berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa/National Meat Processors Association Indonesia) menyoroti kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi secara drastis kepada pelaku usaha swasta yang dinilai berdampak pada pasokan komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Nampa Hastho Yulianto menyatakan kebijakan pemangkasan alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 menjadi 30.000 ton dari tahun lalu sebesar 180 ribu ton telah membawa pengaruh di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia termasuk dampak pada sektor pengolahan daging.

Penurunan kuota impor untuk swasta maupun anggota asosiasi industri pengolahan daging, yang tahun ini hanya mendapatkan alokasi 17.000 ton, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, berisiko terjadinya kekurangan bahan baku buat industri pengolahan daging.

"Dengan pasokan yang makin terkonsentrasi di tangan BUMN dan menurunnya fleksibilitas swasta, maka pasar pun rentan terhadap gangguan," katanya.

Berdasarkan kuota impor daging 2026 dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 100.000 ton.

Menurut dia, jika kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, maka berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri.

Terkait dibukanya keran impor daging dari Brasil, Hastho menyatakan pengalaman empiris sejak 2016 menunjukkan impor daging kerbau oleh BUMN yang dimaksudkan sebagai instrumen stabilisasi harga tidak selalu menghasilkan harga pasar yang lebih rendah, dan dalam beberapa periode justru diikuti oleh kenaikan harga.

Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah tidak membatasi daging industri, baik untuk industri olahan daging maupun industri hotel, restoran dan katering (Horeka), karena daging impor itu merupakan bahan baku dan bukan untuk konsumsi akhir, namun diolah menjadi nilai tambah produk berbeda.

Menurut dia, kebijakan pemangkasan kuota impor daging tidak tepat terlebih ditambah dengan adanya beberapa Izin Pemasukan API-U jenis dagingnya tidak sesuai dengan yang dimohon.

"Hal itu membuat kuota secara angka terlihat ada, tapi secara utilisasi industri tidak efektif dan bahkan berpotensi mematikan perusahaan API-U (importir umum), karena tidak punya barang dagangan yang sesuai kebutuhan pelanggannya," ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan daging saat ini bertentangan dengan tujuan pembangunan industri dan dampaknya sangat jelas di lapangan, karena dengan pembatasan kuota, harga bahan baku industri melonjak tajam.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/2), harga daging sapi sudah masuk rentang tertinggi harga acuan pembelian (HAP) konsumen sementara di pasaran untuk daging sapi segar (chilled) paha depan dan paha belakang masing-masing Rp130.000/kg dan Rp140.000/kg.

“Harga memang naik sejak kami usai mogok dagang. Jika sebelumnya saya masih jual Rp130.000/kg, sekarang sudah Rp140.000/kg,” ujar Ahmad, pedagang daging di Pasar Cibubur, Jakarta, Rabu (11/2)

Begitu juga untuk harga daging kerbau sudah 20 persen HAP atau rata-rata Rp112.100/kg, bahkan di Pulau Jawa, harga daging kerbau mencapai Rp120.000/kg atau 50 persen di atas HAP yang ditetapkan sebesar Rp80.000/kg.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan bahwa selama ini pelaku usaha daging impor juga berperan dalam stabilisasi harga daging di pasaran.

Menurut Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana, tidak benar jika dikatakan mereka tidak ikut berperan dalam stabilisasi harga daging dan cenderung memainkan harga, apalagi segmen pasar daging impor bukanlah pasar umum tapi industri hotel, restoran dan katering (horeka).

"Sebenarnya, peran swasta dan BUMN itu sama saja, yakni punya kewajiban untuk stabilisasi harga karena ini kepentingan nasional. Itu sebabnya harus ada equal treatment, perlakuan yang sama (swasta dengan BUMN)," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan sebagian besar kuota impor daging sapi reguler tahun ini dialihkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) agar negara dapat hadir sebagai stabilisator.

"Logikanya, kalau dipegang semua oleh swasta, pemerintah sulit melakukan intervensi ketika harga bergejolak. Untuk itu, kuota impor daging ditarik ke BUMN sehingga negara bisa hadir sebagai stabilisator," ujar Mentan, Kamis (22/1/2026).

