Susunan direksi dan komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB terbaru tak ada nama Helmy Yahya sebagai komisaris independen dan Mardigu Wowiek Prasantyo atau Bossman Mardigu sebagai komisaris utama.

Keduanya batal diangkat sebagai komisaris pada diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), usai tak lolos menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tak hanya Helmy dan Mardigu, Bank BJB juga membatalkan pengangkatan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan perseroan.

"RUPSLB Tahun 2025 menetapkan dua keputusan pokok, yakni menyetujui pembatalan pengangkatan Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen, serta Direktur Kepatuhan yang sebelumnya telah ditetapkan," bunyi keterangan resmi Bank BJB, Selasa (9/12).

Keputusan kedua dalam RUPSLB tersebut adalah menyetujui pemberhentian direktur utama perseroan Yusuf Saadudin yang wafat pada pertengahan November lalu.

Bank BJB mengatakan keputusan tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian susunan pengurus, serta melaksanakan tindak lanjut administratif dan pelaporan kepada regulator guna menjamin kesinambungan tata kelola dan operasional perusahaan.

"Penyesuaian struktur organisasi yang dilakukan merupakan langkah strategis guna memastikan keberlangsungan operasional dan stabilitas perusahaan.

Perseroan percaya dukungan pemegang saham menjadi pondasi penting dalam menjaga pertumbuhan dan transformasi Perseroan," terang manajemen.

Berikut susunan anggota dewan komisaris dan direksi Bank BJB terbaru:

Dewan KomisarisKomisaris : Rudie KusmayadiKomisaris : Herman SuryatmanKomisaris : Tomsi TohirKomisaris Independen : Novian Herodwijanto

Dewan DireksiDirektur Operasional dan Teknologi Informasi : Ayi SubarnaDirektur Keuangan : Hana DartiwanDirektur Korporasi dan UMKM : MulyanaDirektur Konsumer dan Ritel : Nunung Suhartini

Bank BJB sebelumnya telah menunjuk Helmy Yahya sebagai komisaris independen dan Mardigu sebagai komisaris utama.

Helmy Yahya dan Mardigu ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku representasi pemegang saham pengendali Bank BJB sebagai komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar April lalu.

Namun, kedua kandidat komisaris itu tak lolos dalam fit and proper test yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Wowiek Prasantyo atau yang dikenal netizen sebagai Bossman Mardigu adalah seorang pengusaha yang sering melontarkan pernyataan kontroversial. Netizen mengenalnya sebagai sosok penganut teori konspirasi.

Di dunia bisnis, Mardigu juga punya sejumlah catatan. Misalnya, saat OJK memberi peringatan kepada perusahaannya, PT Santara Daya Inspiratama (Santara) pada 2022. OJK melarang perusahaan Mardigu melakukan penawaran efek dan diperiksa atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal.

Ia juga pernah mendapatkan peringatan keras dari Bank Indonesia dan OJK karena mencetuskan cryptocurrency pertama di Indonesia yang di beri nama "Cyronium". Kala itu, BI dan OJK memang belum memberikan izin untuk seluruh cryptocurrency di Indonesia.

Sementara itu, Helmy Yahya adalah pembawa acara televisi dan aktor. Ia pernah menjabat Direktur TVRI pada 2017-2020. Saat ini, Helmy banyak muncul melalui siniar atau podcast di Youtube.

Bisnis.com, JAKARTA – Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya batal menjadi komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB.

Pembatalan tersebut menyusul adanya surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025.

Menanggapi hal itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Barat Yuzirwan menyampaikan bahwa hasil uji kemampuan dan kepatutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Hasil itu sudah sesuai kewenangan dan ketentuan dalam perundang-undangan OJK,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Yuzirwan mengatakan saat menggelar fit and proper test, pihaknya melakukan pemeriksaan berkas para calon komisaris secara komprehensif.

Dalam RUPSLB yang dilaksanakan pada April 2025, para pemegang saham Bank BJB sepakat mengangkat Wowiek Prasantyo sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan.

Jabatan tersebut dapat berlaku efektif manakala sudah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan, serta memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Yuzirwan melanjutkan terhadap hasil tersebut, maka BJB akan kembali menetapkan kandidat untuk mengisi kekosongan kursi komisaris dalam RUPS. “Alurnya dari BJB yang akan mengajukan, prosesnya di OJK akan berulang lagi [sesuai ketentuan],” ujarnya.

