan, pembelian dalam aplikasi, affiliate marketing, cloud computing, hingga linkedin analytics. Platform mendapatkan komisi secara berangkap-rangkap. Mulai dari pengguna membeli produk, mendaftar layanan, hingga pengenaan biaya untuk fitur lanjutan.

Data eMarketer sebagaimana dikutip Indonesia Association Digital (ADI) pada periode 2019-2023, menunjukkan bahwa belanja iklan digital nasional secara akumulatif mencapai porsi 75%-79%. Sementara tren akumulasi iklan yang didapatkan oleh perusahaan media konvensional (tv dan radio) terus menurun di kisaran angka 26%-39% saja dari keseluruhan belanja iklan di Indonesia.

EMarketer menyebut, penguasaan lahan iklan tersebut mencakup iklan pencarian (search advertising), iklan media sosial (social media advertising), iklan banner, iklan video, hingga iklan baris (classifieds advertising). Dari dominasi tersebut, menurut data StatCounter pada Mei 2021, sekitar 97% dikuasai oleh pasar Meta dan Google Search.

Lantas apa sumbangsih mereka untuk Indonesia? Sejauh ini belum ada regulasi dalam negeri yang secara de facto mengaturnya. Dengan kata lain, belum ada sumbangsih apapun, baik sebagai afirmasi terhadap media nasional, maupun dalam bentuk branch profit untuk negara.

Satu-satunya regulasi yang meski boleh dibilang terlambat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 yang mengikat Google dan platform digital lainnya untuk menyetor pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar 11% dari total pendapatan layanan.

Dengan sudut pandang kesepakatan dagang baru Indonesia–AS, yang meski masih harus ditinjau ulang menyusul putusan MA Amerika Serikat itu, tafsir saya, sekurangnya melegitimasi dua hal. Pertama, platform digital AS ke depan diproyeksikan akan free in charge alias tidak perlu membayar kontribusi apapun kepada Indonesia. Kedua, pada gilirannya platform digital AS juga akan memiliki kekuatan “memaksa” untuk menegosiasi ulang tarif PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Jika memang demikian mindset kerjasama ekonomi digital dua negara, maka tiga prinsip dasar dalam bilateralisme; yakni kesetaraan, mutual benefit, dan saling menghormati kedaulatan masing-masing, rasa-rasanya agak sulit untuk dicapai.

Dan inilah gambaran aktual era disrupsi. Era dimana konten diproduksi media lokal, disimpan melalui cloud system di pusat data platform global, lalu tanpa perlu pakai izin apalagi revenue sharing dimonetisasi begitu rupa di sana. Sebuah era senjakala media nasional.

BANTUL - Asosiasi Media Digital, Komunikasi dan Kreatif (Amikraf) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-2. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ros-In Hotel, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Sabtu 14 Februari 2026.

Munas ke 2 Amikraf membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mengesahkan Ketua Umum terpilih, serta merumuskan program kerja organisasi ke depan. Forum ini menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan dan penguatan tata kelola Amikraf sebagai organisasi profesi di bidang media digital, komunikasi, dan kreatif.

Ketua Umum Amikraf terpilih periode 2026-2031 Fajar Junaedi mengatakan, Amikraf menjadi jembatan bagi praktisi dan akademisi. Selama ini, ranah dunia usaha - industri dan ranah kampus berjalan pada koridornya masing-masing.

Akibatnya, ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi, mereka tidak siap menghadapi kompetisi dunia kerja.

“Melalui Amikraf, para praktisi bisa memberi kontribusi dalam penyusuan profil lulusan, yang selanjutnya oleh akademisi bisa dikembangkan menjadi outcomes learning yang menjadi acuan dalam penyusunan mata kuliah berorientasi pada outcomes based education,” katanya, Minggu (15/2/2026).

Fajar melanjutkan, pada era ini tantangan digitalisasi, komunikasi, dan industri kreatif yang bersifat global, memerlukan jejaring para praktisi dan akademisi. “Amikraf adalah jembatan yang menjadi titik temu jejaring praktisi dan akademisi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Amikraf periode sebelumnya Noor Iza menegaskan, penguatan tata kelola organisasi menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ekosistem media digital yang semakin kompleks.