Menurut Teguh, swasta secara implisit juga berperan menstabilkan harga mengingat bicara harga maka terkait mekanisme pasar, atau supply and demand.

"Jika pasok cukup, harga stabil. Stabil tidak hanya di pasar umum, tapi juga segmen kami sebagai pemasok industri horeka," katanya.

Dia menilai keputusan pemerintah memangkas porsi pengusaha swasta dan menyerahkan ke BUMN menimbulkan monopoli yang tidak sehat.

"Monopoli pasti menimbulkan inefisiensi. Mengapa pemerintah tidak bijak menyangkut stabilisasi harga daging, yakni memberi perlakuan yang setara," katanya.

Sebagai bagian integral dari dunia usaha yang sama, tambahnya seharusnya pemerintah memberi kesempatan yang sama sehingga tercipta iklim kompetisi yang efisien.

"Dengan demikian bisa memberi manfaat bagi konsumen dan sektor riil. Belum lagi industri horeka dan manufaktur yang punya nilai tambah serta menyerap tenaga kerja," katanya.

Oleh karena itu, Teguh berharap pemerintah mengembalikan porsi kuota daging sapi reguler seperti tahun lalu, yakni 180 ribu ton.

Pihaknya mengapresiasi apa yang diputuskan kantor Kementerian Koordinasi bidang Pangan, yang menjanjikan akan mengevaluasi jatah kuota daging sapi reguler pada Maret.

Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (APPDI) Asnawi mengatakan produksi daging sapi nasional masih kurang, yang mana konsumsi per kapita 2,57 kg, kebutuhan daging dalam negeri mencapai 731.000 ton/tahun.

Sementara, produksi daging sapi nasional, tambahnya, hanya mampu memenuhi 33,4 persen, sisanya dipenuhi oleh impor.

Bahkan, lanjutnya, daging beku impor, terutama daging kerbau, bermanfaat untuk menekan harga daging di pasar.

"Jika tidak ada daging impor, maka harga daging dalam negeri bisa di atas Rp140.000/kg," katanya.

Sementara itu, Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menyatakan pemangkasan kuota impor secara drastis yang dilakukan pemerintah sebagai salah sasaran sebab pelaku usaha mengimpor daging reguler untuk memenuhi pasar horeka (hotel, restoran dan katering) dan daging industri, bukan pasar umum.

"Peran stabilisasi harga itu tujuan dari dibukanya impor daging kerbau India, yakni agar masyarakat bisa menjangkau harga daging, di mana HET-nya dipatok Rp80.000/kg. Itu ada di pasar umum," ujarnya.

Oleh karena itu, Marina menyatakan tidak benar jika pihak swasta mempermainkan harga daging karena pasar yang berbeda.

Dalam kesempatan itu, Marina menjelaskan bahwa industri horeka sangat terganggu dengan pemangkasan kuota yang jadi porsi swasta, sebab bisnis mereka menggunakan sistem kontrak, sehingga masalah pasok menjadi sangat sensitif.

"Itu sebabnya mengapa kami minta pemerintah mengembalikan kuota, karena pasok terganggu dan perusahaan kesulitan. Jika sudah begini, maka gelombang PHK bisa saja terjadi," ujarnya.

Berdasarkan Neraca Komoditas 2026, total kuota impor daging mencapai 297.000 ton. Rinciannya terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, 75.000 ton daging dari negara lain, semuanya dialokasikan untuk BUMN, sementara 105 perusahaan swasta hanya mendapat 30.000 ton. Sisanya, 17.000 ton dialokasikan untuk daging industri.

BUMN yang mendapat kuota impor daging adalah PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sementara swasta dengan jatah hanya 30.000 ton harus dibagi kepada 105 perusahaan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memangkas kuota impor daging sapi sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Kebijakan ini sejalan dengan target swasembada pangan, khususnya pemenuhan protein hewani, yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Namun di sisi lain, impor daging sapi masih memegang peran signifikan dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Saat ini, komponen impor diperkirakan mencapai hampir 40 persen dari total kebutuhan daging sapi nasional, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan global di tengah keterbatasan produksi domestik. Pemangkasan kuota impor ini pun menuai respons dari pelaku usaha, terutama perusahaan swasta yang selama ini menjadi penopang distribusi daging sapi ke pasar, industri pengolahan, hingga sektor perhotelan dan restoran.