Dia menyebut proses fit and proper test memerlukan waktu sekitar 30 hari kerja setelah otoritas menerima berkas para kandidat secara lengkap Adapun untuk menduduki posisi komisaris bank, para calon harus memenuhi sejumlah persyaratan. Melansir laporan tahunan 2024 BJB, berikut persyaratan umum untuk menjadi anggota dewan komisaris:

Persyaratan Umum, adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.

3. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

4. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia.

5. Sehat jasmani dan rohani.

6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.

7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.

8. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.

9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

10. Tidak memiliki kredit macet.

11. Calon Anggota Dewan Komisaris yang akan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan, diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A.

Persyaratan lainnya, yaitu

1. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar di antara sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi; 1. dibuktikan dengan surat pernyataan.

2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank.

3. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin 2 bagi:

a. Mantan Direktur Utama pada Bank; dan

b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank

Paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

5. Anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;

6. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan merangkap jabatan:

a. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada Lembaga keuangan atau Perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;

b. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) Lembaga atau Perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri.

c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau

d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dalam hal:

a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank

b. Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham bank yang berbentuk badan hukum pada bank dan/atau kelompok usaha bank; dan/atau

c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

8. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 6 dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris bank.

9. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 7 wajib membuat pernyataan untuk:

a. Menjaga integritas;

b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan;

c. Menghindari Tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris

10. Dalam hal calon komisaris non independen memiliki jabatan rangkap, wajib menyertakan:

a. Surat pernyataan pribadi di atas kertas bermaterai atas nama calon anggota Dewan Komisaris yang masih memiliki jabatan rangkap melebihi ketentuan yang diperkenankan (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai Pengurus Bank

b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik Bank bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional)

c. Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan:

1) Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani di atas materai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang -undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2) Surat persetujuan dari atasan langsung di atas materai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota dewan komisaris bank dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan terkait dengan PNS termasuk UU No.25/2009

11. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

12. Khusus calon Komisaris Independen/Komisaris Utama Independen wajib menyertakan:

a. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP (ditandatangani di atas meterai cukup)

b. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (ditandatangani di atas materai cukup)

13. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A dengan hak suara yang sah, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. RUPS dapat mengangkat Dewan Komisaris dan dinyatakan efektif setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

15. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat oleh RUPS namun belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan belum memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisaris

16. Calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang saham namun belum memiliki sertifikasi manajemen risiko kualifikasi jenjang 6 (enam), wajib melampirkan bukti kelulusan sertifikasi manajemen risiko jenjang kualifikasi 6 (enam) sebagai salah satu syarat pengajuan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

17. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2a dan 2e dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Bank.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membenarkan bahwa Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya tidak lolos dalam uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai komisaris Bank BJB. Keduanya sebelumnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BJB pada 16 April 2025, namun jabatan baru dapat berlaku setelah mendapatkan persetujuan OJK.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Barat, Yuzirwan, menjelaskan seluruh proses penilaian telah dilakukan sesuai ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku. Meski begitu, ia tidak merinci secara detail alasan penolakan dua figur publik tersebut. "Hasil itu sudah sesuai kewenangan dan ketentuan dalam perundang-undangan OJK," ujar dia kepada media, dikutip Selasa (18/11/2025).

Dia menegaskan, penilaian fit and proper test dilakukan secara menyeluruh termasuk pemeriksaan dokumen dan rekam jejak para calon. "Semua (aspek dinilai), untuk membawa bank ini menjadi maju dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Dengan tidak lolosnya kedua kandidat, BJB diwajibkan kembali mengajukan nama calon komisaris baru untuk dilakukan proses penilaian ulang. "Alurnya dari BJB yang akan mengajukan, prosesnya di OJK akan berulang lagi (sesuai ketentuan)," kata Yuzirwan.

OJK menyebutkan proses penilaian calon komisaris membutuhkan waktu maksimal 30 hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima lengkap. Dengan demikian, pengisian kursi komisaris BJB dipastikan akan kembali melalui tahapan formal sesuai mekanisme regulasi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa batalnya Helmy Yahya dan Mardigu Wowiek Prasantyo atau “Bossman” Mardigu menjadi Komisaris Independen dan Komisaris Utama Bank BJB murni karena tidak lolos seleksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dedi mengatakan setiap calon komisaris bank daerah wajib mengikuti fit and proper test OJK. Dalam proses tersebut, keduanya dinyatakan tidak lolos.

“Itu bukan dibatalkan pelantikannya, salah itu. Bukan dibatalkan, tapi tidak diloloskan oleh OJK. Komisaris harus melalui seleksi OJK,” kata Dedi usai menghadiri West Java Investment Summit di Hotel Pullman Bandung, Jumat (14/11/2025).