“Ke depan, Amikraf berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional anggotanya melalui berbagai program seperti seminar, workshop, pelatihan, festival, dan pameran karya,” tuturnya.

Selain itu, asosiasi juga akan memperkuat inovasi dan jejaring kolaboratif serta mendorong advokasi kebijakan publik yang berpihak pada pengembangan profesi media digital, komunikasi, dan kreatif di Indonesia.

Melalui Munas ke-2 ini, Amikraf menegaskan langkah strategisnya untuk menjadi asosiasi profesi yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.

“Dengan semangat profesionalisme dan kebersamaan, Amikraf optimistis dapat terus berkontribusi sebagai mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memajukan ekosistem industri media digital, komunikasi, dan kreatif di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA-Tahun Baru Imlek 2026 menandai masuknya Tahun Kuda Api. Dalam perspektif feng shui, tahun ini dipenuhi energi ambisi, percepatan, dan kompetisi tinggi yang disebut membuka peluang sekaligus risiko bagi pelaku usaha yang tak mampu mengendalikan ekspansi.

Pakar feng shui Yulius Fang mengatakan, tahun Kuda Api mempertemukan unsur api kecil dan api besar yang menciptakan energi berlapis. Karakter tersebut mendorong semangat agresif dalam mengejar pencapaian.

“Ini tahun dengan dorongan sangat kuat untuk cepat berhasil. Orang ingin hasil instan, ingin terlihat unggul,” ujarnya. Namun, menurut dia, energi tersebut juga membawa potensi emosional dan keputusan impulsif dalam bisnis.

Di tengah dinamika tersebut, Yulius memaparkan sektor usaha berbasis elemen Air dan Kayu berpotensi mencatat performa lebih baik dibanding sektor lain. Kedua elemen ini dinilai lebih adaptif terhadap gejolak dan mampu mengikuti arus perubahan.

Sektor berbasis elemen Air yang diprediksi moncer antara lain teknologi informasi (IT) dan software, media digital, pariwisata, hotel, transportasi, serta bisnis kafe dan restoran. Industri jasa yang mengandalkan mobilitas dan konektivitas dinilai sejalan dengan karakter pergerakan tahun ini.

“IT dan software masuk kategori yang bagus. Selama tren industrinya kuat, peluangnya juga lebih terbuka,” kata Yulius. Teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya yang berbasis layanan dan solusi, juga dinilai masih berada dalam spektrum positif.

Sementara itu, elemen Kayu mencakup bisnis tekstil dan fashion, kesehatan, perkebunan, kehutanan, furniture, logistik, hingga produk herbal. Sektor-sektor ini dinilai memiliki pola pertumbuhan yang lebih organik dan berkelanjutan di tengah kompetisi ketat.

“Yang penting melihat tren industrinya. Kalau industrinya memang sedang bagus dan prospeknya kuat, silakan berkembang. Tapi jangan asal lompat tanpa kalkulasi,” ujarnya.

Sebaliknya, sejumlah sektor dinilai berpotensi menghadapi tantangan lebih berat. Industri otomotif, elektronik, alat berat, produk logam, pertambangan mineral, hingga sektor spekulatif seperti kripto disebut lebih rentan terhadap fluktuasi dan tekanan pasar.

Energi api yang dominan juga berpotensi memicu fenomena “bragging economy”, yakni kecenderungan mengejar pertumbuhan cepat demi citra. Dalam konteks bisnis, hal ini dapat mendorong ekspansi agresif tanpa fondasi yang matang.

“Seperti kembang api, meledak cepat lalu redup. Yang bisa bertahan justru yang konsisten,” kata Yulius, menegaskan bahwa strategi bertahap dan terukur akan lebih relevan di Tahun Kuda Api.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Bubu.com dan Nusantara Ventures, Shinta Witoyo Dhanuwardono, menilai media digital dituntut semakin adaptif mengikuti perubahan perilaku audiens yang kian menyukai format konten singkat. Pola konsumsi informasi yang serba cepat membuat media perlu merancang ulang strategi distribusi konten tanpa kehilangan relevansi dan nilai jurnalistik.