Kenapa Indonesia Masih Harus Impor Daging Sapi?

1. Kebutuhan Industri dan Sektor Horeka

Impor daging sapi juga menyasar kebutuhan industri pengolahan dan sektor perhotelan, restoran, serta katering (horeka). Industri seperti produsen sosis, bakso, dan makanan olahan membutuhkan pasokan daging dalam jumlah besar dengan spesifikasi tertentu dan kualitas yang seragam. Daging impor dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kontinuitas pasokan dan standar mutu yang stabil.

2. Kesenjangan Produksi dan Konsumsi

Produksi daging sapi nasional hingga kini belum mampu mengejar laju konsumsi masyarakat. Populasi sapi dan kerbau lokal tumbuh relatif lambat, sementara permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan daya beli. Ketimpangan ini semakin terasa menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Adha, saat kebutuhan daging melonjak tajam. Dalam kondisi tersebut, impor menjadi opsi cepat untuk menutup kekurangan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.

3. Menjaga Stabilitas Harga di Pasar

Impor daging sapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga. Tanpa tambahan pasokan dari luar negeri, keterbatasan stok domestik berpotensi mendorong lonjakan harga secara signifikan. Pemerintah kerap menggunakan kebijakan impor sebagai “penahan” agar harga daging tetap berada di kisaran yang terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

4. Permintaan Daging Premium yang Spesifik

Tidak semua daging sapi impor bersaing langsung dengan daging lokal. Sebagian besar impor justru ditujukan untuk memenuhi permintaan daging premium, seperti potongan steak dengan tekstur lebih lembut dan konsistensi kualitas yang tinggi. Karakteristik tersebut umumnya dihasilkan dari sapi ras tertentu yang dibesarkan dengan sistem penggemukan modern. Sementara itu, daging sapi lokal lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi harian dan olahan tradisional.

5. Keterbatasan Produktivitas Peternakan Lokal

Produktivitas peternakan sapi dalam negeri masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari skala usaha yang kecil, kualitas pakan yang belum optimal, hingga faktor iklim yang memengaruhi pertumbuhan ternak. Teknologi peternakan modern juga belum diterapkan secara merata, sehingga biaya produksi relatif tinggi dan pasokan sulit ditingkatkan dalam waktu singkat.

Perbandingan Kualitas Daging Sapi Impor vs Lokal

Perbedaan kualitas daging sapi impor dan lokal dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari perawatan ternak, jenis pakan, hingga proses pemotongan. Ahli Gizi Olahraga lulusan Universitas Oklahoma, Emilia Achmadi, mengatakan kualitas daging sapi lokal dan impor memang dapat berbeda.

"Kalau dari sisi protein itu tidak terlalu banyak berbeda, tapi dari jumlah lemaknya bisa saja sangat berbeda," ujar Emilia, Senin (13/10).

Ia menjelaskan bahwa perawatan ternak menjadi faktor penting. Sapi yang dirawat dengan baik dapat tumbuh hingga bobot sekitar 500 kilogram dan menghasilkan daging dalam jumlah lebih banyak. Perawatan yang optimal juga berpengaruh terhadap kualitas kandungan protein daging. Faktor lain terletak pada jenis pakan. Sapi yang diberi pakan grass fed atau rumput segar memiliki kandungan omega-3 yang lebih tinggi dibanding sapi yang diberi pakan grain fed atau biji-bijian.

"Jadi, lemak esensialnya, demografinya akan sedikit berbeda, makanya (sapi yang memakan) rumput segar itu selalu dikatakan sebagai daging merah yang lebih sehat, hanya karena kecenderungan omega 3-nya relatif lebih tinggi. Kemudian ada lemak jenuh juga, yang namanya conjugated linoleic acid (CLA)."

CLA disebut memiliki manfaat dalam produksi energi, terutama bagi individu yang aktif berolahraga. Selain itu, proses memasak juga berpengaruh terhadap kualitas akhir daging. Daging dengan tekstur kurang lembut cenderung lebih sulit diolah menjadi hidangan steak. Dari sisi praktisi kuliner, Chef Owner Silk Bistro, Freedie Salim, menilai daging sapi impor seperti dari Australia memiliki keunggulan dalam proses pemeliharaan. Ia menjelaskan sapi dipelihara dengan meminimalkan stres, dilepas di padang rumput organik, serta diberi waktu istirahat sebelum pemotongan. Termasuk penggunaan teknologi stun agar sapi mati dengan cepat.