Ia mengaku berharap Helmy dan Mardigu lolos seleksi karena menilai keduanya memiliki integritas untuk memperkuat tata kelola Bank BJB.

“Pak Helmi dan Pak Bosman tidak lolos OJK, padahal saya sangat berharap mereka lolos karena punya integritas,” ujarnya.

Dedi menyesalkan hasil seleksi tersebut. “Kenapa tidak lolos? Ya tanya ke OJK. Secara pribadi dan sebagai gubernur, saya menyesalkan mereka tidak lolos,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) mengumumkan pembatalan pengangkatan dua komisaris dan satu direktur yang semula akan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 1 Desember 2025.

Dalam pengumuman resmi, Bank BJB menyebut mata acara RUPSLB adalah pembatalan pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan Perseroan. Keputusan ini otomatis membatalkan hasil RUPS tahunan pada 16 April 2025 yang menetapkan Mardigu Wowiek Prasantyo sebagai Komisaris Utama, Helmy Yahya sebagai Komisaris Independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai Direktur Kepatuhan.

“Mata acara: Pembatalan Pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan Perseroan,” tulis Bank BJB dalam pengumuman yang dikutip Senin (10/11/2025).

Pembatalan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat OJK bernomor SR294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025, dan S-338/KO.12/2025 yang memberi catatan atas hasil RUPS April lalu.

Sebelumnya, pengangkatan Helmy dan Mardigu sempat menjadi sorotan publik. Keduanya merupakan figur publik di luar industri perbankan. Mardigu dikenal sebagai pengusaha dan motivator, sementara Helmy adalah tokoh media dan mantan eksekutif televisi.

(Tim Redaksi: Faqih Rohman Syafei, Suparjo Ramalan, David Oliver Purba, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Helmy Yahya dan Mardigu Gagal Jadi Komisaris BJB: Tak Diloloskan OJKdanHelmy Yahya dan Bossman Mardigu Batal Jadi Komisaris Bank BJB

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias BJB berencana membatalkan pengangkatan tiga pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang. Bank pembangunan daerah (BPD) itu mengumumkan akan membatalkan pengangkatan Wowiek Prasantyo selaku Komisaris Utama Independen, Helmy Yahya selaku Komisaris Independen, dan Joko Hartono Kalisman selaku Direktur Kepatuhan.

"Mata Acara merupakan tindaklanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025," kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).

Seperti diketahui, pengangkatan ketiganya diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu. Selepas RUPST tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperkenalkan para pengurus baru Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut dalam unggahan di Instagram pribadinya. Dedi mengatakan para pengurus baru tersebut harus melewati proses fit and proper test yang digelar Otoritas Jada Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

"Tapi kita berdoa mudah-mudahan lulus seleksi. Karena mereka adalah orang-orang yang saya percaya dan sudah siap mengorbankan seluruh ego kesenangan pribadinya, demi kebesaran Bank Jabar [dan Banten]," ujarnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, dikutip Kamis (16/4/2025).

Nampak dalam video tersebut, sosok Wowiek Prasantyo alias Mardigu, yang ditunjuk menjadi komisaris utama independen. Ia menggantikan bankir senior Taswin Zakaria.

Mardigu yang dijuluki dengan nama "Bossman Sontoloyo" ini sejatinya sudah beberapa kali mencuri perhatian netizen lantaran narasinya soal geopilitik dunia dan teori konspirasi. Ia merupakan pengusaha dengan kepemilikan 32 perusahaan di berbagai sektor termasuk perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas melalui PT Titis Sampurna.

Namun, dirinya pernah "kena semprit" OJK. Perusahaannya, PT Santara Daya Inspiratama (Santara) dilarang melakukan penawaran efek dan diperiksa atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal pada 2022 lalu. Selain itu, Mardigu mencetuskan cryptocurrency pertama di Indonesia yang diberi nama "Cyronium" walaupun sempat mendapatkan peringatan keras dari Bank Indonesia dan OJK. Karena saat itu BI maupun OJK enggan memberikan izin untuk seluruh cryptocurrency di Indonesia dengan berbagai alasan.

Fakta menarik lainnya, Mardigu yang merupakan pegiat Hipnoterapis ini juga sempat disorot masyarakat karena memberi usulan kepada Bank Indonesia untuk menerbitkan Rupiah Digital atau e-Rupiah yang dianggap bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia.