Shinta melihat derasnya arus konten di ruang digital turut memendekkan rentang perhatian pembaca. Kondisi ini mendorong media mengemas berita secara lebih ringkas dan mudah dicerna, seiring maraknya platform berbasis video singkat dan visual interaktif.

“Media pun harus beradaptasi. Berita sekarang perlu dibuat lebih pendek karena attention span orang ikut memendek. Konten yang masuk terlalu banyak, jadi medianya harus punya strategi untuk berubah,” ujar Shinta saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi Republika Andi Muhyiddin di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia memandang adaptasi format bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keniscayaan agar media tetap terhubung dengan audiens. Platform seperti Reels dan TikTok, menurut dia, membentuk kebiasaan baru dalam mengonsumsi informasi, terutama di kalangan muda yang mengutamakan kecepatan dan kekuatan visual.

Dalam pandangan Shinta, perubahan format tersebut membawa konsekuensi terhadap kualitas jurnalisme. Risiko penurunan kedalaman liputan selalu ada ketika berita diringkas, terlebih di tengah tekanan kecepatan dan dominasi algoritma.

“Pasti ada risikonya. Tapi media harus pintar memanfaatkan teknologi agar konten pendek justru membuka lebih banyak interaksi dengan pembaca dan followers,” kata pegiat digital tersebut.

Ia menekankan tantangan tersebut perlu dijawab melalui inovasi editorial dan pemanfaatan teknologi secara tepat. Format pendek, menurut Shinta, dapat berfungsi sebagai pintu masuk yang mengarahkan audiens pada liputan yang lebih komprehensif, bukan menggantikan kerja jurnalistik yang mendalam.

Pengalaman panjang Shinta di industri digital membentuk cara pandangnya terhadap perubahan tersebut. Sejak mendirikan Bubu pada 1996, ia menyaksikan transformasi internet dari sekadar medium informasi menjadi ruang interaksi yang membentuk kultur baru, termasuk dalam cara publik mengonsumsi berita.

Menurut dia, kepemimpinan di era digital menuntut media untuk terus belajar dan beradaptasi dengan cepat. Perubahan berlangsung hampir setiap detik, terutama dengan kehadiran kecerdasan buatan yang turut memengaruhi proses produksi dan distribusi konten.

“Kalau kita berhenti belajar, itu akhir dari sebuah era. Di teknologi, pemimpin harus kreatif, inovatif, dan adaptif,” ujar Shinta.

Ia juga mengingatkan media agar tidak terjebak pada ketakutan kehilangan peran akibat teknologi. Internet dan kecerdasan buatan, dalam pandangannya, tetap merupakan alat yang harus dikendalikan manusia untuk memperkuat kerja redaksi dan memperluas jangkauan audiens.

Shinta menilai keberlanjutan media digital sangat bergantung pada kemampuan membaca kultur audiens. Pemahaman terhadap komunitas dan kebiasaan konsumsi informasi menjadi kunci agar adaptasi format tetap sejalan dengan nilai-nilai jurnalistik.

Transformasi menuju format konten singkat, menurutnya, tidak meniadakan jurnalisme berkualitas. Tantangannya terletak pada meramu kecepatan, ketepatan, dan kedalaman agar media tetap dipercaya di tengah banjir informasi.

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali mendorong upaya pembaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Perubahan ini untuk memberi ruang berusaha yang sama antara media konvensional dan media baru.

Ketua KPID DKI Jakarta, Rizky Wahyuni mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 perlu dipercepat mengingat era media digital baru yang masih tanpa pengawasan.