"Mereka secepat mungkin dibuat mati bisa dengan stun, lalu langsung tergeletak, tapi tidak langsung disayat. Sapi digantung dulu, lalu dikuliti baru diturunkan," ucapnya.

Sementara di Indonesia, proses pemotongan daging sapi masih mengacu pada ajaran agama dan tata laksana tertentu.

"Saya tidak membahas ajarannya, tapi begitu daging sapi langsung dibabat, dia jadi stres dan itu yang membuat daging menjadi keras," ucap dia.

Freddie menambahkan, perbedaan kualitas juga dipengaruhi oleh jenis pakan, lingkungan, dan cara perawatan ternak, di mana sapi lokal cenderung dipelihara dengan sistem ikat dan ruang gerak terbatas.

Kuota Impor Dipangkas, PHK Mengintai

Di tengah kebijakan pengurangan kuota impor, pelaku usaha mengeluhkan dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis. Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mencatat kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 hanya 30.000 ton, turun drastis dari 180.000 ton pada 2025.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan kebijakan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India 100.000 ton, dari Brasil 75.000 ton, belum lagi dari negara lain,” ujar Teguh.

Menurutnya, kuota tersebut hanya sekitar 16 persen dari kuota tahun lalu dan harus dibagi ke sekitar 105 perusahaan, sehingga membuat operasional menjadi sangat terbatas. Ia juga menyoroti minimnya transparansi kebijakan.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak tahu bagaimana dasar angka tersebut,” ungkapnya.

Risiko PHK pun dinilai mengintai. Dari sisi pedagang, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat harga daging sapi terus naik sejak Natal dan Tahun Baru. Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan harga saat ini berada di kisaran Rp125.000–Rp130.000 per kilogram.

“Sekarang pedagang menjual di harga Rp125.000–130.000 per kilogram akibat setiap satu minggu ada kenaikan dua kali di angka Rp2.000 per potong,” ujarnya.

Ikappi bahkan memperkirakan harga daging sapi berpotensi menembus Rp150.000 per kilogram menjelang Lebaran 2026 jika pasokan tidak membaik dan kebijakan kuota impor tidak dievaluasi.

Pengurangan kuota impor daging sapi menjadi sinyal kuat dorongan kemandirian pangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan impor masih sulit dilepaskan sepenuhnya karena kesenjangan produksi, kebutuhan industri, dan perbedaan kualitas tertentu.

Perbandingan kualitas daging impor dan lokal menegaskan bahwa faktor teknologi, pakan, manajemen ternak, hingga proses pemotongan menjadi penentu utama. Tanpa penguatan menyeluruh di sektor hulu hingga hilir, pengurangan impor berisiko memicu lonjakan harga dan tekanan terhadap dunia usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, menyebut stok daging sapi dan kerbau saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Ramadhan.

Amran mengatakan, dalam Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi/Kerbau per 6 Januari 2026, pihaknya telah menghitung stok daging sapi dan kerbau pada Januari 2026 sebanyak 41,7 ribu ton.

Stok tersebut merupakan carry over dari tahun 2025 yang dinilai mencukupi kebutuhan daging masyarakat hingga bulan Februari-Maret mendatang.

Di luar itu, untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, pemerintah telah menetapkan kuota impor sapi/kerbau bakalan 700.000 ekor.

"Ini kuota impor sapi, sudah keluar. Di mana masalahnya? Tidak ada yang dipersulit. Kita sudah keluarkan,” kata Amran sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Amran mengatakan, kuota impor 700.000 ekor sapi bakalan itu diberikan kepada 80 perusahaan penggemukan (feedlot) yang diperkirakan setara dengan 189.700 ton daging sapi/kerbau.

Sementara itu, produksi daging sapi/kerbau dalam negeri diperkirakan mencapai 421.000 ton.

Dengan tambahan daging dari 700.000 sapi bakalan, maka stok secara nasional ditargetkan akan mencapai 949.700 ton.