Pengangkatan Helmy Yahya menjadi Komisaris Independen BJB juga akan dibatalkan. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1984-1990, Master Of Professional Accounting, University of Miami pada tahun 1992, dan Pendidikan Future Leaders, Massachusetts Institute of Technology pada tahun 2013.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara Komisaris Jobseekers Company sejak tahun 2024, Komisaris One Goal Partners (Venture Builder) sejak tahun 2024. Kemudian, Advisor WIR Group sejak tahun 2022 hingga 2023, Komisaris PT Neomed Ikhlas Hub sejak 2021, CEO Badarocks Indonesia sejak 2021 hingga 2022, Direktur Utama TVRI sejak 2017 hingga 2019. Ia juga merupakan Founder R66 Media pada tahun 2020.

Sementara itu, Joko Hartono Kalisman sudah lama berkarir di BJB. Ia tercatat pernah menjadi pemimpin Divisi KPR & KKB, pemimpin Satuan Kerja Audit Internal BJB, dan pemimpin Divisi Kredit Konsumer BJB sejak 2024.

Hingga berita ini diterbitkan, CNBC Indonesia telah menghubungi manajemen BJB dan OJK terkait rencana pembatalan tersebut, namun tidak segera mendapatkan respons.

Namun, belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB resmi mengumumkan pembatalan pengangkatan dua komisaris dan satu direktur, yang sebelumnya dijadwalkan akan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 1 Desember 2025 mendatang.

Dalam pengumumannya, Bank BJB menyebutkan mata acara RUPSLB kali ini adalah pembatalan pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan Perseroan.

Keputusan ini secara otomatis membatalkan hasil RUPS tahunan Bank BJB pada 16 April 2025, yang mana menetapkan Mardigu Wowiek Prasantyo (Bossman Mardigu) sebagai Komisaris Utama, Helmy Yahya sebagai Komisaris Independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai Direktur Kepatuhan.

“Mata acara: Pembatalan Pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan Perseroan,” tulis Bank BJB dalam pengumuman resminya, dikutip Senin (10/11/2025).

Langkah pembatalan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernomor SR294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025, dan S-338/KO.12/2025, yang memberikan catatan terkait hasil keputusan RUPS Bank BJB pada April lalu.

"Mata acara merupakan tindak lanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025, dan S-338/KO.12/2025," demikian penjelasan perusahaan.

Sebelumnya, pengangkatan Mardigu dan Helmy sempat menjadi sorotan publik.

Keduanya dikenal sebagai figur publik di luar industri perbankan, Mardigu sebagai pengusaha dan motivator, sementara Helmy Yahya dikenal sebagai tokoh media dan mantan eksekutif televisi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias BJB akan membatalkan pengangkatan tiga pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang. Dalam pengumuman resminya, bank pembangunan daerah (BPD) itu menyampaikan akan membatalkan pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan.

"Mata Acara merupakan tindaklanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025," kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, para pemegang saham BJB telah mengangkat Wowiek Prasantyo sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam RUPSLB yang digelar 16 April 2025 lalu.

Usai pengangkatan tersebut, ketiganya harus menjalani fit and proper test alias penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika lulus, maka mereka akan efektif mengemban jabatan yang diberikan .

Seperti diketahui, Wowiek Prasantyo alias Mardigu yang dijuluki dengan nama "Bossman Sontoloyo" sejatinya sudah beberapa kali mencuri perhatian netizen lantaran narasinya soal geopilitik dunia dan teori konspirasi. Tak cuman itu, Mardigu merupakan seorang pengusaha kakap yang telah berlalu lalang di dunia bisnis Indonesia.

Namun, dirinya pernah "kena semprit" OJK. Perusahaannya, PT Santara Daya Inspiratama (Santara) dilarang melakukan penawaran efek dan diperiksa atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal pada 2022 lalu.

Fakta menarik lainnya, seorang yang pegiat Hipnoterapis ini jugasempat disoroti masyarakat karena memberi usulan kepada Bank Indonesia untuk menerbitkan Rupiah Digital atau e-Rupiah yang dianggap bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia.

Selain itu, Mardigu mencetuskan cryptocurrency pertama di Indonesia yang di beri nama "Cyronium". Walaupun sempat mendapatkan peringatan keras dari Bank Indonesia dan OJK. Karena saat itu BI maupun OJK enggan memberikan izin untuk seluruh cryptocurrency di Indonesia dengan berbagai alasan.

Selain Mardigu, presenter kondang Helmy Yahya juga diangkat menjadi Komisaris Independen BJB.

Sementara itu, Joko Hartono Kalisman sudah lama berkarir di BJB, tercatat pernah menjadi pemimpin Divisi KPR & KKB, pemimpin Satuan Kerja Audit Internal BJB, dan pemimpin Divisi Kredit Konsumer BJB sejak 2024.

Belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]