PAPUA - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan para pemangku kepentingan pers menghasilkan "Deklarasi Jayapura" pada akhir perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, Papua, Selasa (5/6/2026). Deklarasi tersebut merupakan hasil dari stakeholder meeting pada Senin (4/5/2026) malam, yang merupakan rangkaian kegiatan WPFD di Jayapura.

Stakeholder meeting dihadiri Anggota Komite, Anggota Dewan Pers Abdul Manan, perwakilan organisasi pers pusat dan Papua, jurnalis, perusahaan media, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, dan Bappenas. Substansi masukan dari peserta stakeholder meeting tersebut kemudian dimasukkan ke dalam draf deklarasi yang telah disiapkan Panitia WPFD 2026 dan komunitas pers di Papua.

"Deklarasi Jayapura Tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil, setidaknya berupa dua substansi yaitu komitmen dari semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers di tingkat lokal dan nasional," kata Anggota Komite Publisher Rights Sasmito yang membacakan deklarasi di Kantor Gubernur Papua, Selasa (5/5/2026).



Sasmito mendorong "Deklarasi Jayapura" dapat ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, dan komunitas pers agar keberlanjutan dan kebebasan pers dapat terwujud sehingga masa depan Indonesia menjadi damai dan adil.

Ketua Komite Publisher Rights Suprapto kepada wartawan mengajak para pihak mengawal terus agar deklarasi tidak berhenti setelah dibacakan. "Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya," kata Suprapto.

Ketua Panitia Pelaksana WPFD 2026, Jean Bisay, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap peringatan WPFD 2026 di Jayapura, khususnya Pemerintah Provinsi Papua. Ia berharap rangkaian kegiatan yang digelar dalam WPFD 2026 dapat memberikan manfaat bagi komunitas pers di Indonesia, khususnya jurnalis dan perusahaaan media di Papua.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi dua seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers; workshop "Perempuan Adat, Lingkungan, dan Jurnalis"; Berbagi Pengalaman Kerja Sama Perusahaan Media dan Platform; Stakeholder Meeting; workshop "Jurnalisme Berperspektif GEDSI: Tantangan dan Praktik di Lapangan, workshop "Vlog dan Presenter"; workshop "Navigasi Informasi di Era AI; workshop "Multimedia untuk Pemuda di Era Digital; talkshow "Pers Bebas Tanpa Intimidasi; workshop "Liputan Investigasi"; Training Keamanan Digital dan AI Untuk Jurnalis; Bazaar Media, dan Deklarasi Jayapura.

"Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait," ujar Jen Bisay.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan tema yang diusung “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil,” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua. Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.

"Momentum WPFD 2026 ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu: Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis," jelas Gubernur Papua Matius D. Fakhiri.

Gubernur Papua menjelaskan visi tersebut menjadi arah perubahan nyata yang didorong bersama, melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kehidupan sosial yang damai dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kata dia, pers memiliki posisi strategis sebagai mitra pembangunan, penyampai informasi yang mencerahkan, serta penjaga optimisme publik. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, media diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Papua Cerah

"Pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers harus dirasakan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Hal ini merupakan wujud komitmen kita terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat," tambahnya.

Oleh karena itu, Gubernur Papua mengajak semua pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan terhadap jurnalis, serta membangun kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.

JAKARTA - Media konvensional diharapkan tetap bertahan dan eksis untuk mencegah misinformasi di tengah gempuran digitalisasi melalui media baru atau new media. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026.

"Kita sejatinya ingin menunjukkan kembali bahwa tentu industri pers, khususnya penyiaran, harus terus maju di tengah gempuran digitalisasi saat ini. Bahwa media konvensional harus bisa tetap eksis dan hidup di tengah new media," kata Meutya dalam kegiatan yang digelar oleh Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (FOPI) saat car free day di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (3/5/2026).

Meutya menyadari, di era digital menimbulkan derasnya informasi yang menjadi rawan akan misinformasi. Akan hal itu, ia mengajak insan pers dan penyiaran memberikan informasi yang akurat kepada khalayak.



"Kita tentu bersepakat bahwa pers, teman-teman penyiaran yang hadir hari ini, tadi kita sepakat juga dengan Ketua Dewan Pers, untuk bisa menjadi garda, bisa menjadi palang yang kemudian terus menjaga nilai-nilai yang benar," ujarnya.

Lebih dari itu, kata Meutya, menerima informasi termasuk dalam UUD Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. "Jadi ketika kita, teman-teman penyiaran melakukan tugas-tugas jurnalistik dengan prinsip dan kode etik jurnalistik yang benar, maka dia telah menjadi garda untuk menjalankan Undang-Undang Dasar '45 Pasal 28," ucapnya.