Adapun kebutuhan konsumsi daging sapi/kerbau nasional yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga dan non-rumah tangga mencapai 794.300 ton.

Lebih lanjut, Bapanas mencatat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk daging sapi dan kerbau masing-masing 8.000 ton dan 3.000 ton.

Sementara, BUMN pangan ID Food memiliki stok daging sapi dan kerbau 11.000 ton dan Perum Bulog 18.000 ton.

Menurut Amran, pemerintah terus memperkuat stok CPP daging sapi dan kerbau melalui BUMN bidang pangan.

Pemerintah memandang, distribusi daging sapi dan kerbau dilakukan secara konsisten menggunakan operasi pasar, salah satunya Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh wilayah.

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY Lapak pedagang daging sapi yang masih buka di tengah aksi mogok, Pasar Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (22/1/2026).

Penambahan kuota impor untuk BUMN pangan, kata dia, akan digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui intervensi pasar sehingga harga daging tetap terjangkau.

"Ingat, yang diimpor oleh BUMN, itu untuk rakyat. Bukan untuk konsumsi BUMN. Tapi untuk intervensi pasar. Kenapa? Kalau terjadi lonjakan harga, yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Karena kalau ada apa-apa, kita bisa intervensi," tutur Amran.

Pemangkasan Kuota Impor Swasta

Diketahui, pada 2025 Kementan menetapkan kuota impor 180.000 ton daging sapi untuk pengusaha swasta.

Namun, pada 2026, pemerintah hanya membuka keran impor 47.098 ton untuk pengusaha swasta dengan rincian 30.000 untuk klaster trader dan 17.098 untuk produsen.

Sementara, kuota impor perusahaan BUMN pada 2026 melonjak drastis menjadi 250.000 hingga 297.000 ton.

Rinciannya, 100.000 ton daging kerbau India, 75.000 ton daging sapi Brasil, dan 75.000 ton daging sapi dari negara lain.

Pemerintah memberikan seluruh kuota itu kepada PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Pembagian kuota ini diprotes kalangan pengusaha.

Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna DK, mengatakan kuota impor yang diberikan untuk swasta sangat sedikit.

“Perusahaan swasta berjumlah 108 perusahaan, terdiri dari 74 perusahaan lama dan 34 perusahaan baru, hanya mendapatkan 30.000 ton. Sisa 17.000 ton dialokasikan untuk daging industri,” ujar Marina.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengalihkan sebagian kuota impor daging sapi dari pelaku usaha swasta ke badan usaha milik negara (BUMN) untuk memperkuat peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan tersebut bukan memangkas kuota impor sapi hidup milik swasta. Dia menjelaskan seluruh impor sapi bakalan masih sepenuhnya dikuasai pelaku usaha swasta.

Amran menjelaskan, pengalihan kuota justru terjadi pada komoditas daging sapi beku, yang sejak awal ditugaskan negara sebagai instrumen stabilisasi pasar.

Menurutnya, kehadiran BUMN mutlak diperlukan agar negara memiliki kendali langsung saat terjadi lonjakan harga atau kelangkaan pasokan.

“Itu daging. Kalau itu bukan dipangkas, [itu] dialihkan ke BUMN [dari sebelumnya di swasta] supaya BUMN menjadi stabilisator. Kalau terjadi kelangkaan terus BUMN tidak hadir, instrumen kita menstabilkan apa? Ada nggak?” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, saat ini impor sapi hidup mencapai sekitar 700.000 ekor dan seluruhnya dilakukan oleh swasta. Dengan asumsi bobot rata-rata 271 kilogram per ekor, volume tersebut setara hampir 190.000 ton daging.

Adapun, untuk daging sapi beku, pemerintah menugaskan BUMN sebagai pemegang utama kuota impor guna kepentingan intervensi pasar. Dia menjelaskan, langkah tersebut diambil agar pemerintah memiliki stok yang dapat segera digelontorkan apabila harga melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Pasalnya, Amran menyampaikan kepentingan konsumen tetap menjadi prioritas utama, seiring dengan keluhan asosiasi importir daging beku swasta yang menyebut kebijakan ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Yang BUMN untuk mengintervensi pasar, apakah salah kami kalau ingin menjaga konsumen?” imbuhnya.