“Untuk menghadapi media baru ini tentu yang kita harapkan adalah regulasi, revisi undang-undang itu kita tunggu sabagai jawaban adanya equality, jadi ada kesetaraan antara pengaturan media baru dengan media konvensional di TV di radio yang diatur ketat melalui regulasi Undang-Undang 32,” ungkap Rizki saat ditemui dalam acara Seminar Nasional di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Rizki mengatakan lembaga penyiaran harus melakukan adaptasi terhadap era media baru ini dengan melakukan inovasi-inovasi yakni masuk kepada konvergensi media. Rizki menjelaskan lembaga penyiaran seperti televisi dan radio memiliki aturan main dari Undang-Undang 32 dan diawasi ketat oleh KPI.

Rizki juga menyoroti para lembaga penyiaran yang memiliki platform OTT nasional yang nantinya tetap bisa memberikan konten dengan mempertahankan budaya dan etika-etika.

“Mereka (lembaga penyiaran) punya panduan untuk melakukan filter, menjaga nilai-nilai etika moral di platform-platform baru, melalui konvergensi media ini. Kepatuhan terhadap regulasi itu dapat dibawa ketika lembaga penyiaran ini masuk platform digital,” tambahnya.

Melihat maraknya platform OTT asing dengan berbagai konten global dan juga era baru media digital, Rizki menjelaskan perlunya revisi Undang-Undang 32 yang dipercepat. Rizki mengatakan masifnya konten global yang masuk tanpa pengawasan bisa merugikan industri penyiaran dan juga masyarakat.

“Revisi Undang-Undang ini ditunggu oleh semua apalagi industri penyiaran yang memang efeknya langsung dirasakan. Masyarakat juga bisa dirugikan ya karena di media platform digital itu tidak diatur dengan konten-konten yang tidak ada aturan mainnya dan juga konten-konten global. Itu yang dirugikan oleh industri media dan tentu masyarakat,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang perayaan 4 dekade pada 14 Desember 2025, Bisnis Indonesia menggelar Aksi Tanam Pohon “Merawat Masa Depan” sebagai rangkaian kegiatan menuju usia 40 tahun. Aksi ini digelar di sejumlah lokasi pada Jumat (21/11), bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia, sebagai komitmen Bisnis Indonesia dalam mendorong jurnalisme berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan ini, Bisnis Indonesia menanam 40 pohon menteng di Taman Menteng, Jakarta, serta 40 pohon bambu di Desa Jatiroke, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selain itu, lebih dari 400 bibit pohon dan tanaman turut disebarkan ke berbagai titik, sehingga total lebih dari 480 bibit ditanam pada hari yang sama.

Aksi ini menjadi simbol transformasi Bisnis Indonesia yang kini berkembang dari media cetak terkemuka menjadi media digital terintegrasi, menghadirkan jurnalisme ekonomi yang cepat, cerdas, dan relevan lintas generasi. Transformasi ini tidak hanya terkait teknologi digital, tetapi juga komitmen memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

“Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dari satu pohon dan satu aksi nyata untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Menanam pohon berarti menanam harapan bagi generasi mendatang,” ujar Pemimpin Redaksi dan Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, Jumat (21/11/2025).

Kegiatan tanam pohon ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat aksi iklim berbasis hutan. Indonesia tengah mendorong percepatan FOLU Net Sink 2030, strategi penurunan emisi yang menempatkan sektor kehutanan sebagai kontributor terbesar, serta memperkuat tata kelola karbon melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan berbagai program reforestasi nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan mencatat Indonesia kehilangan lebih dari 2,54 juta hektare tutupan pohon sejak 2001. Sementara itu, pada 2024, Indonesia kehilangan lebih dari 216,2 ribu hektare hutan atau setara lebih dari 161 juta ton CO2 yang dilepaskan ke atmosfer.

Adapun, laporan Kementerian Kehutanan menyebut luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan.

Sementara itu, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektare. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.

Melalui Aksi Tanam Pohon “Merawat Masa Depan”, Bisnis Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan dan menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kualitas lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak pihak untuk mengambil peran aktif dalam pelestarian alam.

Adapun, sejumlah perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam Gelar Aksi Tanam Pohon “Merawat Masa Depan”, diantaranya Perumda Dharma Jaya, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT PP (Persero) Tbk, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Nusa Satu Inti Artha (Doku), PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (INTI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Bursa Efek Indonesia, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).