Untuk itu, Kementan menegaskan pengalihan kuota ke BUMN dilakukan semata-mata untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan komersial BUMN.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” kata Teguh saat dihubungiBisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton. Rendahnya kuota impor ini membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Pasalnya, Teguh mengungkap kuota impor tersebut harus dibagi kepada sekitar 105 perusahaan swasta, sehingga masing-masing perusahaan hanya memperoleh porsi yang sangat terbatas.

Alhasil, APPDI bersama dengan asosiasi lain membuat surat resmi kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu. Karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

Terlebih, dia menyampaikan pihaknya turut melayani sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) yang juga menyerap banyak tenaga kerja.

“Tapi yang jelas kami sangat prihatin dengan itu dan kami berusaha untuk meyakinkan kepada pihak pemerintah untuk meninjau keputusannya dengan kuota yang 30.000 ton,” katanya.

Lebih lanjut, Teguh memperingatkan bahwa keterbatasan kuota impor akan berdampak langsung pada operasional perusahaan, bahkan berpotensi berujung pada PHK. Menurutnya, risiko PHK sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan kuota.

“Nggak mungkin lah pengusaha dipaksakan harus tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK. Kalau itu pemerintah tidak mengabulkan permintaan kami,” tuturnya.

Selain dampak terhadap tenaga kerja, APPDI menilai pemangkasan kuota juga dikhawatirkan dapat memengaruhi harga daging di tingkat konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pengusaha daging mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 yang terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 180.000 ton.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton. Rendahnya kuota impor ini membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Pasalnya, Teguh mengungkap kuota impor tersebut harus dibagi kepada sekitar 105 perusahaan swasta, sehingga masing-masing perusahaan hanya memperoleh porsi yang sangat terbatas.

Alhasil, APPDI bersama dengan asosiasi lain membuat surat resmi kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

Terlebih, dia menyampaikan pihaknya turut melayani sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) yang juga menyerap banyak tenaga kerja.

“Tapi yang jelas kami sangat prihatin dengan itu dan kami berusaha untuk meyakinkan kepada pihak pemerintah untuk meninjau keputusannya dengan kuota yang 30.000 ton,” katanya.

Lebih lanjut, Teguh memperingatkan bahwa keterbatasan kuota impor akan berdampak langsung pada operasional perusahaan, bahkan berpotensi berujung pada PHK. Menurutnya, risiko PHK sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan kuota.

“Nggak mungkin lah pengusaha dipaksakan harus tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK. Kalau itu pemerintah tidak mengabulkan permintaan kami,” tuturnya.

Selain dampak terhadap tenaga kerja, APPDI menilai pemangkasan kuota juga dikhawatirkan dapat memengaruhi harga daging di tingkat konsumen.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Importir Daging Indonesia (APPHI) Marina Ratna D.K. membenarkan adanya pemangkasan kuota impor daging sapi tahun ini menjadi 30.000 ton tanpa adanya sosialisasi dan penjelasan dari pemerintah.

APPHI mengaku sangat kecewa atas pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut, mengingat anggotanya terdiri dari perusahaan yang telah beroperasi mulai dari 1–40 tahun.

“Selama ini kami telah menyerap tenaga kerja ribuan orang dan pembayar pajak dan memenuhi penyuplai horeka dan manufacturing, membantu pemerintah menjalankan roda ekonomi,” ujar Marina kepada Bisnis.

Dia juga mengingatkan pemangkasan kuota tersebut berpotensi membuat harga daging sapi dikendalikan oleh segelintir pelaku usaha.

Menurutnya, pemangkasan kuota impor daging sapi membuat pembentukan harga daging tidak lagi berjalan sesuai mekanisme pasar.

Pasalnya, kuota impor berpotensi terkonsentrasi pada satu perusahaan yang menggunakan kuota BUMN, padahal sebelumnya kuota reguler dijalankan oleh banyak pelaku usaha sehingga harga terbentuk secara kompetitif. Bahkan, kondisi ini membuat harga daging sapi di tingkat konsumen menjadi lebih mahal.

“Pastinya harga daging akan menjadi tinggi, yang kami takuti akan merembet ke PHK,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pengusaha daging mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 yang terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” kata Teguh saat dihubungiBisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton. Rendahnya kuota impor ini membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Pasalnya, Teguh mengungkap kuota impor tersebut harus dibagi kepada sekitar 105 perusahaan swasta, sehingga masing-masing perusahaan hanya memperoleh porsi yang sangat terbatas.

Alhasil, APPDI bersama dengan asosiasi lain membuat surat resmi kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

Terlebih, dia menyampaikan pihaknya turut melayani sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) yang juga menyerap banyak tenaga kerja.

“Tapi yang jelas kami sangat prihatin dengan itu dan kami berusaha untuk meyakinkan kepada pihak pemerintah untuk meninjau keputusannya dengan kuota yang 30.000 ton,” katanya.

Lebih lanjut, Teguh memperingatkan bahwa keterbatasan kuota impor akan berdampak langsung pada operasional perusahaan, bahkan berpotensi berujung pada PHK. Menurutnya, risiko PHK sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan kuota.

“Nggak mungkin lah pengusaha dipaksakan harus tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK. Kalau itu pemerintah tidak mengabulkan permintaan kami,” tuturnya.

Selain dampak terhadap tenaga kerja, APPDI menilai pemangkasan kuota juga dikhawatirkan dapat memengaruhi harga daging di tingkat konsumen.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Importir Daging Indonesia (APPHI) Marina Ratna D.K. membenarkan adanya pemangkasan kuota impor daging sapi tahun ini menjadi 30.000 ton tanpa adanya sosialisasi dan penjelasan dari pemerintah.

APPHI mengaku sangat kecewa atas pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut, mengingat anggotanya terdiri dari perusahaan yang telah beroperasi mulai dari 1–40 tahun.

“Selama ini kami telah menyerap tenaga kerja ribuan orang dan pembayar pajak dan memenuhi penyuplai horeka dan manufacturing, membantu pemerintah menjalankan roda ekonomi,” ujar Marina kepadaBisnis.

Dia juga mengingatkan pemangkasan kuota tersebut berpotensi membuat harga daging sapi dikendalikan oleh segelintir pelaku usaha.

Menurutnya, pemangkasan kuota impor daging sapi membuat pembentukan harga daging tidak lagi berjalan sesuai mekanisme pasar.

Pasalnya, kuota impor berpotensi terkonsentrasi pada satu perusahaan yang menggunakan kuota BUMN, padahal sebelumnya kuota reguler dijalankan oleh banyak pelaku usaha sehingga harga terbentuk secara kompetitif. Bahkan, kondisi ini membuat harga daging sapi di tingkat konsumen menjadi lebih mahal.

“Pastinya harga daging akan menjadi tinggi, yang kami takuti akan merembet ke PHK,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (9/1), mulai dari lima investor baru berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Pemerintah Kanada berminat untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Minggu pagi ini.

1. Investor di IKN bertambah lima, mulai kuliner hingga perkantoran

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan investor di IKN bertambah lima, yang bergerak di berbagai bidang usaha mulai kuliner, sarana dan prasarana olahraga, perniagaan, hingga perkantoran swasta.

Kelima investor tersebut adalah PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.

"Hadirnya tambahan proyek ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Nusantara," kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

2. Pemerintah alokasikan 30 ribu ton kuota impor daging 2026 bagi swasta

Pemerintah memberikan alokasi kuota impor daging sapi sebesar 30 ribu ton pada 2026 untuk importir swasta atau sekitar 16 persen dari keseluruhan kuota impor tahun ini sebanyak sebanyak 297.000 ton.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana di Jakarta, Sabtu mengungkapkan, kuota yang diberikan untuk perusahaan swasta tersebut jauh di bawah 2025 yang mencapai 180 ribu ton.

Baca selengkapnya di sini.

3. KAI Services sanksi tegas karyawan gunakan data pribadi penumpang

Manajemen KAI Services meminta maaf dan memastikan pemberian sanksi tegas kepada karyawan yang diduga telah menyalahgunakan data pribadi penumpang.

Manager Corporate Communication KAI Services Nyoman Suardhita mengatakan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan pelanggan, pihaknya telah mengambil langkah tegas berupa sanksi disiplin.

"Sanksi disiplin, manajemen telah memanggil oknum karyawan yang bersangkutan dan sedang melakukan proses pemeriksaan intensif. Sanksi tegas sesuai aturan perusahaan akan diberikan untuk memberikan efek jera," kata Nyoman dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Indonesia-Pakistan dorong percepatan IP-PTA jadi CEPA

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Pakistan mendorong percepatan perjanjian Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia Dyah Roro Esti dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu, mengatakan Indonesia dan Pakistan terus memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan dan ekonomi.

Baca selengkapnya di sini.

5. Kanada jadikan NTB mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik

Menteri Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai menyatakan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai mitra strategis Pemerintah Kanada dalam kerangka kerja sama investasi energi terbarukan, ketahanan iklim dan pemberdayaan perempuan di kawasan Indo-Pasifik.

"Kami berharap dapat melakukan lebih banyak kemitraan, lebih banyak investasi, lebih banyak perdagangan dengan Lombok dan Indonesia secara umum," ujar dia saat ditemui usai pertemuan bilateral dengan pemerintah daerah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jika tidak ada kuota yang memadai maka konsekuensinya akan terjadi gejolak dan yang paling gampang buat pengusaha adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan alokasi kuota impor daging sapi sebesar 30 ribu ton pada 2026 untuk importir swasta atau sekitar 16 persen dari keseluruhan kuota impor tahun ini sebanyak sebanyak 297.000 ton.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana di Jakarta, Sabtu mengungkapkan, kuota yang diberikan untuk perusahaan swasta tersebut jauh di bawah 2025 yang mencapai 180 ribu ton.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat berat dan mengancam kelangsungan hidup banyak perusahaan, karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan angka minimal yang sama dengan tahun lalu.

"Jika tidak ada kuota yang memadai maka konsekuensinya akan terjadi gejolak dan yang paling gampang buat pengusaha adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujar dia dalam keterangannya.

Sebelumnya sejumlah asosiasi yang bergerak di sektor usaha daging mempertanyakan kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait pemberian kuota impor daging sapi tahun 2026 yang dipangkas drastis dari tahun lalu tanpa ada penjelasan dari pemerintah.

Dalam pertemuan tertutup tersebut kalangan asosiasi yang hadir yakni APPDI, Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) dan Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA).

Teguh menambahkan, kebijakan kuota impor daging sebetulnya tak sejalan dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta tidak perlu lagi ada kebijakan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu, lanjutnya, kalangan pelaku usaha meminta dilakukannya peninjauan kembali kebijakan pemberian kuota impor daging sapi yang hanya 16 persen dari total kuota impor tahun ini tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi kepada para pelaku usaha.

Sementara itu, wakil APPHI, Marina Ratna DK menjelaskan bahwa Kementan telah mengeluarkan kuota impor sebanyak 297.000 ton untuk 2026 terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, dan 75.000 ton daging dari negara lain yang semuanya diberikan kepada BUMN, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Sedangkan perusahaan swasta yang berjumlah 108 perusahaan, tambahnya, yang terdiri dari 74 perusahaan lama dan 34 perusahaan baru, hanya mendapat 30.000 ton sedangkan sisa 17.000 ton lagi adalah jatah untuk daging industri.

"Kami menemui Kementan ini meminta penjelasan pemerintah mengapa kuota impor daging sapi reguler diberikan hanya 30.000 ton tahun ini untuk 100 lebih importir daging. Padahal, tahun lalu kuota impor yang diberikan pemerintah mencapai 180.000 ton,” ujarnya.

Selain volume kuota yang dipangkas drastis, Marina juga menyatakan pengusaha hanya diberikan dua jenis daging dan produk daging yang boleh diimpor dari sekian banyak jenis daging dan produk daging yang bisa diimpor sesuai dengan kode HS.

"Jadi, tiap perusahaan hanya dikasih dua kode HS. Artinya, dari delapan kode HS yang kita ajukan, hanya dua kode HS yang disetujui," katanya.

Menurut Teguh dan Marina, selain kepada Kementan, pihaknya juga siap melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator bidang Pangan terkait kuota impor daging 2026 tersebut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026